<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/KTP-digital.jpg" alt="Aplikasi untuk mendapatkan KTP digital. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Aplikasi untuk mendapatkan KTP digital. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Masyarakat diminta waspada terhadap modus penipuan berkedok verifikasi KTP manual ke KTP digital. Para pelaku mengaku sebagai petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk mengelabui korban. Untuk meyakinkan korban, pelaku pun menyebutkan data diri korban secara lengkap. Maraknya penipuan modus verifikasi KTP digital itu pun diakui Kepala Suku Dinas (Kasudin) Dukcapil Jakarta Pusat, Syamsu Bachri.&nbsp; &ldquo;Memang semenjak 2 bulan belakangan ini kasus penipuan mengatasnamakan Dukcapil tengah marak. Modus mereka mengaku sebagai petugas Dukcapil untuk memverifikasi KTP Manual ke KTP Digital,&rdquo; ujar Syamsu, Jumat (20/6). Menurut Syamsu, sudah ada beberapa laporan dari warga hingga pejabat Pemkot yang menjadi korban. Tujuan dari penipuan ini tak lain untuk menguras uang korban melalui data pribadi mereka. &ldquo;Para oknum kejahatan tersebut biasanya akan mengaku petugas, kemudian mereka menyebut identitas mulai dari nama korban, anak, suami, nomor KTP dan KK. Mereka bisa tahu identitas para korban yang mereka incar,&rdquo; ungkapnya. Lebih lanjut, kasus ini bahkan sudah dibahas di tingkat nasional dalam Rakornas yang dipimpin langsung oleh Dirjen Adminduk. &ldquo;Kajadian penipuan ini bukan hanya terjadi di Jakarta tapi di beberapa wilayah lainya juga terjadi. Dan kami sudah diberikan arahan apa saja yang harus dilakukan agar tidak ada yang kena tipu,&rdquo; kata Syamsu. Untuk mencegah jatuhnya korban berikutnya, Syamsu mengaku telah menginstruksikan petugas kelurahan dan kecamatan untuk terus melakukan sosialisasi. Masyarakat diminta untuk tidak mempercayai segala bentuk komunikasi yang mengatasnamakan Dukcapil di luar jalur resmi. &ldquo;Masyarakat kami himbau agar tidak menanggapi jika ada telepon, melalui media sosial ataupun adanya surat terkait kependudukan. Tolong itu diabaikan saja. Petugas kami hanya melayani di kelurahan, kecamatan dan mobil keliling milik Dukcapil,&rdquo; imbuhnya. Diberitakan sebelumnya, seorang pegawai PJLP Diskominfotik DKI Jakarta Lenny Tristia, 49, menjadi korban penipuan berkedok penggantian KTP manual ke KTP digital. Pelaku mengaku sebagai petugas Dukcapil Kecamatan Tanah Abang dan berhasil menguras uang Lenny sebesar Rp2,6 juta yang rencananya digunakan untuk biaya kuliah anaknya. Penipuan terjadi setelah pelaku, yang mengetahui detail data pribadi Lenny, mengarahkan korban membuka situs palsu dan menginstal aplikasi tidak resmi. Setelah transaksi gagal dilakukan via mobile banking, korban menyadari uangnya telah ditransfer ke rekening atas nama Maulana Pratama Salasah. Kasus ini pun tengah diselidiki Polsek Metro Tanah Abang.

Sudah ada beberapa laporan dari warga hingga pejabat Pemkot yang menjadi korban. Penipu menguras uang korban melalui data pribadi mereka.

Hati-hati Penipuan KTP Digital Marak di Jakarta, Warga hingga Pejabat Pemkot Jadi Korban, Uang Raib Jutaan Rupiah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/07/ilustrasi-penipuan-1-653030740.jpg" alt="Ilustrasi penipuan. (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penipuan. (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Seorang pegawai Penyedia Jasa Lain Perorangan (PJLP) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta menjadi korban penipuan dengan modus KTP Digital. Uang jutaan rupiah untuk membayar kuliah anaknya pun raib seketika. Korban bernama Lenny Tristia, 49, tertipu oleh seseorang yang mengaku sebagai petugas Dukcapil Kecamatan Tanah Abang. Penipu berdalih sedang melakukan proses penggantian KTP manual menjadi KTP digital. &ldquo;Saya jadi korban penipuan dari orang yang mengatasnamakan dari Dukcapil Kecamatan Tanah Abang. Uang sebesar Rp 2,6 juta raib,&rdquo; ucap Lenny Tristia, Jumat (20/6). Kejadian ini bermula pada Selasa (17/6), saat Lenny menerima panggilan WhatsApp dari seseorang bernama Rudi Hermanto. Ia mengaku sebagai petugas Dukcapil dan meminta melakukan verifikasi data. Yang membuat Lenny tidak curiga, pelaku bisa menyebutkan detail data pribadi secara akurat. &ldquo;Jujur saat itu saya tidak menaruh curiga karena data pribadi, seperti NIK KTP, alamat rumah, nama suami, anak, nomor kartu penduduk (KK) serta data lainnya sama persis. Kemudian saya mengikuti instruksi yang bersangkutan,&rdquo; ungkap Lenny. Setelah itu, Lenny diminta menghubungi seorang rekan pelaku bernama Junna Wijaya S.Kom melalui nomor 081371599293 yang mengaku sebagai petugas verifikasi. Lenny lalu diarahkan membuka salah satu situs, yang tampilannya menyerupai laman resmi Dukcapil. Lenny mengaku mengikuti semua instruksi yang diberikan, termasuk mengklik tautan Play Store palsu, hingga mencoba membeli materai digital melalui mobile banking BCA dan Bank DKI. Setelah beberapa tahap dikuti dan pembelian materai digital melalui mobile banking dua bank tersebut gagal, akhirnya pelaku yang menelpon meminta korban untuk datang ke Kecamatan Tanah Abang untuk meneruskan prosesnya.&nbsp; "Nah di situ timbul kecurigaan dan saya langsung cek saldo di bank BCA, ternyata uang sebesar Rp 2.6 juta raib, pindah ke rekening BRI atas nama Maulana Pratama Salasah pukul 16.27 WIB. Mana itu uang untuk bayaran kuliah anak saya,&rdquo; terangnya. Menyadari dirinya tertipu, Lenny langsung melapor ke Polsek Metro Tanah Abang dengan Nomor Laporan Polisi: LP/B/0357/VI/2025/SPKT Polsek Metro Tanah Abang. &ldquo;Saya berdoa biar kasus ini bisa terungkap agar tidak ada lagi korban lainnya,&rdquo; ucapnya. Dikonfirmasi terpisah, Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang Kompol Martua Malau membenarkan bahwa laporan sudah diterima dan tengah dalam proses penyelidikan. &ldquo;Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan,&rdquo; singkat Malau.

Seorang pegawai Dinas Komunikasi DKI Jakarta, Lenny Tristia, menjadi korban penipuan KTP Digital, kehilangan uang kuliah Rp 2,6 juta.

Modus Pergantian KTP Digital, Pegawai Diskominfotik DKI Jakarta Tertipu Jutaan Rupiah, Uang Kuliah Anak Raib

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/14/images-89-3248543586.jpeg" alt="ILUSTRASI. Identitas Digital." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Identitas Digital.</figcaption>
</figure> <div id=":18x" class="ii gt"> <div id=":1cl" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah tengah menyiapkan implementasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID. Persiapan program untuk penerapan digitalisasi dokumen kependudukan itu ditargetkan tuntas akhir Februari 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa kesiapan teknis terkait implementasi Digital ID telah dilakukan bersama kementerian dan lembaga.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Diskusi ini sudah mengerucut ke tim teknis antara Kominfo, KemenPANRB, Kemendagri, Peruri dan juga BSSN. TIm teknis kami juga sudah menyiapkan detil kesiapan implementasi, tinggal menunggu lampu hijau untuk dieksekusi agar sesuai dengan target," jelasnya dalam Rapat Koordinasi Laporan 9 K/L terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara virtual dari Jakarta Pusat belum lama ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Menteri Budi, penerapan Digital ID perlu memperhatikan aspek regulasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya dan Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami sekadar mengingatkan bahwa terkait digital ID ini kita akan berpegang pada regulasi yang diatur yakni UU ITE dan Perpres mengenai SPBE," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi menjelaskan, hadirnya Digital ID memberikan nilai tambah dalam peningkatan layanan publik dan memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat melalui pilihan teknologi canggih.&nbsp;"Agar kita bisa delivery layanan yang prima dan aman dengan standar teknologi yang tinggi. Sekali lagi, yang penting digital ID ini ada regulasi sendiri yaitu UU ITE dan Perpres SPBE yang juga harus jadi acuan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada kementerian dan lembaga agar Digital ID segera diimplementasikan.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya minta kepada Kominfo, Kementerian Dalam Negeri, Peruri (Percetakan Uang Republik Indonesia) memastikan kesiapan Digital ID paling lambat akhir Februari 2024," tutur Luhut Binsar Pandjaitan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Kemenkominfo, Kemendagri, dan Peruri, penerapan Digital ID juga melibatkan Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Keuangan, Badan Usaha Milik Negara, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.</div> </div> </div> </div>

"Terkait digital ID ini kita akan berpegang pada regulasi yang diatur yakni UU ITE dan Perpres mengenai SPBE," ujar Menkominfo.

Bulan ini, Kominfo Targetkan Persiapan KTP Digital Rampung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/03/IKD-929803319.jpg" alt="Pemerintah gencarkan sosialisasi aktivasi IKD./Dok.Antara" width="100%">
<figcaption>Pemerintah gencarkan sosialisasi aktivasi IKD./Dok.Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP Digital mulai digencarkan penerapannya di berbagai wilayah di Indonesia sejak tahun beberapa tahun kebelakang, salah satunya di Kota Semarang. Kepala Dispenduk Capil Kota Semarang Yudi Hardianto Wibowo mengatakan, kebutuhan blanko E-KTP ini sebenarnya memang terus ditambah setiap tahunnya oleh pemerintah pusat. Namun, hal itu diketahui terkendala karena adanya pemekaran wilayah, perubahan nama jalan, dan permasalahan lainnya yang akhirnya membuat kebutuhan blanko terus meningkat serta membutuhkan anggaran yang besar. Yudi mengungkap bahwa, hal tersebutlah yang membuat pemerintah pusat terdorong untuk membuat IKD. Selain dapat menekan anggaran, IKD juga dipercaya mampu meringkas dokumen dalam satu aplikasi. &ldquo;Hal ini yang mendorong pemerintah pusat membuat IKD. Selain menekan anggaran, juga meringkas dokumen dalam satu aplikasi. Misalnya data KK, BPJS, NPWP, KTP, hingga rekaman foto,&rdquo; katanya, seperti yang dikutip Radar Semarang (JawaPos Grup). Sementara itu, Yudi memaparkan terkait penerapan IKD atau KTP digital di Kota Semarang sendiri, sudah dilakukan sejak Oktober 2022. Hingga kini, sudah ada 20 ribu penduduk yang telah mengaktifkan IKD di Ibu Kota Jawa Tengah (Jateng). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/011565884/bank-jatim-jadi-bank-pertama-implementasikan-ikd-for-banking-di-indonesia">Bank Jatim Jadi Bank Pertama Implementasikan IKD For Banking di Indonesia</a> Untuk terus dapat memenuhi target aktivasi IKD dari pusat, Yudi mengaku pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk pengaktifan IKD ini. Bahkan, pihaknya juga telah membuka pelayanan aktivasi IKD di kantor Disdukcapil dan di 16 kecamatan lainnya. Selain itu, Yudi juga tak lupa untuk menyasar instansi-instansi pemerintahan agar para pegawai bisa segera mengaktifkan IKD. &ldquo;Kami terus melakukan sosialiasi. Termasuk kepada warga yang baru berusia 17 tahun, tetap harus rekaman. Tapi, kalau yang sudah rekaman bisa langsung mengaktifkan,&rdquo; tambahnya. Yudi menjelaskan, pihaknya bakal membantu warga yang gaptek (gagap teknologi) untuk pengaktifan IKD ini. Menurutnya, kesulitan yang sering dihadapi masyarakat gaptek adalah terkait belum memiliki akun e-mail. Padahal, untuk aktivasi IKD sudah jelas dibutuhkan email untuk verifikasi. Sementara itu, cara mengaktifkan, masyarakat tinggal download aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Google Play Store. Kemudian, mengikuti step-step yang di arahkan. &ldquo;Untuk tahapan aktivitas, masyarakat dapat ke petugas TPDK (Tempat Perekam Data Kependudukan) atau ke Dispenduk Capil,&rdquo; pungkasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01431793/urus-ikd-di-gedung-siola-dan-kecamatan-ke-depan-cukup-di-kelurahan">Urus IKD di Gedung Siola dan Kecamatan, Ke Depan Cukup di Kelurahan</a> Cara Aktivasi IKD Sebelum melakukan tahap aktivasi IKD, pastikan Anda telah menyiapkan e-KTP, email, HP berbasis android, nomor HP aktif, dan QR code dari dukcapil setempat.&nbsp; Dilansir dari Radar Semarang dan Radar Madiun (JawaPos Grup), berikut langkah-langkahnya: <ol> <li style="font-weight: 400;">Download aplikasi IKD di Playstore</li> <li style="font-weight: 400;">Buka aplikasi IKD</li> <li style="font-weight: 400;">Isi NIK, email, dan nomor HP, lalu klik tombol verifikasi data</li> <li style="font-weight: 400;">Pilih tombol ambil foto untuk face recognation (verifikasi wajah)</li> <li style="font-weight: 400;">Pilih scan QR code</li> <li style="font-weight: 400;">Cek email dan aktivasi IKD dengan memasukkan kode aktivasi dan captcha</li> <li style="font-weight: 400;">Selesai</li> </ol> ***

Segera lakukan aktivasi, begini  tata cara pembuatan IKD sebagai pengganti E-KTP menggunakan HP Android.

Segera Aktivasi! Simak Tata Cara Pembuatan IKD sebagai Pengganti E-KTP Menggunakan HP Android

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/07/Untitledp-1812160062.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melantik sejumlah pejabat pemkot." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melantik sejumlah pejabat pemkot.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tidak ada lagi agenda penertiban-penertiban pedagang kaki lima di Surabaya dalam daftar kegiatan harian Eddy Christijanto. Sebab, jabatannya sebagai Kepala Satpol PP telah berganti menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya. Dihubungi JawaPos.com, Eddy mengatakan, siap di tempatkan di manapun sesuai instruksi dan arahan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Tugas utama dan pokok fungsi dari pegawai negeri sipil adalah mengabdi dan melayani masyarakat. &rdquo;Jadi saya siap di manapun sesuai yang sudah ditetapkan Pak Eri Cahyadi selaku Wali Kota Surabaya,&rdquo; kata Eddy kepada JawaPos.com. Lantas, apa rencana yang sudah disusun Eddy untuk posisi barunya itu? &rdquo;Mempercepat proses pemanfaatan identitas kependudukan digital (IKD) atau KTP digital di Surabaya,&rdquo; terang Eddy. Saat ini, angka KTP digital di Surabaya masih 5 persen. Menurut Eddy, KTP digital bisa mencapai 25 persen lebih pada akhir 2023. Selain Eddy, ada wajah lama di posisi baru. Yakni, M. Afghani Wardhana yang menjadi nakhoda di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Surabaya. Afgani bukan orang baru dalam roda pemerintahan Kota Surabaya. Akhir 2021, Afghani sempat menduduki posisi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Surabaya lalu dipindahkan di Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan. Kini, posisi Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan itu diisi Irvan Widyantoro. Sebelumnya, Irvan pernah menjadi Kasatpol PP dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat. Lalu, akhir 2021, Irvan diminta Eri Cahyadi menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Eddy Christijanto dilantik menjadi kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya. Dia menarget KTP digital capai 25 persen pada 2023

Ditunjuk Jadi Kadispendukcapil, Eddy Christijanto Genjot KTP Digital di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/agus-sonhaji-dan-KTP-digital-741x486-1.jpg" alt="Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji (ANTARA/HO-Diskominfo Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji (ANTARA/HO-Diskominfo Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya membuka layanan aktivasi KTP digital atau identitas kependudukan digital di mal-mal Surabaya setiap Sabtu dan Minggu. Layanan itu mulai digelar 13 Mei. Kepala Dispendukcapil Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan, selama dua hari layanan pada 13 dan 14 Mei, aktivasi IKD menyedot hingga ribuan orang. Dispendukcapil Surabaya mencatat ada 1.476 orang melakukan aktivasi KTP digital. &rdquo;Pada 13 dan 14 Mei, Dispendukcapil Surabaya membuka layanan aktivasi KTP digital di lima mal. Yakni Grand City Mal, Trans Icon, Plaza Surabaya, Galaxy Mall, dan Ciputra World. Untuk jam layanan dibuka mulai pukul 10.00 hingga 21.00,&rdquo; terang Agus Imam Sonhaji. Untuk 20-21 Mei dan 3-4 Juni, lanjut Sonhaji, Dispendukcapil Surabaya membuka layanan di empat mal Surabaya. Yakni, Plaza Marina, Kaza Mall, Maspion Square, dan Lagoon Mall. Selain di tempat tersebut, pihaknya juga membuka layanan di Pasar Atom dan WTC. &rdquo;Untuk layanan di Pasar Atom dibuka 20-21 Mei mulai pukul 10.00-16.00. Kemudian, untuk WTC pada 3-4 Juni di jam yang sama seperti Pasar Atom,&rdquo; jelas Sonhaji. Sonhaji menyatakan, masyarakat cukup menyiapkan nomor induk kependudukan (NIK), handphone dengan system android, dan email serta nomor HP yang aktif. Beberapa respons dari warga Surabaya yang telah melakukan aktivasi KTP digital salah satunya yakni data tidak terintegrasi. Meski, warga telah lakukan aktivasi KTP digital. Aji, misalnya. &rdquo;Saya sudah sebulan aktivasi KTP digital. Dan, tidak ada data yang terintegrasi sampai sekarang. Untuk daftar di salah satu bank juga belum diterima. Lalu, saya buat apa mengurus KTP digital,&rdquo; terang Aji kepada JawaPos.com.

Dispendukcapil Surabaya membuka layanan aktivasi KTP digital atau identitas kependudukan digital di mal-mal Surabaya setiap Sabtu dan Minggu

Dua Hari Buka Layanan di Mal, Ribuan Orang Surabaya Aktivasi KTP Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/13/WhatsApp-Image-2023-05-13-at-181406-3832284202.jpg" alt="Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji." width="100%">
<figcaption>Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan, pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital (IKD) atau KTP digital digelar di mal bekerja sama dengan Asosiasi Pengelola Mal di Kota Pahlawan. Pelayanan itu menyambut Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-730 setiap 31 Mei dengan agenda tahunan Surabaya Shopping Festival (SSF). &rdquo;Jadi Disdukcapil Surabaya berinisiatif untuk mengadakan kerja sama dengan Asosiasi Pengelola Mal Kota Surabaya memfasilitasi masyarakat melakukan aktivasi IKD di Mal sembari berbelanja,&rdquo; kata Agus Imam Sonhaji, Sabtu (13/5). Menurut dia, aktivasi di mal tersebut sebagai bentuk pelayanan jemput bola kepada masyarakat. Diharapkan agar ketika pasokan blangko KTP-el dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada awal 2024 dihentikan, warga Surabaya sebagian besar sudah memiliki IKD atau KTP Digital. &rdquo;Setelah sukses uji coba pelayanan aktivasi IKD di Galaxy Mal pada minggu lalu. Pada akhir pekan ini dan seterusnya dilaksanakan serentak di beberapa lokasi mal sekaligus,&rdquo; ujar Agus Imam Sonhaji. Agus menjelaskan, persyaratan yang dibutuhkan masyarakat untuk mengajukan aktivasi IKD di Mal. Di antaranya, sudah memiliki KTP-el atau pernah melakukan perekaman KTP-el. &rdquo;Kemudian, memiliki gawai atau smartphone berbasis android, dan dapat mengoperasikan gawai atau smartphone dengan baik,&rdquo; sambung Agus Imam Sonhaji. Sebelum mengajukan aktivasi IKD kepada petugas, Agus menuturkan, para pemohon diharapkan mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui Playstore. Kemudian pemohon mengisi data diri dan melakukan swafoto atau selfie untuk mempersingkat durasi aktivasi. &rdquo;Jumlah aktivasi IKD sampai hari ini (13/5), per pukul 12.00 mencapai 51.875,&rdquo; tutur Agus Imam Sonhaji.

Dispendukcapil Surabaya menyatakan, pelayanan aktivasi KTP digital digelar di mal bekerja sama dengan asosiasi pengelola

Di Surabaya, Pemilik KTP Digital Mencapai 50 Ribu Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/13/WhatsApp-Image-2023-05-08-at-1820161-448334008.jpg" alt="Layanan kependudukan untuk masyarakat Surabaya." width="100%">
<figcaption>Layanan kependudukan untuk masyarakat Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkot Surabaya tak berhenti mendekatkan layanan kependudukan kepada masyarakat Surabaya. Terbaru, masyarakat bisa mengaktivasi identitas kependudukan digital (IKD) atau KTP digital di mal-mal (pusat belanja) di Surabaya. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan, pihaknya membuka layanan aktivasi KTP digital selama dua hari. Lokasinya di Grand City Mal, Trans Icon Mal, Plaza Surabaya, Galaxy Mal, Ciputra World Surabaya. &rdquo;Untuk jam pelayanannya dimulai pukul 10.00 - 21.00,&rdquo; terang Sonhaji. &nbsp;Dia menjelaskan, layanan aktivasi KTP digital di mal bisa dilakukan hari ini hingga besok (14/5). Masyarakat Surabaya perlu menyiapkan nomor induk kependudukan, email, dan nomor HP aktif. &nbsp;&rdquo;Tapi saat ini masih untuk android saja,&rdquo; imbuh Sonhaji. Sonhaji menyatakan, aktivasi layanan KTP digital di mal untuk mempermudah masyarakat Surabaya agar bisa memiliki KTP digital. Terutama, mereka yang tidak mempunyai waktu di hari kerja, Senin-Jumat. Selain di mal, dia menambahkan, Dispendukcapil Surabaya juga membuka layanan aktivasi KTP digital di beberapa balai RW. Di masing-masing tanggal selama Mei, Dispendukcapil Surabaya membuka lapak di balai-balai RW.

Pemkot Surabaya membuka aktivasi identitas kependudukan digital (IKD) atau KTP digital di mal-mal (pusat belanja) di Kota Surabaya

Di Surabaya, Aktivasi KTP Digital Sudah Bisa di Mal-Mal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/08/WhatsApp-Image-2023-05-08-at-182016-474784656.jpg" alt="Masyarakat bisa melakukan aktivitas KTP Digital di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola, kecamatan, dan kelurahan." width="100%">
<figcaption>Masyarakat bisa melakukan aktivitas KTP Digital di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola, kecamatan, dan kelurahan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sebanyak 46.739 warga Kota Surabaya telah melakukan aktivasi identitas kependudukan digital (IKD) atau KTP digital. Yakni, salah satu inovasi milik Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI yang didukung Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam upaya migrasi KTP Elektronik (KTP-el) menjadi KTP Digital. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Surabaya aktif mendorong masyarakat agar beralih dari KTP-el ke KTP Digital. Sebab, hal ini merupakan salah satu pembaruan dalam upaya beradaptasi pada perkembangan teknologi di Indonesia. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Surabaya Agus Iman Sonhaji menyampaikan, masyarakat bisa melakukan aktivitas KTP Digital di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola, kecamatan, dan kelurahan. Bahkan saat ini, para petugas aktivasi KTP Digital Disdukcapil, juga diterjunkan di setiap balai RW, tempat wisata, perkantoran, mal atau pusat perbelanjaan di Surabaya, hingga instansi yang mengajukan aktivasi KTP Digital. &rdquo;Kami membuka di Galaxy Mall saat weekend (akhir pekan) kemarin dan antusias masyarakat luar biasa mencapai 1.000 orang. Kami juga sudah berkoordinasi dengan beberapa mal lainnya di Surabaya, karena kami berencana akan membuka layanan aktivasi di mal lain. Ini sedang kami jadwalkan tiap mal,&rdquo; kata Agus, Senin (8/5). Dia menjelaskan, para petugas Disdukcapil Surabaya gencar mendatangi fasilitas umum dan instansi lain dalam proses percepatan aktivasi KTP Digital. Hanya, mereka harus bergantian sesuai jadwal yang diajukan pemohon. Sebab, jika pelaksanaan aktivasi KTP Digital dilakukan di luar MPP Siola maupun kecamatan dan kelurahan, Disdukcapil memerlukan alat dan jaringan khusus yang terhubung dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. &rdquo;Untuk aktivasi di Balai RW kami lakukan secara bergiliran, warga bisa memantau jadwal tersebut melalui akun Instagram resmi @dispendukcapil.sby. Kami menyarankan masyarakat untuk beralih dari KTP-el ke KTP Digital atau IKD ini. Manfaatnya banyak sekali, mempermudah transaksi pelayanan publik dalam bentuk digital dan mencegah penyalahgunaan data kependudukan,&rdquo; jelas Agus Iman Sonhaji. Lebih lanjut, masyarakat Kota Surabaya bisa mengunduh aplikasi identitas kependudukan milik Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Kemudian mengisi data diri, seperti NIK, email, dan no HP, serta melakukan swafoto diri sesuai KTP-el. &rdquo;Selanjutnya, jika semua data telah sesuai, pemohon akan masuk ke tahap scan QR Code. Dari QR Code itu, warga bisa mengaksesnya di kantor kecamatan, kelurahan, atau di MPP Siola. Proses aktivasi akun akan dikirim melalui email pemohon,&rdquo; terang Agus Iman Sonhaji. Meski begitu, warga yang bisa melakukan aktivasi KTP Digital adalah warga yang telah memiliki KTP-el, gawai atau handphone berbasis android, dan berada di wilayah yang memiliki koneksi internet. &rdquo;Tentunya dapat mengoperasikan handphone dengan baik. KTP Digital ini lebih memudahkan masyarakat, karena semua data diri kita sudah ada di dalam genggaman handphone kita,&rdquo; terang Agus Iman Sonhaji.

Disdukcapil Surabaya menyampaikan, masyarakat bisa melakukan aktivitas KTP Digital di Mal Pelayanan Publik Siola, kecamatan, dan kelurahan

Puluhan Ribu Orang Surabaya Punya KTP Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/KTP-digitak.jpg" alt="PELAYANAN: Petugas melayani Musthofa, warga yang mengurus KTP digital di unit pelayanan terpadu di gedung Siola. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PELAYANAN: Petugas melayani Musthofa, warga yang mengurus KTP digital di unit pelayanan terpadu di gedung Siola. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya makin memudahkan layanan kependudukan hingga tingkat RW. Namun, sayangnya, terobosan itu justru tidak mendarat mulus. Masyarakat menilai layanan aktivasi KTP digital atau identitas kependudukan digital (IKD) tidak ramah bagi pekerja. Antok, misalnya. Warga Simogunung Surabaya itu mengungkapkan, layanan IKD di balai RW memang dekat. &rdquo;Tapi, dilaksanakan pada jam kerja. Ya susah ambil cutinya. Sementara, saya ini nggak punya KTP sudah ngurus sejak Januari lalu, sampai sekarang nggak ada kejelasannya,&rdquo; terang Antok. Selain Antok, masukan juga disampaikan Wawan, warga Ngagel. Dia menyebutkan bahwa ternyata yang diprioritaskan untuk aktivasi IKD di balai RW adalah kader. &rdquo;Saya sudah datang eh ladalah ternyata kader dulu ya. Saya sudah ambil libur,&rdquo; ujar Wawan. Dispendukcapil Surabaya membuka layanan IKD di beberapa balai RW di wilayah Kota Surabaya. Antara lain, di balai RW Kelurahan Alun-Alun Contong, Ngagel, Tandes, Jepara, Manukan Wetan, hingga Bubutan.

Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya makin memudahkan layanan kependudukan hingga tingkat RW

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#KTP digital

Berita Terkini