<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/31/264a17b0-7dff-4b59-b274-1f1d1372dce8-1228763636.jpg" alt="Ilustrasi juru parkir. Lebih dari 500 jukir di Surabaya belum perpanjang KTA. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi juru parkir. Lebih dari 500 jukir di Surabaya belum perpanjang KTA. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya mengungkap dari total 1.747 juru parkir (jukir) yang terdaftar pada tahun 2025, lebih dari 500 jukir belum melakukan verifikasi dan perpanjangan Kartu Tanda Anggota (KTA). "Berdasarkan data Dishub Surabaya, dari total 1.747 jukir, baru 1.069 petugas parkir yang telah melakukan validasi kontrak kerja untuk 2026," tutur Plt Kepala Dishub Surabaya, Trio Wahyu Wibowo, Sabtu (31/1). Proses validasi dan perpanjangan KTA adalah agenda rutin yang dilakukan setiap akhir tahun. Dishub Surabaya juga telah menyampaikan pemberitahuan sejak Desember 2025 agar jukir dapat melakukan perpanjangan tepat waktu. "Dimana setiap tahunnya, di akhir bulan, misalkan tahun 2025 bulan Desember itu kami sudah mengajukan surat pemberitahuan untuk memvalidasi, memperpanjang KTA sebagai petugas parkir," imbuhnya. Meski sudah dibuka sejak 23 Desember 2025, masih banyak juru parkir yang belum melakukan validasi KTA untuk 2026. Hal ini menjadi perhatian serius Dinas Perhubungan Kota Surabaya. "Data resmi yang ada di kami tahun 2025, itu ada Jukir utama sebanyak 1.747 petugas parkir. Jadi ada 1.069 (yang sudah perpanjang KTA) dan lebih dari 500 (petugas parkir) yang belum memperpanjang keanggotaannya," terang Trio. Ia menegaskan bahwa seluruh juru parkir resmi di Surabaya wajib melakukan validasi KTA. Kelengkapan administrasi dan atribut dinilai sebagai syarat utama agar petugas dapat menjalankan tugas di lapangan. "Saya sampaikan ini (validasi KTA) wajib. Ketika (bertugas), harus yang pertama, membawa KTA yang dicantolkan. Yang kedua, memakai rompi resmi dari Dishub. Yang ketiga, memakai atau dilengkapi peluit. Ketiga-tiganya kami fasilitasi," tegasnya. Terkait adanya gelombang protes dari kelompok jukir terkait penerapan saksi Tindak Pidana Ringan (Tipiring), Trio menyebut pengelolaan dan pengawasan parkir di Surabaya memiliki dasar hukum yang jelas. Dinas Perhubungan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Tepi Jalan Umum (TJU), menjalankan tugas sesuai regulasi yang berlaku, termasuk dalam hal pembinaan terhadap petugas parkir. "Kami ada dilindungi oleh Peraturan Daerah (Perda) serta Peraturan Wali Kota. Yang mana itulah sebagai dasar kami melakukan pengelolaan, pengaturan, pengawasan parkir di seluruh wilayah Kota Surabaya," ucap Trio Dishub Surabaya mengimbau para juru parkir yang belum melakukan validasi dan perpanjangan Kartu Tanda Anggota, untuk segera mengurusnya. Ini demi menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. "Semua kendala di lapangan silakan sampaikan dengan petugas kami yang ada di lapangan, yaitu Katar. Fungsi kami di Dishub adalah memberikan pembinaan kepada jukir yang sudah terdaftar," tukasnya.

Dishub Surabaya catat lebih dari 500 juru parkir belum perpanjang KTA 2026. Jukir wajib validasi, lengkap atribut, dan patuhi aturan.

Dishub Surabaya Ungkap Lebih dari 500 Juru Parkir Belum Perpanjang KTA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/12/abmBVkP4QTD89t57VWe1nP937jqIAMZd5eteAHbU-565831304.jpg" alt="Belasan jukir liar di Jalan Tunjungan, Surabaya terjaring razia, Pemkot akan kenakan sanksi tipiring. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Belasan jukir liar di Jalan Tunjungan, Surabaya terjaring razia, Pemkot akan kenakan sanksi tipiring. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Belasan juru parkir (jukir) tak resmi di sekitar Jalan Tunjungan, terjaring operasi gabungan yang digelar oleh Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Sat Samapta Polrestabes Surabaya, Jumat (11/7). Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo mengatakan, razia ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari banyaknya keluhan warga terkait penataan parkir di kawasan yang padat lalu lintasnya itu. "Pada Jumat malam (11/7), Pemkot Surabaya mengadakan operasi penertiban. Kita susuri dari sisi utara dan sisi timur, sebanyak 13 juru parkir tidak resmi tertangkap," tutur Trio setelah melakukan operasi gabungan. Trio menjelaskan, belasan jukir yang diamankan adalah juru parkir yang tertangkap basah menempati lahan parkir resmi milik Pemkot Surabaya, namun tidak memiliki izin maupun kartu tanda anggota (KTA) jukir. "Jukirnya itu tidak mendapatkan izin, tidak memiliki kartu tanda anggota yang dikeluarkan Dishub Surabaya. Langsung kita amankan dan dibawa ke kantor Samapta Polrestabes Surabaya," jelasnya. Terkait sanksi, Trio menyatakan Satpol PP dan Samapta Polrestabes Surabaya akan memberikan sanksi tindak pidana ringan (tipiring). Dishub juga akan melakukan evaluasi terhadap KTA jukir-jukir di Surabaya. "Kami tindak tipiring, (sanksi) yang kedua, kami evaluasi kartu tanda anggotanya. Kalau ada jukir (di Surabaya) tidak berbaju sopan, itu bukan jukir kami (resmi) lagi, itu sudah melanggar. Karena di KTA sudah jelas aturannya," seru Trio. Ia lantas menyinggung keberadaan jukir pembantu di Jalan Tunjungan. Menurutnya, dalam sistem Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir, memang terdapat jukir pembantu, namun mereka juga wajib terdaftar secara resmi. &ldquo;Kalau jukir pembantu ada. Tetapi harus berizin dari Dinas Perhubungan, dalam hal ini UPTD Parkir. Mereka (13 jukir yang terjaring) juga bukan jukir pembantu dari jukir resmi yang ada,&rdquo; terangnya. Guna mencegah jukir liar yang menggantikan posisi juru parkir resmi di Jalan Tunjungan, Dishub Surabaya akan rutin menyiagakan petugas. Khususnya pada malam hari serta akhir pekan.

Belasan juru parkir tak resmi terjaring razia di Jalan Tunjungan Surabaya, Dinas Perhubungan tindak lanjuti keluhan warga.

Tak Punya KTA, 13 Jukir Liar di Jalan Tunjungan Surabaya Kena Razia dan Disanksi Tipiring

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/20/1000035422-4029306529.jpg" alt="Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Edy Murbowo menjelaskan soal pelatihan satpam yang digelar jelang momeng Nataru di Surabaya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Edy Murbowo menjelaskan soal pelatihan satpam yang digelar jelang momeng Nataru di Surabaya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Dalam rangka menyambut perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), Polri terus berupaya memperkuat sistem pengamanan nasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pelatihan satpam yang dilangsungkan di Surabaya. Pelatihan ini diadakan di Asrama Haji Surabaya hari ini, Jumat (20/12). Kepala Korbinmas Baharkam Polri Irjen Edy Murbowo mengingatkan, Satpam punya peran penting dalam menciptakan rasa aman di lingkungan kerja dan masyarakat. Karena itu, seluruh peserta pelatihan diberikan kartu tanda anggota (KTA) satpam sebagai bukti legalitas dalam menjalankan tugas mereka. Edy menjelaskan, pelatihan ini mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, khususnya pasal 36 ayat (1). "Satpam memiliki kontribusi penting dalam menjaga keamanan fisik sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem keamanan di Indonesia," kata Edy di Surabaya, Jumat (20/12). Menurut dia, dinamika gangguan keamanan yang semakin kompleks membutuhkan kehadiran satpam yang mampu beradaptasi dan profesional dalam menjalankan tugas. &ldquo;Satpam harus siap menghadapi perubahan dan mampu mencegah potensi kejahatan. Profesionalisme dan tanggung jawab tinggi menjadi kunci keberhasilan,&rdquo; jelasnya. Pelatihan kali ini melibatkan tiga jenjang kompetensi satpam. Yakni Gada Pratama (pelaksana), Gada Madya (supervisor), dan Gada Utama (manajerial). Ini kali pertama pelatihan dilakukan secara kolaboratif dan serentak untuk memastikan kemampuan sesuai dengan tingkatannya. "Peserta pelatihan kali ini berjumlah 158 orang. Pelatihan ini penting untuk membekali mereka menghadapi tantangan keamanan, terutama saat pengamanan Nataru nanti," jelas Edy. Selama Nataru, para satpam akan bertugas di berbagai lokasi strategis, seperti hotel, pusat perbelanjaan, dan institusi pendidikan. Edy berpesan agar peserta pelatihan terus menjaga semangat belajar, meningkatkan kemampuan, dan menjaga kredibilitas profesi. &ldquo;Jadilah pionir keamanan yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat,&rdquo; pesan Edy. Melalui pelatihan ini, diharapkan para satpam lebih siap menghadapi tugas dan dapat berperan aktif dalam menciptakan keamanan yang kondusif. Tidak hanya selama Nataru, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini mendapat dukungan dari beberapa mitra, termasuk PT. Global Arrow, PT. Diana Abadi Santosa, dan PT. Artha Reksa Sejahtera. Branch Manager PT Global Arrow Surabaya, Rudy Hutagalung, menyampaikan bahwa pelatihan gabungan ini adalah yang kali pertama diselenggarakan di Indonesia, bekerja sama dengan Korbinmas Baharkam Polri. "Tujuan pelatihan ini adalah membentuk Satpam yang kompeten di tiga level, yakni anggota, supervisor, dan manajer. Kami berharap hasil pelatihan ini dapat meningkatkan profesionalisme Satpam di Indonesia,&rdquo; kata Rudy.

Dalam rangka menyambut perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), Polri menggelar pelatihan satpam yang dilangsungkan di Surabaya.

Siapkan Pengamanan Nataru 2024, Polri Latih 158 Satpam di Surabaya     

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/07/image-4-873971083.png" alt="Bobby Nasution, Wali Kota Medan Sumatera Utara periode 2021-2024. (Instagram (@bobbynst)" width="100%">
<figcaption>Bobby Nasution, Wali Kota Medan Sumatera Utara periode 2021-2024. (Instagram (@bobbynst)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wali Kota Medan Bobby Nasution menyebut masih mencari tanggal cantik untuk mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) ke DPC PDI Perjuangan Kota Medan. "Saya juga sudah berkoordinasi dengan sekretaris, nanti kita cari tanggal cantiknya,&rdquo; ujar Bobby di Balai Kota Medan, Senin (13/11). Pihaknya mengaku jawaban ini diberikan setelah DPP PDI Perjuangan memberikan batas waktu sepekan untuk mengembalikan KTA ke partai dengan logo banteng moncong putih. Bobby yang merupakan kader PDI Perjuangan telah mengklarifikasi dukungan bakal pasangan calon presiden/wakil presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di DPP Perjuangan, Jakarta, Senin (6/11). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013265450/bobby-nasution-dukung-prabowo-gibran-ganjar-sebaiknya-ikuti-keputusan-partai">Bobby Nasution Dukung Prabowo-Gibran, Ganjar: Sebaiknya Ikuti Keputusan Partai</a> Sebab PDI Perjuangan bersama tiga partai politik lainnya mengusung bakal pasangan calon presiden/wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud Md di Pilpres 2024. "Pokoknya sesuai dengan yang kemarin, nanti akan dikembalikan (KTA, Red)," tegas Bobby. Bobby juga kembali menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan partai berlogo banteng moncong putih itu terkait pengembalian KTA. "Nanti akan kita koordinasikan lagi, nanti akan kita koordinasikan," ungkap Bobby. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo pekan lalu mengaku tidak mempermasalahkan dukungan Wali Kota Medan Bobby Nasution kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. "Tidak apa-apa, silakan," kata Ganjar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013234434/elite-golkar-anggap-wajar-bobby-nasution-dukung-prabowo-gibran-pada-pilpres-2024">Elite Golkar Anggap Wajar Bobby Nasution Dukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024</a> Ketika ditanya status Bobby di PDI Perjuangan, Ganjar mengatakan seharusnya kader mengikuti arahan partai. Sebab, kata dia, PDI Perjuangan telah memutuskan untuk mengusung dirinya sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. "Iya karena kader PDI Perjuangan yang diajukan saya, maka sebaiknya mengikuti keputusan kita atau silakan mencari cara lain," ungkap Ganjar.

Wali Kota Medan Bobby Nasution menyebut masih mencari tanggal cantik untuk mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) ke DPC PDI Perjuangan.

Wali Kota Medan Bobby Cari Tanggal Cantik untuk Kembalikan KTA ke PDI Perjuangan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/07/rudy-1883677980-2613839373.jpg" alt="Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo. (ISTIMEWA/RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo. (ISTIMEWA/RADAR SOLO)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Sejak didapuk sebagai bacawapres Prabowo Subianto pada akhir bulan lalu, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sampai saat ini masih belum mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai kader PDI Perjuangan. Bahkan meski sudah menerima surat dari DPC PDI Perjuangan Solo agar mengembalikan KTA, Gibran tetap bungkam. Selain pengembalian KTA, Gibran juga belum ada sinyal akan melakukan pertemuan dengan partai yang membesarkannya itu. Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, menjelaskan bahwa pihaknya sudah tak lagi peduli dengan sikap Gibran. Terkait apakah Gibran akan mengembalikan KTA atau tidak, menurutnya sudah bukan menjadi persoalan. &ldquo;Sudah tutup buku. Persoalan tersebut sudah tutup buku,&rdquo; kata Rudy, sapaan akrabnya. Dilansir dari Radar Solo (Jawa Pos Group) dari Antara, Selasa (7/11). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013232599/fx-rudy-sebut-sudah-tutup-buku-soal-kta-gibran">FX Rudy Sebut Sudah Tutup Buku Soal KTA Gibran</a> Selain soal KTA, Rudy juga menyinggung perihal surat pengunduran diri yang seharusnya dibuat Gibran. Namun lagi-lagi, Rudy tak mau ambil pusing jika Gibran juga enggan menyerahkan surat pengunduran diri sebagaimana mestinya. Pun, kata dia, Gibran sendiri memang sudah tak lagi berstatus kader PDIP. Sehingga, apakah KTA kembali atau tidak, tidak akan berdampak apapun. &ldquo;Sampai saat ini KTA belum dikembalikan. Tapi, dikembalikan atau tidak, ya silakan. Pokoknya sudah tidak jadi masalah. Mas Gibran sudah sah tidak menjadi bagian dari PDI Perjuangan lagi sejak menjadi bakal cawapres untuk koalisi partai lain,&rdquo; jelasnya. Diketahui sebelumnya, DPC PDIP Solo telah melayangkan surat kepada Gibran Rakabumingraka melalui Sekretaris DPC PDIP Solo, Teguh Prakosa. Surat tersebut berisi dua poin permohonan kepada sang Wali Kota, agar segera mengembalikan KTA dan menyerahkan surat pengunduran diri dari PDI Perjuangan. Namun, hingga saat ini surat tersebut belum mendapat balasan. &nbsp;***

Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, menjelaskan bahwa pihaknya sudah tak lagi peduli dengan pengembalian KTA Gibran.

Gibran Tak Kunjung Kembalikan KTA PDI Perjuangan, Ketua DPC PDIP Akui Sudah Tak Peduli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/07/FX-rudy-2-391189662.jpg" alt="Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo (kiri)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo (kiri).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta F.X.&nbsp;Hadi Rudyatmo menyebut sudah tutup buku soal kartu tanda anggota (KTA) Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai dengan logo banteng moncong putih tersebut. &rdquo;Sudah tutup buku. Persoalan tersebut sudah tutup buku,&rdquo; kata F.X.&nbsp;Rudy&nbsp;seperti dilansir dari Antara. Mengenai pengembalian KTA, kata&nbsp;Rudy, merupakan kesadaran pribadi. Meski begitu, pihaknya enggan memaksa agar yang bersangkutan mengembalikan KTA. &rdquo;Hingga saat ini KTA belum dikembalikan. Akan tetapi, dikembalikan atau tidak silakan. Pokoknya sudah tidak jadi masalah. Mas Gibran sudah sah tidak menjadi bagian dari PDI Perjuangan lagi sejak menjadi bacawapres untuk koalisi partai lain,&rdquo; ujar Rudy. Disinggung soal surat permohonan darinya agar dilakukan pengembalian KTA yang diberikan kepada Gibran, Rudy mengaku tidak lagi berharap balasan. Dalam surat tersebut, dia hanya menyarankan Gibran untuk mengembalikan KTA agar tidak muncul anggapan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan&nbsp;Megawati Soekarnoputri berdiri di dua kaki. &rdquo;Suratnya jelas, untuk menghilangkan isu supaya Bu Mega tidak dianggap bermain di dua kaki, Pak Jokowi tidak dianggap bermain di dua kaki. Maka, saya hanya menyarankan untuk dikembalikan KTA. Yang namanya menyarankan kan tidak ada batas waktu,&rdquo; ujar Rudy. Meski demikian, lanjut Rudy, jika Gibran tidak mengembalikan KTA, tidak menjadi masalah. Menurut dia, persoalan keluar masuk sebagai kader partai politik merupakan hal biasa dalam politik.

DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta menyebut sudah tutup buku soal kartu tanda anggota (KTA) Gibran Rakabuming Raka sebagai kader PDIP

FX Rudy Sebut Sudah Tutup Buku Soal KTA Gibran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/04/WhatsApp-Image-2023-11-04-at-131844-777032238.jpg" alt="Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP Puan Maharani." width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP Puan Maharani.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP Puan Maharani ungkap status Gibran Rakabuming di Surabaya. Yakni saat meresmikan rumah Tim Pemenangan Daerah Jawa Timur (4/11). Saat ditanya mengenai status Gibran di PDIP, Puan awalnya hanya tersenyum. Lalu, putri dari Megawati Soekarno Putri itu mengatakan, hingga saat ini Gibran belum ada pengembalian kartu tanda anggota (KTA) PDIP ke DPP PDIP. &rdquo;Mas Gibran? Ya kan sudah jadi Bacawapres Pak Prabowo Subianto,&rdquo; kata Puan di Surabaya. Ketika ditegaskan kembali oleh awak media terkait sikap PDIP kepada Gibran, mengapa PDIP tidak memecat Gibran? Puan justru bertanya balik. &rdquo;Memangnya harus dipecat? Kami punya aturan, kami juga sudah bersikap tegas, dan tentunya kami melihat situasi dan kondisinya seperti apa,&rdquo; ucap Puan. Puan berharap Pemilu 2024 bisa berlangsung aman dan membuat para pemilih nyaman untuk memilih pemimpin dengan hati. &rdquo;PDIP tidak ada beda sikap dengan Pak Budiman Sujatmiko dengan Gibran Rakabuming,&rdquo; tutur Puan.

DPP PDIP menyebut hingga saat ini, Gibran Rakabuming belum ada pengembalian kartu tanda anggota (KTA) PDIP ke DPP PDIP

Di Surabaya, Puan Maharani Ungkap Status Gibran Rakabuming dari PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/23/WhatsApp-Image-2023-09-23-at-173432-1281520185.jpg" alt="Wakil Ketua Umum Perindo Angela Hary Tanoesoedibjo." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum Perindo Angela Hary Tanoesoedibjo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wakil Ketua Umum Perindo Angela Tanoesoedibjo melawat ke Surabaya. Tepatnya ke Kecamatan Dukuh Pakis. Dalam lawatannya itu, putri dari Hary Tanoesoedibjo tersebut membuka pasar murah dan membagikan Kartu Tanda Anggota (KTA). Angela mengatakan, total ada 450 KTA Perindo. Tak sekadar berfungsi sebagai KTA, dia menyebutkan, KTA itu juga memiliki fungsi sebagai asuransi pelindung diri. &rdquo;Kita tahu bahwa masyarakat yang bagian dari Perindo adalah masyarakat produktif bekerja. Kami menyadari bahwa mereka harus dilindungi, sehingga kami sematkan asuransi dalam KTA itu,&rdquo; papar Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu. Sebetulnya, kata Angela, KTA berasuransi itu tidak hanya dibagikan di Dukuh Pakis Surabaya. Dia menyatakan, di banyak wilayah sudah terbagi KTA Perindo. Selain itu, Angela dan tim Perindo juga membuka pasar murah. Total ada 415 sembako yang dijual murah dengan harga Rp 30 ribu. Warga Dukuh Pakis Surabaya tertib mengantre. Sembako murah itu ludes dalam waktu 20 menit setelah dibuka pukul 15.00. &rdquo;Kami membuka pasar murah karena kami lihat isu sembako lagi mahal juga,&rdquo; tambah Angela.

Wakil Ketua Umum Perindo Angela Hary Tanoesodibjo melawat ke Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, bagikan KTA dan buka pasar murah

Ke Surabaya, Angela Hary Tanoesoedibjo Bagikan Ratusan KTA Berasuransi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/15/sandiaga-uno-ke-ppp-3101161783.jpg" alt="SEMANGAT BARU: Sandiaga Uno disambut lantunan salawat Badar dan tarian tradisional saat tiba di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta, kemarin (14/6)." width="100%">
<figcaption>SEMANGAT BARU: Sandiaga Uno disambut lantunan salawat Badar dan tarian tradisional saat tiba di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta, kemarin (14/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sandiaga Uno resmi berlabuh ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kemarin (14/6). Kepindahan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif (Menparekraf) itu ditandai dengan penyerahan kartu tanda anggota (KTA) dan pemakaian jaket kebesaran PPP. Kedatangan Sandi di kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta, juga disambut salawat Badar dan tarian khas. Awalnya, wakil gubernur DKI Jakarta itu mengenakan jas hitam. Setelah itu, Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono menyerahkan KTA dan jaket hijau. &rsquo;&rsquo;Ahlan wa sahlan. Selamat bergabung dan berjuang bersama keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan warisan para ulama,&rsquo;&rsquo; tutur Mardiono. PPP tidak langsung memberikan jabatan kepada Sandi. Rencananya, jabatan strategis itu diberikan dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) pada 16-17 Juni mendatang. Sandi diharapkan bisa menghadiri pertemuan tersebut. Mardiono berharap bergabungnya Sandi akan membawa kesuksesan dan hoki untuk PPP. Yang jelas, pihaknya mematok target 11&ndash;12 juta suara di Pemilu 2024. Kemudian, target 45&ndash;50 kursi DPR RI. &rsquo;&rsquo;Saya yakin, dengan tambahan energi Pak Sandi, Insya Allah kita akan lebih mudah,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Sementara itu, Sandi berterima kasih karena telah diterima menjadi bagian dari keluarga besar PPP. Dia berkomitmen membersamai dan berjuang bersama PPP. &rsquo;&rsquo;Saya akan bersama PPP untuk memperjuangkan apa yang saya temui di masyarakat. Mereka ingin kepemimpinan ke depan fokus pada bidang ekonomi,&rsquo;&rsquo; terangnya. Dalam kesempatan itu, Sandi juga mengaku sudah sungkem ke ibunya. &rsquo;&rsquo;Saya izin mencium tangan ibu, beliau usianya 82 tahun. Bahwa saya akan memulai langkah hari ini (kemarin, Red), dan beliau menyampaikan bismillah. Saya juga sudah ngobrol dengan istri. Istri saya salah satu yang paling bahagia karena keluarga besarnya adalah PPP,&rsquo;&rsquo; paparnya. (lum/c18/hud)

Sandiaga Uno resmi berlabuh ke PPP kemarin (14/6). Kepindahan Menparekraf itu ditandai dengan penyerahan KTA dan pemakaian jaket PPP.

Berlabuh ke PPP, Kedatangan Sandiaga Uno Disambut Salawat Badar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/mekaar-PNM.jpg" alt="Baglog jamur milik salah satu nasabah Mekaar di Kecamatan Akabiluru, Limapuluh Kota, Sumatera Barat, Yuharmonis. (Virdita/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Baglog jamur milik salah satu nasabah Mekaar di Kecamatan Akabiluru, Limapuluh Kota, Sumatera Barat, Yuharmonis. (Virdita/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seiring membesarnya kapasitas pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) maka kebutuhan modalnya turut meningkat. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) pun menjawab hal tersebut dengan meluncurkan program Mekaar Plus pada 1 Agustus 2019.  Mekaar Plus adalah program yang dibuat oleh PNM agar nasabah <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/18/07/2019/pnm-diusulkan-dapat-suntikan-rp-2-triliun/">Mekaar</a> bisa mendapatkan pinjaman hingga Rp 15 juta. Sedangkan Mekaar adalah layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro dengan nominal Rp 2 juta hingga Rp 5 juta.  Direktur Utama PNM Arief Mulyadi mengatakan, pelaku usaha tetap bisa melakukan pinjaman tanpa jaminan dengan layanan tersebut. "Kami lihat kondisinya (nasabah) mampu untuk naik kelas," ujar Arief.  Menurutnya, skema peminjaman dengan nilai Rp 15 juta tidak jauh berbeda dari ketentuan peminjaman bagi nasabah Mekaar biasa. Namun, peminjaman hanya bisa diajukan oleh nasabah yang sudah mengikuti program Mekaar dari skema kredit Rp 2 juta sampai Rp 5 juta.  Selain itu, nasabah program Mekaar Plus juga diharuskan mengikuti pelatihan dan program pengawasan dua pekan sekali agar mereka termotivasi dalam mengembangkan usahanya. Meski demikian, nasabah tetap diharuskan membayar cicilannya setiap pekan.  "Mungkin mereka akan semakin sibuk jadi akan dua mingguan. Meski angsuran tetap mingguan," ujar Arief.  Dia mengakui, selama ini tidak ada kesulitan berarti untuk melakukan penagihan terhadap nasabah Mekaar. "Mereka skema pinjamannya itu per grup. Kalau ada salah satu di antara mereka yang sulit bayar, nah nasabah yang belum bayar ini akan diingatkan oleh para kawan-kawannya," ungkap dia.  PNM berharap dengan masifnya penyaluran pembiayaan terhadap masyarakat prasejahtera dapat membantu memotong rantai kemiskinan. Lantaran, bisa membuka lapangan kerja bagi ibu-ibu sehingga sumber penghasilan keluarga bisa bertambah.  "Anak mau sekolah butuh baju seragam, sepatu tas sekolah buku tulis bisa dibelikan oleh ibunya sehingga mau sekolah jadi anak-anak bisa mendapatkan pendidikan dan peningkatan taraf hidup," urai Arief.  Salah satu nasabah Mekaar di Kecamatan Akabiluru, Limapuluh Kota, Sumatera Barat, Yuharmonis mengatakan, terbantu dengan pinjaman permodalan dari PNM. Dengan pinjaman modal Rp 2,5 juta pada Februari 2019, dia membudidayakan jamur tiram. Pria 43 tahun ini memiliki 2.000 media baglog untuk penanaman jamur.  "Setiap hari panen sebanyak 7 hingga 8 kilogram dengan harga jual Rp 20 ribu perkilogram," terangnya. Dengan modal harian senilai Rp 50 ribu, Yus mengantongi pendapatan kotor sebesar Rp 150 ribu perhari.  Ini merupakan kedua kalinya dia mendapatkan pinjaman dari PNM. Sebelumnya, dia juga mendapatkan pinjaman untuk modal usaha konveksi.  Dia juga berharap usaha yang ditekuninya dapat terus berkembang. Hingga akhir 2019, dia menargetkan jumlah jamur yang dibudidayakannya mencapai 10 ribu baglog, sehingga penghasilan bersih bisa mencapai Rp 500 ribu perhari.

PNM akan Luncurkan Kredit Tanpa Agunan Hingga Rp 15 Juta untuk UMKM

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kta

Berita Terkini