<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/21/65b5f6da-5ca2-4e06-b21a-9b32026079fc-2640322142.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara tasyakuran HUT ke-53 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan peringatan Hari Pekerja Indonesia. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara tasyakuran HUT ke-53 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan peringatan Hari Pekerja Indonesia. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> &nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara tasyakuran HUT ke-53 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan peringatan Hari Pekerja Indonesia atau Harpekindo di kawasan Pusdiklat Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (21/2/2026). Kehadiran Kapolri sekaligus menegaskan komitmen memperkuat sinergi antara Polri dan elemen buruh.</p> <p>Dalam kesempatan tersebut, Sigit yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI menekankan pentingnya kolaborasi lintas elemen bangsa. Sinergitas dinilai menjadi kunci menghadapi dinamika global yang berdampak pada kondisi dalam negeri.</p> <p>&ldquo;Tentunya harapan kita ke depan <span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>sinergitas kita, kolaborasi kita juga akan terus<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>semakin baik. Kemudian tentunya memang menghadapi situasi dinamika global yang tidak mudah karena memang dinamika global tersebut tentunya juga berdampak terhadap situasi di dalam negeri,&rdquo; kata Sigit.</p> <p>Kapolri menyebut setiap negara saat ini berlomba memperkuat daya saing dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Jika tidak diantisipasi bersama, dinamika global berpotensi memengaruhi sektor ketenagakerjaan nasional.</p> <p>Untuk mengantisipasi gejolak di bidang ketenagakerjaan, Sigit menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus mendorong berbagai program strategis. Salah satunya melalui agenda prioritas Asta Cita yang menitikberatkan pada hilirisasi dan pembangunan industri.</p> <p>&ldquo;Bapak Presiden ke depan tentunya akan terus mendorong di dalam program Asta Citanya untuk terus mendorong berbagai program prioritas strategis. Antara lain bagaimana beliau mendorong hilirisasi dan salah satu yang akan dilaksanakan adalah beliau akan segera melaksanakan dan mendorong pembangunan 18 industri strategis,&rdquo; ujar Sigit.</p> <p>&ldquo;Dan harapannya ini juga tentunya membuka lapangan pekerjaan yang baru,&rdquo; tambah Sigit menekankan.</p> <p>Kapolri menilai sinergitas antara buruh dan pengusaha sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hubungan industrial yang harmonis dinilai akan mendorong pertumbuhan usaha sekaligus membuka peluang kerja baru.</p> <p>&ldquo;Oleh karena itu tentunya perlu adanya kolaborasi antara pengusaha dan rekan-rekan serikat sehingga di satu sisi mereka mau berinvestasi, mereka mau mengembangkan usahanya,&rdquo; ucap Sigit.</p> <p>Di sisi lain, Kapolri menegaskan komitmen Polri dalam mendukung perjuangan buruh memperoleh hak-haknya. Menurutnya, keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan pekerja harus terus dijaga.</p> <p>&ldquo;Di sisi lain lain juga mereka tetap harus memperhatikan hak-hak dari para pekerja, hak-hak dari buruh. Keseimbangan ini yang tentunya harus kita jaga. Rekan-rekan buruh harus tetap terus memperjuangkan namun melalui koridor aturan yang benar,&rdquo; ucap Sigit.</p> <p>Kapolri juga mengingatkan pentingnya peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia. Keterampilan dan profesionalisme dinilai menjadi bekal utama untuk bersaing di tingkat global.</p> <p>&ldquo;Sehingga kemudian rekan-rekan juga siap untuk bersaing dengan buruh di mancanegara. Dan kita tunjukkan bahwa buruh-buruh Indonesia juga tidak kalah profesional, tidak kalah tangguh, dan tidak kalah hebat dengan bruuh di luar,&rdquo; tutup Sigit.</p>

Kapolri tekankan sinergi Polri, buruh, dan pengusaha di HUT KSPSI serta dukungan penuh terhadap hak pekerja Indonesia.

Kapolri Dorong Kolaborasi Pengusaha-Buruh di HUT KSPSI ke-53, Iklim Investasi Harus Sejuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/03/6e3f439b-0e4e-4883-b5a8-83c10833afe9-2072757926.jpeg" alt="Kapolri Listyo Sigit Prabowo (tiga dari kiri) saat diangkat jadi ketua dewan penasihat KSPSI. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Listyo Sigit Prabowo (tiga dari kiri) saat diangkat jadi ketua dewan penasihat KSPSI. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025). Dalam forum itu, Sigit juga resmi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI, posisi strategis yang memperkuat hubungan antara elemen buruh dan negara.</p> <p>Dalam keterangannya, Sigit mengungkapkan bahwa pengangkatan tersebut diterima setelah memastikan seluruh proses sesuai aturan serta tidak bertentangan dengan AD/ART KSPSI maupun regulasi sebagai pejabat negara. Dua kalimat pendek ini menggambarkan kehati-hatian Kapolri dalam menerima amanah organisasi buruh.</p> <p>&ldquo;Saya sampaikan syarat yang pertama saya tidak mau ada aturan yang dilanggar baik dari sisi regulasi umum selaku pejabat negara dan juga AD/ART perburuhan. Tadi beliau sampaikan tidak ada yang dilanggar, oleh karena itu, karena kecintaan saya kepada rekan-rekan buruh, saya menyatakan bersedia,&rdquo; ujar Sigit.</p> <p>Setelah ditetapkan sebagai penasihat, Sigit menegaskan komitmennya untuk terus memberikan masukan konstruktif terkait perjuangan hak dan kesejahteraan buruh. Ia menyebut kehadirannya di KSPSI adalah bagian dari dukungan moral agar suara buruh dapat tersampaikan tanpa mengganggu stabilitas usaha.</p> <p>&ldquo;Dan tentunya saya selaku penasihat selalu memberikan masukan dan saran terkait dengan bagaimana memperjuangkan hak-hak buruh, kesejahteraan buruh. Namun tetap melalui koridor yang konstruktif yang tertib,&rdquo; tegas Sigit.</p> <p>Ia menambahkan bahwa KSPSI dan seluruh elemen pekerja harus tetap menjaga hubungan harmonis dengan dunia industri, sehingga pesan-pesan yang mereka bawa tidak menimbulkan distorsi iklim usaha. Dukungan Polri, menurut Sigit, akan terus hadir untuk memastikan keseimbangan kepentingan itu terjaga.</p> <p>Lebih jauh, Sigit juga menyoroti penguatan Desk Ketenagakerjaan Polri yang selama ini berperan menyelesaikan sengketa industrial antara buruh dan pengusaha. Dua kalimat pendek ini menekankan bahwa Polri tidak hanya hadir sebagai mediator, tetapi juga fasilitator solusi bagi para pekerja yang terdampak.</p> <p>&ldquo;Ini semua untuk menjaga agar keadilan tetap terjaga. Kemudian ketiga tentunya kita selalu mencarikan solusi bagi sahabat buruh untuk bisa mendapatkan kesempatan apabila mungkin ada yang terdampak PHK maka kita carikan solusi untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang baru,&rdquo; ucap Sigit.</p> <p>Selain itu, Sigit menyatakan bahwa dirinya dan jajaran Polri siap menjadi jembatan komunikasi antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. Ia berharap tercipta ruang dialog yang sehat demi terselenggaranya industri yang kondusif dan berkeadilan.</p> <p>&ldquo;Sehingga semua yang diperjuangkan bisa berjalan dengan baik, iklim industri, iklim usaha iklim kenyamana tetap terjaga disatu sisi tentunya masalah kamtibmas juga tetap terjaga,&rdquo; tutur Sigit.</p> <p>Menutup sambutannya, Sigit mengajak seluruh elemen pekerja untuk bersama-sama membawa Indonesia menuju visi besar pembangunan nasional. Ia menegaskan bahwa kesejahteraan buruh adalah fondasi penting dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045.</p> <p>&ldquo;Sekali lagi terima kasih, atas dukungan dari rekan-rekan. Kita sama-sama membawa visi bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas tahun 2045. Kita harapkan buruh semakin sejahtera,&rdquo; kata Sigit menambahkan.</p>

Kapolri Jenderal Listyo Sigit ditetapkan sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI dan menegaskan komitmen mengawal hak serta kesejahteraan buruh.

Jadi Ketua Dewan Penasihat KSPSI, Kapolri Sigit Prioritaskan Perlindungan Hak dan Keadilan Buruh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/28/said-iqbal-3076694642.jpg" alt="Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, memimpin unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (28/8). (Ridwan/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, memimpin unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (28/8). (Ridwan/Jawapos)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ribuan buruh dari berbagai elemen tumpah ke jalan untuk menggelar aksi demonstrasi yang terpusat di depan gerbang utama Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (28/8). Massa aksi buruh terlihat membawa bendera Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) &nbsp;</p> <p>Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, memastikan aksi hari ini akan berlangsung tertib tanpa kekerasan. Ia menyatakan, pihaknya akan menyuarakan aspirasi para elemen buruh dengan damai.</p> <p>&ldquo;Jangan ada kerusuhan, kita sampaikan aspirasi dengan damai. Kita minta pengamanan yang persuasif dan humanis,&rdquo; kata Said Iqbal dari atas mobil komando.</p> <p>Menurutnya, ribuan peserta yang hadir terdiri dari 74 elemen gerakan buruh yang berkoalisi dengan Partai Buruh. Selain itu, sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai kampus di Indonesia juga dikabarkan akan turut bergabung dalam aksi tersebut.</p> <p>&ldquo;Pada hari ini Partai Buruh bersama koalisi serikat pekerja termasuk KSPI yang bergabung kurang lebih 74 elemen gerakan buruh dan rakyat, termasuk serikat petani. Kami juga mendapat kabar kawan-kawan BEM seluruh Indonesia dan gerakan mahasiswa lainnya akan hadir di DPR RI sekitar pukul 10 sampai 11 siang,&rdquo; ujar Said.</p> <p>Ia menambahkan, aksi serupa juga digelar di sejumlah daerah lain di Indonesia oleh serikat buruh, mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil dengan isu tuntutan yang sama. Meski jumlah massa diperkirakan sangat besar, Said menegaskan aksi tetap berjalan kondusif.</p> <p>&ldquo;Aksi hari ini tidak ada kekerasan. Kami bersumpah menjaga aksi ini kondusif. Ini adalah aksi aspirasi untuk menyampaikan enam isu besar di DPR RI,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Dalam unjuk rasa itu, Said Iqbal bersama elemen buruh menyuarakan enam tuntutan utama:</p> <p>1. Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM). Buruh menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5&ndash;10,5 persen.</p> <p>2. Stop PHK. Mendesak pemerintah membentuk Satgas PHK untuk mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja.</p> <p>3. Reformasi Pajak Perburuhan. Termasuk menaikkan PTKP menjadi Rp7,5 juta per bulan, menghapus pajak atas pesangon, THR, dan JHT, serta menghapus diskriminasi pajak bagi pekerja perempuan menikah.</p> <p class="class-paragraph">4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law. RUU harus menjamin kepastian kerja, upah layak, dan perlindungan sosial.</p> <p>5. Sahkan RUU Perampasan Aset. Sebagai langkah konkret memberantas korupsi yang merugikan rakyat.</p> <p>6. Revisi RUU Pemilu. Mendesak desain ulang sistem Pemilu 2029 agar lebih demokratis, adil, dan partisipatif.</p> <p>&nbsp;</p>

Ribuan buruh menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI untuk menyuarakan enam tuntutan penting. Said Iqbal menjamin aksi berlangsung damai.

Suarakan 6 Tuntutan di Depan Gedung DPR, Said Iqbal Janji Demo Buruh Hari ini Berjalan Tertib Tak Anarkis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/28/demo-28-1842540655.jpg" alt="Ribuan personel gabungan disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa elemen buruh di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ribuan personel gabungan disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa elemen buruh di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Ribuan personel gabungan disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa elemen buruh di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).</p> <p>Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri memimpin langsung apel kesiapan pengamanan di halaman DPR/MPR. Dalam arahannya, Irjen Asep menegaskan seluruh personel wajib mengedepankan sikap humanis dan bekerja secara terukur.</p> <p>"Kendalikan diri kita, sabar dan terukur. Jangan mudah terprovokasi, jangan ada pelanggaran aturan. Semua bergerak satu komando," ujar Irjen Asep.</p> <p>Ia juga mengingatkan agar anggota tidak bergerak sendiri, tetap kompak, dan selalu berkoordinasi dengan komandan lapangan. Asep juga menegaskan tidak boleh ada personel yang membawa senjata api dalam pengamanan aksi buruh.</p> <p>"Tidak ada yang membawa senjata api, tidak ada penembakan. Jangan bersikap agresif atau emosional. Keselamatan masyarakat dan anggota adalah prioritas, kita kedepankan sikap humanis," tegasnya.</p> <p>Jika ditemukan barang terlarang seperti bom molotov atau senjata tajam, personel diminta segera mengamankannya sesuai prosedur tanpa bertindak sendiri.</p> <p>Irjen Asep menegaskan, tindakan represif hanya boleh dilakukan oleh tim Reskrim terhadap massa yang bertindak anarkis.&nbsp;</p> <p>"Penggunaan gas air mata pun hanya boleh dilakukan atas perintah langsung Kapolda," tambahnya.</p> <p>Selain ribuan personel Polda Metro Jaya, unsur TNI dan Pemda DKI Jakarta juga ikut disiagakan di sejumlah titik strategis. Pengamanan difokuskan di sekitar Gedung DPR/MPR serta titik perbatasan seperti stasiun, guna mencegah potensi gangguan keamanan.</p> <h3>DPR Hidup Mewah, Buruh Hidup Susah</h3> <p>Puluhan ribu buruh dari berbagai daerah di Indonesia akan turun ke jalan pada Kamis, 28 Agustus 2025. Mereka mengusung isu besar: naikkan upah minimum 8,5&ndash;10,5 persen, hapus outsourcing, dan tujuh tuntutan lainnya.</p> <p>Aksi ini diprakarsai oleh Partai Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan koalisi serikat pekerja nasional. Di Jakarta, ribuan buruh dari Jabodetabek akan memusatkan aksinya di depan DPR RI dan Istana Kepresidenan.&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">Sementara itu, gerakan serupa juga berlangsung di kota-kota besar lainnya, dari Medan, Batam, Surabaya, hingga Makassar.</p> <p>Gerakan ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan diklaim akan berlangsung damai.</p> <p>Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, sebelumnya menyinggung soal kesenjangan penghasilan antara wakil rakyat dan pekerja. Dimana total penghasilan anggota DPR RI mencapai sekitar Rp 104 juta per bulan dan ditambah tunjangan perumahan Rp 50 juta.&nbsp;</p> <p>"Jika dijumlahkan, totalnya Rp 154 juta per bulan. Bila dibagi 30 hari, artinya seorang anggota DPR menikmati lebih dari Rp 3 juta setiap harinya," ujar Said Iqbal.</p> <p>Bandingkan dengan buruh outsourcing atau kontrak di Jakarta yang hanya menerima sekitar Rp 5 juta per bulan, atau Rp 150 ribu per hari. Lebih ironis lagi, pekerja di koperasi atau yayasan ada yang hanya digaji Rp 1,5 juta sebulan (Rp 50 ribu per hari).</p> <p>Para pengemudi ojek online pun tak luput dari sorotan. Banyak yang hanya membawa pulang Rp 500 ribu&ndash;Rp1 juta per bulan. Jika dirata-rata Rp 600 ribu, itu berarti hanya Rp 20 ribu per hari.</p> <p>"Ketidakadilan ini bukan sekadar angka, tetapi soal rasa keadilan yang tercabik. Rakyat melihat, wakil mereka hidup di menara gading kemewahan, sementara buruh dipaksa bertahan dengan sistem kerja rentan dan penghasilan yang menurun," ujar Iqbal.</p> <h3>7 Tuntutan Buruh: Dari Upah hingga Revisi Sistem Pemilu</h3> <p>Dalam aksi besar 28 Agustus nanti, buruh membawa tujuh tuntutan utama:</p> <p>1. Naikkan upah minimum nasional 8,5&ndash;10,5 persen di tahun 2026.<br />Perhitungan didasarkan pada inflasi 3,26 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,1&ndash;5,2 persen.</p> <p>2. Hapus outsourcing.<br />Buruh mendesak pemerintah mencabut PP 35/2021 yang dianggap melegalkan outsourcing secara luas.</p> <p>3. Stop PHK, bentuk Satgas PHK.</p> <p>4. Reformasi pajak perburuhan.<br />Termasuk menaikkan PTKP menjadi Rp 7,5 juta per bulan, serta menghapus pajak pesangon, THR, JHT, dan diskriminasi pajak bagi perempuan menikah.</p> <p>5. Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw.</p> <p>6. Sahkan RUU Perampasan Aset untuk berantas korupsi.</p> <p>7. Revisi RUU Pemilu: redesign sistem pemilu 2029.</p> <p class="class-paragraph">Said Iqbal menegaskan bahwa aksi kali ini adalah momen penting untuk menyuarakan keberpihakan pemerintah kepada kaum pekerja.</p> <p>"Pekerjaan inti tidak boleh di-outsourcing. Outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja," tegasnya.</p>

Ribuan personel gabungan disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa buruh di Jakarta, Kapolda Metro Jaya ingatkan sikap humanis.

Demo Buruh di DPR, Kapolda Metro Jaya: Petugas Jangan Agresif dan Emosional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/16/SPSI-767449623.jpg" alt="Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh. Jumhur Hidayat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh. Jumhur Hidayat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Kebijakan PPATK memblokir rekening yang tiga bulan tidak aktif menuai sorotan dari berbagai kalangan. Kebijakan ini dinilai merugikan masyarakat.</p> <p>Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat menolak kebijakan pembekuan rekening rakyat tersebut. Dia mengatakan deteksi kejahatan tidak bisa dilakukan secara pukul rata seperti itu.</p> <p>"Jangan gara-gara melacak segelintir orang jahat lalu mengorbankan jutaan rakyat lainnya.&nbsp;Ini sama saja ada 100 pisau dapur dipakai membunuh orang, puluhan juta pisau dapur untuk sementara disita negara. Ini kan logika <em>sontoloyo</em> namanya," papar Jumhur, Rabu (30/7).</p> <p>Dia mengatakan PPATK itu fungsinya adalah mengurusi transaksi mencurigakan. Kemudian, yang sudah dicurigai segera ditindaklanjuti.&nbsp;</p> <p>Menurut dia ketimbang melakukan pemblokiran rekening <em>nganggur</em>, PPATK fokus menelusuri rekening gendut. Misalnya rekening yang menampung aliran proyek strategis nasional (PSN). Dia menegaskan yang ditunggu rakyat dari kinerja PPATK adalah, tindaklanjut dari temuannya.&nbsp;</p> <p>Menurut Jumhur, publik sekarang menunggu tindak lanjut temuan PPATK yang menyatakan ada Rp 510,23 triliun dari sekitar Rp. 1.500 triliun dana PSN yang masuk ke kantong Aparatur Sipil Negara (ASN) dan politikus.</p> <p>"Itu uang banyak banget sampai ratusan triliun rupiah tidak jelas tapi kok malah didiamkan, bukannya diusut tuntas," kata Jumhur.&nbsp;</p> <p>Mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI itu mengatakan, negara dan rakyat pasti sulit sejahtera apabila negara terus menerus super permisif terhadap kasus korupsi. Jadi dia menegaskan supaya PPATK membatalkan kebijakan pembekuan rekening rakyat yang 3 bulan tidak aktif. Lebih baik PPATK segera juga tindaklanjuti korupsi-korupsi jumbo yang sudah mereka deteksi.&nbsp;</p> <p>Dia mengingatkan secara teknis banyak penyebab rekening nganggur. Tetapi bukan berarti sebuah tindak kejahatan. Dengan pemanfaatan teknologi digital sekarang, masyarakat dengan mudah membuka rekening. Sedangkan soal pemanfaatannya, merupakan kewenangan dari pemiliknya mau digunakan atau tidak.</p> <p>Senada, Staf Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Arianto Harefa mengatakan, kebijakan PPATK ini sangat merugikan masyarakat. Sudah ada sejumlah aduan terkait pemblokiran ini yang masuk ke pihaknya.</p> <p class="class-paragraph">Salah satunya, soal pemblokiran rekening nasabah secara sepihak oleh salah satu bank karena adanya surat dari PPATK. Pemblokiran dilakukan lantaran rekening tersebut sudah lama tidak ada transaksi, kurang lebih lima tahun terakhir.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Menurut kami sebagai lembaga perlindungan konsumen, sebenarnya kebijakan dari PPATK ini sangat merugikan konsumen. Dilakukan secara sepihak dan belum terkonfirmasi (ada indikasi kejahatan),&rdquo; keluh Arianto Harefa saat dihubungi, Rabu (30/7).&nbsp;</p> <p>Karena pemblokiran dilakukan sepihak, sejumlah nasabah akhirnya terkejut saat tak bisa lagi menggunakan rekening tersebut. Belum lagi, tak ada konfirmasi pada pihak konsumen apakah betul terafiliasi dengan dugaan-dugaan tindak kejahatan seperti yang dijadikan alasan pemblokiran oleh PPAT. Baik itu terindikasi judi <em>online</em>, pencucian uang, ataupun lainnya.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Kalau misalnya hanya temuan saja, terus dilakukan pemblokiran secara sepihak tanpa ada konfirmasi kepada yang bersangkutan atau yang memiliki nomor rekening itu, menurut kami itu tidak adil, tidak fair,&rdquo; tegas Arianto Harefa.</p> <p>Apalagi, lanjut dia, dalam aturan hukum saja, apabila seseorang terindikasi melakukan tindak pidana dibutuhkan minimal dua alat bukti sebelum yang bersangkutan ditetapkan menjadi tersangka.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Sama juga kalau menetapkan suatu rekening ada indikasi kejahatan tindak pidana, misalnya pencucian uang, itu kan harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu apakah benar atau tidak. Bukan serta merta diblokir,&rdquo; sambung Arianto Harefa.&nbsp;</p> <p>Kalaupun kebijakan ini dalam hal kehati-hatian akan adanya tindak kejahatan yang terjadi, Ari menekankan adanya keterbukaan informasi kepada konsumen. Pemblokiran tidak dilakukan secara sepihak. Harus ada penjelasan atau pemberitahuan pada konsumen terkait hal tersebut.&nbsp;</p> <p>Selain itu, konsumen juga diberikan ruang untuk menyampaikan pendapatnya atau menjawab pernyataan PPATK yang disampaikan oleh pihak bank. Mengingat, masalah keuangan ini cukup sensitif apalagi disangkutpautkan dengan dugaan-dugaan tindak kejahatan.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Dengan membuka kanal pengaduan, nanti kalau ada konsumen yang merasa dirugikan dan merasa tidak melakukan suatu tindak kejahatan sebagai alasan yang disampaikan oleh PPATK, itu bisa dibukakan kembali dan harus dipermudah prosesnya,&rdquo; papar Arianto Harefa.&nbsp;</p> <p>Selain itu, lanjut dia, pihak PPATK dan perbankan perlu menjelaskan status dana yang rekeningnya diblokir. Apakah dana tabungan tersebut akan langsung disimpan, dikembalikan, atau lainnya.</p> <p>&ldquo;Itu perlu penjelasan karena hal itu masih belum kami mendapatkan jawabannya dari PPATK,&rdquo; terang Arianto Harefa.&nbsp;</p> <p>Ari melanjutkan, sebetulnya, bukan hal aneh ketika seseorang memiliki rekening yang lama tak digunakan. Biasanya, orang seperti ini memiliki dua rekening. Yang mana, salah satu digunakan untuk transaksi harian dan satu lagi sengaja digunakan untuk tabungan jangka panjang.</p> <p class="class-paragraph">Sehingga, akan sangat jarang ada transaksi. Misalnya, untuk tabungan sekolah anak atau tabungan masa depan. Dia mengaku, belum menemukan alasan yang masuk akal secara logika terkait alasan PPATK memblokir rekening-rekening yang dorman beberapa waktu tersebut.</p>

Kebijakan PPATK memblokir rekening tidak aktif menuai protes keras dari masyarakat dan organisasi, menilai merugikan konsumen dan tidak adil

KSPSI Desak PPATK Batalkan Kebijakan Pemblokiran Rekening

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/30/WhatsApp-Image-2024-04-30-at-181510-996997167.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggelar halalbihalal bersama KSPSI) Surabaya di Graha Sawunggaling, Selasa (30/4)." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggelar halalbihalal bersama KSPSI) Surabaya di Graha Sawunggaling, Selasa (30/4).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggelar halalbihalal bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Surabaya di Graha Sawunggaling, Selasa (30/4). Wali Kota Eri Cahyadi mengundang sebanyak 20 organisasi serikat pekerja di Surabaya.</p> <p>Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh serikat pekerja yang hadir. KSPSI memiliki visi dan misi yang sama dengan Pemkot Surabaya, yaitu menyejahterakan masyarakat.</p> <p>&rdquo;Semoga di hari yang penuh berkah ini, Kota Surabaya dan KSPSI bisa membawa Surabaya menjadi kota yang lebih berkah lagi. Karena SPSI memberikan contoh, yang dipikirkan serikat pekerja ini adalah kesejahteraan dari anggotanya, seperti pemerintah kota yang memikirkan kesejahteraan warga,&rdquo; kata Wali Kota Eri Cahyadi.</p> <p>Wali Kota ingin, KSPSI dan Pemkot Surabaya bisa terus menjalin sinergi ke depannya. Apabila kolaborasi itu terus terjalin, akan memberikan dampak baik terhadap perekonomian warga dan investasi di Surabaya.</p> <p>&rdquo;(Industri) yang di Surabaya ini, rata-rata 50 persen orang Surabaya dan 50 persen bukan orang Surabaya. Akan tetapi saya ingin, menambah untuk orang Surabaya, tapi ada beberapa persyaratan dan komitmen agar semakin banyak lagi warga yang bekerja di industri Kota Surabaya,&rdquo; jelas Eri.</p> <p>Dia meminta Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya Achmad Zaini, agar terus menjalin silaturahmi dan menjembatani untuk memperjuangkan hak-hak pekerja di Kota Surabaya. Pada peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei, SPSI dapat menjaga keamanan dan kenyamanan di Kota Surabaya.</p> <p>&rdquo;Saya <em>matur nuwun</em> (terima kasih) karena SPSI Surabaya selalu menjaga kondusivitas di Kota Surabaya dan selalu ada bersinergi, sehingga industri di kota ini terus berjalan,&rdquo; harap Eri.</p> <p>Kepala Disperinaker Surabaya Achmad Zaini memaparkan, dalam Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian sudah ditetapkan bahwa perusahaan di Surabaya wajib memprioritaskan tenaga kerja lokal. Seperti yang disebutkan di dalam pasal 35 ayat (1) huruf d, yakni setiap pelaku usaha pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) wajib memprioritaskan tenaga kerja dari penduduk daerah.</p> <p>&rdquo;Selain itu, juga disebutkan di dalam Pasal 58 ayat (1) huruf r, yaitu setiap orang atau badan yang melakukan pengelolaan toko swalayan wajib memprioritaskan tenaga kerja dari lingkungan sekitarnya dan atau penduduk daerah,&rdquo; papar Achmad Zaini.</p> <p>Sementara itu, Sekretaris DPC KSPSI Surabaya Hamdani berharap, Pemkot dengan SPSI Surabaya bisa terus menjalin hubungan baik. Pemkot dan SPSI dapat bersama-sama menciptakan investasi yang sejuk di Kota Surabaya.</p> <p class="class-paragraph">&rdquo;Kami juga akan memberikan perbaikan dan kritik terhadap pemerintah yang berhubungan dengan buruh. Yang pertama jangan memudahkan terjadinya PHK, yang kedua tolak upah murah, dan yang ketiga kita ingin di Indonesia ini ada kesejahteraan dari kota ke desa, dan pemerataan untuk pengusaha,&rdquo; ucap Hamdani.</p>

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi gelar halalbihalal bersama KSPSI Surabaya, Selasa (30/4), undang 20 organisasi serikat pekerja di Surabaya

Wali Kota Eri Cahyadi Bersama SPSI Jalin Kolaborasi Wujudkan Kesejahteraan Pekerja Surabaya

<div id="m#msg-f:1782166919465395704" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Presiden-Partai-Buruh-Said-Iqbal-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Presiden Partai Buruh Said Iqbal bersama Sekjen Ferry Nurzarli menunjukkan nomor urut saat penetapan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024 di Halaman KPU, Jakarta, Rabu (14/12/2022)." width="100%">
<figcaption>Presiden Partai Buruh Said Iqbal bersama Sekjen Ferry Nurzarli menunjukkan nomor urut saat penetapan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024 di Halaman KPU, Jakarta, Rabu (14/12/2022).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pernyataan bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto yang meminta buruh untuk tidak menuntut kenaikan gaji menjadi sorotan publik. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai, pernyataan Prabowo keliru yang tidak berpihak pada kepentingan kaum buruh di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, tidak benar dan keliru pendapat Capres Prabowo bahwa tuntutan buruh untuk menaikkan upah minimum setiap tahun tidak dibutuhkan. Ini adalah pendapat keliru," kata Said kepada wartawan, Jumat (10/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Said menyatakan, permintaan buruh terhadap adanya kenaikan upah merupakan hal yang lumrah, terjadi di seluruh dunia. Ia mencontohkan, negara-negara seperti Amerika, Jerman, Inggris, bahkan Malaysia juga merasakan hal yang sama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden Partai Buruh ini mengungkapkan, serikat pekerja di negara-negara tersebut pasti berjuang untuk menuntut kenaikan upah secara berkala. Hal itu dilakukan dalam rangka menghadirkan kesetaraan ekonomi buruh, dengan kondisi yang terjadi pada sebuah negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kenaikan upah minimum tiap tahun ini yang diperjuangkan oleh buruh dan serikat buruh, termasuk Partai Buruh adalah penyesuaian terhadap harga-harga barang (inflasi) dan redistribusi dari pertumbuhan ekonomi yang dicapai untuk berbagi kepada buruh bukan hanya untuk para pengusaha," ucap Said.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Said menyatakan bahwa upah minimum merupakan jaring pengaman (safety net) agar buruh tidak terjerumus dalam jurang kemiskinan, ketika memasuki dunia kerja. Sebab kebanyakan pengusaha nakal ingin memberikan upah murah dan tenaga kerja outsourcing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi tidak boleh juga perusahaan menyatakan mereka tidak mampu. Apa definisi tidak mampunya? Maka audit laporan pembukuan perusahaan adalah jawabannya," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Prabowo Subianto mengingatkan buruh yang setiap tahun selalu menuntut pengusaha untuk menaikkan upah minimum. Ia meminta buruh untuk tak selalu menuntut pengusaha menaikkan upah, terutama ketika perusahaan tempat mereka bekerja sedang tidak untung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangan kau tuntut pengusaha (naikkan upah), kalau tidak untung. Jangan mencoba mencekik pengusaha, kalau pengusaha ditekan dia bisa pindah ke negara lain," ucap Prabowo di acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, di Jakarta, Rabu (8/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai kompensasi kenaikan upah minimum, jika memenangkan pilpres 2024, Prabowo akan memberikan sejumlah subsidi kepada para buruh. Kompensasi itu di antaranya subsidi BBM, biaya kesehatan, biaya sekolah, hingga makan siang gratis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Said Iqbal menilai, pernyataan Prabowo keliru yang tidak berpihak pada kepentingan kaum buruh di Indonesia.

Prabowo Minta Buruh Tak Tuntut Kenaikan Upah saat Perusahaan Kolaps, Said Iqbal: Keliru!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/yorrys-dipecat-setya-novanto-ini-komentar-idrus-marham_m_161193.jpeg" alt="Yorrys Raweyai" width="100%">
<figcaption>Yorrys Raweyai</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Jelang perhelatan Pemilu 2024, sejumlah organisasi pekerja telah menentukan arah politik dan dukungan. Selain mendirikan partai politik, beberapa di antaranya juga telah menyatakan dan mendeklarasikan dukungan kepada salah satu Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024.</p> <p>Lain halnya dengan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di bawah kepemimpinan Yorrys Raweyai yang justru mengambil langkah sebaliknya. Dalam Rapat Pleno yang digelar pada Sabtu (7/10) di Jakarta, KSPSI memutuskan untuk mengambil sikap netral. Secara institusional, KSPSI tidak mengarahkan pilihan pada partai ataupun Capres tertentu.</p> <p>Ketua Umum KSPSI, Yorrys Raweyai, menyatakan bahwa keputusan itu disepakati oleh 12 pimpinan Federasi Serikat Pekerja (FSP) yang bernaung di bawah KSPSI yang turut hadir dalam rapat tersebut.</p> <p>&ldquo;Dalam momen Pilpres mendatang, KSPSI tidak kemana-mana, namun ada di mana-mana&rdquo;, ujar Yorrys saat membacakan hasil keputusan pleno.</p> <p>Ketua Komite II DPD RI itu juga menguraikan alasan pilihan tersebut diambil demi menjaga soliditas dan solidaritas anggota KSPSI yang saat ini banyak menempuh jalur politik individual dengan latar belakang dan kencederungan politik yang beraneka ragam.</p> <p>Selain itu, Yorrys menegaskan bahwa sejak dulu organisasi pekerja merupakan salah satu elemen penting dalam setiap momen kontestasi politik. Posisi itulah yang harus dimanfaatkan dengan baik dan elegan tanpa mengorbankan kepentingan dan tujuan utama organisasi pekerja, yakni pembinaan, perlindungan dan kesejahteraan.</p> <p>&ldquo;Saat ini, beberapa anggota KSPSI di berbagai jenjang kepengurusan pusat dan daerah telah terlibat aktif sebagai calon anggota legislatif, baik di tingkat pusat (DPR) maupun kabupaten/kota (DPRD) dari jalur partai politik yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya juga telah menjadi relawan dan pendukung Capres tertentu. Karena itu, secara institusional, kami menyerahkan sepenuhnya pilihan politik tersebut kepada masing-masing individu&rdquo;, tutur Yorrys.</p> <p>Meski demikian, Yorrys, yang juga kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai Anggota DPD RI dari Dapil Papua Tengah itu, menyerahkan kewenangan kepada 12 Federasi Serikat Pekerja di bawah kepimpinannya untuk mengarahkan dukungan kepada partai politik ataupun Capres tertentu.</p> <p>&ldquo;KSPSI hanya memberikan hak dan kewenangan kepada masing-masing federasi andai mereka hendak mengarahkan dukungan kepada partai politik atau Capres tertentu&rdquo;, jelas Yorrys lewat keterangan tertulisnya.</p> <p>Gelaran Rapat Pleno KSPSI tidak hanya membicarakan perihal respons terkait momentum Pemilu 2024, tapi juga membahas persoalan internal dan agenda-agenda organisasi beberapa bulan ke depan. Selain dihadiri oleh 12 pimpinan federasi, rapat tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pengurus teras KSPSI, di antaranya Sekretaris Jenderal (Bibit Gunawan), Ketua Harian (Jusuf Rizal) dan jajaran Wakil Ketua Umum.</p>

Ketua Umum KSPSI, Yorrys Raweyai, menyatakan keputusan itu disepakati oleh 12 pimpinan Federasi Serikat Pekerja (FSP) yang bernaung di KSPSI

KSPSI Yorrys Pilih Netral dalam Pilpres 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Presiden-Partai-Buruh-Said-Iqbal-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Presiden Partai Buruh Said Iqbal bersama Sekjen Ferry Nurzarli menunjukkan nomor urut saat penetapan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024 di Halaman KPU, Jakarta, Rabu (14/12/2022)." width="100%">
<figcaption>Presiden Partai Buruh Said Iqbal bersama Sekjen Ferry Nurzarli menunjukkan nomor urut saat penetapan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024 di Halaman KPU, Jakarta, Rabu (14/12/2022).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Partai Buruh Said Iqbal menduga ada konspirasi politik di balik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan buruh soal Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Undang-undang Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi UU Nomor 6/2023. Pasalnya, ia mengatakan bahwa satu hakim MK, yaitu Aswanto, diganti.&nbsp;</p> <div dir="auto">Ia mengatakan, Aswanto merupakan salah satu dari lima Hakim MK yang sebelumnya menyatakan bahwa Undang-undang Cipta Kerja merupakan produk yang inkonstitusional bersyarat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami menduga ada konspirasi politik, baunya terlalu menyengat, yaitu penggantian hakim Aswanto oleh DPR dengan tiba-tiba," katanya kepada wartawan, Senin (2/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Said menjelaskan, penggantian hakim Mahkamah Konstitusi biasanya terjadi karena dua hal, yaitu sudah dua periode menjabat atau pensiun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kali ini hakim Aswanto tidak ada salah apa-apa," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013037186/mk-tolak-gugatan-soal-uu-ciptaker-massa-buruh-nyalakan-flare-bakar-spanduk-dan-bambu">MK Tolak Gugatan Soal UU Ciptaker, Massa Buruh Nyalakan Flare Bakar Spanduk dan Bambu</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akibat digantinya Aswanto itu, ia mengatakan bahwa Undang-undang Cipta Kerja akhirnya dinyatakan konstitusional dan dapat diterapkan di Indonesia sekaligus menolak gugatan buruh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013037159/massa-buruh-bakar-spanduk-dan-bambu-flare-dinyalakan-imbas-mk-tolak-gugatan-soal-uu-ciptaker">Massa Buruh Bakar Spanduk dan Bambu, Flare Dinyalakan Imbas MK Tolak Gugatan Soal UU Ciptaker</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, putusan ini ditetapkan setelah empat hakim MK menyatakan undang-undang Cipta Kerja inkonstitusional. Sedangkan lima hakim lainnya menyatakan konstitusional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berubah menjadi sekarang 4-5, empat menyatakan inkonstitusional tetap, lima sekarang menyatakan konstitusional terhadap UU Cipta Kerja. Jahat. politik telah mewarnai MK," tandas Said.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan buruh soal Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Undang-undang Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi UU Nomor 6/2023. Gugatan itu sebelumnya disampaikan oleh elemen buruh dan beberapa elemen masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua MK Anwar Usman disiarkan YouTube Mahkamah Konstitusi, Senin (2/10).</div>

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menduga ada konspirasi politik di balik keputusan MK yang menolak gugatan buruh soal UU Cipta Kerja.

MK Tolak Gugatan Soal UU Cipta Kerja, Presiden Partai Buruh Sebut karena Satu Hakim Diganti DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/02/buruh-bentrok-1833770284.jpg" alt="Massa buruh di Patung Kuda, Jakarta Pusat, mulai murka dengan putusan MK yang menolak gugatan soal Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Undang-undang Cipta Kerja yang telah disahkan." width="100%">
<figcaption>Massa buruh di Patung Kuda, Jakarta Pusat, mulai murka dengan putusan MK yang menolak gugatan soal Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Undang-undang Cipta Kerja yang telah disahkan.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Massa buruh di Patung Kuda, Jakarta Pusat, mulai murka dengan putusan MK yang menolak gugatan soal Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Undang-undang Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi UU Nomor 6/2023. Akibatnya, massa mulai membakar spanduk besar hingga bambu di tengah jalan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan.</p> <div dir="auto">Hingga pukul 16.49 WIB, api masih terus berkobar di tengah jalan bersamaan dengan bambu-bambu yang mulai menjadi abu. Asap juga membumbung tinggi menghalangi pemandangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usai bentrokan sempat terjadi antara dua kubu massa yang hendak merangsek ke Gedung Mahkamah Konstitusi, kini keduanya mulai kondusif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Massa buruh yang tadinya hendak merangsek mulai membelah massa ke arah kanan jalan. Sementara massa dari Partai Buruh dan KSPSI bertahan di posisi semula.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013036771/tunggu-putusan-mk-soal-uu-ciptaker-massa-kspsi-bertahan-di-patung-kuda">Tunggu Putusan MK Soal UU Ciptaker, Massa KSPSI Bertahan di Patung Kuda</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Presiden Said Iqbal ada di dalam. Kita tunggu keputusan finalnya. Kita akan bergerak setelah ada keputusan," kata salah satu orator dari Partai Buruh.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013035499/amankan-demo-buruh-hari-ini-polda-metro-jaya-siagakan-6520-personel">Amankan Demo Buruh Hari Ini, Polda Metro Jaya Siagakan 6.520 Personel</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga kini, meski bentrokan sudah mulai bisa dilerai, massa mulai menyalakan flare di lokasi. Terlihat flaee berwarna hijau sudah menyala. Asapnya mengotori udara Jakarta yang sebenarnya sudah kotor dari lama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan buruh soal Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Undang-undang Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi UU Nomor 6/2023. Gugatan itu sebelumnya disampaikan oleh elemen buruh dan beberapa elemen masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua MK Anwar Usman disiarkan YouTube Mahkamah Konstitusi, Senin (2/10).</div>

Massa mulai membakar spanduk besar hingga bambu di tengah jalan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan. Mereka merangsek ke gedung MK.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kspsi

Berita Terkini