<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/20/Audiensi-Korban-KSP-Indosurya-4140458269.jpg" alt="Kejaksaan Agung RI telah menemui 1057 orang korban KSP Indosurya yang diwakili oleh kantor hukum VISI LAW OFFICE dan 15 orang korban yang hadir secara langsung." width="100%">
<figcaption>Kejaksaan Agung RI telah menemui 1057 orang korban KSP Indosurya yang diwakili oleh kantor hukum VISI LAW OFFICE dan 15 orang korban yang hadir secara langsung.</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Sebanyak 1.057 Korban KSP Indosurya meminta 180 unit mobil mewah seperti Rolls Royce, Volkswagen, Mercedes Benz hingga uang puluhan miliar miliknya dikembalikan. Hal ini berdasarkan putusan dan tuntutan perkara tersebut, dimana hakim menyatakan sejumlah aset agar dilelang dan hasilnya dikembalikan pada korban.</p> <p>&ldquo;Terdapat sejumlah aset yang dinyatakan hakim agar dilelang dan hasilnya dikembalikan pada korban, yaitu Mobil : 180 Unit (Rolls Royce, Volkswagen, Mercedes Benz, dll, properti : seperti 202 Unit (Ruko, Villa, Gedung, Rumah, Tanah, dan Bangunan), rekening bank : Rp. 43.677.195.255,65,- (Estimasi), dan uang tunai : Rp. 9.707.118.261,- (berdasarkan info dari Tim Jaksa pada audiensi, dana ini telah disetorkan ke Rekening penampungan),&rdquo; &nbsp;ujar Febri Diansyah, Kuasa Hukum Korban dari VISI LAW OFFICE saat beraudiensi dengan pihak Kejaksaan Agung, Selasa (19/9).</p> <p>Atas permintaan tersebut, pihak Kejaksaan yang hadir seperti Kepala PPA, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Tim Pidana Umum, dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara dengan terdakwa Henry Surya, menyambut baik usulan mekanisme pengembalian kerugian yang disampaikan perwakilan korban.</p> <p>Kepala PPA Kejaksaan Agung RI mengimbau, para korban agar dapat menjalin koordinasi dengan LPSK dalam rangka verifikasi data kerugian Para Korban. Oleh karena itu, langkah berikutnya VISI LAW OFFICE bersama dengan 1057 korban KSP Indosurya, akan segera mengagendakan pertemuan audiensi dengan Pihak LSPK guna berkoordinasi lebih lanjut.</p> <p>Selain itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat juga menyampaikan dalam audiensi ini bahwa masih terdapat sejumlah aset barang bukti yang belum berada di bawah penguasaan pihak kejaksaan selaku eksekutor, namun telah dilakukan pengamanan secara administrasi terhadap sejumlah aset tersebut. Serta pihak Kejaksaan hingga saat ini juga masih melakukan tracing asset yang berkaitan dengan perkara KSP Indosurya.</p> <p>&ldquo;Kami, VISI LAW OFFICE bersama dengan 1.057 korban, menaruh harapan penuh pada proses eksekusi yang akan ditangani dan diproses oleh Pihak Jaksa Eksekutor dan PPA Kejaksaan Agung demi pemulihan kerugian korban KSP Indosurya. Kami juga berharap, bahwa eksekusi putusan ini dapat dijalankan dengan segera, guna mencapai tujuan hukum yang sejatinya, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi para korban&rdquo;, tutup Donal Fariz, Kuasa Hukum Korban dari VISI LAW OFFICE yang turut hadir dalam audiensi.</p> <p>Untuk diketahui, dalam audiensi ini, Kejaksaan Agung menemui 15 orang perwakilan dari 1.057 orang korban KSP Indosurya. Pertemuan ini merupakan respon dari surat VISI LAW OFFICE yang telah dikirimkan sebelumnya pada tanggal 7 September 2023. Pada pertemuan yang dilaksanakan sekitar dua jam tersebut dari Kejaksaan Agung RI hadir Kepala PPA, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Tim Pidana Umum, dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara dengan terdakwa Henry Surya.</p> <p>&ldquo;Pada dasarnya Kami mewakili 1057 orang korban KSP Indosurya ingin menyampaikan terimakasih pada Tim Jaksa yang sejak awal menangani perkara ini, sekaligus menyampaikan harapan agar setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap, pengembalian kerugian korban dapat segera dilakukan&rdquo;, tandas Febri Diansyah.</p> <p>Febri melanjutkan, dalam pertemuan tersebut, VISI LAW OFFICE telah menyerahkan rekapitulasi nama dan kerugian korban untuk dapat diproses lebih lanjut. Selain itu juga diserahkan Pendapat Hukum berupa usulan mekanisme hukum pengembalian kerugian korban pasca Putusan No. 2113 K/Pid.Sus/2023 dengan terdakwa Henry Surya. Pada dasarnya, pendapat hukum tersebut menguraikan adanya tiga tahap utama mekanisme pengambalian kerugian korban, yaitu: verifikasi korban, identifikasi aset dan lelang, serta distribusi hasil lelang pada para korban.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Kepala PPA Kejaksaan Agung RI mengimbau, para korban agar dapat menjalin koordinasi dengan LPSK dalam rangka verifikasi data kerugian

Bertemu Kejagung, 1.057 Korban KSP Indosurya Minta 180 Mobil Mewah-Uang Puluhan Miliar Miliknya Dikembalikan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/15/Korban-KSP-Indosurya-1258178188.jpg" alt="Korban KSP Indosurya" width="100%">
<figcaption>Korban KSP Indosurya</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Para korban Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya berharap bisa bertemu dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Mereka ingin menyampaikan keluh kesahnya, serta menyampaikan agar eksekusi terhadap putusan bos KSP Indosurya, Henry Surya segera dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum.</p> <div dir="auto">Hal ini setelah Mahkamah Agung (MA) memutus terpidana Henry Surya bersalah dengan pidana 18 tahun penjara, melalui putusan kasasi pada 16 Mei 2023. Terlebih tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Para Korban berharap dapat bertemu dengan Jaksa Agung RI untuk menyampaikan asa dan keluh kesah para korban selama ini, serta menyampaikan agar eksekusi terhadap putusan segera dilaksanakan demi tegaknya kepastian hukum dan keadilan bagi para korban," kata tim kuasa hukum korban Indosurya, Febri Diansyah dalam keterangannya, Jumat (15/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Febri, sampai saat ini 1.057 korban KSP Indosurya belum mendapatkan penggantian kerugian dan penjelasan lebih lanjut, terkait mekanisme pelaksanaan pemulihan kerugian tersebut. Karena itu, 1.057 korban KSP Indosurya bersama VISI LAW OFFICE telah mengirimkan Surat Permohonan Audiensi Pemulihan Kerugian Korban dan Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 ke Jaksa Agung RI dan Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui surat tersebut, lanjut Febri, para korban berharap dapat bertemu dengan Jaksa Agung RI. Sebab, Febri tak menginginkan, korban KSP Indosusya mengalami <em>double victimization</em>, dimana para korban menjadi korban berulang kali, karena sistem hukum belum berpihak pada korban kejahatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab hingga saat ini, 1.057 korban belum mendapatkan ganti rugi. Karena itu, para korban sengaja mengirimkan surat kepada Jaksa Agung untuk mendapatkan kejelasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01644463/kasus-dugaan-penipuan-dan-penggelapan-ksp-indosurya-jadi-prioritas-pengawasan-ky">Kasus Dugaan Penipuan dan Penggelapan KSP Indosurya jadi Prioritas Pengawasan KY</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Diharapkan melalui Putusan MA atas kasus KSP Indosurya konsep pemidanaan mengalami perkembangan yang tidak hanya bersifat menghukum terpidana (retributive) tetapi juga hukuman yang bersifat memulihkan keadaan, terutama pemulihan kerugian korban," tegas Febri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengakui pihaknya sudah menerima surat dari para korban KSP Indosurya. Ia memastikan sudah meneruskan surat tersebut ke pimpinan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Suratnya sudah kami terima dan sudah kami teruskan ke pimpinan," ucap Ketut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Korps Adhyaksa meminta para korban KSP Indosurya untuk menunggu, serta mencari waktu yang tepat untuk bisa bertemu dengan Jaksa Agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tinggal tunggu waktu yang tepat untuk bertemu," pungkas Ketut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

"Para Korban berharap dapat bertemu dengan Jaksa Agung RI untuk menyampaikan asa dan keluh kesah para korban selama ini

1.057 Korban KSP Indosurya Ingin Bertemu Jaksa Agung untuk Sampaikan Keluh Kesah

<p><strong>&nbsp;</strong></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/17/Ketua-KY-Mukti-Fajar-750655475.jpg" alt="Ketua KY Prof Mukti Fajar Nur Dewata saat diwawancarai awak media massa di Padang, Selasa malam (16/5)." width="100%">
<figcaption>Ketua KY Prof Mukti Fajar Nur Dewata saat diwawancarai awak media massa di Padang, Selasa malam (16/5).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya menjadi prioritas pengawasan&nbsp;Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia. Ihwal penegasan ini dikatakan&nbsp;Ketua KY&nbsp;Mukti Fajar Nur Dewata.<br /><br />"Sama dengan yang lain, kita akan mengikuti proses persidangan kasus ini," kata Mukti Fajar Nur Dewata di Padang, dikutip dari Antara Rabu (17/5).<br /><br />Beberapa waktu sebelumnya, KY bersama Mahkamah Agung (MA) telah membahas kemungkinan penerapan&nbsp;<em>mystery shopper</em>&nbsp;atau pengawas yang berpura-pura menjadi pihak yang berperkara, untuk suatu kasus yang sedang ditangani.<br /><br />Namun, tidak diketahui pasti apakah strategi yang telah diterapkan di beberapa negara dalam mengawasi dunia peradilan tersebut juga diterapkan KY dan MA dalam mengawasi kasus KSP Indosurya.<br /><br />"Jadi kasus (KSP Indosurya) termasuk salah satu yang jadi prioritas karena besar dan melibatkan banyak masyarakat," ujarnya.<br /><br />Saat ditanya apakah prioritas pengawasan kasus KSP Indosurya tersebut karena instruksi atau arahan pemerintah,&nbsp;Mukti mengatakan atensi tidak hanya datang dari Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) saja, namun juga dari berbagai pihak termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM).<br /><br />"Jadi bukan dari Pak Mahfud saja dari LSM juga banyak," ujarnya.<br /><br />Pada kesempatan itu, ia menyinggung peran banyak pihak termasuk LSM dalam mengawasi penegakan hukum di Indonesia. Salah satunya terkait dengan kasus penundaan pemilihan umum (pemilu) yang diketok hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.<br /><br />"Kasus yang diputus PN Jakarta Pusat itu malah teman-teman LSM yang melaporkannya ke KY," kata dia.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01644458/kpk-minta-sekretaris-ma-hasbi-hasan-kooperatif-penuhi-panggilan-hari-ini">KPK Minta Sekretaris MA Hasbi Hasan Kooperatif Penuhi Panggilan Hari Ini</a></strong><br /><br />Namun, sebelum LSM mendatangi KY, institusi tersebut sejatinya juga sudah mengetahui dan berpikir akan mengevaluasi atau melakukan kajian terkait putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut.</p>

Beberapa waktu sebelumnya, KY bersama Mahkamah Agung telah membahas kemungkinan penerapan mystery shopper atau pengawas yang berpura-pura

Kasus Dugaan Penipuan dan Penggelapan KSP Indosurya jadi Prioritas Pengawasan KY

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PSX_20200619_215034.jpg" alt="Suasana sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dihadiri ratusan nasabah dengan agenda proses verifikasi piutang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jumat,( 19/6). Kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta atau Indosury" width="100%">
<figcaption>Suasana sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dihadiri ratusan nasabah dengan agenda proses verifikasi piutang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jumat,( 19/6). Kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta atau Indosury</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mendorong korban koperasi simpan pinjam (KSP) Indosurya untuk melayangkan gugatan perdata ganti rugi, bersamaan dengan sidang Henry Surya yang segera digelar. Mengingat, Henry Surya akan kembali duduk sebagai terdakwa di persidangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain penyidikan terhadap perilakunya juga bersamaan dengan itu para korban bisa melakukan gugatan secara perdata yang digabungkan dengan proses pidananya," kata Fickar kepada wartawan, Selasa (16/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fickar menyatakan, gugatan para korban KSP Indosurya ini bisa dilayangkan bersamaan atau bersama-sama jaksa pada waktu acara tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Menurutnya, gugatan tersebut bisa mempersingkat waktu para korban untuk mendapat ganti rugi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kesempatan ini bahkan memperpendek waktu bagi korban ketimbang mengajukan gugatan perdata secara terpisah sendiri-sendiri," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Putusan akan dilaksanakan setelah proses putusan sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah melewati proses upaya hukum banding dan kasasi," imbuhnya.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menyelesaikan berita acara penyidikan (BAP) tersangka Henry&nbsp;Surya. Berkas perkara dan tersangka Henry&nbsp;Surya&nbsp;telah diserahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sore tadi penyidik sudah melaksanakan proses penyerahan tersangka atas nama HS beserta barang bukti ke Kejagung," ucap Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan, Jumat (12/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kejagung menyatakan berkas perkara tersangka Henry&nbsp;Surya&nbsp;telah lengkap (P21). Dalam kasus ini, Henry&nbsp;Surya&nbsp;ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan surat dan penempatan keterangan palsu dalam pendirian KSP&nbsp;Indosurya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01644447/habib-bahar-sudah-berdakwah-lagi-usai-ngaku-ditembak-pengacara-wallahu-alam">Habib Bahar Sudah Berdakwah Lagi Usai Ngaku Ditembak, Pengacara: Wallahu a'lam</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bareskrim Polri kembali menetapkan bos KSP&nbsp;Indosurya&nbsp;Henry&nbsp;Surya&nbsp;<wbr />sebagai tersangka pada Maret 2023 lalu. Ia ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri sejak 15 Maret 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Henry&nbsp;Surya&nbsp;awalnya divonis lepas dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana KSP&nbsp;Indosurya&nbsp;oleh PN Jakarta Barat. Henry&nbsp;Surya&nbsp;dinilai bersalah, tapi perbuatannya bukan tindak pidana.</div> </div> </div> </div> </div>

Fickar menyatakan, gugatan para korban KSP Indosurya ini bisa dilayangkan bersamaan atau bersama-sama jaksa pada waktu acara tuntutan jaksa

Agar Ganti Rugi Didapat, Korban KSP Indosurya Diminta Layangkan Gugatan Perdata Saat Henry Surya Diadili

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220609_142631.jpg" alt="Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman mendorong Komisi Yudisial (KY) untuk memantau jalannya persidangan kasus penggelapan uang yang menjerat bos Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Henry Surya." width="100%">
<figcaption>Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman mendorong Komisi Yudisial (KY) untuk memantau jalannya persidangan kasus penggelapan uang yang menjerat bos Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Henry Surya.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman mendorong Komisi Yudisial (KY) untuk memantau jalannya persidangan kasus penggelapan uang yang menjerat bos Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Henry Surya. Hal ini penting untuk mencegah jual beli perkara dalam kasus tersebut.</p> <p>"KY dapat melakukan pemantauan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya judicial corruption, jual beli perkara khususnya dalam perkara ini, karena perkara ini melibatkan jumlah uang yang sangat besar," kata Zaenur kepada wartawan, Senin (15/5).</p> <p>Zaenur berkaca pada kasus dugaan suap penanganan perkara yang melibatkan sejumlah hakim agung di Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, KY harus mengambil pelajaran dari kasus dugaan korupsi di lembaga peradilan agar tak terulang.</p> <p>"Fungsi KY perlu memberikan perhatian pada kasus-kasus yang menonjol," ucap Zaenur.</p> <p>Karena itu, kata Zaenur, penting bagi KY untuk memastikan persidangan berlangsung dengan asas kepatutan. Menurutnya, hasil pemantauan KY selama bersidangan bisa dipakai bahan analisis jika putusan bertentangan.</p> <p>"Karena memang KY tidak bisa menjadikan putusan sebagai alat untuk memeriksa hakim, tetapi bisa menjadi petunjuk ya apakah ptuusan hakim itu wajar atau tidak wajar," tegasnya.</p> <p>Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menyelesaikan berita acara penyidikan (BAP) tersangka Henry Surya. Berkas perkara dan tersangka Henry Surya telah diserahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).</p> <p>"Penyidik sudah melaksanakan proses penyerahan tersangka atas nama HS beserta barang bukti ke Kejagung," ucap Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan, Jumat (12/5).</p> <p>Kejagung menyatakan berkas perkara tersangka Henry Surya telah lengkap (P21). Dalam kasus ini, Henry Surya ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan surat dan penempatan keterangan palsu dalam pendirian KSP Indosurya.</p> <p>Bareskrim Polri kembali menetapkan bos KSP Indosurya Henry Surya sebagai tersangka pada Maret 2023 lalu. Ia ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri sejak 15 Maret 2023.</p> <p>Henry Surya awalnya divonis lepas dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana KSP Indosurya oleh PN Jakarta Barat. Henry Surya dinilai bersalah, tapi perbuatannya bukan tindak pidana.</p>

"Fungsi Komisi Yudisial perlu memberikan perhatian pada kasus-kasus yang menonjol," ucap Zaenur Rohman.

Cegah Adanya Jual Beli Perkara, KY Diminta Kawal Persidangan Bos KSP Indosurya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/Wakil-Ketua-Komisi-III-DPR-Ahmad-Sahroni-Dery-Ridwansah-1-4185951693.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta kerugian korban KSP Indosurya harus dikembalikan. Hal ini menyusul berkas perkara bos Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Henry Surya akan segera disidangkan.</p> <p>Henry bakal segera menjalani sidang kembali dalam kasus pemalsuan surat dan penempatan keterangan palsu dalam pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya.</p> <p>"Dari awal memang kami di DPR sudah mengimbau, yang utama harus difokuskan adalah pengembalian hak korban, berapapun itu yang bisa diselamatkan," kata Sahroni kepada wartawan, Minggu (14/5).</p> <p>Sahroni mengingatkan para penegak hukum, termasuk hakim untuk memperhatikan keadilan terhadap korban investasi bodong tersebut. Ia menginginkan hak-hak korban terpenuhi.</p> <p>"Sehingga sekali lagi, semua aparat dari berbagai level harus sadar dan mengawasi hal ini, agar keadilan untuk nasabah bisa tercapai," harapnya.</p> <p>Sebelumnya, Bareskrim Polri telah merampungkan berkas tersangka Henry Surya, bos KSP Indosurya. Berkas perkara dan tersangka Henry Surya telah diserahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).</p> <p>"Sore tadi penyidik sudah melaksanakan proses penyerahan tersangka atas nama HS beserta barang bukti ke Kejagung," ucap Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan, Jumat (12/5).</p> <p>Kejagung menyatakan berkas perkara tersangka Henry Surya telah lengkap (P21). Dalam kasus ini, Henry Surya ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan surat dan penempatan keterangan palsu dalam pendirian KSP Indosurya.</p> <p>Bareskrim Polri kembali menetapkan bos KSP Indosurya Henry Surya sebagai tersangka pada Maret 2023 lalu. Ia ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri sejak 15 Maret 2023.</p> <p>Henry Surya awalnya divonis lepas dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana KSP Indosurya oleh PN Jakarta Barat. Henry Surya dinilai bersalah, tapi perbuatannya bukan tindak pidana.</p>

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta kerugian korban KSP Indosurya harus dikembalikan.

Kasus Indosurya Segera Disidang, DPR Minta Kerugian Korban Dikembalikan

<div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1765739942722565717" data-legacy-message-id="18812b1f63b27655"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":p1" class="ii gt"> <div id=":p2" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PSX_20200619_215034.jpg" alt="Suasana sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dihadiri ratusan nasabah dengan agenda proses verifikasi piutang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jumat,( 19/6). Kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta atau Indosury" width="100%">
<figcaption>Suasana sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dihadiri ratusan nasabah dengan agenda proses verifikasi piutang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jumat,( 19/6). Kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta atau Indosury</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Penyidik Subdit Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri telah merampungkan proses penyidikan terhadap tersangka bos KSP Indosurya, Henry Surya (HS). Bersamaan dengan itu, Polri melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan untuk proses persidangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Penyidik sudah melaksanakan proses penyerahan tersangka atas nama HS beserta barang bukti ke Kejagung,&rdquo; kata Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan di Jakarta, Sabtu (13/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Proses penyerahan tersangka HS dan barang bukti dalam kasus pemalsuan surat dan penempatan keterangan palsu dalam pendirian Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Indosurya ini, merupakan tahapan susulan setelah Kejagung menyatakan berkas perkara telah lengkap atau P-21.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sebelumnya Kejagung telah menyatakan berkas penyidikan P-21, jadi proses penyerahan tersangka dan barang bukti ini bagian tahap 2 penyidikan,&rdquo; jelas Whisnu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Proses penyerahan tersangka HS dilaksanakan oleh tim Unit 2 Subdit TPPU kepada tim jaksa pada Jampidum di kantor Kejagung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga petinggi KSP Indosurya. Mereka yakni,&nbsp;Ketua KSP Indosurya Cipta Henry Surya, Direktur Keuangan KSP Indosurya Cipta June Indria, dan Direktur Operasional KSP Indosurya Cipta, Suwito Ayub.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiganya disangkakan dengan Dugaan tindak pidana Perbankan dan atau tindak pidana penggelapan dan atau tindak pidana penipuan/perbuatan curang dan tindak pidana pencucian uang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiganya dijerat dengan Pasal 46 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang tentang Perbankan dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 dan atau Pasal 4. Serta, Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KSP Indosurya diduga menghimpun dana secara ilegal dengan menggunakan badan hukum Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti/Cipta yang dilakukan sejak November 2012 sampai dengan Februari 2020.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/01428562/bos-ksp-indosurya-dituntut-20-tahun-penjara-terkait-kasus-penggelapan">Bos KSP Indosurya Dituntut 20 Tahun Penjara Terkait Kasus Penggelapan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perhimpunan dana ini memiliki bentuk simpanan berjangka dengan memberikan bunga 8-11 persen. Kegiatan tersebut dilakukan di seluruh wilayah Indonesia tanpa dilandasi izin usaha dari OJK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus ini mengemuka setelah Indosurya mengalami gagal bayar. Henry Surya yang menjabat sebagai ketua Koperasi Simpan Pinjam Indosurya lantas memerintahkan June Indria dan Suwito Ayub untuk menghimpun dana masyarakat menggunakan badan hukum Koperasi Simpan Pinjam Indosurya.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Sebelumnya Kejagung telah menyatakan berkas penyidikan P-21, jadi proses penyerahan tersangka dan barang bukti ini bagian tahap 2 penyidikan

Penyidikan Tuntas, Bos KSP Indosurya Diserahkan ke Kejagung untuk Disidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG-20230328-WA0000.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) atas kasus penipuan dan penggelapan, Natalia Rusli, menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Barat. Ia dilaporkan melakukan penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp 45 juta.<br /> <br /> Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Andri Kurniawan menjelaskan, Natalia dilaporkan oleh seorang perempuan bernama Verawati Sanjaya ke Polres Metro Jakarta Barat lantaran mengaku kepada Verawati kenal dengan kuasa hukum Indo Surya, Juniver Girsang.<br /> <br /> Kemudian, Natalia menjanjikan bisa mencairkan koperasi milik korban dalam bentuk uang sekira 40 persen dan 60 persen dalam aset milik Indo Surya.<br /> <br /> "Peristiwa itu terjadi pada 16 April 2020 dan NR ini belum dilakukan sumpah sebagai advokat atau pengacara sesuai surat keterangan dari Pengadilan Tinggi Banten," kata Andri, Selasa (28/3).<br /> <br /> Atas iming-iming itu, korban akhirnya memberikan uang sebesar Rp 45 juta itu ke Natalia Rusli bulan Juni 2020 lalu. Namun, kata Andri, pelaku tak juga tepati janjinya.<br /> <br /> "Tapi sampai sekarang korban tidak menepati janjinya untuk bisa mencairkan koperasi milik korban," ungkapnya.<br /> <br /> Andri menyebutkan bahwa tersangka menyerahkan diri pada Jumat (21/3) lalu. Atas perbuatannya tersebut, Natalia dikenakan Pasal 378 tentang penipuan dan Pasal 372 tentang penggelapan dengan ancaman hukum penjara empat tahun.

DPO Selama 2 Tahun, Natalia Rusli Serahkan Diri ke Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/indosurya.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Sejumlah pengamat menilai penanganan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya oleh penegak hukum dianggap sudah salah sejak awal. Mestinya, penanganannya diselesaikan dengan prosedural koperasi lebih dulu agar anggota tidak dirugikan.<br /> <br /> CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat (INKUR) Suroto menyebut, terdapat kesalahan mendasar dalam penanganan perkara koperasi yang sedang bermasalah. Yakni dengan tidak mendudukan masalah secara hukum koperasi dulu. Misalnya, membuat rapat anggota. Pemerintah tugasnya mengawal agar rapat anggota berjalan demokratis dan menemukan pokok masalahnya<br /> <br /> "Tapi pemerintah dan satgas yang tangani itu justru telah membuat tambah keruh masalah koperasi dengan mendorong penyelesaian masalah ke pengadilan," ucap Suroto, Rabu (8/3).<br /> <br /> Jika memang bermasalah pada pengelolaan, seharusnya diganti pengurusnya lalu dibereskan masalahnya. Jika memang pengurusnya melakukan tindakan kriminal, baru dilakukan proses hukum pidana atau perdata. "Tapi, koperasinya harus tetap jalan agar uang anggota bisa kembali," imbuhnya.<br /> <br /> Menurut dia, penyelesaian di pengadilan melalui homologasi tanpa mendudukkan perkara hukum dan aturan koperasi itu jelas salah. Malah cenderung merugikan anggota.<br /> <br /> Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron mengatakan, kasus KSP Indosurya harus dijadikan momentum lebih menjaga kehati-hatian. Hasil homologasi merupakan ranah perdata. Jika tidak dipenuhi, maka akan menjadi unsur pidana. "Jangan kemudian melakukan homologasi untuk peluang melarikan diri ke luar negeri atau homologasi dijadikan untuk menghilangkan aset-aset," ujarnya.<br /> <br /> Anggota Komisi VI lainnya, Amin AK menyebut, status homologasi atau PKPU seyogyanya tidak perlu dikhawatirkan. Justru, dengan kasus tersebut menjadi momentum untuk mendorong pembaharuan undang-undang (UU) koperasi. Dengan sasaran perbaikan tata kelola, penguatan fungsi pembinaan, dan kebijakan afirmasi dalam rangka penguatan organisasi koperasi.<br /> <br /> “Dalam setiap kesempatan bertemu dengan Menteri Koperasi dan UKM, kami selalu menanyakan kapan Kementerian menyerahkan Draf RUU koperasi yang baru agar segera bisa dibahas di DPR RI," ungkap politisi PKS itu.<br /> <br /> Pakar Hukum Univesitas Trisaksi, Abdul Fickar Hadjar mengimbau agar seluruh pihak seharusnya menghormati putusan homologasi dari gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Para pengurus juga harus menjalankan putusan tersebut. Artinya, harus dijalankan. Semua kreditur akan mendapat pembayaran sesuai porsinya. "Pembayaran akan diatur oleh kuratornya," jelasnya.

Kasus KSP Indosurya Jadi Momentum Pembaruan UU Koperasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/anya-dwinov-IG.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>-Presenter sekaligus penyiar radio Anya Dwinov akhirnya angkat bicara. Dia mengaku telah menjadi salah satu korban kasus penipuan diduga dilakukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya.<br /> <br /> Dia awalnya enggan buka suara dan memilih berdiam diri lantaran masih menghargai perjanjian proses pengembalian dana miliknya sekitar Rp 5 miliar. Namun karena perjanjian yang disepakati tidak ditepati, kini dia memilih buka suara setelah sekitar 2 tahun bungkam.<br /> <br /> Anya Dwinov bercerita, dirinya menaruh uang sebesar Rp 5 miliar ke Indosurya dalam bentuk deposito dan jatuh tempo setiap satu bulan. Setiap jatuh tempo, dia selalu dihubungi apakah akan mencairkan dana atau akan memperpanjang. "Setiap kali dihubungi, aku selalu bilang mau memperpanjang, memutar kembali uangnya di sana," kata Anya Dwinov saat ditemui di bilangan Mampang Jakarta Selatan, Kamis (9/2).<br /> <br /> Sampai pada satu titik di bulan Februari 2020 Anya Dwinov dihubungi pihak Indosurya dan ditanya apakah akan memperpanjang atau akan menarik dana. Dalam pemnicaraan tersebut, secara tak langsung dia diminta untuk melakukan penarikan dana.<br /> <br /> Anya Dwinov pun mengikuti arahan tersebut. Dia memutuskan untuk menarik dana miliknya sebesar Rp 5 miliar yang diinveatasikannya sejak tahun 2028 silam. Namun sayangnya saat dana itu ditarik, tidak pernah masuk ke rekening tabungannya.<br /> <br /> Pada bulan Mei 2020 dia dan para nasabah lainnya dikumpulkan ke kantor pusat Indosurya di Jakarta. Anya Dwinov dalam kesempatan itu diberi tahu bahwa kondisi lagi sulit. Namun pihak Indosurya menegaskan akan bertanggung jawab dan menjanjikan proses pengembalian dana. "Karena dana aku totalnya Rp 5 miliar, katanya dicicil akan 10 tahun selama 120 kali. Itu tidak ada pilihan lain dan kita disuruh tanda tangan," kata Anya Dwinov.<br /> <br /> Dalam perjanjian tersebut dinyatakan dana miliknya akan mulai dicicil sebesar 43 juta setiap bulannya mulai bulan Januari 2021. "Pada bulan Januari 2021, dari 43 juta yang dijanjikan ke saya, hanya ditransfer 1,5 juta, bulan Februari Rp 500 ribu, Maret Rp 500 ribu, April 400 ribu. Pada bulan Mei sampai sekarang tidak pernah ada transferan sama sekali," tuturnya.<br /> <br /> Anya Dwinov akhirnya memilih buka suara setelah sekitar 2 tahun bungkam. Dia menduga tidak ada niat baik dari Indosurya dana depositonya akan dikembalikan. Anya menaruh harapan besar adanya campur tangan pemerintah untuk mendorong semua aset dari Indosurya agar disita. "Dari aset tersebut digunakan untuk mengembalikan dana para korban," tuturnya. <strong>(*)</strong><br /> <br /> &nbsp;

Anya Dwinov Jadi Korban Penipuan, Sebut Telan Kerugian Rp 5 Miliar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#KSP Indosurya

Berita Terkini