<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/07/1000871805-3884967164.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto saat Pengukuhan Pengurus MUI di Masjid Istiqlal Jakarta, sabtu (7/2/2026). (YouTube Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto saat Pengukuhan Pengurus MUI di Masjid Istiqlal Jakarta, sabtu (7/2/2026). (YouTube Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto meminta Kepala Staf Presiden (KSP), Muhammad Qodari, untuk mengumpulkan video-video yang dinilai memfitnah serta meremehkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permintaan tersebut disampaikan Prabowo dalam acara peresmian SPPG Polri dan Gudang Ketahanan Pangan di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2). Menurut Prabowo, sejak awal pelaksanaan MBG banyak pihak yang meramalkan program tersebut akan gagal. &ldquo;Pak Qodari tolong dikumpulkan ya, video klip-video klip yang meramalkan kita pasti gagal,&rdquo; kata Prabowo. Ia juga menyinggung adanya tudingan bahwa program MBG disebut sebagai bentuk penghinaan terhadap bangsa. &ldquo;Ada yang mengatakan saya menghina bangsa Indonesia, &lsquo;MBG ini penghinaan kepada bangsa Indonesia&rsquo;. Kita mau menyelamatkan anak-anak kita, dibilang menghina,&rdquo; tegasnya. Prabowo menegaskan pentingnya menyimpan rekam jejak digital terhadap berbagai kritik tersebut. Ia bahkan berkelakar ingin menonton kembali video-video itu setiap malam. &ldquo;Ini harus ada rekam digital, direkam semua. InsyaAllah kita mencapai 80 sekian juta. Saya minta supaya saya bisa tiap malam lihat-lihat,&rdquo; ucapnya. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memaparkan perkembangan pelaksanaan program MBG. Ia menyebutkan, hingga kini penyaluran program telah menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat. &ldquo;Kita sudah berhasil memiliki 22.275 SPPG, bahkan sudah sampai 23.000 SPPG, yaitu dapur di 38 provinsi seluruh Indonesia. Jumlah ini kira-kira setara dengan memberi makan seluruh penduduk Afrika Selatan tiap hari,&rdquo; klaimnya. Ia menambahkan, jumlah tersebut juga setara dengan memberi makan sepuluh kali penduduk Singapura atau dua kali penduduk Malaysia setiap hari. &ldquo;Bagi mereka yang waktu kita bermula satu bulan saja, dua bulan saja kita sudah dihina, sudah diramalkan pasti gagal,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Prabowo minta Qodari kumpulkan video penghina MBG dan rencana menonton ulang. Pelaksanaan MBG capai 60 juta penerima manfaat di 38 provinsi.

Presiden Prabowo Minta KSP Muhammad Qodari Kumpulkan Video Hina MBG, Mau Ditonton Tiap Malam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/23/Qodari-3877704297.jpeg" alt="Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) M. Qodari. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) M. Qodari. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) M. Qodari menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Ibu Kota Politik. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja, yang ditandatangani pada 30 Juni 2025. Menurutnya, istilah Ibu Kota Politik bukan berarti Indonesia nantinya akan memiliki ibu kota lain dengan label berbeda, seperti ibu kota ekonomi atau budaya. "Oke jadi gini, sebetulnya bukan berarti kemudian akan ada Ibu Kota Politik lalu ada Ibu Kota Ekonomi kan begitu kira-kira kan? Nanti ada Ibu Kota Budaya dan Ibu Kota lain-lain itu nanti. Nggak, nggak begitu maksudnya," kata Qodari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/9). Qodari menekankan, jika nantinya ditetapkan sebagai pusat pemerintahan, IKN harus memiliki infrastruktur memadai untuk menampung seluruh pilar utama kenegaraan. Ia menyebutkan, tiga lembaga tersebut adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.&nbsp; "Intinya begini, kalau mau difungsikan sebagai pusat pemerintahan, sebagai Ibu Kota, maka tiga lembaga yang merupakan pilar kenegaraan, apa aja tuh? Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, itu sudah harus ada fasilitasnya," jelasnya. Qodari mengingatkan pentingnya keberadaan seluruh lembaga negara di IKN. Ia menyebut, jika hanya istana negara yang berdiri, sementara DPR atau Mahkamah Agung belum tersedia, maka fungsi koordinasi pemerintahan tidak akan berjalan optimal.&nbsp; "Nah, kalau baru ada eksekutif, baru ada istana negara, tapi legislatif nggak ada, nanti ngomong sama siapa? Rapat sama siapa? Kira-kira begitu," ucapnya. Ia menambahkan, Presiden Prabowo sudah menargetkan pada 2028 seluruh lembaga negara tersebut telah memiliki fasilitas permanen di IKN.&nbsp; "Nah ini sudah ditetapkan oleh Pak Prabowo, bahwa per 2028, betul ya? Ketiga lembaga itu sudah harus ada fasilitasnya," pungkasnya.

KSP mengungkap alasan Presiden Prabowo menetapkan IKN sebagai Ibu Kota Politik dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025.

KSP Beberkan Alasan Presiden Prabowo Tetapkan IKN jadi Ibu Kota Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/04/WhatsApp-Image-2025-01-04-at-175651-276461687.jpg" alt="Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari memiliki potensi besar untuk membawa KSP lebih hidup dan membumi. Latarbelakang sebagai peneliti, konsultan politik dan basic akademisnya sangat mendukung untuk membuat KSP lebih aktif &lsquo;hadir&rsquo; ditengah aneka isu besar nasional. &ldquo;Secara pribadi saya menaruh harapan besar kepada Mas Qodari dalam menduduki jabatan barunya sebagai Kepala KSP,&rdquo; kata &nbsp;Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah, kepada pers di Jakarta, Jumat (19/9). Toto mengakui bahwa Qodari masuk dalam kategori figur baru di pemerintahan. Tapi, sebagai peneliti dan konsultan politik di sebuah lembaga survei, Qodari sudah sangat paham tentang seluk beluk pemerintahan. Apalagi, ditopang dengan basic akademisnya yang juga mendukung. Menurut Toto, yang tak kalah penting dari itu, Qodari harus diakui sebagai figur yang sangat loyal dengan karakter personalnya yang tegas dan berani dalam mengambil sikap. Dengan kata lain, Qodari memiliki sikap keberpihakan yang total dan tidak plin plan. Apalagi, kata Toto, Qodari juga memiliki kemampuan komunikasi publik yang bagus. Termasuk, kemampuan membaca psikologi massa. Hal ini penting, terutama, dalam merespon aneka isu besar agar tidak blunder atau kontra produktif. Dengan bekal kelebihan tersebut, lanjutnya, Qodari harusnya mampu mengisi kekosongan figur-figur strategis di lingkaran presiden yang mampu membaca dan menerjemahkan keinginan presiden. Dari pengamatan Toto selama ini, Qodari itu juga punya potensi dan kemampuan selain menjadi Kepala KSP juga sekaligus menjadi juru bicara presiden. Intinya, Kepala KSP yang punya kemampuan menerjemahkan pikiran dan ide-ide besar presiden. &ldquo;Nah, peran itulah yang yang tidak saya lihat selama ini. Mohon maaf, misalnya, KSP sempat hidup dibawah Pak Moeldoko. Tapi, yang munculnya kesannya lebih dominan negatif. Sementara, saat dipimpin Letjen AM Putranto yang terjadi malah tak terdengar suaranya,&rdquo; ungkapnya. Dalam analisa Toto, Presiden Prabowo saat ini sedang membutuhkan banyak juru bicara yang bisa membaca dan menerjemahkan pikiran-pikirannya. Terutama, dalam kontek isu-isu besar yang ingin dikapitalisasi, tapi yang muncul malah tone negatifnya. Toto menyebut program nasional Makan Bergizi Gratis yang menjadi andalan sekaligus mimpi besarnya yang ingin dijadikan sebagai legacy nya. Tapi, yang muncul dan diberitakan massif malah isu negatifnya. Mulai dari isu makanannya basi sampai isu keracunan di sejumlah wilayah. Program besar lain dari Prabowo, menurut Toto, adalah soal ketahanan pangan dan energi. Disamping, program besar efisiensi dan pemberantasan korupsi. Program-program besar tersebut, sangat kurang dikapitalisasi menjadi pengetahuan publik yang massif dan disukai rakyat. &nbsp;

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari memiliki potensi besar untuk membawa KSP lebih hidup dan membumi.

Kata Pengamat Soal Muhammad Qodari yang Jabat KSP, Disebut Memiliki Komunikasi yang Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/24/IMG-20250224-WA0052-3476854655.jpg" alt="Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sempat dibantah, Hasan Nasbi akhirnya menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). Pernyataan itu disampaikan Hasan melalui akun media sosial Total Politik. Hasan mengatakan, dirinya sudah menandatangani surat permohonan mundur dan menjalani aktivitas terakhirnya sebagai PCO pada 21 April 2025.&nbsp;"Maka pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tandatangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet," ujarnya dikutip Selasa (29/4). Hasan menyebut, sesuai janjinya kepada halayak dalam beberapa tayangan podcast, jika ada persoalan yang sudah di luar kemampuan, maka dia akan mundur. "Maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh, kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi," imbuhnya. Hasan ingin memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan. "Jadi, ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional," tegasnya. Dia meyakini, keputusannya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang dan demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa yang akan datang. Kepada Prabowo, dia mengucapkan terima kasih telah memberikan kepercayaan kepanya sebagai bagian dari anggota Kabinet Merah Putih. Baginya, itu merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan. Di sisi lain, dia juga meminta maaf jika selama memberikan pelayanan kepada Presiden, masih jauh dari apa yang beliau harapkan. "Sekali lagi jika dibutuhkan, saya pun dengan senang hati akan membantu proses transisi tersebut. Jadi sampai di sini perjalanan saya di kantor PCO dan kita tentu akan tetap sering bertemu di lain kesempatan," jelasnya.

Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran diri sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan setelah menandatangani surat resmi.

Hasan Nasbi Mundur dari Jabatan PCO, Merasa Persoalan yang Ada Sudah di Luar Kemampuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/18/CPNS-126082329.jpg" alt="Mensesneg Prasetyo Hadi. (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/aa)" width="100%">
<figcaption>Mensesneg Prasetyo Hadi. (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/aa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi santai adanya gugatan terhadap Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Presiden atau President Communication Office (PCO) ke Mahkamah Agung. Istana siap merespon gugatan tersebut. Prasetyo menjelaskan, pihaknya belum menerima salinan gugatan tersebut. Yang pasti, pihaknya akan mencermati dan merespon hal itu. "Saya belum terima kopian gugatan tersebut, tapi apapun nanti coba kita pelajari," ujarnya di Kantor Kemensesneg, Jakarta, Senin (21/4). Terkait dalil pemohon yang menyebut keberadaan PCO tumpang tindih dengan Kantor Staf Presiden (KSP), Pras membantahnya. "Tapi rasa-rasanya semangatnya sih bukan itu ya," jelasnya. Politisi Gerindra itu menegaskan, sejak awal dibentuk, PCO didesain berbeda dengan KSP. PCO fokus pada komunikasi. "Itu sejak awal sudah didesain sedemikian rupa bahwa tidak ada tugas-tugas yang tadi disebutkan tumpang tindih. Itu tidak ada," kata dia. Sebelumnya, Pemohon uji materi Windu Wijaya menjelaskan, keberadaan PCO mengakibatkan dualisme tugas komunikasi politik. Sebab, pasal 48 ayat 1 dan pasal 52 perpres tersebut hanya mencabut fungsi komunikasi politik dari kantor staf presiden (KSP). Fungsi itu, sebelumnya diatur dalam pasal 3 huruf f dan g peraturan presiden nomor 83 tahun 2019. Namun demikian, pasal 2 perpres 83/2019 yang memberi tugas komunikasi politik kepada KSP tetap berlaku. "Ini menciptakan situasi di mana KSP memiliki tugas tanpa fungsi yang jelas menimbulkan kontradiksi norma, ketidakpastian hukum serta potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga di lingkungan kepresidenan," ujarnya kepada JawaPos.com, Senin (21/4). Selain itu, lanjutnya, mempersoalkan norma yang menempatkan juru bicara presiden di bawah koordinasi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Hal itu, dinilai membatasi keleluasaan presiden dalam menggunakan hak prerogatifnya untuk menentukan dan mengarahkan komunikasi politik langsung melalui juru bicara pilihannya. "Posisi juru bicara semestinya menjadi perpanjangan langsung kehendak presiden sedangkan dalam perpres 82/2024 justru terintegrasi dalam struktur birokrasi lembaga yang dapat mereduksi fleksibilitas dan efektivitas komunikasi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," imbuhnya. Objek norma yang diuji materiil sendiri meliputi Pasal 3, Pasal 4, Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 52. Pasal 3, menyebutkan Kantor Komunikasi Kepresidenan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden. Kemudian pasal 4 mengatur, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan analisis isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden. b. pelaksanaan pengelolaan materi dan strategi komunikasi atas isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; c. pelaksanaan diseminasi informasi dan media komunikasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi informasi strategis dan evaluasi komunikasi antar kementerian/ lembaga terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; e. pelaksanaan administrasi Kantor Komunikasi Kepresidenan; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Lalu Pasal 49 mengatur, pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, pelaksanaan fungsi di bidang pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi yang dilaksanakan oleh Kantor Staf Presiden sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2441, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan. Terakhir, pasal 52 mengatur, pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai fungsi pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden.

Mensesneg Prasetyo Hadi menanggapi gugatan terhadap Perpres 82/2024 dengan siap merespons dan membantah tumpang tindih PCO dan KSP.

Keberadaan PCO Digugat ke MA, Istana Tepis Dalil Tumpang Tindih dengan KSP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/07/4c28880e-8a10-41b6-9337-b0493db9e433-1951539589.jpeg" alt="Presiden Prabowo Subianto. (Setneg)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto. (Setneg)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pembentukan Kantor Komunikasi Kepresidenan atau President Communication Office (PCO) dinilai tumpang tindih dengan Kantor Staf Kepresidenan. Alasan itu, yang melatar belakangi gugatan terhadap Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Presiden ke Mahkamah Agung. Pemohon uji materi Windu Wijaya menjelaskan, keberadaan PCO mengakibatkan dualisme tugas komunikasi politik. Sebab, pasal 48 ayat 1 dan pasal 52 perpres tersebut hanya mencabut fungsi komunikasi politik dari kantor staf presiden (KSP). Fungsi itu, sebelumnya diatur dalam pasal 3 huruf f dan g peraturan presiden nomor 83 tahun 2019. Namun demikian, Pasal 2 Perpres 83/2019 yang memberi tugas komunikasi politik kepada KSP tetap berlaku. "Ini menciptakan situasi dimana KSP memiliki tugas tanpa fungsi yang jelas menimbulkan kontradiksi norma, ketidakpastian hukum serta potensi tumpang tindah kewenangan antar lembaga di lingkungan kepresidenan," ujarnya dihubungi Jawa Pos, Senin (21/4). Selain itu, lanjutnya, mempersoalkan norma yang menempatkan juru bicara presiden dibawah koordinasi Kepala kantor komunikasi kepresidenan. Hal itu, dinilai membatasi keleluasaan presiden dalam menggunakan hak prerogatifnya untuk menentukan dan mengarahkan komunikasi politik langsung melalui juru bicara pilihannya. "Posisi juru bicara semestinya menjadi perpanjangan langsung kehendak presiden sedangkan dalam perpres 82/2024 justru terintegrasi dalam struktur birokrasi lembaga yang dapat mereduksi fleksibilitas dan efektivitas komunikasi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," imbuhnya. Objek norma yang di uji materiil sendiri meliputi Pasal 3, Pasal 4, Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 52. Pasal 3, menyebutkan Kantor Komunikasi Kepresidenan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden. Kemudian pasal 4 mengatur, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan analisis isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden. b. pelaksanaan pengelolaan materi dan strategi komunikasi atas isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; c. pelaksanaan diseminasi informasi dan media komunikasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi informasi strategis dan evaluasi komunikasi antar kementerian / lembaga terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; e. pelaksanaan administrasi Kantor Komunikasi Kepresidenan; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Lalu Pasal 49 mengatur, Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, pelaksanaan fungsi di bidang pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi yang dilaksanakan oleh Kantor Staf Presiden sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 2441, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan. Terakhir pasal 52 mengatur, Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai fungsi pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden.

Gugatan atas Perpres 82/2024 tentang PCO diajukan ke MA, menyoroti dualisme tugas komunikasi politik dan potensi tumpang tindih kewenangan.

Tumpang Tindih dengan Kantor Staf Kepresidenan, jadi Alasan Keberadaan PCO digugat ke Mahkamah Agung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/14/IMG-20250214-WA0023-281524423.jpg" alt="Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi. (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi. (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengumumkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana tak lagi masuk dalam koperasi bermasalah di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi usai bertemu dengan Satgas Revitalisasi &amp; Restrukturisasi Koperasi Bermasalah dan KSP Intidana di Kantor Kemenkop, pada Jumat (14/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini kami dari Kementerian Koperasi telah menerima laporan dari Satgas Revitalisasi dan Restruktrusasi Koperasi -Koperasi Bermasalah dan menyatakan bahwa koperasi simpan pinjam Intidana bukan lagi koperasi bermasalah, tapi koperasi yang bisa menyelesaikan masalah," kata Budi Arie dalam konferensi pers di kantornya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/015647081/beruntungnya-art-inul-daratista-gaji-di-atas-umr-jakarta-hingga-dapat-fasilitas-mewah">Beruntungnya ART Inul Daratista: Gaji di Atas UMR Jakarta hingga Dapat Fasilitas Mewah</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Budi membeberkan bahwa keluarnya KSP Intidana dari koperasi bermasalah tak lain karena keterlibatan pengurus, pengawas, dan anggota yang kompak dan solid.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kekompakan, kesolidan anggota untuk menyelamatkan koperasi, saling percaya dan dukungan dari pemerintah untuk membantu penyelesaian koperasi," lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia berharap, KSP Intidana bisa menjadi contoh bagi 7 koperasi bermasalah yang ada di Indonesia untuk bisa segera dari persoalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami dari Kemenkop berharap agar KSP Intidana bisa menjadi contoh atau role model bagi penyelesaian-penyelesaian koperasi bermasalah. Jadi KSP Intidana mulai hari ini bukan lagi koperasi yang bermasalah," ujar mantan Menteri Kominfo itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum KSP Intidana, Darius Limantara menyebut persoalan yang menjerat koperasinya berhasil diselesaikan dengan telah terpenuhinya kewajiban finansial yang mencapai Rp 930 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Darius memastikan, sebanyak Rp 240 miliar sudah dibayarkan sehingga saat ini tersisa Rp 690 miliar. Koperasi yang memiliki anggota mencapai 2.500 orang di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur berkomitmen akan menyelesaikan piutang itu dengan revitalisasi aset secara transparan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita akan selesaikan dengan revitalisasi aset base resolution karena piutang kita ada Rp 300 dan aset kita ada Rp 325 yang itu kita kelola bersama secara transparan semuanya bisa kita selesaikan," jelas Darius.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kemenkop mengumumkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana tak lagi masuk dalam koperasi bermasalah di Indonesia.

Kemenkop Pastikan KSP Intidana Tak Lagi Masuk Koperasi Bermasalah di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/21/Screenshot_2024-08-21-16-27-11-323_comandroidchrome-edit-4047245318.jpg" alt="Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat menyampaikan keterangan Rabu (21/8/2024). (ANTARA/Andi Firdaus)" width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat menyampaikan keterangan Rabu (21/8/2024). (ANTARA/Andi Firdaus)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi memastikan gaji ke-13 dan 14 Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2025 tetap cair. Sebab, gaji pegawai tidak termasuk ke dalam bagian yang terefisiensi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Gaji ke-13 sama THR Itu merupakan hak dari pegawai negeri dan itu akan dibayarkan," kata Hasan di Jakarta, Jumat (7/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasan mengungkapkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan keputusan tersebut. Ia memastikan, gaji ASN tidak termasuk yang diefisiensi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Buat gaji pegawai bukan bagian yang diefisienkan," tegas Hasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015611021/viral-gaji-ke-13-dan-thr-2024-asn-tak-cair-tahun-ini-menko-airlangga-buka-suara">Viral Gaji ke-13 dan THR 2024 ASN Tak Cair Tahun Ini, Menko Airlangga Buka Suara</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal bahwa gaji ke-13 dan 14 bagi ASN tetap cair. Ia mengaku telah menyiapkan anggaran gaji ke-13 dan 14 bagi ASN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, meminta untuk menunggu pengumuman lebih lanjut terkait perkembangan gaji ke-13 dan 14 bagi ASN. &ldquo;Nanti tunggu saja ya. Prosesnya ya diproses saja. Insya Allah,&rdquo; ujar Sri Mulyani beberapa waktu lalu.</div>

Gaji ke-13 dan 14 Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2025 tetap cair. Sebab, gaji pegawai tidak termasuk ke dalam bagian yang terefisiensi.

Istana Pastikan Gaji ke-13 dan 14 ASN Tetap Cair, Tak Termasuk yang Diefisiensi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/17/dikdasmen-829983122.jpg" alt="Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengklarifikasi wacana meliburkan siswa di bulan Ramadan atau puasa. Dia menegaskan, siswa tetap akan ada kegiatan. "Bahasanya bukan libur Ramadan ya. Karena ada yang nulis libur Ramadan. Bahasanya pembelajaran di bulan Ramadan," ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1). Oleh karenanya, dia keberatan jika disebut pembelajaran akan diliburkan. Saat didesak apakah pembelajaran Ramadan akan digelar di sekolah atau di rumah, Mu'ti enggan memastikan. "Nanti tunggu aja," ujarnya. Sosok yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu menyebut, dasar hukumnya masih digodok. Sejauh ini, sudah ada pembahasan bersama Menko PMK, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP). "Sudah ada kesepakatan bersama. Tinggal tunggu saja terbit Surat Edaran Bersama," jelasnya. Mu'ti juga akan melaporkan lebih dulu kepada Presiden Prabowo sebelum kebijakan final diambil.

"Bahasanya bukan libur Ramadan ya. Karena ada yang nulis libur Ramadan. Bahasanya pembelajaran di bulan Ramadan," ujarnya.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti Bantah Libur Sekolah saat Puasa, tapi Ada Pembelajaran Ramadan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/04/WhatsApp-Image-2025-01-04-at-175651-276461687.jpg" alt="Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas keberhasilan Polri yang telah menggelar operasi Lilin 2024. Polri dinilai mampu menciptakan situasi kondusif selama perayaan Natal dan Tahun Baru. &rdquo;Saya mengucapkan terima kasih kepada Polri atas kinerja yang baik dalam operasi lilin di akhir tahun 2024,&rdquo; Kata Muhammad Qodari. Muhammad Qodari juga menilai pelaksanaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 berjalan kondusif secara umum. Dia juga memberikan semangat dan harapannya untuk Polri ke depan pada awal tahun ini. &rdquo;Alhamdulillah akhir tahun ini berjalan dengan meriah, aman, dan lancer. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kinerja Polri dan terus semangat di tahun yang baru 2025,&rdquo; tutur Qodari. Operasi Lilin berlangsung dari 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025 difokuskan pada pengamanan ibadah Natal dan perayaan malam pergantian tahun baru. Polri resmi menutup Operasi Lilin 2024 pada Selasa (2/1). Selama operasi indikator keamanan dan keselamatan mengalami perbaikan dibanding tahun sebelumnya.

Wakil KSP Muhammad Qodari mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas keberhasilan Polri yang telah menggelar operasi lilin 2024

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ksp

Berita Terkini