<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Stok-Makanan-Di-Gudang-E-Commerce-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Pekerja saat mengecek ketersediaan stok barang makanan dan minuman di salah satu gudang E-Commerce, Marunda, Jakarta[, Kamis (13/11/2020). Meski sejumlah sektor industri yang lesu selama pandemi Covid-19, Kementerian Perindustrian optimistis industri maka" width="100%">
<figcaption>Pekerja saat mengecek ketersediaan stok barang makanan dan minuman di salah satu gudang E-Commerce, Marunda, Jakarta[, Kamis (13/11/2020). Meski sejumlah sektor industri yang lesu selama pandemi Covid-19, Kementerian Perindustrian optimistis industri maka</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat. Kebutuhan itu tidak cukup dipenuhi oleh pemerintah. Pihak swasta pun bisa berkontribusi.  Kehadiran swasta atau korporasi di tengah masyarakat pun tidak sekadar membantu penyediaan kebutuhan dasar melalui tanggung jawab sosial. Menyediakan lapangan kerja lebih mengena bagi warga sekitarnya.  "Kami diberdayakan tidak sekadar untuk urusan sosial saja. Jika ada masyarakat ini memiliki kapasistas lebih baik direkrut juga," ungkap Ketua Ikatan Solidaritas Anak Marunda (ISAM) Bachtiar kepada JawaPos.com, Rabu (9/3).  Dia berpendapat masyarakat sangat terhormat direkrut jika ada lowongan kerja. Jadi ada kontribusi imbal balik dari warga terhadap korporasi. Jadi tidak sekadar CSR saja, lowongan kerja juga penting.  Menurut Bachtiar, selama ini beberapa korporasi di lingkungan Marunda sudah memberikan tanggung jawab sosial untuk masyarakat. Di antaranya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, masalah kesehatan, dan lingkungan. Semua itu merupakan kompensasi atas dampak yang timbul dari kegiatan korporasi di pelabuhan, seperti yang dilakukan PT Karya Cipta Nusantara (KCN). "Itu sudah ada kami rasakan," ujarnya.  Di tempat lain, Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Marunda Isa Amsyari menuturkan, saat ini masyarakat Marunda bakal mendapat fasilitas kesehatan gratis berupa ambulans. Armada itu dukungan CSR dari sejumlah perusahaan yang beroperasi di kawasan pelabuhan Marunda.  "Rata-rata perusahaan itu menyatakan berminat merealisasikan klinik kesehatan dan pengadaan armada ambulans gratis bagi warga," kata Isa Amsyari.  Isa Amsyari berharap korporasi di Pelabuhan Marunda dapat melakukan kegiatan tanggung jawab sosial secara terprogram dan sistematis. "Tidak sekarang minta dan sekarang direalisasikan. Harus dilakukan pembahasan dulu dan disusun program per tahun. Programnya mesti bersifat berkelanjutan," tandasnya.  Dia berharap masyarakat menyadari keberadaan korporasi di Marunda tidak sekadar berbisnis, tapi juga memberikan kontribusi investasi untuk negara. "Semua yang ada di pelabuhan ni sesungguhnya aset negara. Bukan aset swasta. Jadi harus kita jaga bersama," terang Isa.  Untuk itu, dia mengajak masyarakat untuk ikut mengawal kegiatan perusahaan di pelabuhan dan berkoordinasi dengan KSOP. "Jika ada masalah, sampaikan kepada kami. Biar kami tindak lanjuti," tandasnya.

Peran Korporasi Tidak Sekadar Menyalurkan CSR, Lowongan Kerja Juga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/PETI-KEMAS-EKSPOR-IMPOR-_MIFTAHULHAYAT-02-2.jpg" alt="Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (15/2/2022). Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan pada Januari 2022 kembali mengalami surplus sebesar US$930 juta. Surplus ini menurun dibandingkan surplus" width="100%">
<figcaption>Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (15/2/2022). Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan pada Januari 2022 kembali mengalami surplus sebesar US$930 juta. Surplus ini menurun dibandingkan surplus</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Marunda, Jakarta, mengingkatkan seluruh perusahaan yang menggunakan jasa pelabuhan untuk tidak mencemari lingkungan. Kepala KSOP Marunda Isa Amsari mengatakan, pihaknya sebagai regulator di Pelabuhan Marunda meminta semua korporasi yang berada di kawasan Pelabuhan Marunda berkomitmen untuk tidak mencemari udara. "Kewajiban menjaga lingkungan agar udara jangan sampai tercemar. Hal itu kami mintakan komitmen mereka," kata Isa Amsari kepada wartawan, Jumat (25/2). Komitmen untuk menjaga lingkungan itu disampaikan Isa Amsari di hadapan seluruh stakeholder pengguna jasa pelabuhan di Kantor KSOP Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, pada Kamis (24/2). Dengan permintaan itu, seluruh korporasi mengklaim sudah mengurus semua persyaratan terkait analisis mengenai dampak mingkungan (Amdal) usaha mereka. Kepala Departemen Health, Safety, and Environment (HSE) dan Waste Water Treatment Plant (WWTP) PT Asianagro Agung Jaya Fransiskus Alvyanto mengaku, pihaknya sudah melaporkan semua upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang terdapat dalam Amdal setiap satu semester ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Contohnya hasil pengukuran gas buang. Itu pun tidak ada yang melebihi nilai ambang batas. Frans memastikan bahwa dugaan pencemaran lingkungan di Marunda bukanlah dari gas buang dari cerobong mesin-mesin produksi mereka. "Jadi sebelum ramai di meeting hari ini, kami sudah sowan juga dengan warga. Kami sudah mengambil sampel dan sebagainya. Sudah diukur. Itu ada kalorinya," kata Frans. Sementara itu, Manajer Operasional PT Walie Marunda Terminal Indra Masri menampik soal isu bongkar muat kapal telah mencemari lingkungan. Apalagi debunya sampai berterbangan ke permukiman warga. "Kalau di tempat saya, semua truk muatan dibawa ke lokasi seperti Purwakarta atau Bandung. Mereka ke luar areal dengan ditutup terpal," ujar Indra Masri. Dia menyebut bahwa dermaga PT Walie Marunda Terminal berada di paling timur. "Jadi tidak berhampiran dengan Marunda Pulo. Sedangkan angin itu kan angin barat. Kami tidak bersinggungan dengan masyarakat. Di sebelah kiri kami adalah STIP," kata Indra. Selama ini bongkar muat dari kapal ke truk menggunakan tenaga mesin ekskavator. Tenaga manusia baru digunakan saat ada penyiraman di lokasi setelah bongkar muat selesai. Secara terpisah, corporate Secretary PT Karya Citra Nusantara (KCN) Bella Mardiana menyangsikan terkait adanya paparan debu batu bara sampai ke kawasan permukiman. "Kecil sekali kemungkinan aktivitas bongkar muat batu bara di sini bisa mencapai permukiman," kata Bella Mardiana. Dia menjelaskan, aktivitas bongkar muat jaraknya hingga radius 5 kilometer dengan permukiman. Perjalanan debu batu bara harus melalui banyak industri lainnya dan laut. "Pelabuhan kami terhalang juga bangunan STIP (Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran)," tandasnya.

KSOP Marunda Ingatkan Pengguna Jasa Pelabuhan Tidak Cemari Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/WhatsApp-Image-2022-02-24-at-10.52.13.jpeg" alt="Kepala KSOP Marunda Isa Amsyari bersama para akademisi IPB saat survei program Green Port di kawasan pelabuhan bongkar muat KCN. (KSOP MARUNDA FOR JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Kepala KSOP Marunda Isa Amsyari bersama para akademisi IPB saat survei program Green Port di kawasan pelabuhan bongkar muat KCN. (KSOP MARUNDA FOR JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelayanan pelabuhan ikut berkontribusi terhadap iklim investasi di dalam negeri. Agar investasi lebih maksimal lagi, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Marunda mengoptimalkan pelayanan perizinan dengan sistem digital.  Di antaranya menerapkan sistem digital dan harmonisasi kawasan. Kepala Kantor KSOP Marunda Isa Amsyari mengatakan, pihaknya terus melakukan pembenahan dan penataan kawasan pelabuhan bongkar muat cargo, curah kering, dan curah cair. "Kita menerapkan sistem perizinan dengan digitalisasi," ujar Isa Amsyari kepada JawaPos.com, Kamis (24/2).  Sebelumnya Isa Amsyari mendampingi kunjungan tim survei dari Institut Pertanian Bogor (IPB) ke Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Karya Citra Nusantara (KCN), Rabu (23/2).  Isa mengklaim terus berusaha meningkatkan layanan dan memudahkan proses perizinan pelabuhan sesuai amanah Presiden Joko Widodo dalam rangka menjaga dan menguatkan iklim investasi di Indonesia. "Di sini ada 192 perusahaan dalam berbagai sektor kegiatan kepelabuhan. Kami atur dan kami layani mereka dengan baik," tandas mantan nakhoda itu.  Dia menyebut bahwa KSOP telah menerapkan inaportnet untuk layanan pelabuhan sejak tahun lalu. Inaportnet merupakan layanan kepelabuhanan secara elektronik berbasis digital. "Hasilnya terjadi peningkatan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Marunda. Total jumlah bongkar muat selama 2021 mencapai 17,4 juta ton," ungkapnya.  Efek dari jumlah bongkar muat itu, Kantor KSOP Marunda berhasil membukukan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebanyak Rp 24,9 miliar. "Angka itu melebihi yang ditargetkan negara sebesar Rp 20,4 miliar atau sekitar 121 persen dari target 2021," terangnya.  Terkait harmonisasi antara sesama perusahaan, kata Isa, KSOP Marunda telah berhasil memediasi penyelesaian masalah hukum antara Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dan KCN.  "Kini KBN di bawah manajemen barunya juga terus melakukan pembenahan dengan memperbaiki infrastruktur jalan dalam kawasan mereka," kata Isa.  Isa mengklaim semua perusahaan yang berada dalam KSOP Marunda sudah melaksanakan SOP kegiatan pelabuhan bongkar muat. Di KSOP Marunda terdapat empat perusahaan yang berhubungan dengan batu bara.  "Ketentuan terkait meminimalisir persebaran debu batu bara sudah diikuti mereka. Bahkan penyiraman dan pemasangan jaring sudah dipenuhi oleh semua perusahaan. Jadi kecil kemungkinan debu tersebut sampai ke kawasan permukiman yang cukup jauh jaraknya," terang Isa.  Sementara itu, Corporate Secretary PT KCN Bella Mardiana menuturkan, pihaknya terus melakukan greenport atau penghijauan kawasan pelabuhan Marunda. Di antaranya penanaman pohon tinggi sebagai bentuk usaha tambahan mencegah penyebaran debu batubara lebih luas, sekaligus dapat menambah hijau kawasan pelabuhan.  "IPB telah melakukan kajian teknis dan akademis terkait jenis tanaman yang bisa ditanam untuk dapat menyerap debu batubara," imbuhnya. Sebelumnya, imbuh Bella, KCN sudah melakukan penanaman lebih dari 20 ribu pohon bakau pada 2013 untuk dapat mencegah abrasi.  Bella meyakini paparan debu batubara tidak sampai ke kawasan permukiman. Selain jarak pelabuhan dengan permukiman dengan radius 5 kilometer, perjalanan debu batu bara harus melalui banyak industri lainnya, dan laut. "Kecil sekali kemungkinan aktivitas bongkar muat batu bara di sini bisa mencapai permukiman," pungkasnya.

Kuatkan Iklim Investasi, KSOP Marunda Terapkan Digitalisasi Perizinan

KSOP MARUNDA

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#KSOP MARUNDA

Berita Terkini

Peran Korporasi Tidak Sekadar Menyalurkan CSR, Lowongan Kerja Juga

KSOP Marunda Ingatkan Pengguna Jasa Pelabuhan Tidak Cemari Lingkungan

Kuatkan Iklim Investasi, KSOP Marunda Terapkan Digitalisasi Perizinan

Download Aplikasi JawaPos.com