<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/12/JKT_Pemerintah-Pangkas-Bea-Keluar-CPO_SALMAN-TOYIBI-1-898169157.jpg" alt="Pekerja mengangkut kelapa sawit di Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/4/2025). (SALMAN TOYIBI/DOK. JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Pekerja mengangkut kelapa sawit di Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/4/2025). (SALMAN TOYIBI/DOK. JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah melakukan kerja sama operasi (KSO) mitra dalam pengelolaan kebun sawit sitaan negara dengan PT Agrinas Palma Nusantara. Langkah KSO ini diminta lebih hati-hati, terutama pada program strategis nasional (PSN), seperti pemenuhan bahan baku biodiesel. Pakar hukum kehutanan Sadino mengatakan, mitra yang dipilih tidak boleh hanya mengejar keuntungan sesaat, tetapi harus benar-benar memahami tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan. &ldquo;Perkebunan sawit memerlukan mitra yang tidak hanya bisa memanen tandan buah segar (TBS), tetapi juga mengerti bagaimana mengelola kebun dengan baik. Perawatan yang ketat menjadi kunci agar produktivitas sawit tetap terjaga,&rdquo; jelas Sadino kepada wartawan pada Jakarta, Senin (25/8).&nbsp; Menurut dia, dampak jangka panjang bisa sangat serius jika operator KSO hanya fokus pada panen tanpa perawatan standar. &ldquo;Produksi pasti akan turun. TBS yang baik hanya bisa dihasilkan dari penerapan agronomi yang benar pada setiap tahap. Kalau mitranya tidak paham, kebun justru akan hancur,&rdquo; kata dosen Universitas Al-Azhar Indonesia itu.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016398462/cemaran-logam-berat-di-perairan-bekasi-diduga-berasal-perusahaan-sawit-masyarakat-diminta-waspada-konsumsi-ikan-laut">Cemaran Logam Berat di Perairan Bekasi Diduga Berasal Perusahaan Sawit, Masyarakat Diminta Waspada Konsumsi Ikan Laut</a> Jika pengelolaan kebun sawit rusak, maka PSN seperti biodiesel juga terancam. Saat ini kebun-kebun yang diserahkan kepada Agrinas berada di lokasi terpencar. "Bahkan ada yang belum clear secara hukum. Kondisi ini menuntut penanganan yang benar-benar cermat," ungkapnya. &nbsp; Sebelumnya pada Sidang Tahunan MPR, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan negara telah menguasai kembali sebanyak 3,1 juta hektare lahan sawit dari 3,7 juta hektare yang dinilai melanggar aturan. Pelanggaran yang terjadi mulai adanya kebun di kawasan hutan lindung, tidak melaporkan berapa luas perkebunan yang dimiliki, tidak mau datang ketika dipanggil BPKP hingga ada keputusan pengadilan soal penyitaan lahan-lahan sawit yang belum dilaksanakan. &nbsp; Penertiban jutaan lahan tersebut sudah dilegalkan melalui Peraturan Presiden No 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Pengelolaan lahan sawit tersebut dilakukan oleh PT Agrinas Palma Nusantara sebagai BUMN. &nbsp; Sadino mengingatkan investasi sawit berbeda dengan tambang. Kebanyakan kebun saat ini sudah memasuki masa replanting. Untuk menjaga produktifitas sawit memang membutuhkan biaya yang tidak murah termasuk untuk replanting. Karena itu, kepastian usaha, kepastian lahan dan jaminan investasi perlu menjadi perhatian utama. &nbsp; Mengenai kabar yang beredar terkait skema pembagian hasil 40:60 yang ditawarkan dalam KSO, dimana 40 persen untuk Agrinas dan 60 persen untuk mitra, Sadino menilai hal itu harus dihitung bersama antara Agrinas dengan mitra KSO, termasuk jangka waktu kerja samanya. &nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/016388278/halo-eksportir-kini-produk-tekstil-hingga-sawit-dapat-tarif-0-persen-masuk-pasar-uni-eropa-berkat-ieu-cepa">Halo Eksportir, kini Produk Tekstil hingga Sawit Dapat Tarif 0 Persen Masuk Pasar Uni Eropa Berkat IEU-CEPA</a> &ldquo;Kalau sekadar panen TBS, mungkin skema ini bisa diterapkan. Tetapi kalau bicara perawatan kebun, pemeliharaan jalan, infrastruktur, sampai replanting, maka kondisinya jauh lebih kompleks. Tidak semua kebun punya kondisi sama. Karena itu pembagian hasil tidak bisa disamaratakan,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Dia menekankan perlunya kajian menyeluruh agar ada win-win solution antara Agrinas dan mitra KSO. &ldquo;Kalau dipatok terlalu kaku, dikhawatirkan mitra hanya mengejar TBS. Akhirnya, kebun sawit terganggu produksinya, bahkan pasokan untuk biodiesel bisa terhambat,&rdquo; katanya.&nbsp; Sadino berharap pemerintah dan Agrinas segera menyelesaikan status hukum lahan sitaan agar pengelolaan sawit bisa berjalan optimal. Dengan begitu, mitra KSO pun akan lebih percaya diri untuk menanamkan modal. &ldquo;Status perusahaan negara tentu membuat mitra lebih berhati-hati, apalagi nanti pasti akan diperiksa BPK atau BPKP. Jadi, kalau lahan sudah jelas, mitra akan lebih yakin," tegasnya. &nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/016287888/kebakaran-rusun-duren-sawit-api-mengamuk-dini-hari-lansia-jadi-korban">Kebakaran Rusun Duren Sawit: Api Mengamuk Dini Hari, Lansia Jadi Korban</a> Menurut Sadino, terhadap lahan kebun sawit yang sudah ada hak atas tanah secara hukum sebaiknya dikembalikan ke masyarakat. Yang kebun sawit dengan luasnya kecil dan belum ada hak atas tanah, diharapkan tetap dimitrakan atau diserahkan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.&nbsp; Sebelumnya, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) Jenderal TNI (Purn) Agus Sutomo menekankan bahwa pengelolaan kebun sawit sitaan harus dijalankan secara profesional, berkelanjutan, dan sepenuhnya sesuai ketentuan hukum. &ldquo;Tugas ini bukan hanya menjaga aset negara, tetapi juga memastikan kebermanfaatan jangka panjang bagi masyarakat,&rdquo; ujar Agus dalam laman Agrinaspalma.&nbsp; Agus menekankan tiga hal utama, yaitu komitmen, efisiensi, dan rasa memiliki dalam pelaksanaan kerja sama operasional (KSO). Karena itu, mitra KSO yang tidak berkomitmen harus segera diganti. Ia mengingatkan pentingnya verifikasi batas lahan di lapangan dan memastikan pengelolaan memberikan keuntungan bagi negara.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/016182836/its-kenalkan-tiga-inovasi-canggih-untuk-dukung-sawit-berkelanjutan-dari-robot-deteksi-penyakit-hingga-gerobak-listrik">ITS Kenalkan Tiga Inovasi Canggih untuk Dukung Sawit Berkelanjutan, dari Robot Deteksi Penyakit hingga Gerobak Listrik</a> Senior Executive Vice President Corporate Secretary &amp; ESG Agrinas Palma Nusantara Okky Suryono mengungkapkan semua kemitraan KSO dilakukan secara langsung antara perusahaannya dan calon mitra, tanpa melalui pihak ketiga. Sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang mendapat mandat mengelola lahan sawit, Agrinas terbuka untuk bermitra dengan badan usaha, koperasi, kelompok tani, maupun pelaku UMKM. &nbsp; Menurut Okky, pihaknya menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan transparansi. Semua kerja sama dijalankan secara bisnis yang adil dan profesional. (*)

Pemerintah melakukan kerja sama operasi (KSO) mitra dalam pengelolaan kebun sawit sitaan negara dengan PT Agrinas Palma Nusantara.

KSO Pengelolaan Kebun Sawit Diminta Lebih Hati-Hati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/11/WhatsApp-Image-2024-01-11-at-110246-249237214.jpg" alt="PosIND dan Bina Karya tanda tangani perjanjian kerja sama tentang pelayanan kurir dan logistik di IKN Nusantara." width="100%">
<figcaption>PosIND dan Bina Karya tanda tangani perjanjian kerja sama tentang pelayanan kurir dan logistik di IKN Nusantara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;PosIND dan Bina Karya bersinergi guna mendukung pembangunan Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara di Kantor Pusat PosIND Bandung. Sinergi dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT Pos Indonesia (Persero) dengan PT Bina Karya (Persero) tentang kerja sama operasi (KSO) pelayanan kurir dan logistik Nusantara. Penandatanganan dilakukan Direktur Utama PosIND Faizal Rochmad Djoemadi dan Direktur Utama Bina Karya Boyke Prasetyanto. Turut hadir dalam penandatanganan KSO jajaran Direksi beserta tim dari Bina Karya dan PosIND. Dirut PosIND Faizal Rochmad Djoemadi menyampaikan, KSO antara dua perusahaan pelat merah itu merupakan salah satu bentuk dukungan atas pengembangan infrastruktur di Otorita IKN Nusantara. &rdquo;Dalam KSO ini PosIND salah satu peran utamanya sebagai koordinator dalam menyiapkan model bisnis dan model operasi untuk pelaksanaan kegiatan logistik di Otorita IKN Nusantara,&rdquo; ungkap Faizal. Sejalan dengan Faizal, Dirut Bina Karya Boyke Prasetyanto menyampaikan, penandatanganan tersebut menandai kesiapan kedua perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di Otorita IKN Nusantara. &rdquo;Melalui kerja sama operasi ini, Bina Karya akan mengoordinir aktivitas marketing dan sales untuk seluruh target market secara intensif dan dedicated,&rdquo; kata Boyke. Penandatanganan KSO itu menandai kerja sama kedua perusahaan dalam hal pengangkutan barang-barang milik pribadi aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, Pegawai BUMN, dan swasta, yang pindah tugas dari dan menuju IKN Nusantara. Termasuk pengangkutan dokumen dan barang milik kementerian/lembaga, BUMN, dan swasta, dari dan menuju Otorita IKN Nusantara. &rdquo;Juga pelaksanaan proyek maupun kontrak logistik yang berkaitan dengan aktivitas pembangunan Otorita IKN Nusantara,&rdquo; papar Boyke Prasetyanto. Untuk pencanangan kerja sama itu, PosIND dan Bina Karya akan melaksanakan launching Nusantara Logistics Hub &amp; Services di OIKN Nusantara. Rencananya kegiatan itu dilaksanakan bertepatan dengan kunjungan Presiden RI ke IKN Nusantara. Mengawali kerja sama operasi atau join operation, PosIND dan Bina Karya telah terlebih dahulu menandatangani Kesepakatan Kerja Sama (KKS) pada 20 Juli 2023. Kedua perusahaan juga intens melaksanakan kegiatan workshop dan focus group discussion guna mematangkan pembangunan logistics hub berkonsep green logistics.

PosIND dan Bina Karya bersinergi guna mendukung pembangunan OIKN Nusantara garap logistics hub berkonsep green logistics

Kolaborasi Bina Karya sebagai Badan Usaha Otorita dengan PosIND Menuju Nusantara Logistic Hub yang Hijau di IKN Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230124-WA0026.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (Wika) dan Jaya Konstruksi KSO sebagai kontraktor pelaksana proyek Pembangunan Sodetan Ciliwung ke Kanal Banjir Timur berhasil menorehkan Breakthrough Line 1. Mereka menyelesaikan pembangunan tunnel 2 jalur yang menghubungkan antara Inlet hingga ke Outlet.  Breakthrough ini disaksikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang didampingi oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Pj.Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.  Direktur Utama Wika, Agung Budi Waskito menyampaikan breakthrough ini merupakan milestone bagi pembangunan proyek Sodetan Ciliwung. Adapun pengerjaannya menggunakan metode kerja yang cukup kompleks dipadukan dengan kemampuan untuk mengoperasikan teknologi konstruksi yang baik.  "Metode Pipe Jacking pada proyek Sodetan ini menggunakan mesin Tunnel Boring Machine (TBM) tipe Earth Pressure Balance (EPB). Mesin EPB tersebut terhubung dengan pipa beton berdiameter luar 4,05 meter yang didorong (jacking) sepanjang 590 meter," kata Agung kepada wartawan, Selasa (24/1) kemarin.  Ia menjelaskan, berkat proyek Sodetan Ciliwung ini Wika - Jakon KSO berhasil meraih rekor MURI dengan kategori Proyek Pipe Jacking dengan Diameter Pipa Terbesar dan kategori Jarak antar Shaft Terpanjang di Indonesia.  "Torehan ini juga membuktikan kapasitas Wika dalam menjawab tantangan yang ada di proyek pembangunan Sodetan Ciliwung ke Kanal Banjir Timur," jelas Agung.  Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi hasil kerja Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono atas progres yang signifikan soal kelanjutan proyek pembangunan Sodetan Kali Ciliwung di Kanal Banjir Timur (KBT), Jakarta Timur.  “Pembebasan. Tadi saya sampaikan. Dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru saya gak tau pendekatannya apa tapi selesai. makanya saya ke sini tadi karena udah selesai,” ujar Jokowi.  Jokowi mengatakan, proyek tersebut diprediksi akan rampung bulan April mendatang. Padahal, proyek tersebut tak sempat tersentuh sejak enam tahun lalu. “Sebentar lagi akan selesai mungkin April insya Allah sudah selesai Sodetan Ciliwung yang sudah berhenti enam tahun,” ungkapnya.  Di era kepemimpinan Anies Baswedan, proyek ini sempat terkendala karena ada masalah pembebasan lahan. Namun, Jokowi tidak menyangka bahwa persoalan tersebut bisa diatasi dengan mudah oleh Heru Budi.

Wika dan KSO Laksanakan Breakthrough Tunnel I Sodetan Ciliwung

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kso

Berita Terkini

KSO Pengelolaan Kebun Sawit Diminta Lebih Hati-Hati

Kolaborasi Bina Karya sebagai Badan Usaha Otorita dengan PosIND Menuju Nusantara Logistic Hub yang Hijau di IKN Nusantara

Wika dan KSO Laksanakan Breakthrough Tunnel I Sodetan Ciliwung

Download Aplikasi JawaPos.com