<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/03/01/kapolri-listyo-sigit-prabowo-saat-buka-bersama-ksbsi-minggu-13-mabes-polri-aadH1.webp" alt="Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat buka bersama KSBSI, Minggu (1/3). (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat buka bersama KSBSI, Minggu (1/3). (Mabes Polri)</figcaption>
</figure>
&nbsp;JawaPos.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara buka puasa bersama Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Minggu (1/3/2026). Kegiatan tersebut menjadi ajang mempererat silaturahmi antara Polri dan elemen buruh.
Menurut Sigit, buka puasa bersama ini menjadi wadah memperkuat komunikasi yang telah terjalin melalui Desk Ketenagakerjaan Polri. Sinergi tersebut dinilai penting untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis.
Dalam kesempatan itu, Kapolri menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan seluruh elemen buruh. Ia menyebut stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi prasyarat utama pembangunan.
&ldquo;Stabilitas kamtibmas agar tetap terjaga karena apapun kita bisa membangun, kita bisa melakukan pertumbuhan kalau situasi stabilitas keamanan terjaga karena itu modal utama,&rdquo; kata Sigit.
Kapolri juga menyinggung dinamika global yang semakin tidak kondusif. Situasi tersebut dinilai berpotensi memicu ketegangan yang berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial dalam negeri.
Karena itu, Sigit menilai diperlukan kerja sama seluruh pihak untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu upaya yang harus dijaga adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif.
&ldquo;Salah satunya dengan mendorong iklim investasi yang kondusif baik untuk asing maupun dalam negeri. Tentunya ini menjadi bagian kita untuk terus menjaga pertumbuhan ekonomi dan mendorong program Asta Cita Bapak Presiden,&rdquo; ujar Sigit.
Kapolri juga memastikan komitmen Polri dalam mendukung buruh memperjuangkan haknya. Namun ia mengingatkan agar seluruh proses tetap berjalan dalam koridor hukum dan menjaga persatuan bangsa.
&ldquo;Kita tetap menitipkan agar semuanya berjalan dengan konstruktif sehingga kemudian semuanya bisa kita jaga dan yang paling utama bagaimana persatuan dan kesatuan terus bisa kita kelola, kita jaga di tengah situasi global,&rdquo; tutup Sigit.

Kapolri ajak KSBSI jaga persatuan dan kamtibmas demi stabilitas ekonomi dan dukung program Asta Cita Presiden.

Kapolri Ajak KSBSI Jaga Stabilitas Keamanan demi Pertumbuhan Ekonomi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/06/bcdf4ca6-cf1c-4c5e-9de1-7291348fcb51-2745061709.jpeg" alt="Kapolri Listyo Sigit Prabowo berbincang dengan Presiden KSBSI Elly Rosita. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Listyo Sigit Prabowo berbincang dengan Presiden KSBSI Elly Rosita. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi pengurus Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Pertemuan tersebut menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat sinergitas dalam memperjuangkan hak-hak buruh di Indonesia. Dalam pertemuan itu, Kapolri menekankan pentingnya peran kepolisian dalam mendukung penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan. Polri, kata Sigit, terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada pekerja melalui berbagai mekanisme perlindungan hukum. Kapolri juga menyoroti pentingnya optimalisasi Desk Ketenagakerjaan Polri sebagai sarana pelayanan bagi buruh. Desk tersebut diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan industrial secara lebih cepat dan efektif. &ldquo;Kami terus untuk mengoptimalkan terkait dengan pelayanan kepolisian di bidang permasalahan perburuhan, juga tentunya kita perluas terkait dengan perlindungan terhadap buruh-buruh perempuan,&rdquo; kata Sigit usai audiensi di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (6/2/2026). Menurut Kapolri, Desk Ketenagakerjaan terus dikembangkan untuk mendukung penyampaian aspirasi buruh secara aman dan tertib. Selain itu, fasilitas tersebut juga membantu penyelesaian konflik hubungan industrial di berbagai wilayah. &ldquo;Baik pada saat menyampaikan aspirasi ataukah pada saat kita membantu menyelesaikan masalah industrial yang ada ataupun juga memberikan perlindungan-perlindungan yang harus kita berikan,&rdquo; ujar Sigit. Kapolri berharap sinergitas yang telah terbangun dapat meningkatkan kesejahteraan buruh di masa depan. Ia juga berharap peluang kerja terus terbuka agar pekerja Indonesia dapat berkontribusi pada pembangunan nasional. &ldquo;Kita akan terus menjaga hubungan yang sudah sangat baik ini untuk terus ke depan kita tingkatkan sebagai sahabat-sahabat kami. Dan buruh juga menempatkan kami sebagai sahabat-sahabat dari buruh. Dan ini tentunya menjadi hal yang harus terus kita jaga dan kita perbaiki dan kita pertahankan ke depan,&rdquo; ucap Sigit. Pada kesempatan yang sama, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban menyampaikan apresiasi atas langkah Polri membentuk Desk Ketenagakerjaan. Ia menilai kebijakan tersebut menjadi terobosan penting dalam perlindungan buruh. &ldquo;Dan pengetahuan kami yang pertama sekali juga kepolisian itu membentuk Desk KetenagaKerjaan di seluruh dunia,&rdquo; kata Elly. Menurut Elly, keberadaan Desk Ketenagakerjaan sangat membantu buruh dalam menyampaikan persoalan yang dihadapi. Ia juga menyatakan dukungan agar posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. &ldquo;Lalu kedua, kami juga mendukung bahwa Polri itu tetap berada di bawah Presiden. Seperti statement saya ketika dua minggu yang lalu, karena ketika misalnya Presiden ada sesuatu yang sangat perlu, tidak perlu harus melalui menteri tapi langsung dengan Polri. Karena memang Polri adalah sipil dan itu memang tidak boleh berada di bawah kementerian lainnya,&rdquo; paparnya. Elly menambahkan bahwa KSBSI siap terus bersinergi dengan Polri dalam memperjuangkan hak pekerja. Ia berharap Desk Ketenagakerjaan nantinya dapat diperluas hingga tingkat daerah. &ldquo;Lalu kami KSBSI akan tetap berada bersama-sama dengan Polri. Karena kami menganggap Polri itu adalah sahabat kami. Dan kami meminta di bawah kepimpinan Bapak kapolri bahwa Desk ketenagakerjaan itu tidak hanya ada di pusat tapi nanti akan ada sampai di daerah supaya Serikat Buruh dan Polri juga bisa bersinergi tidak hanya di nasional,&rdquo; tambahnya sekaligus mengakhiri.

Kapolri menerima KSBSI dan menegaskan sinergi Polri serta buruh diperkuat melalui optimalisasi Desk Ketenagakerjaan.

Kapolri Tegaskan Komitmen Bela Hak Buruh, Desk Ketenagakerjaan Polri Dioptimalkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/01/WhatsApp-Image-2024-06-30-at-150622-1825029761.jpg" alt="KSBSI dukung Emil Elestianto Dardak maju dalam Pilgub Jatim 2024. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>KSBSI dukung Emil Elestianto Dardak maju dalam Pilgub Jatim 2024. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Emil Elestianto Dardak mendapatkan dukungan penuh dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Jawa Timur untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2024. Dukungan itu disampaikan Ketua Korwil KSBSI Jatim, Akhmad Soim dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Federasi Buruh Kimia Kesehatan/Kikes KSBSI. Akhmad Soim memuji kepedulian Emil Dardak terhadap kesejahteraan buruh selama menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur 2019-2024. &rdquo;Mas Emil adalah satu-satunya Wakil Gubernur yang berani menaikkan upah minimum kabupaten/kota setiap tahun. Beliau sangat memperhatikan disparitas upah, kesehatan, dan kesejahteraan buruh di Jawa Timur," ujar Soim. Soim, yang juga Ketua Deklarator Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pemenangan Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak pada Pilgub 2019 lalu itu, menegaskan komitmen KSBSI untuk terus mendukung pasangan Khofifah-Emil pada periode 2024-2029. &rdquo;Mas Emil adalah sosok milenial yang sangat berprestasi,&rdquo; tambah Akhmad Soim. Menanggapi dukungan tersebut, Emil Dardak menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga besar KSBSI. &rdquo;Kami mensyukuri dukungan keluarga besar KSBSI karena pada intinya kita percaya bahwa memang pembangunan di Jatim kita ingin semua merasakan kesejahteraan,&rdquo; kata Emil. Emil juga menegaskan komitmennya untuk terus memajukan industri di Jawa Timur dengan tetap memperhatikan kesejahteraan buruh. &rdquo;Sebagai provinsi yang ingin menjadi mesin manufaktur atau industri di Indonesia, penting bahwa kemajuan manufaktur kita di atas kesejahteraan buruh juga. Oleh karena itu amanah ini tentu harus kami jalankan sebaik-baiknya,&rdquo; tegas Emil. Emil Dardak berharap dapat kembali mendapatkan amanah rakyat untuk melanjutkan perjuangannya dalam membangun perekonomian berbasis industri yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan pekerja di Jawa Timur.

Emil Elestianto Dardak dapat dukungan dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Jawa Timur untuk maju dalam Pilgub Jatim 2024

Emil Dardak Dapat Dukungan dari KBBSI Jawa Timur Maju Jadi Cawagub

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/GANJAR-BUR1.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo saat menerima perwakilan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Jateng di kantornya, Jumat (19/11). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo saat menerima perwakilan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Jateng di kantornya, Jumat (19/11). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo bertemu dengan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Jateng di kantornya, Jumat (19/11). Kepada mereka Ganjar menyatakan tengah mengkaji penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan dengan formula UMP ganda.  Ganjar mengatakan, pihaknya sudah berdiskusi dengan kalangan pengusaha, buruh dan pihak terkait untuk memantapkan formula itu. Formula UMP ganda tersebut dianggap paling tepat di tengah kondisi ekonomi yang tergoncang pascapandemi.  “UMP itu rumusnya sudah pakem di Peraturan Pemerintah (PP). Karena itu, sebenarnya kita tinggal teken saja karena seluruh formula sudah ada di sana. Hanya kalau pakai UMP, menurut saya ini tidak adil," papar Ganjar.  Sejauh ini, Ganjar telah intens melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak, mulai perusahaan, buruh, dinas terkait, dan lainnya. Faktanya, memang banyak perusahaan yang terdampak karena pandemic. Namun ternyata ada juga yang tidak.  Untuk itu, jika UMP dipukul rata, menurutnya, pasti ada perusahaan yang kuat dan ada yang merasa keberatan.  "Oleh karena itu, kami sedang lakukan kajian, mungkin tidak kita membuat formula semacam UMP ganda. Jadi mereka yang terdampak ditetapkan aturan UMP sesuai formula PP. Tapi yang tidak terdampak kenapa tidak meningkatkan jauh lebih tinggi. Sehingga dapat dua-duanya," terang gubernur.  Ditambahkan Ganjar, saat ini terjadi anomali di sektor ekonomi pascapandemi. Sehingga, aturan terkait ketenagakerjaan diharapkan lebih luwes. Salah satunya, Ganjar berharap penerapan UMP ganda ini bisa diizinkan untuk diterapkan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/GANJAR-BUR2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berdiskusi dengan  Perwakilan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Jateng di kantornya, Jumat (19/11). (Istimewa)  "Nanti kalau kondisi normal lagi, umpama tahun 2022 ke 2023, bisa diperbaiki untuk sama lagi. Sekarang sedang kami kaji, kami klaster mungkin tidak membuat aturan itu. Karena kalau tidak menggunakan formula itu, kita sudah tahu angka kita. Rendah banget itu," tegasnya.  Selain UMP ganda, Ganjar juga mendorong semua perusahaan menerapkan struktur skala upah di masing-masing tempat kerja. Bagi mereka yang sudah bekerja di atas 1 tahun, harus disesuaikan gajinya berdasarkan aturan struktur skala upah itu.  "UMP kan hanya untuk pekerja dengan masa kerja setahun ke bawah. Maka saya minta perusahaan wajib menerapkan aturan struktur skala upah bagi mereka yang sudah bekerja di atas setahun. Kami sudah diskusi dengan pengusaha dan mereka yang mampu siap menaikkan tinggi juga," papar Ganjar.  Sementara itu, Sekertaris Korwil KSBSI Jateng Toto Susilo mengungkapkan, pihaknya setuju dan mendukung rencana penerapan UMP ganda yang disampaikan Ganjar. Diakui Toto, selama pandemi tidak semua perusahaan di Jateng mengalami kerugian.  Untuk itu, dia memandang perlunya diterapkan UMP ganda atau upah sektoral demi keadilan bersama. Dia juga menyatakan, tidak tepat jika semua perusahaan menyebut pandemi sebagai alasan tidak menaikkan upah buruh.  "Banyak perusahaan justru maju, membuka kantor cabang, menambah karyawan dan meningkatkan produktivitas,” tandas Toto. (Eno)

Ganjar Kaji Penetapan UMP Ganda: Demi Keadilan untuk Buruh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Direksi-BP-Jamsostek-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo (tengah) bersama Direktur Pengembangan Investasi Edwin Michael Ridwan (kiri), Direktur Perencanaan Strategis dan TI Pramudya Iriawan Buntoro (kedua kiri), Direktur Pelayanan Roswita Nilakurnia (ketiga kiri), D" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo (tengah) bersama Direktur Pengembangan Investasi Edwin Michael Ridwan (kiri), Direktur Perencanaan Strategis dan TI Pramudya Iriawan Buntoro (kedua kiri), Direktur Pelayanan Roswita Nilakurnia (ketiga kiri), D</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menyambut positif pertemuan jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) dengan para konfederasi serikat pekerja atau buruh Indonesia. Presiden KSBS Elly Rosita Silaban mengaku, pertemuan langsung dengan jajaran direksi BPJamsostek pada tiga pekan pertama kerja itu belum pernah dialami sebelumnya.  "Pertama keren karena dalam tiga minggu pertama langsung mengundang pimpinan konfederasi terbesar di Indonesia. Pertemuan ini merupakan awal komunikasi yang baik antara BPJamsostek dan serikat buruh sebagai mitra. Apalagi, sejak awal pihak serikat buruh menginginkan keterbukaan dan dialog," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (23/3).  Menurutnya, pihaknya telah melihat manfaat yang sangat bagus dari BPJamsostek. Pihaknya berharap komunikasi BPJamsostek dengan para buruh bisa ditingkatkan lagi.  "Terkait isu-isu negatif, kami serahkan langsung kepada yang berwenang. Karena jujur, sampai saat ini saya belum melihat ada pengaduan dari anggota kami terkait pelayanan," imbuhnya lagi.  Sementara, terkait kasus penyelidikan pengelolaan investasi BPJS Ketenagakerjaan, pihaknya menjunjung asas praduga tak bersalah. Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani (KSPSI AGN) Hermanto Achmad.  Dirinya menjelaskan, susunan direksi baru ini sangat beragam. Karena tiga orang berasal dari dalam (internal) dan empat dari luar (eksternal).  "Saya kira ini bagus dan saling bisa bersinergi diantara mereka," ujarnya.  Tak hanya itu, lanjutnya, terdapat jenjang karir dari karyawan BPJamsostek untuk mendapat posisi menjadi direksi. Artinya, para karyawan mendapat penghargaan bahwa suatu saat dapat menjadi direksi, sehingga dapat termotivasi dalam bekerja.  "Langkah direksi BPJamsostek mengadakan pertemuan dengan para stakeholder sangat positif. Saya berharap akan ada pertemuan reguler lainnya. Komunikasi diantara kita jangan sampai sini saja, jangan ada hambatan komunikasi dalam hal kebaikan," tuturnya.  Sementara, mengenai penyelidikan kasus dugaan penyimpangan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, KSBSI mendukung proses hukum. "Proses hukum ini harus dilakukan secara clear dan harus ada kejelasan duduk persoalannya dari Kejaksaan Agung. Kalau ada kejelasan, maka tidak akan ada prasangka buruk dari dari para peserta," tegasnya.  Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan, pertemuan direksi dengan para Konfederasi Serikat Buruh ini merupakan sebagian dari pengenalan pada stakeholder utama serta dibukanya jalur komunikasi yang konstruktif untuk kerjasama di kemudian hari.  Anggoro menambahkan, pihaknya akan selalu transparan, karena BPJamsostek dan para serikat buruh akan saling bekerjasama, maka harus ada kepercayaan. "Kalau kami dapat kepercayaan maka kami akan lebih optimal dalam bekerja”, ucapnya.  Pihaknya mengatakan, target kedepannya adalah kepesertaan. "Jelas akan memperbanyak kesertaan atau coverage. Saat ini kepsertaan baru 30 persen dari total pekerja Indonesia. maka target kita menuju ke angka lebih dari 50 persen kepesertaan dari total pekerja Indonesia," ungkapnya.  Lebih lanjut, Anggoro mengatakan pelayanan juga akan diperbaiki dalam waktu dekat. "Perbaikan bisnis proses di dalam, manual dikurangi. Intinya kami akan mendigitalisasi BPJamsostek," tandasnya.  https://www.youtube.com/watch?v=cHYeDTUTISI

Serikat Buruh Apresiasi Direksi Baru BPJamsostek Lebih Terbuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/said-iqbal-jangan-pilih-presiden-yang-tidak-cabut-aturan-pengupahan_m_208915.jpeg" alt="Presiden KSPI Said Iqbal (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden KSPI Said Iqbal (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tokoh buruh Indonesia, Muchtar Pakpahan meninggal dunia pada Minggu (21/3) malam. Kabar tersebut terkonfirmasi kebenarannya melalui laman Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Senin (22/3).  “Dunia aktivis gerakan serikat buruh mengalami duka mendalam. Pada Minggu, 21 Maret 2021, Prof Dr Muchtar Pakpahan SH. MA meninggal dunia," tulis berdasarkan keterangan resmi KSBSI.  Sosok yang dikenal sebagai tokoh aktivis pergerakan buruh di Indonesia menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta, pada Minggu (21/3) pukul 22.30 WIB. Muchtar Pakpahan lahir pada 21 Desember 1953.  Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan duka cita atas kepulangan Muchtar Pakpahan. Di mata para buruh, Muchtar Pakpahan merupakan tokoh yang peduli kaum buruh dan rakyat kecil.  Berdasarkan laman tersebut, seminggu sebelum meninggal, kondisi kesehatannya semakin menurun drastis, hingga akhirnya menghembuskan napas terakhir. Muchtar sempat memberikan kabar kepada pengurus dan anggotanya di Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) melalui pesan WhatsApp.  Dalam pesan itu beliau mengatakan fisiknya hanya tidur, tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri dan tidak bisa jalan. Kondisi fisik melemah tersebut terjadi mulai Kamis, 22 Januari 2021.  "Pinggang terasa sakit dan 4 kali ke dokter. Sabtu (19/3) dilakukan MRI di RS Premier. Hasilnya besok Senin pukul 08.00. Mohon doa kawan-kawan, semoga penyakitnya ditemukan, dan dapat diterapi. Terima kasih,” tulisnya almarhum.  Semasa hidupnya, Muchtar Pakpahan telah mengabdikan dirinya menjadi aktivis. Dari pergerakan mahasiswa sejak kuliah sampai serikat buruh dan menekuni sebagai akademisi kampus. Muchtar Pakpahan mendeklarasikan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) pada 25 April 1992 dan ditunjuk ketua umum.  Muchtar Pakpahan sempat beberapa kali mendekam di dalam penjara. Pada Januari 1994, dia ditahan di Semarang, Jawa Tengah. Dari Agustus 1994 sampai Mei 1995, dia kembali mendekam di sel penjara Kota Medan, Sumatera Utara, akibat demo buruh yang berujung kerusuhan. Lalu pada 1996, beliau kembali dipenjara di LP Cipinang, Jakarta Timur.  Sebagai informasi, almarhum lahir di Bah Jambi II, Tanah Jawa, Simalungun, Sumatera Utara, 21 Desember 1953. Beliau memimpin SBSI dari 1993 sampai 2003. Almarhum pernah mendirikan dan menjadi Ketua Umum Partai Buruh (2003-2010). Almarhum juga sempat didapuk sebagai pemimpin Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia.

Tokoh Buruh Muchtar Pakpahan Meninggal Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Bentrok-Demo-Istana-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI) akan menggelar demonstrasi penolakan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja di depan Istana Negara, Senin (12/10). Rencananya aksi tersebut berlangsung lima hari pada 12-16 Oktober 2020.  "Betul mulai hari ini kami menggelar aksi penolakan UU Cipta Kerja, di 11 provinsi. Tapi sebagian bergerak juga ke Istana Negara," kata Deputi Konsolidasi DEN KSBSI, Sunardi kepada JawaPos.com, Senin (12/10).  Sunardi menuturkan, tuntutan DEN KSBSI dalam pertemuan Tim Tripartit tidak diakomodir oleh pemerintah dan DPR RI dalam UU Cipta Kerja. Menurutnya hal ini sangat mendegradasi kaum pekerja maupun buruh.  "UU Cipta Kerja ini mendegradasi hak-hak buruh. Contohnya soal pesangon, kalau buruh di PHK dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, buruh mendapatkan hak pesangon 32 kali. Sedangkan dalam UU Cipta Kerja berkurang menjadi 25 kali," ujar Sunardi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/09/10/2020/usai-demo-buruh-akan-tempuh-jalur-hukum-untuk-batalkan-omnibus-law/">Usai Demo, Buruh Akan Tempuh Jalur Hukum untuk Batalkan Omnibus Law</a>  Selain itu, Sunardi juga mempersoalkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dinilai juga merugikan pekerja dan buruh. Menurutnya, dalam UU 13/2003 pekerja hanya dikontrak dua tahun, pada tahun ketiga bisa diangkat karyawan tetap, namun dalam UU Cipta Kerja kontrak kerja tanpa batas.  "Kemudian juga outsourcing diperluas tanpa batas jenis usaha, upah dan pengupahan diturunkan," sesal Sunardi.  Meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan elemen masyarakat mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun DEN KSBSI meminta Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan pengesahan UU Cipta Kerja.  "Kami juga sudah menyiapkan jika ingin mengajukan judicial review ke MK. Tapi kami punya waktu satu bulan agar Presiden menerbitkan Perrpu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja," pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ezW4Z-KhTbg&amp;ab_channel=jawapostvoffici

Demo ke Depan Istana, KSBSI Tuntut Jokowi Terbitkan Perppu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sistem-kontrak-dan-outsourcing-masih-jadi-momok-para-buruh_m_208773.jpeg" alt="Ilustrasi buruh menuntut peningkatan kesejahteraan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi buruh menuntut peningkatan kesejahteraan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Aksi May Day yang digelar di berbagai daerah, juga diikuti Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) wilayah Jakarta. KSBSI wilayah Jakarta ini akan membawa buruh sedikitnya lebih 2.000 orang. Mereka akan menggelar aksi di depan Istana Negara. Sebelumnya mereka berkumpul di Patung Kuda, silang Monas. "Kami KSBSI Jakarta pada May Day tahun ini merayakan dengan cara aksi turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan," kata Ketua KSBSI Wilayah Jakarta, Dwi Harto dalam keterangan kepada JawaPos.com, Selasa (1/5). Dwi menegaskan, KSBSI melihat hingga kini masih banyak persoalan perburuhan yang sifatnya normatif, yang tidak dijalankan oleh para pengusaha. Kondisi kaum buruh diperparah dengan kebijakan-kebijakan pemerintah di tingkat daerah maupun pusat yang belum berpihak pada kaum buruh. "Outsourcing manusia, buruh kontrak hingga saat ini masih menjadi hantu yang menakutkan bagi kaum buruh. Buruh tidak mempunyai masa depan yang jelas serta upah yang jauh dari layak," tegasnya. Dwi menilai, munculnya Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan justru membuat posisi buruh menjadi lemah untuk memperjuangkan upah yang layak. Selain itu, pengawas ketenagakerjaan juga belum efektif menegakkan norma-norma ketenagakerjaan. "Ini yang membuat kami KSBSI Jakarta terus turun ke jalan sampai buruh mendapatkan kesejahteraan seperti upah yang layak, hidup yang layak dan pekerjaan yang layak sesuai dengan amanat UUD 1945," paparnya. Sementara terkait Perpres Nomor 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA), Dwi mengaku, KSBSI belum bersikap. Alasannya, hingga saat ini pihaknya masih mengkaji. Dwi juga menyebut Perpres tersebut hanya sebatas administrasi saja. "Kami belum bersikap karena belum final. Kami harus mlihat dulu perbedaan dengan Perpres sebelumnya, era Pak SBY," paparnya. Sementara itu Ketua KSBSI DPC DKI Jakarta, Alson Naibaho mengatakan, pihaknya meminta tanggung jawab pemerintah terkait masih tingginya jumlah pengangguran. Di samping itu, masih banyak juga buruh informal yang tidak memiliki jaminan sosial baik kesehatan maupun kesejahteraannya. "Kondisi ini juga menimbulkan makin maraknya penyedia-penyedia tenaga kerja (outsourcing), dan maraknya sistem buruh kontrak," tegasnya.

Sistem Kontrak dan Outsourcing Masih jadi Momok Para Buruh

ksbsi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ksbsi

Berita Terkini