<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Fit-And-Proper-Test-Calon-Panglima-TNI-Yudo-Margono-Dery-Ridwansah-1-2.jpg" alt="Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Panglima TNI di Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (2/12/2022). Laksamana TNI Yudo Margono merupakan calon tunggal Pan" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Panglima TNI di Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (2/12/2022). Laksamana TNI Yudo Margono merupakan calon tunggal Pan</figcaption>
</figure>Penegakan Hukum pada Prajurit Bermasalah Akan Transparan  JawaPos.com – Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono telah menuntaskan fit and proper test serta verifikasi faktual calon panglima TNI. Sabtu (3/12) malam Yudo menyampaikan bahwa ada beberapa masukan dari Komisi I DPR. ”Yang jelas Laut China Selatan, kemudian Papua, kesejahteraan prajurit, netralitas TNI, dan banyak lagi,” ungkapnya kepada awak media.  Soal netralitas TNI dalam Pemilu 2024 yang menjadi sorotan, Yudo memastikan seluruh prajurit TNI tetap netral. Tidak akan memihak partai politik (parpol) dan calon pemimpin tertentu.  Menurut Yudo, prinsip netralitas itu telah disosialisasikan kepada seluruh prajurit. ”Kita tetap netral di dalam Pemilu 2024 nanti,” tegasnya.  Di luar netralitas TNI, Yudo menambahkan, dirinya akan meneruskan program Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dan mengevaluasi beberapa hal bersama jajarannya. ”Tentunya akan kami evaluasi bersama juga dengan kepala staf angkatan,” imbuhnya.  Yudo menegaskan, dirinya tidak mungkin bekerja sendiri. Sehingga harus ada kerja sama dengan kepala staf angkatan dan instansi lainnya. Termasuk kerja sama dengan Polri. Di era kepemimpinannya, Yudo ingin personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI semakin baik. Terutama kesiapan maupun profesionalitas personelnya.  ”Nanti Kogabwilhan I, II, dan (III) akan saya berdayakan. Baik operasional maupun latihan-latihan nantinya akan menjadi latihan gabungan. Di wilayah barat, tengah, maupun wilayah timur dipimpin oleh Pangkogabwilhan,” bebernya.  Menurut Yudo, hal itu penting untuk menjaga dan memastikan kesiapsiagaan personel dan alutsista tiga matra TNI. ”Juga bagaimana interoperabilitas antara kekuatan laut, darat, dan udara yang dipimpin nantinya oleh Pangkogabwilhan,” jelas mantan panglima Komando Armada (Koarmada) I tersebut.  Yudo juga menegaskan bahwa reformasi birokrasi di tubuh TNI akan terus berjalan. Dia tidak akan segan menindak personel yang melanggar aturan. Pria kelahiran Madiun tersebut ingin langkah-langkah positif yang sudah diambil Jenderal Andika tetap berlanjut. ”Kami juga memastikan transparansi dalam penegakan hukum,” tegasnya. Pelanggaran hukum pidana oleh personel TNI, lanjut dia, akan diproses di ranah pidana. Sedangkan pelanggaran disiplin akan diproses dengan aturan yang berlaku.  Sementara itu, anggota Komisi I DPR Dave Laksono menyatakan, hasil fit and proper test Yudo sudah diserahkan kepada pimpinan DPR. Menurut dia, sangat mungkin DPR akan melaksanakan rapat paripurna terkait penetapan Yudo sebagai panglima TNI pada Selasa (6/12) pekan depan. ”Lalu dari pimpinan DPR langsung dikirim ke Istana untuk dijadwalkan pelantikan. Kapan pelantikannya, tergantung presiden,” jelasnya.  Di sisi lain, pengamat militer dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia Beni Sukadis menilai, narasi terkait netralitas TNI yang disampaikan Yudo merupakan upaya untuk meyakinkan publik bahwa TNI memang tidak berpolitik. ”Apalagi, prinsip netralitas itu sebenarnya sudah tertuang dalam UU TNI,” kata Beni kepada Jawa Pos.  Namun, berkaca pada Pilpres 2019 lalu, di mana Letjen (pur) TNI Prabowo Subianto cenderung mendapat banyak suara di beberapa kompleks militer, netralitas TNI memang perlu menjadi catatan. Meski, secara kasatmata TNI tidak memihak Prabowo pada saat itu. ”Tapi, kalau melihat secara empiris, netralitas TNI sebenarnya sudah terlaksana dengan baik,” imbuhnya.  Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, sesuai instruksi Presiden Jokowi, TNI dan Polri akan menjaga soliditas. ”Keluarga Polri mendoakan perjalanan beliau menjadi panglima TNI lancar,” ucapnya.  Hubungan antara TNI dan Polri akan semakin solid dengan KSAL yang akan menjadi panglima TNI. Pasalnya, diketahui secara umum bahwa istri KSAL merupakan anggota polisi wanita (polwan), yakni AKBP Veronica Yulis Priharyati. Dengan begitu, terdapat ibu panglima TNI di tengah-tengah Korps Bhayangkara.  Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mengakui kondisi tersebut sangat unik untuk Polri. ”Ibu panglima TNI itu polwan tentunya beda rasanya,” jelasnya. Menurut dia, selama ini soliditas TNI dan Polri sudah baik. Dengan ditambah adanya ibu panglima TNI di Polri, tentunya akan semakin menambah sinergisitas kedua institusi. ’’Keluarga besar panglima TNI itu sekaligus keluarga besar Polri,” tuturnya.  Kompolnas optimistis kondisi itu akan membuat soliditas dalam memberikan keamanan terhadap rakyat Indonesia berada di level yang berbeda. ”Kedekatan ini sangat baik,” paparnya.

Pemilu 2024, Laksamana Yudo Margono Tegaskan Netralitas Tentara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-08-at-23.05.36.jpeg" alt="Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono. (Dok Dispenal)" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono. (Dok Dispenal)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Laksamana Yudo Margono menjadi calon tunggal panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Banyak pihak yang menyambut baik penetapan itu.  Tak terkecuali teman Yudo semasa sekolah hingga masyarakat desa tempat dia dibesarkan di Desa Garon, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun.  Nama perwira tinggi yang kini menjabat KSAL itu di desa yang memiliki enam dusun tersebut banyak dikenal. Banyak teman sekolah yang masih mengingat sosoknya kala menuntut ilmu. Mulai teman SD, SMP, hingga SMA. Mereka menyebut calon panglima TNI itu sebagai sosok yang selalu ingat teman.  Pada pergelaran wayang kulit 22 Oktober lalu di kediamannya di Desa Garon, Yudo juga mengundang teman-teman sekolahnya. Dalam pergelaran yang juga diselenggarakan untuk seluruh warga itu, Yudo membaur dengan semua warga dan teman.  "Baik. Orangnya tetap baik," kata Bambang Wahyu Tamtomo, teman SMP Yudo di SMPN Balerejo (sekarang SMPN 1 Balerejo), kepada Jawa Pos kemarin (29/11).  Bambang yang juga hadir saat pergelaran wayang pun terkesan dengan sambutan Yudo kepada para teman sekolah. Yudo telah menyediakan meja dan kursi khusus. Masing-masing untuk teman SD, SMP, dan SMA.  Yudo juga menyambut ramah semua yang datang dan mengajak foto bersama. Tidak ada rasa canggung saat bercengkerama. "Bisa membaur dengan semua teman tanpa memandang status mereka," ucapnya. Satu hal yang masih diingat Bambang, saat sekolah Yudo termasuk pendiam. Pribadi yang sederhana dan tidak sombong.  Hal itu juga diakui teman SD-nya, Siti Nurbaya. Siti menyebut Yudo memang tidak terlalu banyak omong. Tapi, dia termasuk anak yang pandai dan sopan. Banyak guru yang suka pada sosoknya. Soal raihan prestasi di sekolah, Siti mengaku tidak ingat. Yang dia ingat waktu sekolah di SDN Garon, Yudo berangkat ke sekolah sama seperti siswa lain dengan berjalan kaki. Saat SMP dia juga naik sepeda ontel.  Teman masa SMA Yudo di SMAN 1 Mejayan, Puji Sutriani, juga mengenal Yudo sebagai pribadi yang loyal kepada teman. Meskipun sudah menjadi jenderal, sikap kekeluargaan dan persaudaraan tidak hilang. Dia juga membangun joglo di sekolah tempatnya menimba ilmu. Tempat yang berdiri di lapangan itu bisa digunakan untuk berbagai kegiatan. Misalnya, ekstrakurikuler menari.  Perangkat Desa Garon juga menyebut Yudo tak pernah berubah meski sudah menduduki jabatan tinggi. "Sae (baik) orangnya. Masih seperti dulu (waktu belum menjadi jenderal)," ujar Raswinarno, kepala Dusun Bakung, salah satu dusun di Garon.  Saat banjir melanda, Yudo juga tak lupa mengulurkan tangan. Mengirim sembako, obat-obatan, pakaian anak, hingga buku. Kebutuhan apa yang diperlukan oleh warga yang kebanjiran selalu dia tanyakan.  Setiap pulang ke Garon, Yudo juga pasti menyempatkan ziarah ke makam orang tua. Kades Garon Kuswanto berharap Yudo bisa amanah menjalankan tugas. "Setiap warga (Garon) yang pegang HP statusnya itu ucapan selamat semua ke Pak Yudo. Jadi trending topic di desa. Hehehe…," tuturnya.

Yudo Margono Loyal kepada Teman, Tidak Lupa Ulurkan Tangan saat Banjir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Yudo-margono-peduli.jpg" alt="Yudo Margono (DISPEN AL FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Yudo Margono (DISPEN AL FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>Reorientasi Militer di Papua Jadi Tantangan Laksamana Yudo Margono  JawaPos.com – Uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono direncanakan berlangsung pekan depan. Komisi I DPR yang bakal menguji saat ini masih menunggu rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.  Sesuai ketentuan undang-undang, DPR punya waktu 20 hari untuk melakukan fit and proper test.  Menurut Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, pihaknya masih memiliki waktu sebelum DPR memasuki masa reses pada 15 Desember. Komisi I akan menyelesaikan proses tes sebelum reses. Setelah itu, hasilnya diserahkan ke pimpinan DPR dan dilanjutkan ke presiden. ’’Saat ini kami menunggu rapat bamus,’’ kata Meutya kemarin (29/11).  Meutya menyatakan, hingga kini, nama calon panglima TNI masih ada di tangan pimpinan DPR. Setelah rapat bamus, pimpinan DPR akan menugasi komisi I untuk melakukan fit and proper test kepada Laksamana Yudo sebagai calon tunggal panglima TNI. ’’Jadi, seperti itu prosedurnya,’’ terangnya.  Terkait kunjungan ke rumah calon panglima TNI dalam proses uji kelayakan dan kepatutan, Meutya mengatakan tidak ada aturan baku. Kunjungan itu hanya sebuah tradisi. Namun, sebagaimana ketika Jenderal Andika Perkasa diajukan sebagai calon panglima TNI, komisi I juga bakal berkunjung ke rumah Yudo. ’’Kemungkinan kami lakukan setelah proses fit and proper test,’’ ujar politikus Partai Golkar tersebut.  Soal sosok calon panglima TNI itu, Meutya menilai Yudo bukan orang asing bagi komisi I. Sebagai kepala staf Angkatan Laut (KSAL), Yudo merupakan mitra komisi I. Pihaknya juga mengenal Yudo cukup lama. ’’Track record-nya cukup cemerlang. Selebihnya nanti kami sampaikan saat fit and proper test,’’ tandasnya.  Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pimpinan DPR masih mencocokkan waktu untuk menggelar rapat pimpinan (rapim) setelah menerima surpres calon panglima TNI. Menurut dia, rapat bamus akan dilakukan setelah rapim DPR.  Dia melanjutkan, sangat mungkin rapim dan rapat bamus baru dilaksanakan minggu depan. Dengan begitu, fit and proper test calon panglima TNI juga digelar pekan depan.  Di sisi lain, kekerasan yang dilakukan TNI masih menjadi sorotan publik. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat, ada 61 praktik kekerasan yang melibatkan oknum anggota TNI selama Oktober 2021 hingga September 2022. Salah satu klasifikasi kekerasan itu adalah penyiksaan. ’’Peristiwa kekerasan itu terus berulang,’’ ucap Fatia Maulidiyanti, koordinator KontraS, kemarin.  Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menyatakan, realisasi perubahan pendekatan dalam menangani konflik di Papua juga harus menjadi atensi Yudo. Sebab, reorientasi militer di Papua dan Papua Barat dinilai belum jelas. "Dan kebijakan ini adalah batu uji krusial untuk panglima TNI mendatang," terangnya.  Menurut Anton, perubahan kebijakan di Papua sangat penting. Pasalnya, belum banyak perubahan di sana. Bahkan, isu-isu di Papua masih menjadi problem keamanan nasional. "Di sisi lain, kejelasan bagaimana pendekatan non kekerasan dan reorientasi militer setelah DOB di Papua menjadi penting. Sebab, yang muncul sejauh ini adalah kabar burung terkait rencana penambahan sejumlah komando teritorial di Bumi Cenderawasih," paparnya.

Calon Panglima TNI Diuji DPR Pekan Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/meutya-hafid-optimistis-jokowi-tekuk-prabowo-di-debat-ke-4_m_.jpg" alt="Meutya Hafid" width="100%">
<figcaption>Meutya Hafid</figcaption>
</figure>JawaPos.com  - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyatakan, pihaknya  belum menentukan waktu untuk melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan kepada calon Panglima TNI KSAL Laksamana Yudo Margono. Pasalnya, pihaknya masih menunggu jadwal dari Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk melakukan fit and proper test.  "Prosedurnya ketika surat dikirimkan ke DPR dalam ranah pimpinan DPR, kemudian pimpinan DPR akan Rapim (rapat pimpinan) Bamus dan Bamus akan dikirimkan kepada komisi terkait dalam hal ini komisi I DPR," kata Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11).  Meutya menegaskan, Komisi I DPR harus memiliki dasar dalam melakukan fit and proper test tersebut. Karana itu, ia meminta publik untuk bersabar terkait pelaksanaan fit and proper test terhadap Laksamana Yudo.  "Kita punya waktu 20 hari  sesuai undang-undang untuk menjawab surat presiden terkait calon Panglima TNI, artinya masuk cukup waktu untuk melakukan sebelum berakhirnya masa sidang yaitu tanggal 15 atau 16 Desember 2022," ucap Meutya.  Meutya mengungkapkan, pihaknya juga akan mengunjungi rumah Yudo setelah melakukan fit and proper test. Hal tersebut juga pernah dilakukan Komisi I DPR saat melakukan fit and proper test terhadap Jenderal Andika Perkasa saat hendak menjabat sebagai Panglima TNI.  "Kalau mengikuti Jenderal Andika, kita melakukan segera setelah fit and proper test, kami belum mengadakan rapat internal Komisi I tetapi kemungkinan besar hal itu dilakukan juga sama," ujar  Meutya.  Meutya memastikan, Yudo Margono layak menjadi Panglima TNI karena rekam jejaknya yang cemerlang. Dia pun mengaku, sudah mengenal lama, sejak Yudo menjabat sebagai Pangkogabwilhan.  "Track recordnya cukup cemerlang dan detailnya, tidak pas disampaikan sebelum fit and proper tes. Yang jelas saya cukup memahami dan ikut senang karena kemudian angkatan laut diberi masanya untuk memimpin Panglima TNI," ucap Meutya.  Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, para pimpinan saat ini sedang mencari waktu untuk menggelar rapat pimpinan (rapim). Hanya saja, rapim bamus kemungkinan baru bakal digelar pekan depan, sehingga fit and proper test Kasal Yudo kemungkinan tidak digelar pekan ini.  "Kalau pekan ini sudah tidak mungkin. Karena kan sudah Selasa sekarang. Kamis itu kelihatannya enggak ada rapim sama bamus," pungkas Dasco.

Komisi I DPR Belum Tentukan Jadwal Fit and Proper Test Calon Panglima

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/KASAL-Laksamana-Yudo-Margono-Fedrik-Tarigan-4.jpg" alt="KASAL Laksamana Yudo Margono berada di atas Kapal Selam ALugoro 405 yang berlabuh di Dermaga 100, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (28/11/2022). TNI AL menyematkan Brevet Hiu Kencana kepada Ketua DPR RI, KASAD, KASAU dan Anggota BPK RI, Mereka kini" width="100%">
<figcaption>KASAL Laksamana Yudo Margono berada di atas Kapal Selam ALugoro 405 yang berlabuh di Dermaga 100, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (28/11/2022). TNI AL menyematkan Brevet Hiu Kencana kepada Ketua DPR RI, KASAD, KASAU dan Anggota BPK RI, Mereka kini</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Teka-teki pengganti Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terjawab kemarin (28/11) sore. Laksamana TNI Yudo Margono yang saat ini bertugas sebagai kepala staf TNI Angkatan Laut (KSAL) menjadi pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan hal itu saat mengumumkan isi surat presiden (surpres) bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.  Surpres berisi nama calon pengganti Jenderal Andika tersebut diserahkan Pratikno kepada Puan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, secara langsung.  ”Kami telah menerima surat presiden terkait pergantian panglima TNI,” ujar Puan saat konferensi pers kemarin. Dia menyatakan, Jenderal Andika akan memasuki usia pensiun pada 21 Desember mendatang. Andika kemudian bakal memasuki masa purnatugas dari TNI mulai 1 Januari 2023. Karena itu, Presiden Jokowi mengutus Pratikno menyerahkan surpres yang berisi nama calon panglima TNI.  Puan mengatakan, Laksamana TNI Yudo Margono akan mengikuti mekanisme di DPR. Antara lain fit and proper test yang akan dilaksanakan oleh komisi I. ”DPR masih mempunyai cukup waktu untuk melakukan mekanisme yang berlaku,” bebernya.  Terkait alasan penunjukan Yudo, Puan menegaskan bahwa Presiden Jokowi-lah yang paling mengetahui. Sebab, penunjukan panglima TNI merupakan kewenangan presiden. Puan yakin penunjukan Yudo sudah melalui pertimbangan matang. Menurut dia, alasan secara umum adalah terkait profesionalitas dan nasionalisme. Puan menyatakan, Yudo jelas memenuhi syarat sebagai panglima TNI. ”Yang pasti, kami akan memproses nama yang diajukan presiden,” tuturnya.  Di tempat yang sama, Pratikno mengatakan, presiden menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPR yang telah menerima surpres pergantian panglima TNI. Pihaknya berharap surat dari DPR terkait pergantian panglima TNI bisa segera diterima Presiden Jokowi. ”Tentu saja sebelum memasuki masa reses DPR,” ujar mantan rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.  Terkait pertimbangan Jokowi memilih Yudo, Pratikno mengatakan, calon panglima TNI selalu berasal dari kepala staf atau mantan kepala staf yang masih aktif sebagai anggota TNI. Karena itu, lanjut dia, yang memenuhi syarat menjadi panglima TNI ada tiga orang. Yakni kepala staf TNI Angkatan Darat (KSAD), KSAL, dan kepala staf TNI Angkatan Udara (KSAU). ”Dalam hal ini, Pak Presiden memilih calon itu dari KSAL. Itu saja,” ujarnya.  Rotasi antarmatra juga menjadi salah satu pertimbangan Jokowi. Sebab, yang sekarang menjadi panglima TNI adalah Jenderal Andika Perkasa dari TNI-AD. Sedangkan sebelumnya, Andika sendiri menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto dari TNI-AU.  Sebelum mengumumkan surpres dari Presiden Jokowi, Puan bertemu dengan Yudo di Dermaga 100, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dia datang ke sana untuk mendapat penyematan Brevet Hiu Kencana dari Yudo. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman, KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Wakasal Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono, dan anggota I BPK Adhi Suryadana mendapat brevet serupa.  Yudo mengajak Puan dan lima pejabat lainnya menyelam menggunakan kapal selam terbaru buatan PT PAL Indonesia dan DSME, KRI Alugoro-405. Kurang lebih satu jam mereka menyelam di perairan Jakarta. Meski acara tersebut berlangsung saat isu pergantian panglima TNI bergulir kencang, tidak tampak raut-raut tegang di antara para petinggi TNI itu. Malahan beberapa kali mereka tampak tertawa bersama. Yudo sebagai pemberi brevet pun menegaskan bahwa tidak sembarang orang mendapat Brevet Hiu Kencana. Penerima brevet tersebut hanya yang berjasa besar terhadap Satuan Kapal Selam.  Menurut Yudo, Puan, Sigit, Dudung, Fadjar, dan pejabat lain yang mendapat Brevet Hiu Kencana kemarin banyak berjasa terhadap Satuan Kapal Selam. ”Karena atas jasa-jasanya telah ikut memajukan, ikut mengembangkan (TNI) Angkatan Laut pada umumnya, Satuan Kapal Selam pada khususnya,” ungkap dia kemarin.  Penyematan Brevet Hiu Kencana sekaligus menegaskan posisi para pejabat tersebut sebagai bagian dari keluarga besar Satuan Kapal Selam atau warga kehormatan Hiu Kencana. ”Sehingga ikut bertanggung jawab pada pengembangan kekuatan dan kemajuan TNI-AL, khususnya Satuan Kapal Selam,” tambahnya.  Track Record dan PR  Yudo merupakan perwira tinggi bintang empat di TNI-AL yang sudah makan asam garam di berbagai penugasan. Dia kerap terlibat dalam misi-misi penting. Mulai operasi SAR korban jatuhnya pesawat Lion Air di perairan Karawang (2018), operasi pengamanan Laut Natuna Utara (2020), misi kemanusiaan pemulangan WNI dari Wuhan, Tiongkok (2020), penanggulangan Covid-19 (2020–sekarang), sampai operasi SAR korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air (2021). Dia juga turun langsung ketika KRI Nanggala-402 tenggelam di perairan Bali.  Sebagai mantan panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I, Yudo memiliki keinginan untuk memaksimalkan komando utama operasi tersebut. Dia ingin tiga kogabwilhan yang sudah dibentuk berperan lebih aktif dalam berbagai penugasan.  Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menyatakan bahwa keinginan itu sejalan dengan kebutuhan untuk merespons situasi global di kawasan Laut China Selatan yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna Utara. ”Yudo tentu saja sedikit banyak memahami tantangan yang dihadapi,” ucapnya.  Menurut Anton, dibutuhkan penguatan interoperabilitas dan penggunaan kekuatan gabungan TNI untuk merespons situasi di sana. ”Menjadi penting untuk meningkatkan kesiapan angkatan bersenjata menghadapi eskalasi ancaman, dinamika sengketa, atau pendadakan strategis maritim,” bebernya.  Pemerhati isu-isu militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi berpandangan serupa. Menurut dia, keinginan Yudo memperkuat peran kogabwilhan memang realistis. ”Untuk mencapai target interoperabilitas matra, ya memang harus dengan mengoptimalkan kogabwilhan,” kata dia kemarin.  Fahmi sepakat bahwa panglima kogabwilhan yang bekerja di bawah kendali panglima TNI harus diberi keleluasaan untuk menggunakan kekuatan tiga matra TNI di wilayah tugas masing-masing. Baik Kogabwilhan I, Kogabwilhan II, maupun Kogabwilhan III. Selain itu, kepastian tersedianya anggaran untuk masing-masing kogabwilhan juga penting agar optimalisasi komando berjalan baik dan cepat. ”Di antaranya (anggaran untuk, Red) pemantapan struktur organisasi, pemenuhan kebutuhan SDM, sarana prasarana, dan mekanisme operasi, termasuk problem-problem yang menyangkut komando, kendali, dan koordinasi,” bebernya.  Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengingatkan panglima TNI yang baru untuk memperbaiki sederet masalah yang belum tuntas di tubuh TNI. Salah satu catatan KontraS, persoalan itu salah satunya berkaitan dengan kultur kekerasan. Sejak berakhirnya rezim Orde Baru (Orba), budaya tersebut belum berhasil diminimalkan.  Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menyebutkan, kentalnya kultur kekerasan di tubuh TNI salah satunya disebabkan oleh ketimpangan relasi kuasa antara anggota di lapangan dan entitas lain, khususnya sipil. Situasi itu diperparah dengan tindakan anggota TNI yang tidak profesional. ”Anggota yang punya kewenangan memegang senjata api yang tak jarang menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin. Sebagai contoh, tindakan tidak profesional anggota TNI tergambar dari pembunuhan dan mutilasi empat warga sipil di Timika pada Agustus lalu.  Fatia melanjutkan, PR TNI yang lain adalah perbaikan sistem penegakan hukum formil yang tak kunjung ditunaikan.

KSAL Calon Tunggal Panglima KontraS, Berharap Kultur Kekerasan Dihapus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Screen-Shot-2022-09-27-at-13.08.58.jpg" alt="Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Putu Indah Savitri/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Putu Indah Savitri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon Panglima TNI, menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022. Hal ini berdasarkan surat presiden (Surpres) yang diserahkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, Senin (28/11) kemarin.  Menelisik total harta kekayaan milik Yudo Margono dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara (LHKPN) dalam laman elhkpn.kpk.go.id pada Selasa (29/11), berjumlah senilai Rp 17.970.088.086 atau Rp 17,97 miliar. LHKPN itu dilaporkan Yudo pada Maret 2022 untuk tahun periodik 2021.  Harta Yudo terbanyak berupa tanah dan bangunan yang tersebar di wilayah Sidoarjo, Surabaya, Sorong, Bekasi, Bogor, Madiun, Tangerang dan Cirebon. Total harta tidak bergerak milik Yudo itu mencapai Rp 10.450.959.000.  Yudo juga tercatat memiliki harta berupa alat transportasi berupa motor Honda tahun 2010, Rp 10 juta; mobil Toyota Fortuner tahun 2010, Rp 300 juta dan mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2010, Rp 310 juta; motor Honda tahun 2013, Rp 10 juta dan mobil Toyota Alphard tahun 2021, Rp 1 miliar. Total harga bergerak milik Yudo mencapai Rp 1.630.000.000.  Yudo juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya sejumlah Rp 365.000.000, serta kas dan setara kas senilai Rp 5.524.129.086. Sehingga total harta milik Yudo mencapai Rp 17.970.088.086.  Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, KSAL Laksamana TNI Yudo Margono ditunjuk menjadi Panglima TNI baru mengantikan Jenderal Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022 mendatang.  “Nama yang diusulkan Bapak Presiden Jokowi untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa adalah Laksamana TNI Yudo Margono yang saat ini menjabat sebagai KSAL,” ucap Puan.  Puan mengatakan, pihaknya akan menugaskan komisi terkait dalam hal ini Komisi I DPR RI untuk melakukan mekanisme dan prosedur sesuai dengan Undang Undang.  “Dengan diterimanya surpres, Bapak Yudo bisa segera mengikuti proses dan mekanisme yang ada di DPR untuk kemudian melaksanakan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan),” pungkas Puan.

Jadi Calon Tunggal Panglima TNI, Segini Total Harta KSAL Yudo Margono

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/tni-al-g20.jpg" alt="Ilustasi: TNI AL saat menggelar apel untuk persiapan pengamanan laut KTT G20 yang berlangsung di Bali. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustasi: TNI AL saat menggelar apel untuk persiapan pengamanan laut KTT G20 yang berlangsung di Bali. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - TNI Angkatan Laut memiliki peran penting dalam pengamanan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Nusa Dua, Bali. Sistem pengawasan di perairan laut pun diperketat. Puluhan alutsista dan ribuan personel diterjunkan.  Jumat (4/11) satu per satu personel berangkat dari Dermaga Madura, Ujung, Koarmada II, menuju perairan Nusa Dua, Bali. Untuk memastikan kematangan persiapan pengamanan, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono mengecek langsung ke lapangan.  Mulai kesiapan kesehatan mental dan fisik personel hingga kondisi persenjataan serta alutsista yang digunakan. Termasuk persediaan logistik berupa makanan serta obat-obatan untuk para personel selama mereka bertugas.  KTT G20 digelar di Nusa Dua, Bali, pada 15–16 November 2022. Yudo menilai, KTT G20 bukanlah pertemuan biasa. Puluhan pimpinan negara menghadiri kegiatan tersebut. Oleh sebab itu, sangatlah diperlukan pengamanan superketat.  Sebanyak 3.000 personel serta 12 KRI dengan persenjataan lengkap yang meliputi tank dan helikopter diterjunkan. Jenderal bintang empat tersebut menginstruksi semua personel untuk memberikan performance maksimal dalam bertugas.  Yaitu, meningkatkan kewaspadaan serta menindak tegas para pelanggar. Terutama kewaspadaan terhadap serangan musuh.  ”Tidak hanya berupa teguran. Jika ada kapal atau oknum yang dicurigai dan mengabaikan teguran personel, tindakan tegas terukur kepada mereka (pelanggar) harus diberikan,’’ kata jenderal bintang empat itu di Koarmada II kemarin (4/11).  Selama KTT G20 berlangsung, alur lalu lintas pelayaran tetap dibuka. Apalagi perairan Nusa Dua, Bali, merupakan jalur pelayaran internasional. Karena itu, cukup berisiko jika dilakukan penutupan.

Ribuan Prajurit TNI-AL Diberangkatkan Amankan KTT G20

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/tni-al-tambah-kapal.jpg" alt="PENJAGA MARITIM: KSAL Laksamana TNI Yudo Margono berjoget bersama anak buahnya di kompleks Dermaga Pondok Dayung Koarmada I, Tanjung Priok, Jakarta kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PENJAGA MARITIM: KSAL Laksamana TNI Yudo Margono berjoget bersama anak buahnya di kompleks Dermaga Pondok Dayung Koarmada I, Tanjung Priok, Jakarta kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Setelah dua tahun pandemi Covid-19, TNI Angkatan Laut (TNI-AL) kembali menyelenggarakan parade dan defile dalam peringatan HUT Ke-77 TNI-AL. Kemarin (12/9) mereka menunjukkan beberapa alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Dermaga Sunda, Pangkalan Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara.  Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan, TNI-AL masih akan memperbanyak kapal patroli. KRI Dorang-874 dan KRI Bawal-875 adalah contoh kapal patroli yang dibeli dari industri pertahanan (inhan) lokal. TNI-AL turut memamerkan dua kapal tersebut di Dermaga Sunda.  Kapal patroli dibutuhkan untuk mengantisipasi potensi ancaman dan kerawanan. Baik di wilayah kerja Koarmada I, II, maupun III. Penambahan kapal-kapal patroli oleh angkatan laut, sambung Yudo, juga dilakukan berdasar perkembangan lingkungan strategis.  ”Dari perkembangan saat ini, lebih banyak kegiatan yang menjadi fokus operasi laut itu di perbatasan,” kata mantan panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I itu. Contohnya di perairan Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut China Selatan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/kapal-patroli-tni_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> TANGGUH: Prajurit TNI-AL mendemonstrasikan kemampuan bela diri saat upacara HUT Ke-77 TNI-AL. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)

TNI-AL Siap Tambah Kapal Patroli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/keluarga-prada-mar-sandy.jpg" alt="DALAM KENANGAN: Hendita Rahmatiyaning Wiji (kiri) dan Linda Fuji Lestari bersama foto alm Prada Mar Sandy Darmawan di Desa Montok, Pamekasan, kemarin. (JAWA POS RADAR MADURA)" width="100%">
<figcaption>DALAM KENANGAN: Hendita Rahmatiyaning Wiji (kiri) dan Linda Fuji Lestari bersama foto alm Prada Mar Sandy Darmawan di Desa Montok, Pamekasan, kemarin. (JAWA POS RADAR MADURA)</figcaption>
</figure>Prada Sandy Berencana Lamaran Bulan Depan  JawaPos.com – Semestinya Agustus ini Prada Mar Sandy Darmawan pulang kampung ke Pamekasan. Semestinya pula dia akan melamar Hendita Rahmatiyaning Wiji, sang pujaan hati yang dipacarinya sejak April lalu.  Tapi, semua tinggal semestinya. Sandy memang akhirnya pulang ke kampung halamannya di Madura, Jawa Timur, itu, tapi dalam kondisi sudah meninggal.  Personel Yonif 11 Brigif 3 Pasukan Marinir (Pasmar) 3 Sorong, Papua Barat, itu diduga menjadi korban aniaya enam seniornya atas tuduhan mencuri ATM.  ”Dia sosok yang baik hati, kalem, dan enak diajak bicara,” kenang Dita, sapaan akrab Hendita, kepada Jawa Pos Radar Madura kemarin.  Kepala Staf TNI-AL (KSAL) Laksamana Yudo Margono kemarin menegaskan, bukan hanya keenam terduga pelaku yang bakal menghadapi konsekuensi atas perbuatan mereka yang mengakibatkan Sandy meninggal. Komandan, pimpinan, dan atasan terduga pelaku juga bakal kena sanksi.  Kepala Dinas Penerangan TNI-AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono menyampaikan bahwa evaluasi unsur pimpinan di satuan tempat kejadian harus berjalan. ”Sudah diperintahkan oleh KSAL. Saat rapat juga ditekankan ulang,” ungkap Julius ketika dihubungi kemarin.  Berdasar informasi yang dia terima, saat ini penanganan kasus oleh Pomal Pangkalan Utama TNI-AL (Lantamal) XIV/Sorong sudah naik status dari penyelidikan ke penyidikan. ”Enam (terduga pelaku) itu sedang didalami,” ujarnya.  Dalam rapat kemarin, tujuh poin instruksi KSAL yang disebar melalui lembar penerangan pasukan edisi Juli 2022 pun menjadi penekanan orang nomor satu di tubuh TNI-AL tersebut. Julius membeberkan, tujuh poin itu terdiri atas instruksi untuk meningkatkan jam komandan di satuan masing-masing, personel TNI-AL di mana pun bertugas harus bermanfaat bagi masyarakat sekitar, dan melarang personel TNI-AL melakukan jakker (pekerjaan di luar tugas sebagai prajurit TNI). Selain itu, memastikan prajurit yang dibutuhkan di luar organisasi TNI berpedoman pada undang-undang yang berlaku serta prajurit yang melakukan pelanggaran berat diproses hukum pidana dan pemecatan.  Selain itu, melalui instruksi yang sama, KSAL meminta dilakukan sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) bagi perwira dan sidang tabiat bagi bintara atau tamtama bila tidak ada putusan pemecatan dari pengadilan militer. KSAL juga memerintahkan sanksi jabatan bagi atasan langsung yang tidak berani mengambil keputusan dan cenderung melindungi pelanggar aturan. Dalam kasus di Sorong, lanjut Julius, KSAL sudah meminta atasan para pelaku dicopot dari jabatannya.  ”Tidak ada aksi pencegahan atau penghentian, maka yang bersangkutan juga akan dipecat,” beber Julius.  Pemerhati isu-isu militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mendukung langkah TNI-AL untuk melakukan evaluasi ke atas. Terlebih bila atasan para terduga pelaku mengetahui peristiwa penganiayaan, tapi tidak mengambil langkah apa pun. ”Itu namanya meremehkan situasi alias melakukan pembiaran dan faktanya itu berakibat fatal,” jelas pria yang juga direktur eksekutif ISESS tersebut.  Sandy memang bercita-cita menjadi prajurit TNI. Sejak kecil dia gemar memakai pakaian dinas tentara. Tak jarang saat mengikuti pawai, baik di sekolah maupun digelar desa, pemuda kelahiran 7 Januari 2001 itu mengenakan seragam loreng. ”Saya masih ingat, saat SMA, Sandy senang sekali memakai baju tentara,” ujar Linda Fuji Lestari, kakak kandung Sandy.  Linda menceritakan, sejak kecil sang adik sangat penurut. Almarhum ibunya, Hafiyatun, sering menguji kejujuran Sandy. Misalnya, saat meminta uang untuk jajan, Sandy disuruh mengambil sendiri di dompetnya.  Setelah itu, Hafiyatun menghitung kembali sisa uang yang diambil Sandy. Itu dilakukan untuk memastikan uang yang diambil Sandy tidak kurang atau lebih.  Karena itu, dia tidak percaya atas tuduhan sang adik mencuri ATM teman seasramanya. Apalagi, selama ini, Linda tidak pernah mendengar kabar bahwa adiknya punya masalah dengan temannya di Sorong. ”Kalau sanksi memang saya sering dengar kabar. Tapi tidak separah yang sekarang,” paparnya.

TNI-AL Siap Pecat Atasan Pelaku Pembunuhan terhadap Prada Sandy

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/1635158675145_copy_800x450.jpg" alt="Ilustrasi pengeroyokan. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengeroyokan. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Prada Marinir Sandi Darmawan, prajurit Kompi Senapan C Yonif 11 Brigif 3 Pasmar 3, Sorong, Papua Barat, meninggal karena diduga dianiaya oleh beberapa orang seniornya.  Terkait hal ini, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, memastikan akan memproses pidana dan memecat prajurit yang terbukti menganiaya junior hingga meninggal dunia.  "Pelaku akan diproses hukum pidana dan dipecat," kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksma TNI Julius Widjojono, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (19/7) dikutip dari Antara.  Bahkan, tambahnya, Yudo telah menginstruksikan seluruh pimpinan satuan jajaran TNI AL untuk menindaklanjuti terduga prajurit penganiaya agar mendapat sanksi tegas.  Julius menerangkan, awal peristiwa penganiayaan itu terjadi pada Kamis (7/7), di Barak Kompi C Yonif 11 Mar.  Saat itu, korban diduga mencuri ATM milik teman satu angkatan di Barak Kompi C Yonif 11 Mar, sehingga dianiaya oleh senior yang berjumlah enam orang.  Sejak pengeroyokan dan pemukulan terjadi hingga Jumat (15/7), korban dirawat secara intensif di Barak Kompi C oleh para seniornya. Namun, karena kondisi semakin memburuk, korban dibawa ke Barak Kompi Koarmada III dan dirujuk ke Rumah Sakit TNI Angkatan Laut (RSAL) dr. Oetojo Kota Sorong.  Jumat petang, sekitar pukul 20.00 WIT, Prada Mar Sandi Darmawan dievakuasi ke Ruang UGD RSAL dr. Oetojo Kota Sorong dengan menggunakan mobil ambulans Pasmar 3.  Korban sempat mendapatkan perawatan medis oleh dokter jaga, Ravensca, hingga dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu (16/7)19.57 WIT. Jenazah Prada Mar Sandi Darmawan diberangkatkan dengan menggunakan pesawat Lion Air dan diserahkan kepada orang tuanya di Dusun Bilia'an, Desa Montok, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.  Sementara itu, enam pelaku penganiayaan saat ini sedang dalam penyelidikan lebih lanjut oleh Pomal Lantamal XIV Sorong.  Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan, Yudo menginstruksikan kepada seluruh prajurit TNI AL untuk tidak menggunakan kekerasan kepada juniornya. Yudo menegaskan akan menindak dengan tegas prajurit yang terbukti melakukan kekerasan kepada sesama prajurit.

Prada Sandi Tewas Dianiaya 6 Seniornya, KSAL Janji Akan Pecat Pelaku

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#KSAL Laksamana Yudo Margono

Berita Terkini