<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/19/f9yB2CwbfrlRsqhc2zpnrCWwDekHqPd5a6mvzuIj-1-3944783750.jpg" alt="KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjelaskan progres pembangunan jembatan bailey sebagai jemabatan sementara di lokasi terdampak bencana, Jumat (19/12). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjelaskan progres pembangunan jembatan bailey sebagai jemabatan sementara di lokasi terdampak bencana, Jumat (19/12). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di tengah penanggulangan bencana alam di Sumatera, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkap ada upaya sabotase jembatan bailey yang dibangun oleh para prajurit TNI AD. Menurut dia, tindakan itu sangat jahat dan berpotensi mengancam keselamatan nyawa korban terdampak bencana alam. Kepada awak media, Maruli menyatakan bahwa kemarin pagi (28/12), pihaknya menemukan beberapa baut di jembatan bailey sudah lepas. Menurut dia, baut itu sengaja dilepas oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebab, para prajurit sudah bersusah payah membangun jembatan bailey untuk memulihkan jalur darat yang sempat terputus, namun upaya itu malah dirusak. "Baut yang lepas baru ketahuan kemarin pagi, (kemungkinan sengaja) dilakukan pada malam hari," kata Maruli. Orang nomor satu di TNI AD itu mengakui bahwa dirinya sudah mendapatkan peringatan agar hati-hati terhadap kemungkinan sabotase. Peringatan itu juga sudah diteruskan kepada jajarannya di lapangan. Namun, para prajurit tidak menyangka ada yang akan berbuat tega. Sebab, jembatan bailey itu dibangun untuk menolong korban terdampak bencana alam. "Dalam kondisi kompak pun masih ada orang yang berusaha menyabotase jembatan bailey kita, 2 hari yang lalu dibongkar baut-bautnya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini, terus terang saja," sesalnya. Maruli menyatakan bahwa dirinya sampai tidak bisa tidur semalaman. Sebab, informasi itu sangat menyakitkan. Walau belum diketahui pelaku yang berada di balik sabotase itu, Maruli menduga baut-baut jembatan bailey tersebut sengaja dilepas. Jika ada korban, pemerintah kembali disalahkan atas kelalaian dalam penanggulangan bencana. "Jadi, dalam kondisi begini pun masih ada kelompok-kelompok orang yang mau bisa dikatakan arahnya kepada pemerintah, mengorbankan masyarakat, masyarakat yang sedang jadi korban bencana pun mau dikorbankan. Jadi, saya semalam tidak bisa tidur memikirkan ini, karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa," kata dia. Menurut mantan panglima Kostrad tersebut, hal itu tidak boleh dibiarkan. Sebab, melepas baut jembatan bailey dapat berakibat fatal. Korban bencana alam yang sedang susah bisa tambah susah. Bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi korban bila baut-baut itu tidak segera ditemukan dan dipasang kembali sebagaimana mestinya. "Bukan hanya dilonggarkan, dilepas. Jadi, memang niatnya sudah luar biasa. Nanti kami akan telusuri sampai sejauh mana. Namun saya pikir kita lebih baik fokus saja bagaimana pekerjaan kita ini bisa melayani masyarakat dan bisa dijaga supaya betul-betul bisa aman untuk masyarakat," tandasnya.

KSAD Maruli Simanjuntak ungkap sabotase jembatan bailey di lokasi bencana Sumatera. Baut jembatan dilepas orang tak bertanggung jawab

Ungkap Ada Upaya Sabotase Jembatan Bailey, KSDA Maruli Simanjuntak: Tak Menyangka Ada Orang Sebiadab ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/19/maruli-159370253.jpg" alt="KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan penghargaan kepada para peraih penghargaan KSAD Award Kampung Pancasila pada Jumat (19/12). (TNI AD)" width="100%">
<figcaption>KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan penghargaan kepada para peraih penghargaan KSAD Award Kampung Pancasila pada Jumat (19/12). (TNI AD)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Untuk ketiga kali TNI AD menyelenggerakan KSAD Award Kampung Pancasila. Selama beberapa tahun kegiatan tersebut berlangsung, Angkatan Darat bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah menghadirkan 1.380 Kampung Pancasila di seluruh Indonesia. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan harapannya agar Kampung Pancasila yang dibangun dari desa ke desa terus bertambah. Meski jumlahnya sudah mencapai 1.380 titik, namun TNI AD ingin Kampung Pancasila menjadi program berkelanjutan.&nbsp; Menurut Maruli, menghadirkan Kampung Pancasila adalah bentuk nyata atas ikhtiar membangun desa-desa di Indonesia. Persisnya desa yang memiliki jiwa Pancasila. Sehingga tidak hanya fisik, desa-desa itu juga dibangun dengan landasan karakter kenegaraan yang kuat.&nbsp; &rdquo;Kami telah berdiskusi &nbsp;dengan teman-teman dari donatur, BPIP dan Kementerian Desa, kami juga ingin ikut berperan supaya membangun desa bukan hanya wujud bentuk saja, tetapi membentuk jiwa yang perlu kita bentuk agar &nbsp;mempunyai nilai-nilai Pancasila,&rdquo; terang dia pada Jumat (19/12). Dalam ikhtiar membangun Kampung Pancasila, TNI AD menggerakan kodam dan kodim untuk membina desa-desa di wilayah tugas masing-masing. Tahun ini, total ada 15 kampung yang mendapat penghargaan KSAD Award Kampung Pancasila dengan juara umum dari 3 daerah.&nbsp; Yakni Kampung Pancasila di bawah binaan Kodim 0809/Kediri sebagai juara I, Kampung Pancasila binaan Kodim 0909/Kutai Timur sebagai juara II, dan Kampung Pancasila binaan Kodim 1805/Raja Ampat sebagai juara III. Maruli memastikan bahwa peraih penghargaan tersebut telah diuji secara ketat. &rdquo;Kami menguji langsung mendatangi tempat-tempatnya. Jadi, bukan seolah-olah membentuk karena lihat dari jauh, dari laporan. Kami datangi tempat itu, kami nilai bagaimana program-program tersebut, bagaimana masyarakat menyampaikan apa yang sudah mereka dapatkan, itulah yang kami nilai,&rdquo; kata dia. Secara umum, lanjut Maruli, masyarakat di seluruh Indonesia bisa menerima keberagaman tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan lainnya. Menurut dia, hal itu menjadi bekal dan modal kuat untuk menumbuhkan toleransi di antara banyaknya perbedaan.&nbsp; &rdquo;Namun kita juga tetap harus bisa mengantisipasi perkembangan sehingga kita harus juga tetap menjaga mengelola dengan baik,&rdquo; imbuhnya. Untuk itu, TNI AD menghadirkan Kampung Pancasila di banyak desa dan melaksanakan KSAD Award Kampung Pancasila. Tahun ini, penghargaan diberikan secara langsung oleh Maruli di Markas Besar TNI AD (Mabesad), Jakarta Pusat (Jakpus).&nbsp;

TNI AD menyelenggarakan KSAD Award Kampung Pancasila, 15 kampung menerima penghargaan di Jakarta, membangun karakter dan toleransi di desa.

Dari Desa ke Desa, TNI AD dan BPIP Bangun 1.380 Kampung Pancasila di Seluruh Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/27/Eo80IvFKiikVDuuqDAKTTtjLbFB8Si3v9qCF139f-1108615389.jpg" alt="KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meimpin Upacara Laporan Kenaikan Pangkat 23 jenderal TNI AD di Mabesad. (TNI AD)" width="100%">
<figcaption>KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meimpin Upacara Laporan Kenaikan Pangkat 23 jenderal TNI AD di Mabesad. (TNI AD)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 23 jenderal TNI AD naik pangkat. Pada Selasa (26/8), Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menerima laporan kenaikan pangkat puluhan perwira tinggi (pati) tersebut. Dia pun menyampaikan dan menekankan beberapa pesan.&nbsp; Maruli mengungkapkan, kenaikan pangkat tersebut merupakan bentuk penghargaan negara atas dedikasi, pengabdian, dan prestasi para pati TNI AD dalam mengemban tugas yang telah dilaksanakan di berbagai penugasan strategis, baik di dalam maupun di luar struktur TNI. &rdquo;Dengan kenaikan pangkat, saya berharap para perwira tinggi semakin meningkatkan kinerja, loyalitas, serta kepemimpinan dalam menghadapi tantangan tugas ke depan. Khususnya dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,&rdquo; pesan Maruli dikutip dari keterangan resmi TNI AD pada Rabu (27/8).&nbsp; Selain itu, orang nomor satu di TNI AD tersebut mengingatkan pentingnya para pati Angkatan Darat menjadi teladan bagi prajurit di satuan masing-masing. Baik dalam hal profesionalisme, disiplin, maupun kepedulian terhadap kesejahteraan prajurit dan keluarga prajurit. Berdasar data dari Markas Besar TNI AD (Mabesad), dari 23 pati yang melaporkan kenaikan pangkat kepada KSAD, sebanyak 17 pati yang pecah bintang dari kolonel menjadi brigjen TNI. Kemudian 6 pati naik pangkat dari brigjen TNI menjadi mayjen TNI. Berikut rinciannya: Pati dalam struktur TNI: <ol> <li>Mayjen TNI Tato Hadiyan</li> <li>Mayjen TNI Abdul Rahman Said</li> <li>Brigjen TNI Wawan Setiawan</li> <li>Brigjen TNI Edi Yusnandar</li> <li>Brigjen TNI Tyas Koesharjadi</li> <li>Brigjen TNI Tri Haksoro</li> <li>Brigjen TNI Ari Prasetya</li> <li>Brigjen TNI Anggiat Napitupulu</li> <li>Brigjen TNI Surya Wibawa Suparman</li> <li>Brigjen TNI Abdul Hanis</li> <li>Brigjen TNI Hendro Cahyono</li> <li>Brigjen TNI Raffles Manurung</li> </ol> Pati di luar struktur TNI: <ol> <li>Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang</li> <li>Mayjen TNI Dody Triwinarto</li> <li>Mayjen TNI Benyamin</li> <li>Mayjen TNI Bondan Widiawan</li> <li>Brigjen TNI Charles Yohanes Alling</li> <li>Brigjen TNI Hendri Wijaya</li> <li>Brigjen TNI Mahmud Riadinata</li> <li>Brigjen TNI Reza Nur Patria</li> <li>Brigjen TNI Suwadi</li> <li>Brigjen TNI Wawan Subarjo</li> <li>Brigjen TNI Tomy Arvianto</li> </ol> &nbsp;

Sebanyak 23 jenderal TNI AD naik pangkat, KSAD Maruli Simanjuntak sampaikan pesan penting untuk tingkatkan kinerja dan kepemimpinan.

 KSAD Maruli Pimpin Kenaikan Pangkat 23 Jenderal TNI AD, Ini Daftar Lengkapnya

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/23/KSAD-Jenderal-TNI-Maruli-Simanjuntak-3058015649.jpg" alt="Sebanyak 827 perwira remaja TNI AD diterima oleh KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Mabesad pada Rabu (23/7). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sebanyak 827 perwira remaja TNI AD diterima oleh KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Mabesad pada Rabu (23/7). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memimpin upacara tradisi penerimaan perwira remaja abituren Akademi Militer (Akmil) 2025 di Markas Besar TNI AD (Mabesad) pada Rabu (23/7).&nbsp; Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kali ini ada 2 angkatan yang lulus bersamaan. Sehingga jumlah perwira remaja yang diterima sebanyak 827 orang. Terdiri atas perwira remaja yang memulai pendidikan pada 2021 dan 2022. Perbedaan waktu pendidikan tersebut menyesuikan dengan kurikulum baru Akmil. &rdquo;Angkatan 33 dan 34, tetap yang 3 tahun lulus akan mendapatkan gelar. Kami kan banyak berdiskusi bahwa pendidikan itu terlalu panjang, dihadapkan dengan sekarang teknologi bisa vicon. Sehingga nanti dia menyelesaikan S2-nya di vicon itu nanti, tetap harus selesai. Dari segala macam kecabangannya juga mereka harus selesai,&rdquo; kata Maruli. Lulusan Akmil 2025 menjadi yang terbesar bila dibandingkan dengan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL), Akademi Angkatan Udara (AAU), maupun Akademi Kepolisian (Akpol). Menurut Maruli, TNI AD memang membutuhkan banyak personel. Mengingat selama ini formasi yang diisi oleh prajurit TNI AD di daerah tidak seluruh 100 persen.&nbsp; &rdquo;Untuk diketahui bahwa jumlahnya Angkatan Darat selama ini tidak pernah cukup, masih banyak daerah-daerah yang organisasinya hanya 60 persen. Bahkan ada 50 sekian persen. Jadi, memang kebutuhan kami akan sangat banyak,&rdquo; kata dia. Belum lagi, lanjut Maruli, kebutuhan di lapangan, banyak organisasi TNI di satu wilayah kepulauan yang kerepotan setiap kali melakukan pergeseran pasukan. Baik untuk kebutuhan operasi, pengamanan VVIP, maupun penanggulangan bencana. Untuk itu, tidak menjadi soal bagi Angkatan Darat bila tahun ini perwira remaja yang bergabung mencapai 827 orang.&nbsp; &ldquo;Kami sangat bersyukur presiden membuka diskusi yang luar biasa sehinga kami menyiapkan personel, membentuk batalyon lagi, kodam lagi, itu juga kalau dihitung perbandingan dengan jumlah penduduk dan juga luasnya pulau sebetulnya ya cukup masih jauh. Tapi karena konsep pertahanan kita pertahanan rakyat semesta ya itu yang akan kita kelola dengan baik,&rdquo; bebernya. Orang nomor satu di TNI AD itu pun menyatakan bahwa terkait jumlah personel, Angkatan Darat selalu tidak pernah cukup. Mereka butuh banyak personel baru untuk mengisi dan memperkuat organisasi Matra Darat. Baik di level pusat maupun di berbagai daerah tugas.&nbsp; </div>

KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memimpin upacara tradisi penerimaan perwira remaja abituren Akademi Militer (Akmil) 2025 di Mabes AD

Terima 827 Perwira Remaja Lulusan Akmil 2025, KSAD: Memang Kebutuhan Kami Banyak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/29/vQUwQvjnvwW54fAZRYOxPErgo1dKeY5wjqtObhEe-2853220593.jpg" alt="Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam peresmian gedung baru di Unjaya, Jogjakarta. (TNI AD)." width="100%">
<figcaption>Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam peresmian gedung baru di Unjaya, Jogjakarta. (TNI AD).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Angkatan Darat memiliki sejumlah rumah sakit di berbagai daerah Indonesia. Total ada 17 rumah sakit yang berada di bawah TNI AD. Meski cukup banyak, namun hingga saat ini mereka masih menghadapi tantangan. Yakni kekurangan dokter, khususnya dokter spesialis.&nbsp; Hal itu disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam keterangan yang dikutip oleh JawaPos.com pada Kamis (29/5). Dia menyampaikan bahwa kekurangan dokter untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit TNI AD merupakan salah satu tantangan bagi instansinya.&nbsp; &rdquo;Kami juga mengalami kekurangan jumlah dokter di satuan-satuan kami. Saat ini kami memiliki sekitar 17 rumah sakit di bawah Angkatan Darat, dan masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan dokter spesialis,&rdquo; kata dia.&nbsp; Karena itu, Maruli mendukung penuh langkah-langkah &nbsp;yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang menghasilkan para dokter. Seperti yang dilakukan oleh Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta (Unjaya). Belum lama ini, Maruli hadir secara langsung dalam peresmian gedung baru di sana.&nbsp; Maruli menyampaikan apresiasi atas kemajuan pembangunan yang telah dicapai sejak berdirinya Unjaya pada 26 Maret 2018 lalu. Dia menekankan bahwa keberadaan Fakultas Kedokteran di Unjani (Universitas Jenderal Achmad Yani) dan Unjaya merupakan bagian dari solusi atas kekurangan tenaga medis, baik untuk mendukung tugas-tugas TNI AD maupun untuk kebutuhan secara nasional. &rdquo;Maka kami berupaya, sesuai kemampuan yang ada untuk mendukung kegiatan seperti ini, yang sangat berpengaruh terhadap stabilitas pertahanan di daerah-daerah, khususnya dalam sektor kesehatan,&rdquo; kata Maruli.&nbsp; Gedung baru yang baru diresmikan di Unjaya berdiri di atas lahan seluas 4.750 meter persegi. Gedung tersebut dilengkapi ruang kuliah Fakultas Kesehatan dan Fakultas Kedokteran, laboratorium, ruang dosen, serta fasilitas penunjang lain yang dirancang secara modern dan ramah lingkungan. &nbsp; &nbsp;

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak ungkap tantangan kekurangan dokter spesialis, dukung Unjaya sebagai solusi.

TNI AD Sudah Punya 17 Rumah Sakit, KSAD: Kami Masih Kekurangan Dokter Spesialis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/31/cC4fSJFC3AXlZQLf75F08JNlWgyDkmjXxcwyylO1-3718103039.jpg" alt="KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan ucapan Idul Fitri 1446 Hijriah. (TNI AD)" width="100%">
<figcaption>KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan ucapan Idul Fitri 1446 Hijriah. (TNI AD)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Idul Fitri 1446 Hijariaj menjadi momen untuk saling memaafkan dan membuka lembaran baru. Hal itu disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Uli Simanjuntak. Dengan tulus, Jenderal Maruli menyampaikan selamat Idul Fitri kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk para prajurit TNI yang sedang menjalankan tugas negara. &nbsp;Baik pelaksanaan tugas di dalam negeri maupun di beberapa wilayah konflik di luar negeri. &rdquo;Kepada seluruh umat Muslim Indonesia dimanapun berada, saya Kepala Staf Angkatan Darat beserta Ketua Umum Persit KCK mengucapkan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Di hari kemenangan ini, mari kita jadikan momen untuk membuka lembaran baru, saling memaafkan, dan memperkuat kebersamaan sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai toleransi dan keberagaman,&rdquo; ungkap Maruli. Menurut orang nomor satu di TNI AD tersebut, lebaran adalah momen penting bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Agar momen tersebut berjalan dengan baik, dia berpesan agar seluruh masyarakat menjaga keselamatan dan keamanan mereka selama lebaran.&nbsp; &rdquo;Selamat bersilaturahmi dan berkumpul dengan keluarga di kampung halaman. Nikmati kebersamaan di momen libur Lebaran ini, namun tetap perhatikan faktor keamanan dan keselamatan selama perjalanan. Semoga seluruh pemudik diberikan kelancaran dan keselamatan hingga kembali ke tempat tugas,&rdquo; terang dia. Berkaitan dengan potensi perubahan cuaca yang saat ini sudah memasuki musim penghujan, Maruli juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem di beberapa wilayah sebagaimana diprediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). &rdquo;Semoga keberkahan Idulfitri membawa kebahagiaan bagi kita semua, mempererat silaturahmi, dan memperkuat semangat kebersamaan dalam keluarga maupun dengan lingkungan sekitar,&rdquo; jelasnya.&nbsp; &nbsp;

Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengajak masyarakat untuk saling memaafkan dan menjaga keamanan selama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

Ucapkan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak: Momen Saling Memaafkan

<div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/10/3f4c1335-e4e4-44b6-8764-2203717bf51e-3392684460.jpg" alt="KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam Apel Dandim-Danrem di Jakarta pada Kamis (10/10). (Foto: TNI AD)" width="100%">
<figcaption>KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam Apel Dandim-Danrem di Jakarta pada Kamis (10/10). (Foto: TNI AD)</figcaption>
</figure> </div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>JawaPos.com-Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan penambahan personel pengamanan mungkin terjadi bila euforia masyarakat meningkat menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015191749/mengenang-selebrasi-ikonik-david-da-silva-di-persebaya-surabaya-karena-sempat-dituduh-rabun-senja">Mengenang Selebrasi Ikonik David da Silva di Persebaya Surabaya Karena Sempat Dituduh Rabun Senja</a> Sampai Minggu siang, kata Maruli, TNI belum menemukan adanya gelombang atau gerakan yang berpotensi menciptakan kondisi tidak kondusif terkait pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.</div> "Tetapi tetap punya antisipasi yang profesional, saya kira nanti ada pekerjaan Paspampres juga, ring satu dan ring dua ada, ring tiganya juga ada," kata Maruli di Jakarta, Minggu. Ia mengatakan pengamanan pelantikan presiden akan dilakukan secara normal layaknya pelantikan seperti periode sebelumnya. Namun, jika nanti terjadi eskalasi dari gerakan yang mungkin berpotensi mengganggu proses pelantikan maka penambahan personel akan dilakukan dari tiga matra, yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). "Ya itu kan sudah biasa kami lakukan berulang-ulang dan saya juga terlibat langsung di balik pelantikan periode sebelumnya," ujar jenderal bintang empat TNI AD itu. &nbsp; <div>Selain itu, Maruli mengaku belum memiliki informasi lebih lanjut terkait ada atau tidaknya rencana konvoi usai pelantikan yang dilakukan presiden dan wakil presiden. "Keduanya yang baru dilantik pastinya juga padat jadwalnya setelah pelantikan oleh MPR, sidang, terus ke Istana, masih menerima tamu, jadi saya belum tahu," katanya.</div> Mengenai jumlah personel TNI saat proses pengamanan pelantikan, Maruli juga belum bersedia mengungkapkan. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024&ndash;2029 pada 20 Oktober mendatang di Gedung DPR/MPR. Setelah itu, Prabowo dan Gibran direncanakan menuju Istana Kepresidenan untuk mengikuti proses pisah sambut dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (*)

penambahan personel pengamanan mungkin terjadi bila euforia masyarakat meningkat menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih

KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak Sebut Tambah Personel Jika Jelang Pelantikan Presiden Prabowo Subianto Euforia Tinggi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/23_dekat-1007814706.jpg" alt="BANGGA: Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) merangkul menantunya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, seusai pelantikan sebagai KSAD di Istana Negara, Jakarta, kemarin (29/11)." width="100%">
<figcaption>BANGGA: Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) merangkul menantunya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, seusai pelantikan sebagai KSAD di Istana Negara, Jakarta, kemarin (29/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak angkat bicara, terkait tudingan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD, yang menyebut bahwa ada aparat dan pejabat yang menyokong (backing) penambangan ilegal. Menurut Maruli, tudingan tersebut masih sumir, karena Mahfud tak menyebut aparat mana yang dimaksud membekingi kegiatan penambangan ilegal. &ldquo;Aparat bisa juga aparatur sipil, ya, belum lengkap itu,&rdquo; kata Maruli saat konferensi pers di Mabesad, Jakarta Pusat, dikutip dari Antara, Selasa (23/1). Maruli menyebut pernyataan Mahfud soal aparat belum lengkap. Pasalnya, menurut dia, istilah &ldquo;aparat&rdquo; bisa merujuk ke banyak hal, sehingga ia mempertanyakan aparat mana yang dimaksud Mahfud. &ldquo;Jadi, ya saya bilang begitu, aparat itu yang mana?&rdquo; ujarnya. Menurut Maruli, TNI AD telah menerapkan asas hukum kepada setiap prajurit. Ia meyakini pihaknya tidak berani melakukan sesuatu yang melanggar hukum, termasuk menyokongi penambangan ilegal. &ldquo;Jadi, kita sulit juga lah di zaman sekarang ini, terus terang saja, kalau misalnya kita begitu-begitu, masuk video kita takut sekarang ini. Jadi, enggak seberani itu lagi kita. kita sudah mulai. Memang kadang-kadang hukum itu akan taat setelah ada pemaksaan,&rdquo; ujarnya. &ldquo;Kalau kita bermain-main dengan tambang begitu menjaga-menjaga, difoto, saya yakin responsnya cepat ini,&rdquo; sambung KSAD. Selain itu, Maruli mengaku pihaknya tidak tahu menahu soal kewenangan legalitas penambangan. Namun, ia mempersilakan semua pihak untuk melapor jika memang ditemukan adanya indikasi prajurit yang berbuat demikian. &ldquo;Karena yang mempunyai kewenangan itu sebetulnya kan dari kementerian yang memberikan secara hukum, secara legalitas. Kami enggak tahu sebetulnya. Tapi kalau itu ada arah indikasi ke sana, ya, silakan dilaporkan,&rdquo; tutur Maruli. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014009037/mahfud-md-akui-kelelahan-usai-berdebat-dengan-cak-imin-dan-gibran">Mahfud MD Akui Kelelahan Usai Berdebat dengan Cak Imin dan Gibran</a> Lebih lanjut Maruli mengatakan, prajurit yang terbukti menyokongi tambang ilegal akan disanksi, sebagaimana kasus-kasus terdahulu. &ldquo;Saya kira laporan seperti ini ada masa sekitar berapa tahun yang lalu tentara ikut dalam penambangan-penambangan ini. Itu banyak yang dicabut jabatannya, anggota-anggota juga banyak, sehingga menurut apa yang kita dapatkan informasi sekarang ini, sangat drastis menurun untuk yang mengurus-mengurus hal tersebut,&rdquo; katanya. Sebelumnya, Mahfud MD, saat debat keempat yang diselenggarakan KPU RI di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1) malam, mengatakan bahwa mencabut izin usaha pertambangan (IUP) tidak mudah dilakukan karena banyak mafianya. &ldquo;&lsquo;Cabut saja IUP-nya&rsquo;, nah itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya, banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backing&nbsp;oleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya,&rdquo; kata Mahfud.

“Aparat bisa juga aparatur sipil, ya, belum lengkap itu,” kata Maruli saat konferensi pers di Mabesad, Jakarta Pusat, dikutip dari Antara

Mahfud MD Tuding Banyak Aparat Banyak jadi “Backing” Tambang Ilegal, KSAD: Aparat Itu yang Mana?