<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/24/IMG-20230523-WA0015-375695238.jpg" alt="KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman memimpin upacara serah terima jabatan di lingkungan TNI AD." width="100%">
<figcaption>KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman memimpin upacara serah terima jabatan di lingkungan TNI AD.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman memimpin upacara serah terima jabatan di lingkungan TNI AD. Kali ini ada 6 jabatan strategis yang berpindah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Acara digelar di Aula Jenderal Besar A.H. Nasution, Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jalan Veteran, Jakarta Pusat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun jabatan yang diserahterimakan, terdiri dari jabatan Pangdam XVII/Cenderawasih dari Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa kepada Mayjen TNI Izak Pangemanan, Asisten Personel (Aspers) Kasad dari Mayjen TNI Darmono Susastro kepada Mayjen TNI Agus Prangarso, Danpuspenerbad dari Mayjen TNI Dwi Wahyu Winarto, kepada Brigjen TNI Totok Nugroho, Gubernur Akademi Militer dari Mayjen TNI Legowo W.R. Jatmiko kepada Brigjen TNI Erwin Djatniko, Kapusziad dari Mayjen TNI Aby Ismawan kepada Brigjen TNI Suparjo, dan Kadisinfolahtad dari Brigjen TNI Fitry Taufik Sahari kepada Kolonel Inf Nugroho Septijantono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/01684125/kapten-timnas-basket-putri-blak-blakan-sebut-diremehkan-pemerintah-hingga-9-bulan-tc-pakai-biaya-sendiri">Kapten Timnas Basket Putri Blak-blakan, Sebut Diremehkan Pemerintah hingga 9 Bulan TC Pakai Biaya Sendiri</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tiga orang dari pejabat lama di atas, yaitu Mayjen TNI Darmono Susastro, Mayjen TNI Dwi Wahyu Winarto dan Mayjen TNI Aby Ismawan dimutasi karena akan memasuki masa purna tugas atau pensiun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dudung mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru saja dilantik. Dia meminta kepada para pejabat baru untuk menjalankan tugasnya secara maksimal dan penuh dedikasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01684120/diduga-jadi-korban-salah-tangkap-fikri-babak-belur-dihajar-brimob-karena-disangka-anggota-gangster">Diduga Jadi Korban Salah Tangkap, Fikri Babak Belur Dihajar Brimob karena Disangka Anggota Gangster</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga berharap, para Komandan Satuan berikut jajarannya, dapat terus berupaya menciptakan iklim yang kondusif di masyarakat melalui komunikasi, dialog, serta interaksi yang intensif dan konstruktif dengan aparat. Di samping terus mengasah naluri kepekaan sosial yang dilandasi semangat kemanunggalan TNI-Rakyat, serta senantiasa berupaya menyejahterakan anak buahnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ciptakan sinergi dengan pemerintah, baik Pemerintah Daerah maupun instansi terkait. Libatkan segenap komponen masyarakat untuk mengamalkan deteksi dini, antisipasi cepat, dan cegah dini. Sehingga tidak terjadi tindakan anarkis dan konflik antar kelompok masyarakat,&ldquo; kata Dudung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman memimpin upacara serah terima jabatan di lingkungan TNI AD.

KSAD Pimpin Serah Terima 6 Jabatan Strategis, Dari Pangdam Sampai Gubernur Akmil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/12/1BDF0B68-C6D4-4948-88B1-E010F81A2F57-1251433550.jpeg" alt="Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengecek kesiapan prajurit TNI AD yang akan diberangkatkan ke Papua di Jawa Barat, Kamis (11/5/2023). (ANTARA/HO-Dinas Penerangan TNI AD)" width="100%">
<figcaption>Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengecek kesiapan prajurit TNI AD yang akan diberangkatkan ke Papua di Jawa Barat, Kamis (11/5/2023). (ANTARA/HO-Dinas Penerangan TNI AD)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman membagikan 500 paket bantuan sosial kepada warga di sekitar daerah latihan Pra Tugas Yonif Raider 300/Braja Wijaya dan Yonif 310/Kidang Kencana Desa Cibokor, Kecamatan Cibeber, Kabuputen Cianjur, Jawa Barat, Kamis (11/5). Bantuan yang diberikan berupa alat untuk membuat sumur bor, bantuan pembangunan rumah warga yang banyak membantu prajurit selama latihan pra tugas, serta pemberian piagam kepada 11 karyawan Kemenkumham Cianjur, yang turut serta mengikuti latihan. Giat ini merupakan satu rangkaian saat Jenderal TNI Dudung Abdurachman meninjau latihan Pra Tugas Yonif Raider 300/Braja Wijaya dan Yonif 310/Kidang Kencana, yang dalam waktu dekat akan melaksanakan tugas operasi di Papua. "Tujuan dari tugas operasi pasukan TNI di Papua adalah untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi rakyat Papua dari gangguan dan intimidasi kelompok-kelompok tertentu, serta untuk membantu kesejahteraan masyarakat Papua," tegasnya seperti diberitakan Fajar (Jawa Pos Group). Dalam arahannya, Kasad meminta seluruh prajurit untuk tetap waspada, namun tetap bertindak tegas dan terukur terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata saat melaksanakan tugas operasi di Papua nantinya. Kasad berpesan agar seluruh Prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas di Papua, dapat memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat Papua. &ldquo;Lindungi rakyat Papua, karena rakyat Papua betul-betul sangat mengidam-idamkan kedamaian. Sehingga, bagi kelompok-kelompok yang mencoba mengganggu rakyat Papua, tindak tegas!&rdquo; ungkap Kasad. Lebih lanjut Kasad menyampaikan, satuan tugas operasi TNI di Papua juga perlu menyiapkan sarana untuk membantu rakyat Papua melalui kegiatan teritorial, mengingat masih banyak masyarakat di sana yang membutuhkan uluran tangan dari TNI. Terakhir, Kasad meminta agar seluruh prajurit menjalankan tugas dengan hati dan pikiran yang jernih, agar kelompok yang berseberangan dengan NKRI dapat terketuk hatinya untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kasad juga menegaskan bahwa dalam penugasan di Papua, prajurit membawa nama bangsa Indonesia, khususnya TNI AD di pundaknya. Sehingga pelaksanaan tugas di sana harus betul-betul sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. &ldquo;Bertindaklah tegas kepada pihak-pihak yang mencoba mengganggu ketenteraman, ketertiban dan mengancam masyarakat Papua. Bantulah masyarakat yang selama ini merasa terintimidasi, agar dapat hidup dengan tenang, aman, dan sejahtera. Niatkan dengan tulus dan ikhlas bahwa penugasan ini adalah untuk membantu kesulitan masyarakat Papua, serta menyejahterakan mereka,&ldquo; tandas Kasad seraya berharap pasukan TNI AD kembali dengan selamat dan berhasil dalam tugas.

Kasad meminta seluruh prajurit untuk tetap waspada, namun tetap bertindak tegas dan terukur terhadap KKB saat melaksanakan tugas di Papua.

Jenderal Dudung: Kelompok-kelompok yang Mencoba Mengganggu Rakyat Papua, Tindak tegas!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/panglima-DAN-kepala-staf.jpg" alt="DI JAYAPURA: Dari kiri, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo di Jayapura. (CENDERAWASIH POS)" width="100%">
<figcaption>DI JAYAPURA: Dari kiri, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo di Jayapura. (CENDERAWASIH POS)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman turut merespon gugurnya satu prajurit TNI AD dalam serangan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Dia menastikan TNI AD tidak akan gentar dalam mempertahankan kedaulatan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menyikapi hal tersebut, KSAD memerintahkan seluruh jajaran TNI AD untuk terus menyiapkan pasukan guna mendukung segala bentuk tugas operasi sesuai dengan kebijakan Panglima TNI," tulis TNI AD dalam keterangan resminya, Selasa (18/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"TNI AD juga akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pembinaan latihan bagi prajurit dan satuan yang akan ditugaskan untuk melaksanakan operasi militer, serta mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan sesuai Tugas Pokok dan fungsi (Tupoksi), serta wewenang dan tanggung jawab yang ada pada TNI AD," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01565297/polda-sebut-pemberhentian-sementara-kabid-propam-kaltara-sesuai-prosedur">Polda Sebut Pemberhentian Sementara Kabid Propam Kaltara Sesuai Prosedur</a>&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Dudung juga menyatakan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugurnya prajurit-prajurit terbaik TNI AD yang sedang melaksanakan tugas negara di Papua.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Panglima TNI&nbsp;Laksamana Yudo Margono menyampaikan duka cita atas gugurnya seorang prajurit TNI&nbsp;Pratu Miftahul Arifin&nbsp;usai ditembak Kelompok kriminal bersenjata (KKB) dalam operasi penyelamatan&nbsp;pilot Susi Air, Capt Philip Mark Merthens di Nduga, Papua Pegununungan, Sabtu (15/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Panglima TNI&nbsp;turut berduka cita atas gugurnya prajurit terbaik TNI atas nama&nbsp;Pratu Miftahul Arifin&nbsp;yang gugur pada 15 April 2023 pukul 16:30 WIT,&rdquo; kata Kapuspen TNI Laksda Julius Widjojono, Minggu (16/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01565296/kpk-sebut-3-kali-ott-bukan-pengalihan-isu-kebocoran-dokumen-penyelidikan">KPK Sebut 3 Kali OTT Bukan Pengalihan Isu Kebocoran Dokumen Penyelidikan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Julius lantas menanggapi soal adanya kesimpangsiuran informasi yang beredar di media sosial. Dia meminta agar awak media merujuk informasi dari Mabes TNI. Sebab, kesimpangsiuran informasi akan berdampak pada tingkat keberhasilan operasi di lapangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Julius menegaskan, TNI sebagai patriot NKRI tidak pernah mundur untuk menjaga kedaulatan wilayah RI, termasuk di Papua. Dia pun menyampaikan arahan&nbsp;Panglima TNI&nbsp;Yudo Margono yang memerintahkan untuk mengambil tindakan tegas tanpa ragu.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman turut merespon gugurnya satu prajurit TNI AD dalam serangan yang dilakukan KKB Papua.

1 Prajurit Tewas Diserang KKB Papua, Instruksi KSAD Buat Seluruh Anggota TNI AD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Kasad-Jenderal-TNI-Dudung-Abdurachman-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022). Rapat Dengar Pendapat ini membahas tentang penyesuaian RKA Kemhan/TNI TA 2023. Foto: Dery Ridwansah" width="100%">
<figcaption>Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022). Rapat Dengar Pendapat ini membahas tentang penyesuaian RKA Kemhan/TNI TA 2023. Foto: Dery Ridwansah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR RI Slamet Aryadi mendukung langkah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman yang melakukan latihan mitigasi bencana bersama Tentera Darat Diraja Brunei (TDDB). Hal ini penting, untuk memperkuat pertahanan di ASEAN.  “DPR menyambut baik kegiatan KSAD di Brunei Darussalam, itu sangat positif dan bernilai strategis untuk Indonesia,” kata Slamet kepada wartawan, Kamis (15/3).  Slamet menjelaskan, peran TNI AD dalam urusan kebencanaan sangat penting bagi masyarakat. Mengingat, TNI AD memiliki teritorial pada setiap daerah.  “Kita sangat mendukung konsep diplomasi itu, karena itu positif untuk pertahanan Indonesia," papar Slamet.  Menurut Slamet, latihan bersama TNI AD dan Tentara Angkatan Darat Brunei Darussalam tidak perlu meminta persetujuan Komisi I DPR. Sebab, hal itu merupakan kewewenangan masing-masing pimpinan kesatuan, termasuk TNI AD.  Slamet menyampaikan, rakyat akan menyaksikan kelihaian masing-masing tentara kedua negara ketika latihan bersama itu berlangsung. Karenanya, semua pihak harus mendukung latihan bersama dalam bidang penanggulangan bencana kedua negara ini.  “Karena itu baik untuk Indonesia dan ASEAN. Itu meningkatkan sinergisitas, meningkatkan mitra, meningkatkan komunikasi yang baik. Bahwa Indonesia menjadi leading sektor di ASEAN,” ujar politikus PAN itu.  Sebagaimana diketahui, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman melakukan kunjungan kerja ke ke Brunei Darussalam. Hal ini untuk memperkuat pertahanan, khususnya pada bidang penanggulangan bencana.

DPR Dukung Langkah KSAD Dudung Jalani Latihan Bersama Tentara Brunei

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/meski-ungul-di-kaum-milenial-tapi-jokowi-lemah-di-basis-islam-modern_m_.jpg" alt="Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai masih banyak kelemahan yang harus ditambal oleh pasangan Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai masih banyak kelemahan yang harus ditambal oleh pasangan Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) pergantian Panglima TNI kepada DPR hari ini, Rabu (23/11). Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari menilai tiga kepala staf TNI punya peluang yang sama menjadi Panglima menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang segera memasuki masa pensiun.  Meski demikian, menurut Qodari, dibandingkan dengan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo dan KSAL Laksamana Yudo Margono, nama KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dinilai punya peluang paling besar untuk dipilih Presiden Joko Widodo sebagai Panglima TNI berikutnya.  "Menurut saya tiga kepala staf TNI memiliki peluang yang sama, tetapi jika ditanya siapa yang lebih memiliki peluang, jawabannya Jenderal Dudung Abdurachman," kata Qodari dalam keterangannya, Rabu (23/11).  Qodari menilai, meskipun urutan jatah secara reguler atau giliran Panglima TNI selanjutnya berasal dari Angkatan Laut (AL), namun hal itu tidak memiliki payung hukum yang dapat dijadikan landasan pemilihan Panglima TNI.  "Kalau pakai urutan atau giliran dua yang terakhir dari AU dan AD, maka kali ini angkatan laut ya begitu. Kalau istilahnya pakai giliran, tetapi kan soal giliran ini tidak ada hitam di atas putihnya, bukan aturan hukum. Lebih kepada soal sirkulasi lah kira-kira begitu," jelasnya  Qodari melihat, terdapat tiga alasan kecenderungan atau potensi Panglima TNI berikutnya tetap berasal dari Angkatan Darat.  Pertama, Indonesia pada tahun depan sudah memasuki tahun politik, maka dibutuhkan sosok Panglima TNI yang paham dan menguasai teritorial untuk mengendalikan dinamika politik di tengah masyarakat.  "Pertama, karena memang situasi politik yang sudah masuk tahun politik diperlukan penguasaan teritorial yang kuat dan itu yang pasti kalau bicara teritorial ya bicara angkatan darat lah itu nomor satu," ujar Qodari  "Saya melihat kecenderungannya atau peluang terbesar itu ada di Pak Dudung, kenapa Pak Dudung? karena tahun depan itu sudah masuk ke suasana pemilu tahun politik dan dinamika politiknya akan sangat tinggi," sambungnya.  Kedua, Qodari menilai sosok Dudung Abdurachman memiliki kapasitas dan pengalaman yang lama di lapangan, pernah bertugas baik itu di daerah maupun kota. Sehingga memahami karakter dan budaya masing-masing daerah.  "Kedua, memang pengalaman di lapangan sangat banyak dan sangat kuat kayak Pak Dudung itu kan pengalaman teritorialnya mulai daerah sampai dengan ibu kota kira-kira begitu," kata Qodari.  "Pak Dudung ini kan lama bertugas di Sumsel dan di Lampung, lama di daerah tahu dinamika daerah terus kemudian pernah juga di ibu kota bahkan sebagai Pangdam," imbuhnya.  Ketiga, lanjut Qodari, peluang Jenderal Dudung menjadi panglima TNI berpotensi didukung oleh partai penguasa PDI Perjuangan. Sebab, ada garis kedekatan personal antara Mayjen TNI (Purn.) Cholid Ghozali yang juga mertua Jenderal Dudung dengan Almarhum Taufiq Kiemas.  "Kemudian yang ketiga saya yakin bahwa didukung juga oleh PDI Perjuangan karena mertuanya Pak Dudung itu dekat dengan Pak Taufik Kiemas almarhum, jadi PDIP sudah tidak asing lah dan tidak meragukan lagi nasionalisme Pak Dudung," pungkas Qodari.

Qodari: Jokowi Diprediksi Pilih KSAD untuk Gantikan Panglima Andika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Pangdam-Jaya-Mayjen-TNI-AD-Dudung-Abdurachman-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman saat jumpa Pers di Polda Metro Jaya, Senin (7/12/2020). Polisi menembak mati kelompok yang diduga pendukung Habib Rizieq Shihab (MRS) di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Sedikitnya enam orang tewas ditembak polisi karena" width="100%">
<figcaption>Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman saat jumpa Pers di Polda Metro Jaya, Senin (7/12/2020). Polisi menembak mati kelompok yang diduga pendukung Habib Rizieq Shihab (MRS) di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Sedikitnya enam orang tewas ditembak polisi karena</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman dinilai berpelung menjadi Panglima TNI meneruskan tampuk jabatan Jenderal Andika Perkasa, yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022. Pendapat ini disampaikan, analis komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting.  “Kalau kita melihat dinamika politik yang berkembang apalagi menjelang Pemilu dan potensi instabilitas politiknya tinggi maka yang dapat dipercaya menangani persoalan instabilitas politik menjelang peralihan kekuasaan itu yang paling memungkinkan adalah KSAD (Jenderal Dudung Abdurachman),” kata Selamat Ginting dalam keterangannya, Selasa (22/11).  Ginting menjelaskan, jika Dudung Abdurachman terpilih menjadi Panglima TNI, tidak hanya bisa mengatasi potensi terjadinya instabilitas politik, tetapi juga ancaman nyata dari separatis di Papua. Sebab, dinilai Dudung mampu menguasai dan memahami wilayah untuk mengatasi ancaman nyata dari separatis tersebut.  “Maka KSAD yang paling bisa dipercaya memegang amanah menjadi Panglima TNI. Tapi ini kembali lagi bagaiman presiden melihat perspektifnya dari sisi mana,” ucap Ginting.  Dia lantas mencontohkan pengalaman Dudung dalam menyelesaikan persoalan ganguan atau ancaman yang berpotensi membuat gaduh situasi nasional, seperti menurunkan baliho Habib Rizieq Sihab. Kendati mendapatkan perlawanan, Dudung tetap berhasil membuat situasi politik nasional kondusif.  Selain itu, Dudung juga dinilai memiliki kemampuan komunikasi militer dan menjaga hubungan baik dengan Angkatan Darat dunia internasional. Hubungan diplolasi Dudung dengan Amerika Serikat juga tak bisa diragukan.  “Dalam beberapa kasus, presiden memberikan kepercayaan yang begitu besar kepada Jenderal Dudung karena termasuk orang yang paling berani mengambil risiko, keputusan, peran dan tanggungjawab. Kalau dari sisi itu pastilah KSAD Jenderal Dudung yang paling layak (menjadi Panglima TNI),” tegas Ginting.  Ginting menambahkan, ancaman nyata Indonesia saat ini adalah separatisme. Menurutnya separatis tersebut berada di Papua, bukan di Natuna. Dia menyebut, tidak tepat jika ancaman darat di tangani oleh kesatuan Angkatan Laut maupun Angkatan Udara.  “Kalau separatis ini kan sudah ancaman, sudah lama. Apa iya harus dipimpin Angkatan Udara atau Angkatan Laut. Kan enggak. Kalau perspeksti bergiliran maka (giliran) Angkatan Laut,” papar Ginting.  Meski demikian, Ginting mengakui KSAL dan KSAU memiliki peluang yang sama untuk menjadi Panglima TNI. Dia mengungkapkan, keputusan tersebut sejatinya merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Dengan begitu, Ginting menjelaskan bahwa pergantian Panglima TNI tidak harus bergantian atau bergiliran dari masing-masing matra kesatuan. Sebab, katanya, pergantian Panglima TNI adalah hak proregatif presiden.  "Menurut saya seharusnya kalimat itu tidak perlu ada, cukup bahwa itu hak proregatif presiden karena dalam pasal 10 UUD 45 mengatakan bahwa presiden adalah pemegang kekuasaan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Tidak ada lagi bicara bergiliran dan segala macam. Makanya UU TNI tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945,” pungkasnya.

Pakar Sebut KSAD Dudung Abdurachman Berpeluang jadi Panglima TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Rapat-Paripurna-DPR-RI-Penetapan-Panglima-TNI-Hendra-Eka-2.jpg" alt="Calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa diajak selfie anggota dewan, Irwan, sebelum sidang paripurna di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/11/2021). DPR menyepakati penetapan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI setelah melalui uji ke" width="100%">
<figcaption>Calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa diajak selfie anggota dewan, Irwan, sebelum sidang paripurna di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/11/2021). DPR menyepakati penetapan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI setelah melalui uji ke</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin memastikan, institusi TNI solid usai Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman hadir bersama dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/9).  Politikus PDIP itu pun menyangkal, adanya permasalahan antara Andika dan Dudung.  "Memang tidak ada masalah, TNI dalam pandangan saya solid," kata TB Hasanuddin di Gedung DPR.  TB pun mengaku, sudah berbicara dengan Andika dan Dudung sehingga menjamin tidak ada masalah di antara keduanya. Merupakan hal yang wajar, jika masih ada perbedaan antara diskusi dan aplikasi di lapangan.  "Bahwa ada perbedaan-perbedaan dalam diskusi dan dalam aplikasi di lapangan, itu hal biasa di kehidupan militer. Saya 35 tahun menjadi prajurit TNI, jadi itu dinamika, enggak usah dibesar-besarkan, nggak usah dipanjang-panjangkan," pungkas Hasanuddin.  Selain Andika dan Dudung Abdurachman, raker tersebut juga dihadiri Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan KSAL Laksamana Yudo Margono. Sementara KSAU diwakilkan oleh Wakasau Marsekal Madya TNI A. Gustaf Brugman.  Rapat antara DPR dengan Menhan dan TNI itu berlangsung secara tertutup. Mereka membahas terkait anggaran Kemenhan Tahun 2023 dan isu-isu aktual.

Panglima Andika Hadir di RDP, DPR Pastikan TNI Solid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG-20220824-WA0021.jpg" alt="KSAD Jenderal Dudung Abdurachman meninjau lokasi pembangunan Mabesad di IKN. Dispenad/Antara" width="100%">
<figcaption>KSAD Jenderal Dudung Abdurachman meninjau lokasi pembangunan Mabesad di IKN. Dispenad/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman merepon permintaan maaf Anggota Komisi I DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon. TNI AD secara terbuka menyatakan menerima permintaan maaf tersebut.  "Bahwa permohonan maaf dari pak Effendi Simbolon bagi kami jajaran TNI Angkatan Darat tentunya memaafkan," kata Dudung di Mabesad, Jakarta, Kamis (15/9).  Dudung berharap peristiwa ini bisa menjadi pembelajaran untuk semua pihak. Sehingga tidak terulang kembali di masa mendatang.  "Ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak mudah menyampaikan pendapat ataupun perkataan yang tidak didasari dengan data dan fakta yang akurat sehingga berakibat kepada tidak baik kepada TNI," imbuhnya.  Sebelumnya, Effendi Simbolon menyampaikan permintaan maaf kepada institusi TNI. Hal ini setelah dirinya menyebut lembaga militer tersebut seperti gerombolan. Permintaan maaf ini dilakukan, menyusul banyaknya sejumlah prajurit TNI AD tak terima dengan ucapan Effendi yang menyatakan mereka seperti gerombolan.  “Saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang membuat tidak nyaman para prajurit siapapun dengan perkataan yang mungkin diartikan lain,” kata Effendi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/9).  Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto yang mendampingi Effendi mengatakan, koleganya sudah mengambil langkah yang baik dengan meminta maaf. Dia menegaskan, pernyataan Effendi tidak mempunyai niat lain.  “Effendi tidak ada niat yang tidak baik. Saya memastikan Effendi tidak punya niat tidak baik,” tegasnya.

Effendi Simbolon Minta Maaf, KSAD Dudung: TNI AD Memaafkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/jika-ingin-menang-effendi-minta-jokowi-setop-andalkan-tim-sekoci_m_.jpg" alt="Politikus PDIP Effendi Simbolon mengatakan, saat ini Jokowi terlalu dikendalikan Tim Sekoci yang hanya ramai dipermukaan tapi membuat jauh dari sentuhan masyarakat." width="100%">
<figcaption>Politikus PDIP Effendi Simbolon mengatakan, saat ini Jokowi terlalu dikendalikan Tim Sekoci yang hanya ramai dipermukaan tapi membuat jauh dari sentuhan masyarakat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pernyataan Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon yang menyamakan TNI dengan gerombolan organisasi masyarakat (ormas) menjadi polemik. Diksi tersebut dianggap sebuah hinaan kepada TNI.  Politikus asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut melontarkan pernyataan tersebut saat rapat kerja dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/9) lalu.  Pengamat Politik Apep Agustiawan mengatakan, tidak tepat TNI disebut sebagai gerombolan. Mengingat, TNI adalah alat negara yang memiliki struktur dan tugas pokok diatur undang-undang.  "TNI punya arti penting dan kontribusi bagi bangsa, negara dan masyarakat. Sehingga tidak baik jika dikatakan demikian," kata Apep kepada wartawan, Rabu (14/9).  Selain itu, TNI merupakan institusi yang patut dihormati dan dijunjung tinggi karena memiliki SDM terlatih, terdidik, dan berpendidikan. Tak ayal, ucapan Effendi dianggap telah menyakiti keluarga besar TNI. Buruknya lagi, bisa berdampak pada perolehan suara PDI Perjuangan pada pemilu legislatif ataupun presiden pada 2024.  Keluarga prajurit TNI, veteran, serta kalangan anak muda berpotensi tidak memilih PDI Perjuangan. Apalagi banyak generasi muda yang bercita-cita besar ikut membangun bangsa dengan menjadi TNI.  "Dia (Effendy) harus minta maaf terbuka. Sebab, gelombang kecaman bisa semakin besar dan membuat Effendy termasuk PDI Perjuangan kehilangan suara, respek dari keluarga prajurit TNI yang jumlahnya jutaan. Mereka berpotensi tidak akan memilih PDIP karena ulah effendi Simbolon," imbuhnya.  Sebelumnya, banyak beredar video kecaman dari anggota TNI AD kepada Effendi Simbolon. Misalnya saja dari Kodim 0623 Cilegon. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Dandim 0623 Cilegon Kolonel Infanteri Ari Widyo Prasetyo mengaku tidak terima dan mengecam keras pernyataan Effendi Simbolon.  "Dari ujung barat Pulau Jawa, kami dengar omonganmu Effendi Simbolon. Kau bilang pimpinan kami Panglima TNI dan KASAD tidak harmonis. Kau bilang TNI sebagai gerombolan seperti ormas. Kami tidak terima," ujar Ari.  Ari mengatakan pihaknya dari Dandim 0623 Cilegon merasa sakit hati atas pernyataan Effendi Simbolon tersebut. "Darah kami mendidih. Kau Effendi Simbolon melukai kami prajurit TNI. Kau adu domba pimpinan kami. Kami sakit hati," jelasnya.  Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (AD) Brigjen TNI Hamim Tohari menegaskan, tak ada instruksi atau garis komando dari Mabes AD agar para prajurit di daerah merespon pernyataan Effendi.  "Tetapi saya sampaikan bahwa organisasi atau pimpinan TNI AD tidak pernah mengeluarkan instruksi atau perintah untuk melakukan hal tersebut," kata Hamim.  Dirinya menduga munculnya video-video berisi kecaman itu karena reaksi spontan prajurit atas pernyataan Effendi. "Mungkin saja itu terjadi sebagai reaksi spontan, bukan cuma dari prajurit, bahkan dari masyarakat juga, atas pernyataan seorang tokoh di ruang publik yang dianggap memancing kegaduhan," pungkasnya.  Sementara itu, Effendi Simbolon menyampaikan permintaan maaf kepada institusi TNI. Hal ini setelah dirinya menyebut lembaga militer tersebut seperti gerombolan. Permintaan maaf ini dilakukan, menyusul banyaknya sejumlah prajurit TNI AD tak terima dengan ucapan Effendi yang menyatakan mereka seperti gerombolan.  “Saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyingggung, yang tidak nyaman para prajurit siapapun dengan perkataan yang mungkin diartikan lain,” kata Effendi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/9).

Sebut TNI Mirip Ormas, Ucapan Effendi Bisa Gerus Elektabilitas PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/meutya-hafid.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid berharap isu disharmoni hubungan relasi Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurachman tidak diperpanjang. Pasalnya, baik Panglima dan KSAD sudah memberikan klarifikasi kepada DPR bahwa hubungan keduanya tidak masalah dan memastikan seluruh matra di TNI solid.  Dengan adanya klarifikasi dari Andika dan Dudung, Meutya Hafid berharap isu disharmoni relasi pimpinan TNI ini tidak diperpanjang lagi, agar tidak berkembang liar dan berimbas pada prajurit.  "Kalau hubungan terlalu pribadi kita tidak mengurus sampai terlalu detil ya. Yang utama hubungan profesional keduanya berjalan baik. Panglima serta KSAD telah menjelaskan bahwa tidak ada masalah dari keduanya. Seluruh matra di TNI Insya Allah solid," kata Meutya Hafid dalam keterangannya, Selasa (6/9).  Terkait ketidakhadiran Menhan Prabowo Subianto dan KSAD Jenderal Dudung pada rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR, Senin (5/9) kemarin, Meutya yang juga politikus Partai Golkar itu mengungkapkan, keduanya sudah melayangkan surat ke DPR menjelaskan tidak bisa hadir rapat dengan Komisi I DPR.  "Pak Menhan dan KSAD berkirim surat ke DPR memohon maaf tidak bisa hadir ikut rapat. Isi suratnya, Pak Menhan ikut mendampingi Presiden Jokowi dan KSAD mengatakan di suratnya ada kunjungan kerja di luar kota," ujarnya.  Seperti diketahui, dalam raker kemarin beberapa anggota Komisi 1 DPR juga meminta penjelasan terkait kabar yang beredar mengenai relasi Panglima TNI dan KSAD yang sempat dikabarkan disharmonis, namun ini telah ditepis oleh keduanya.  "Dari Pak Andika, kemarin kan beliau hadir menjawab langsung. Saya rasa ke media juga beliau sudah menjelaskan relasi Panglima-KSAD tidak terganggu, bahwa mereka menjalankan tugas sesuai aturan dan tupoksi masing masing," tegasnya.  Sama halnya dengan Panglima TNI, menurut Meutya, KSAD juga sudah berkomunikasi dengan DPR dan mengatakan hal yang sama.  “Dari KSAD usai rapat Jenderal Dudung sudah menghubungi kami juga menyatakan hal serupa. Beliau minta maaf tidak dapat hadir, menjelaskan ketidakhadirannya semata karena ada urgensi beliau harus berangkat ke Lampung. Beliau menyampaikan hubungan dengan Panglima Andika baik baik saja dan dikala mana diperlukan penjelasan mengenai isu-isu aktual bersama Panglima TNI dan jajaran kepala staf dalam kesempatan berikutnya beliau akan hadir," pungkasnya.

DPR Tak Ingin Isu Ketidakharmonisan Panglima TNI dan KSAD Diperpanjang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#KSAD Dudung Abdurachman

Berita Terkini