<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/18/andre-rosiade-1525238412.jpg" alt="Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) Andre Rosiade merespons berita viral di media sosial terkait rekaman video razia rumah makan Padang yang diduga terjadi di Cirebon." width="100%">
<figcaption>Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) Andre Rosiade merespons berita viral di media sosial terkait rekaman video razia rumah makan Padang yang diduga terjadi di Cirebon.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Andre Rosiade meminta pemerintah untuk segera melakukan impor Kereta Rel Listrik (KRL) bekas dari Jepang. Salah satu alasannya karena kondisi penumpang kereta yang sudah tidak manusiawi di jam sibuk. "Melihat kondisi sekarang, memang impor kereta 12 trainset di 2023 itu urgen dengan kondisi di jam sibuk. Saya berharap pemerintah melihat," kata Andre Rosiade kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu. "Karena sekali lagi ini kan masyarakat sudah berteriak, jadi kalau lihat di jam sibuk di antara jam 6 sampai jam 9 pagi dan jam 4 sore sampai jam 8 malam itu sudah tidak manusiawi. Bagaimana anak kereta penumpang kereta itu berdesakan seperti cendol," imbuhnya. Oleh sebab itu, Andre mendorong Kementerian BUMN, Kementerian Kemaritiman dan Investasi, BPKP dan Kementerian Perindustrian untuk segera memutuskan perihal importasi KRL bekas tersebut. Lebih lanjut, dia mengusulkan untuk melakukan retrofit pada tahun mendatang dan diproduksi sepenuhnya oleh perusahaan tanah air pada tahun 2025. "Saya ini orang yang menolak impor, tapi karena melihat situasi di jam sibuk itu memang dibutuhkan memang harus dukung. Nanti 2024 baru kita retrofit, 2025 baru sepenuhnya produksi INKA," ujarnya. Di sisi lain, pemerintah mulai dari Kemenko Marves dan Kementerian Perindustrian masih belum memberikan izin impor KRL. Atas hal itu, kader Partai Gerindra ini meminta para pejabat yang menolak untuk segera melihat kondisi di lapangan. Tepatnya, kata Andre, mencoba kondisi KRL pada saat jam sibuk, yakni berkisar pukul 05.00-09.00 WIB dan pukul 16.00-19.00 WIB. "Saya berharap pemerintah melihat, kalau ada juga yang menolak saya sarankan menteri-menteri yang menolak itu datang ke lapangan coba. Karena saya orang yang menolak, tapi karena saya melihat kondisi di lapangan ternyata ini memang dibutuhkan," jelas Andre. Saya berharap yang nolak itu coba turun ke lapangan, cek ke lapangan, Anda rasakan sendiri di lapangan penderitaan rakyat Indonesia yang anak kerta ini sehingga tolong ambil kebijakan yang pro rakyat," tandasnya.

Salah satu alasan Andre Rosiade karena kondisi penumpang kereta yang sudah tidak manusiawi di jam sibuk.

Alasan Anggota Komisi VI DPR RI Minta Pemerintah Segera Impor KRL Bekas dari Jepang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Stasiun-Transit-Manggarai-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Penumpang KRL Commuter Line memadati stasiun saat transit di Stasiun Manggarai, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Kepadatan penumpang di Stasiun Manggarai ini imbas dari perubahan rute dan pola operasi KRL Commuter Line Jabodetabek. Foto: Dery Ridwansah/ JawaP" width="100%">
<figcaption>Penumpang KRL Commuter Line memadati stasiun saat transit di Stasiun Manggarai, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Kepadatan penumpang di Stasiun Manggarai ini imbas dari perubahan rute dan pola operasi KRL Commuter Line Jabodetabek. Foto: Dery Ridwansah/ JawaP</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Perdebatan soal impor KRL bekas dari Jepang terus bergulir. Pihak-pihak yang pro dan kontra terus-menerus saling tarik menarik. Padahal, kebutuhan akan gerbong KRL itu diyakini sudah mendesak. Beberapa pihak yang menolak impor KRL, seperti DPR Komisi VI, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), mempermasalahkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 40 persen dan diharapkan adanya produksi dari dalam negeri oleh INKA. Menurut Direktur Eksekutif INSTRAN Deddy Herlambang, perdebatan panjang itu hanya membuat banyak pihak melupakan pelayanan transportasi umum sesungguhnya, yaitu jaminan ketersediaan KRL yang andal dan cepat. "Harus ada penyelesaian cepat secara politis dari pemerintah seperti KA Cepat Jakarta-Bandung karena tanpa TKDN pun bisa masuk di Indonesia," ujarnya kepada wartawan, Selasa (11/4). Ia mengatakan bahwa demand atau permintaan dari para penumpang KRL terhadap kebutuhan sarana KRL yang semakin baik sudah terbentuk. "Jangan sampai blunder karena ketidaktersedianya sarana KRL di tahun politis tahun depan," ungkapnya. Deddy menegaskan bahwa dalam hal transportasi massal, TKDN-nya tak dapat disamakan dengan barang-barang konsumsi seperti elektronik yang bersifat privat &nbsp;"Ini berbeda dengan moda kereta api sebagai transportasi umum massal. Merupakan kewajiban pemerintah untuk penyediaan angkutan umum, termasuk sarana KRL," tegasnya. Untuk diketahui, pada 2023 terdapat kebutuhan peremajaan 10 rangkaian KRL Jabodetabek dan 19 rangkaian pada 2024 yang harus dipensiunkan. Dengan begitu, ada 29 trainset sarana KRL yang harus cepat digantikan (replacement) supaya tidak mengganggu pelayanan dengan pengurangan jumlah perjalanan kereta api. Bila tidak ada peremajaan segera, dikhawatirkan akan berdampak terlantarnya penumpang. (*) &nbsp;

Perdebatan soal impor KRL bekas dari Jepang terus bergulir. Pihak-pihak yang pro dan kontra terus-menerus saling tarik menarik

Polemik Impor KRL, Pengamat Sebut Jangan Sampai Blunder Menjelang Tahun Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/06/IMG_20230406_095617-4282844350.jpg" alt="Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (6/4/2023). (ANTARA/Ade Irma Junida)" width="100%">
<figcaption>Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (6/4/2023). (ANTARA/Ade Irma Junida)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) tidak merekomendasikan opsi impor kereta rel listrik (KRL) bukan baru atau bekas sebagaimana permintaan PT KCI, dikutip dari ANTARA. &ldquo;Saat ini tidak direkomendasikan untuk melakukan impor ini,&rdquo; kata Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (6/4). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01475106/wali-kota-bogor-bima-arya-akui-kesuksesan-sumedang-tangani-stunting">Wali Kota Bogor Bima Arya Akui Kesuksesan Sumedang Tangani Stunting</a> Seto mengungkapkan keputusan sementara itu mengacu pada hasil review&nbsp;Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Secara umum, Seto menjelaskan ada empat hal yang menjadi pertimbangan utama dalam review&nbsp;tersebut. Pertama, rencana impor KRL bukan baru itu dinilai tidak mendukung pengembangan industri perkeretaapian nasional. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/01475104/hubungan-kian-serius-wika-salim-dan-pacar-sudah-sibuk-berburu-alat-alat-rumah-tangga">Hubungan Kian Serius, Wika Salim dan Pacar Sudah SIbuk Berburu Alat-alat Rumah Tangga</a> Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 175 Tahun 2015 tentang Standar Spesifikasi Teknis Kereta Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri. Dalam peraturan tersebut, ditetapkan bahwa persyaratan umum pengadaan sarana kereta kecepatan normal dengan penggerak sendiri termasuk KRL ini harus memenuhi spesifikasi teknis yang salah satunya adalah mengutamakan produk dalam negeri. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01475105/ag-dituntut-4-tahun-penjara-kubu-david-bilang-harusnya-6-tahun">AG Dituntut 4 Tahun Penjara, Kubu David Bilang Harusnya 6 Tahun</a> Kedua, Kementerian Perdagangan juga sudah memberikan tanggapan terkait dengan permohonan dispensasi impor KRL dalam keadaan tidak baru yang menyatakan bahwa permohonan dispensasi ini tidak dapat dipertimbangkan karena fokus pemerintah adalah pada peningkatan produksi dalam negeri dan substitusi impor melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). &ldquo;KRL bukan baru yang akan diimpor dari Jepang tidak memenuhi kriteria sebagai barang modal bukan baru yang dapat diimpor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur kebijakan dan pengaturan impor,&rdquo; imbuhnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/01475103/biang-kemacetan-saat-mudik-lebaran-polri-antisipasi-kepadatan-kendaraan-di-bottleneck">Biang Kemacetan saat Mudik Lebaran, Polri Antisipasi Kepadatan Kendaraan di Bottleneck</a> Seto menjelaskan dalam PP dan Permendag tersebut, disebutkan bahwa barang modal bukan baru yang dapat diimpor adalah barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali atau barang/peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam, serta barang bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. &ldquo;Jadi tadi sudah disebutkan itu (impor) bisa dilakukan kalau belum bisa diproduksi di dalam negeri,&rdquo; ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/01475102/flairene-optimistis-pertahankan-emas-lawan-berat-dari-rekan-senegara">Flairene Optimistis Pertahankan Emas, Lawan Berat dari Rekan Senegara</a> Seto juga mengungkapkan beberapa alasan teknis yang disampaikan BPKP terkait alasan impor KRL bukan baru yang diajukan PT KCI kurang tepat karena ada beberapa unit sarana yang sebenarnya masih bisa dioptimalkan penggunaannya. &ldquo;Saya tidak mau masuk terlalu detail terkait alasan teknis ini, tapi dari BPKP menemukan finding (temuan) seperti itu,&rdquo; tambahnya. Keempat, Seto menyampaikan bahwa jumlah KRL yang beroperasi saat ini 1.114 unit, tidak termasuk 48 unit yang aktiva tetap diberhentikan dari operasi dan 36 unit yang dikonversi sementara. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01475101/dprd-kawal-pembayaran-thr-pekerja-di-surabaya-jelang-lebaran-2023">DPRD Kawal Pembayaran THR Pekerja di Surabaya Jelang Lebaran 2023</a> &ldquo;Overload (kelebihan kapasitas) ini memang terjadi pada jam-jam peak hour (puncak). Namun secara keseluruhan untuk okupansi tahun 2023 adalah 62,75 persen. Pada 2024 diperkirakan masih 79 persen dan 2025 sebanyak 83 persen. Ini data dari BPKP,&rdquo; katanya. Berdasarkan laporan reviu BPKP itu juga disebutkan bahwa pada tahun 2019 jumlah armada yang siap guna sebanyak 1.078 unit yang mampu melayani 336,3 juta penumpang. Sedangkan di 2023 dengan jumlah penumpang diperkirakan 273,6 juta penumpang, jumlah armada yang ada adalah 1.114 unit. &ldquo;Jadi di 2023 armadanya lebih banyak, tapi estimasi penumpangnya tetap jauh lebih sedikit dibandingkan 2019 yang jumlah armadanya lebih sedikit,&rdquo; tuturnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/01475100/pertama-kali-makan-kurma-livy-renata-saya-pikir-bakal-asem-dan-nggak-enak">Pertama Kali Makan Kurma, Livy Renata: Saya Pikir Bakal Asem dan Nggak Enak</a> Seto juga mengungkapkan temuan soal estimasi biaya impor KRL bekas. Ia menyebut biaya yang bisa diestimasikan dengan reliable oleh BPKP adalah biaya pengadaan dari Japan Railway. Ia juga menyebut kewajaran biaya handling dan transportasi dari Jepang ke Indonesia, yang diajukan PT KCI tidak dapat diyakini karena perhitungannya tidak berdasarkan survei harga, melainkan hanya berdasarkan biaya impor KRL bukan baru pada tahun 2018 ditambah 15 persen. &ldquo;Hasil klarifikasi dengan Pelindo, kontainer yang tersedia hanya 20 feet dan 40 feet, sehingga pengangkutan dan pengiriman kereta harus menggunakan kapal kargo sendiri. Ini tentu saja bisa menyebabkan penambahan biaya yang harus diestimasikan dengan akurat,&rdquo; tutur Seto.

Kemenko Marves tidak merekomendasikan opsi impor kereta rel listrik (KRL) bukan baru atau bekas sebagaimana permintaan PT KCI

Pemerintah Tidak Rekomendasikan Impor KRL Bekas

KRL bekas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#KRL bekas

Berita Terkini

Alasan Anggota Komisi VI DPR RI Minta Pemerintah Segera Impor KRL Bekas dari Jepang

Polemik Impor KRL, Pengamat Sebut Jangan Sampai Blunder Menjelang Tahun Politik

Pemerintah Tidak Rekomendasikan Impor KRL Bekas

Download Aplikasi JawaPos.com