<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/11/prananda-2564881689.jpg" alt="Momen Langka, Prananda Prabowo dan Puan Maharani Kecup Megawati saat HUT ke-53 PDIP. (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Momen Langka, Prananda Prabowo dan Puan Maharani Kecup Megawati saat HUT ke-53 PDIP. (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan&nbsp;sikap kekritisan dan pengawasan terhadap kekuasaan harus selalu dilandasi&nbsp;data dan fakta, bukan kemarahan atau serangan personal. &ldquo;Kritik kita harus berbasis data, pengalaman nyata rakyat, dan nilai ideologis, bukan provokasi emosional. Dengan cara itulah partai menjaga martabat politiknya,&rdquo; kata Megawati dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta, Senin. Ia menambahkan bahwa garis perjuangan partai adalah perjuangan gagasan, kekuatan moral, serta keberpihakan kebijakan pada Rakyat Marhaen. Sebagai partai penyeimbang, PDI Perjuangan berkewajiban memastikan kebijakan negara tidak menjauh dari kepentingan rakyat kecil dan keadilan sosial. &ldquo;Menghadapi kekuasaan, perjuangan partai tidak dijalankan dengan kemarahan, bukan dengan serangan personal, dan bukan dengan konfrontasi kosong. Cara-cara demikian justru menjauhkan kita dari watak kenegarawanan,&rdquo; tegasnya. Megawati juga menggarisbawahi bahwa dalam sistem demokrasi, pemerintahan bukanlah musuh personal, melainkan objek kritik kebijakan yang sah. Ia pun mendorong agar diskursus politik nasional digeser; tidak hanya terpaku pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus berbicara tentang keadilan sosial, kedaulatan pangan dan energi, keadilan ekologis, serta kualitas demokrasi. PDI Perjuangan, lanjutnya, harus menjadi tempat rakyat mencari keadilan, terutama ketika negara tampak kuat secara institusi namun lemah dalam memberikan rasa keadilan. Oleh karena itu, perjuangan partai harus dijalankan secara menyeluruh, mulai dari fungsi legislasi di parlemen hingga politik akar rumput yang emansipatoris. &ldquo;Kekuatan politik PDI Perjuangan tidak boleh bergantung pada kedekatan dengan kekuasaan, melainkan pada kepercayaan, partisipasi, dan kesadaran politik Rakyat,&rdquo; tutur Megawati. (*) &nbsp;

Megawati Soekarnoputri menyatakan sikap kekritisan dan pengawasan terhadap kekuasaan harus selalu dilandasi data

Megawati Sebut Kritik terhadap Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JUSUF-KALLA-JAWA-POS.jpg" alt="JUSUF KALLA (JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>JUSUF KALLA (JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan, demokrasi harus dapat menjaga kepentingan dan hak-hak rakyat. Dia menilai masalah utama dalam demokrasi adalah karena mahalnya demokrasi itu sendiri.  ”Alhasil, demokrasi tidak berjalan baik karena mahal. Ini kemudian menimbulkan kebutuhan untuk pengembalian investasi. "Maka di situlah terjadinya penurunan demokrasi, sebaliknya korupsi jadi naik,” ujar JK dalam sebuah diskusi di Jakarta.  JK menegaskan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sebab, perlu ada kritik dalam pelaksanaan sebuah demokrasi.  ”Harus ada check and balances. Ada kritik dalam pelaksanaannya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita,” kata JK.  Jusuf Kalla menyinggung pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam berbagai periode pemerintahan. Menurut dia, pelaksanaan demokrasi harus memiliki manfaat untuk rakyat.  ”Contoh pada orde lama dan orde baru, demokrasi tidak berjalan dengan baik sehingga ekonomi menjadi sulit dan lain-lain. Karena itu, kita harus tetap menjaga kepentingan masyarakat. Rakyat juga harus melihat pelaksanaan demokrasi yang baik agar hak-hak terjaga dan manfaatnya juga,” ungkap JK.  Jusuf Kalla juga menyatakan, demokrasi tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan hak asasi manusia (HAM).  ”Penegakkan HAM di Indonesia masih perlu perhatian. Demokrasi tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia karena demokrasi itu dari dan oleh rakyat. Berarti rakyat mendapat hak dan manfaat dalam demokrasi. Karena itu kita harus menghargai hak-hak asasi sebagai prinsip pokok. Kalau ada yang melanggar HAM, itu adalah suatu pelanggaran terhadap konstitusi,” tutur Jusuf Kalla.  Dia juga menyinggung indeks demokrasi yang menurun berhubungan dengan banyaknya masalah hukum di Indonesia yang belum terselesaikan dengan baik.  ”Mungkin di sinilah letaknya bahwa dalam 14 tahun terakhir, indeks demokrasi kita menurun ke 64 dari 123 negara di survei. Melihat banyak masalah hukum yang tidak terselesaikan dengan baik. Dan juga dalam negara demokrasi, konstitusi adalah dasar daripada cara kita melaksanakan pemerintahan,” tutur JK.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/rvX3tpsL3Hc

JK: Bagaimana Caranya Kritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/syafruddin-bantah-tudingan-90-persen-kl-lakukan-jual-beli-jabatan_m_.jpg" alt="Menteri PANRB, Syafruddin. (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB, Syafruddin. (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aparatur sipil negara (ASN) harus lebih hati-hati dalam menuliskan unggahan di media sosial. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin menegaskan bahwa ASN tidak boleh mengkritik pemerintah.  Dia memberikan penjelasan itu setelah menggelar kegiatan pemberian penghargaan 45 inovasi pelayanan publik di Istana Wakil Presiden kemarin (15/10). ”Ya, undang-undangnya begitu. (ASN, Red) bukan bagian (menyampaikan, Red) kritik,” tuturnya.  Mantan Wakapolri tersebut menjelaskan, ASN tidak dilarang untuk menyampaikan masukan atau saran yang bersifat membangun bagi institusinya. Namun, ASN tidak boleh menyampaikan kritik ke pemerintah. Terlebih, kritik itu disampaikan di ruang publik atau media sosial. ”Apalagi (sampai, Red) bikin gaduh, apalagi menyerang,” ucapnya.  Setiap anak bangsa, tutur Syafruddin, sebaiknya mengikuti aturan hukum. ASN, imbuh dia, memiliki aturan disiplin tersendiri. Begitu juga polisi dan tentara. Ada aturan hukum masing-masing. ”Ikuti aturannya saja. Negara akan baik,” ujarnya.  Syafruddin juga mengomentari adanya ASN yang tersangkut kasus ujaran kebencian. Dia menegaskan sudah memberikan peringatan. ”Sudah berbusa mulut kami,” katanya.  Dia menambahkan, jumlah ASN sekitar 4,5 juta jiwa. Sebanyak 80 persen di antaranya merupakan ASN pemerintah daerah (pemda). Dia berharap masyarakat memahami, ketika ada kasus yang menimpa seorang ASN, itu tidak lantas menjadi tanggung jawab menteri PAN-RB. Sebab, ASN pemda tersebut berada di bawah pembinaan bupati/wali kota dan gubernur.  Sejalan dengan arahan Syafruddin, Badan Kepegawaian Negara (BKN) meminta ASN menjalankan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Mereka juga telah menerima berbagai pengaduan masyarakat terkait aktivitas ASN di media sosial yang berpotensi memperkeruh situasi bangsa.  Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan menyatakan, ASN yang terbukti melakukan pelanggaran akan mendapat sanksi. Mulai hukuman disiplin ringan, sedang, sampai berat, bergantung poin yang dilanggar.

ASN Dilarang Kritik Pemerintah di Ruang Publik, Apalagi Menyerang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/nyanyian-politik-amien-rais-nyinyiran-bernada-sumbang_m_219583.jpeg" alt="Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politisi muda PDI Perjuangan Eko Suwanto angkat bicara terkait kritikan yang kerap dilontarkan oleh Amien Rais belakangan ini. Ia menilai, nyanyian politik Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut hanya nyinyiran bernada sumbang. Kritik yang ditujukan ke pemerintahan Joko Widodo tersebut diungkapkannya tanpa dasar.  "Kami akan terus dorong Presiden Jokowi bekerja optimal tanpa direpotkan nyanyian politik Amien Rais yang bernada sumbang," kata pria yang juga Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) itu, Senin (11/6).  Sebagaimana diketahui, Amien Rais dalam nyanyian politiknya di acara Tausiyah Kerakyatan 2019 Indonesia Pasca Jokowi di Kampung Akuarium, Jakarta Utara, Sabtu (9/6) lalu melantunkan lagu 2019 Ganti Presiden. Selain direkam oleh politisi dari Partai Aman Nasional (PAN), juga ada nama-nama seperti Fadli Zon, Ustad Hasan Haikal, musisi Ahmad Dhani dan Derry Sulaiman. Eko berbalik menilai, simpati publik kepada Amien Rais sudah berkurang. Terbukti catatan kekalahan dukungan politik menunjukan rakyat tidak memberikan suara kepada lulusan Amerika Serikat ini.  Rakyat, menurutnya lebih cerdas memberikan hukuman politik. Ia juga mengajak agar masyarakat Indonesia untuk bisa bersama menjalankan ajaran dan nilai yang ada di konstitusi bangsa yaitu Pancasila dan UUD 1945. Salah satunya langkah mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan perdamaian abadi.  "Pemerintah RI di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla sekarang sedang bekerja keras menjalankan Trisakti seperti yang digelorakan Soekarno, sang proklamator. Berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan," kata Eko.  Di tengah tantangan global perekonomian dunia dan hubungan internasional maka sejatinya yang dibutuhkan adalah kerja bersama untuk mewujudkan cita-cita dan harapan rakyat, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.  "Kekuasaan itu kini sedang diarahkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, mari kita bersama wujudkan. Ayo jaga persatuan bangsa dan bekerja keras wujudkan kesejahteraan rakyat," pungkasnya.

Nyanyian Politik Amien Rais, Nyinyiran Bernada Sumbang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/curhatan-rachmawati-soekarnoputri-terhadap-pemerintah-di-hut-ri_m_151694.jpeg" alt="Rachmawati Soekarnoputri" width="100%">
<figcaption>Rachmawati Soekarnoputri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rachmawati Soekarnoputri merasa kecewa dengan pemerintahan yang sekarang memimpin. Pasalnya, Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Bung Karno (UBK), menilai dirinya bersama segelintir orang lainnya belum bisa bebas menyampaikan aspirasinya karena sikap pemerintah yang arogan. Dia menyebutkan ada sejumlah persoalan yang perlu diperbaiki pada usia kemerdekaan Republik Indonesia ke-72. Salah satunya adalah soal sikap represif pemerintah menghadapi kelompok yang mengutarakan kritik. "Saya pernah merasakan. Melawan, kami disebut bukan Pancasila. Disebut intoleran. Kami pernah dicap intoleran," kata putri Bung Karno di Kampus UBK, Jakarta Pusat, Kamis (17/8). Lanjut dia menerangkan, hal lain yang perlu diperbaiki adalah di bidang politik. Pasalnya ketidakadilan masih mengemuka. Pihak yang bertentangan dengan pemerintah terkesan dikriminalisasi, meskipun mereka hanya memperjuangkan keadilan rakyat. "Kalau ada perlawanan dari ketidakadilan, ini reaktif," lanjutnya. Bahkan, ujar Rachmawati, jika ada elemen yang merasa tertindas, kemudian melakukan perlawanan, muncul politik adu domba. Dengan mengprovokasi satu pihak dengan pihak lain. Karena itu, dia berharap momen kemerdekaan ke 72 bisa menjadi refleksi. Mengingat langkah adu domba justru mengancam keutuhab berbangsa dan bernegara. Diketahui, Rachmawati sendiri sempat menjadi tersangka makar. Dia dianggap terlibat rencana menggulingkan pemerintahan ketika Aksi Bela Islam berlangsung pada akhir 2016 silam.

Curhatan Rachmawati Soekarnoputri Terhadap Pemerintah di HUT RI