<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/08/purbaya-BRI-1002508387.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bikin heboh publik setelah mengungkap kisah di balik penunjukannya oleh Presiden Prabowo Subianto. Tak cuma bercerita soal momen dipanggil ke Istana, Purbaya juga menyentil keras arah kebijakan ekonomi nasional, bahkan sempat melempar 'ramalan' politik yang bikin bulu kuduk merinding. Dalam forum di Jakarta International Convention Center (JICC) Senayan, Kamis (9/10), Purbaya membuka pembicaraan dengan gaya khasnya yang santai tapi tajam. &ldquo;Saya ini setengah ekonom, setengah dukun,&rdquo; ujarnya disambut tawa para peserta forum yang kemudian cuplikannya viral di media sosial. Ucapan itu bukan sekadar gurauan. Ia kemudian menguraikan alasan mengapa dirinya dipercaya menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, di tengah gejolak ekonomi dan meningkatnya gelombang demonstrasi pada akhir Agustus 2025. &ldquo;Demo itu ancamannya serius. Kalau arah kebijakan ekonomi tidak diubah, maka kita akan mengalami demo dari minggu ke minggu dan semakin parah,&rdquo; ungkap Purbaya. Purbaya bahkan berani menyebut bahwa jika ketidakpuasan ekonomi publik tak segera diatasi, Indonesia bisa menghadapi risiko politik besar tahun depan. &ldquo;Hitungan saya sebagai ekonom dan setengah dukun, Februari tahun depan akan terjadi pergantian kekuasaan yang cost-nya buat masyarakat kita mahal (bila tak ada perubahan),&rdquo; ungkapnya. Purbaya mengaku, sebelum resmi dilantik, dirinya sempat dipanggil Presiden Prabowo ke Istana. Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta Purbaya memperbaiki arah ekonomi yang saat itu mulai goyah dan menimbulkan keresahan publik. &ldquo;Kalau tidak mengubah arah kebijakan ekonomi pada waktu itu atau sekarang, kita akan terus mengalami demo dari minggu ke minggu semakin lama semakin parah,&rdquo; jelasnya. Menariknya, Purbaya juga menyentuh persoalan klasik dalam politik Indonesia. Ia menyinggung bagaimana masalah ekonomi pernah berperan besar dalam menggoyang pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. &ldquo;Saya beberkan data-data yang klir. Zaman Soeharto kenapa dia jatuh, zaman Gus Dur kenapa dia jatuh, zaman SBY kenapa dia hampir jatuh, Pak Jokowi juga sama,&rdquo; pungkasnya. Pernyataan Purbaya sontak menjadi bahan perbincangan publik. Di satu sisi, gaya bicaranya yang lugas dan penuh 'ramalan' dianggap menyegarkan di tengah komunikasi pemerintah yang sering kaku.&nbsp; Namun di sisi lain, proyeksinya soal 'pergantian kekuasaan Februari 2026' bikin banyak pihak terhenyak, apakah ini sekadar peringatan, atau sinyal politik dari seorang Menkeu yang mengaku setengah dukun?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ungkap kisah penunjukan dan ramalan politik tahun 2026 terkait kebijakan ekonomi.

Setengah Ekonom, Setengah Dukun: Purbaya Bongkar Cerita Penunjukan Jadi Menkeu dan Ramal Krisis Politik 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/20/image-4-2680216206.png" alt="Ilustrasi bitcoin mata uang kripto (Dok. Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bitcoin mata uang kripto (Dok. Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Harga Bitcoin dilaporkan menembus level tertinggi sepanjang masa di tengah kebuntuan anggaran pemerintah AS dan potensi pelonggaran kebijakan moneter. Di tengah kebuntuan politik di Washington, D.C., Bitcoin kembali menunjukkan ketangguhan.&nbsp; Aset kripto terbesar di dunia itu menembus level USD 125.000 pada perdagangan Minggu (5/10), mencetak rekor tertinggi baru (all-time high/ATH) dalam siklus bullish saat ini. Hingga Senin (6/10) pagi, harga Bitcoin masih bertahan di atas USD 123.000, naik lebih dari 10 persen dalam sepekan terakhir. Menurut Fahmi Almuttaqin, analis dari platform investasi aset digital Reku, lonjakan harga ini bukan kebetulan. Dia menilai arus dana besar-besaran ke ETF Bitcoin spot di Amerika Serikat menjadi salah satu pendorong utama reli ini. &ldquo;Dalam tiga hari perdagangan antara 1&ndash;3 Oktober, dana masuk ke ETF Bitcoin spot mencapai lebih dari US$2,28 miliar. Artinya, investor tradisional AS melakukan pembelian bersih rata-rata lebih dari USD 762 juta per hari,&rdquo; jelas Fahmi. <h3>Reli di Tengah Shutdown Pemerintah AS</h3> Menariknya, reli harga Bitcoin ini terjadi saat pemerintah federal AS sedang shutdown dan memasuki minggu kedua. Banyak lembaga pemerintahan tutup, rilis data ekonomi tertunda, dan ketidakpastian fiskal meningkat. Namun, justru kondisi ini dinilai sebagian investor sebagai peluang. &ldquo;Shutdown membuat The Fed berpotensi menahan diri dari kebijakan ketat lebih lama. Investor melihatnya sebagai sinyal likuiditas positif,&rdquo; kata Fahmi. Dampaknya tak hanya dirasakan di pasar kripto. Indeks S&amp;P 500 dan Nasdaq juga mencatatkan kenaikan masing-masing 1,1 dan 1,3 persen dalam sepekan terakhir, menjadi reli keempat dari lima pekan terakhir.&nbsp; Pekan ini, investor juga menanti hasil laporan keuangan kuartal III dari perusahaan besar seperti PepsiCo, Delta Air Lines, dan Levi Strauss.&nbsp;Meski euforia pasar masih terasa, Fahmi mengingatkan adanya risiko mispricing, karena tidak adanya rilis data ekonomi resmi. &ldquo;Tanpa data aktual, pasar bisa terlalu optimistis. Jika data ketenagakerjaan nanti menunjukkan pelemahan atau inflasi naik tajam, aksi ambil untung bisa melonjak, terutama di saham teknologi,&rdquo; ujar Fahmi. Menurut dia, shutdown berkepanjangan juga bisa menekan likuiditas jika berdampak pada pemutusan kerja massal sektor publik. Namun sejauh ini, pasar masih didominasi optimisme jangka pendek. Analisis JPMorgan bahkan memproyeksikan Bitcoin masih bisa naik hingga 40 persen lagi menuju US$165.000, berdasar perbandingan volatilitas terhadap emas. &ldquo;Namun jika arus dana melemah atau inflasi naik di atas ekspektasi, Bitcoin bisa berbalik arah. Level psikologis di USD 100.000 akan menjadi batas penting yang harus dijaga,&rdquo; tambah Fahmi. Di tengah volatilitas pasar, strategi diversifikasi dinilai penting bagi investor, terutama pemula. Fahmi menilai pendekatan Dollar Cost Averaging (DCA) dan diversifikasi lintas aset bisa menjadi strategi aman.

Harga Bitcoin tembus USD 125.000 di tengah kebuntuan anggaran AS, analisa kenaikan dan strategi investasi yang tepat

Bitcoin Cetak Rekor Tertinggi Baru di Tengah Krisis Politik AS, Ini Penjelasan Analis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/16/L1nXcee0nsqtlfBe6kPtI5785QbF60DDmLy7vfJW-4005326653.jpg" alt="PM Interim Nepal angkat tiga menteri baru. (REUTERS/Navesh Chitrakar)" width="100%">
<figcaption>PM Interim Nepal angkat tiga menteri baru. (REUTERS/Navesh Chitrakar)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Perdana Menteri interim Nepal Sushila Karki menunjuk tiga menteri baru. Penunjukan hanya beberapa hari setelah parlemen dibubarkan akibat gelombang protes besar yang berujung ricuh dan memakan korban jiwa. Dalam pelantikan yang disiarkan televisi dari halaman kantor presiden yang rusak akibat kebakaran, Presiden Ramchandra Paudel resmi mengukuhkan Om Prakash Aryal sebagai Menteri Dalam Negeri, Rameshwar Prasad Khanal sebagai Menteri Keuangan, dan Kulman Ghising sebagai Menteri Energi pada Senin (15/9). Ketiganya dikenal sebagai figur dengan rekam jejak bersih dari praktik korupsi. Aryal adalah pengacara hak asasi manusia yang aktif membela kepentingan publik. Khanal merupakan mantan sekretaris keuangan dengan gagasan reformasi ekonomi. Sementara Ghising pernah memimpin perusahaan listrik negara dan dipuji karena berhasil mengakhiri krisis pemadaman bergilir. Penunjukan ini dilakukan kurang dari sepekan setelah pengunduran diri mantan perdana menteri KP Sharma Oli, yang mundur menyusul meluasnya kerusuhan. Aksi demonstrasi dipicu larangan singkat media sosial pada 8 September, namun berkembang menjadi gelombang kemarahan publik terhadap korupsi sistemik dan kesenjangan ekonomi. Aksi yang banyak digerakkan generasi Z itu dengan cepat berubah menjadi kerusuhan besar. Sejumlah gedung publik, termasuk gedung parlemen, dibakar. Polisi yang berupaya membubarkan massa menembak demonstran, menewaskan sedikitnya 72 orang, menurut data otoritas Nepal pada Minggu (14/9). Sushila Karki, mantan ketua Mahkamah Agung berusia 73 tahun, ditunjuk sebagai pemimpin interim pada Jumat (12/9) setelah direkomendasikan kelompok aktivis muda. Dia menjadi perempuan pertama yang memimpin pemerintahan di negara Himalaya tersebut. Dalam pernyataan publik perdananya, Karki berjanji akan memimpin sesuai dengan aspirasi generasi muda. &ldquo;Apa yang mereka tuntut adalah diakhirinya korupsi, terciptanya tata kelola yang baik, dan keadilan ekonomi,&rdquo; ujar Karki. Pemerintahan interim yang dipimpinnya akan berjalan selama enam bulan sebelum pemilu nasional dijadwalkan berlangsung pada Maret. Meski banyak korban berjatuhan, semangat perlawanan tetap membara di kalangan pemuda Nepal. Salah satunya Subash Dhakal, 19, seorang demonstran yang ditembak di bagian lutut, menyatakan tidak menyesali keikutsertaannya dalam aksi. &ldquo;Saya melakukannya bukan hanya untuk diri saya, tapi juga untuk keluarga dan semua orang. Rasa sakit ini hanya sementara, tapi perubahan pasti akan datang,&rdquo; kata Subash Dhakal kepada AFP dari Rumah Sakit Layanan Sipil, Kathmandu dikutip via Al-Jazeera.

Nepal menghadapi krisis politik setelah gelombang protes besar. Perdana Menteri interim menunjuk tiga menteri baru

PM Nepal Sushila Karki Angkat Tiga Menteri Baru di Tengah Krisis Politik dan Unjuk Rasa Berdarah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/15/0rMjy56avcBpLXm8RHN3jB26mV8pZVMLdMciFq0K-1-815029800.jpg" alt="PM Interim Nepal Sushila Karki. (Reuters)" width="100%">
<figcaption>PM Interim Nepal Sushila Karki. (Reuters)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Tiongkok menyatakan dukungannya atas penunjukan Sushila Karki sebagai Perdana Menteri interim Nepal. Beijing menegaskan kembali komitmennya terhadap prinsip 'persahabatan abadi' dan menghormati jalan pembangunan yang dipilih rakyat Nepal sendiri. &ldquo;Tiongkok mengucapkan selamat kepada Madam Sushila Karki atas pengangkatannya sebagai Perdana Menteri interim Nepal,&rdquo; kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, dalam pernyataan resmi yang juga dibagikan Kedutaan Besar Tiongkok di Pretoria. Dalam pernyataan itu, Beijing menekankan kesiapannya untuk bekerja sama dengan Kathmandu berdasarkan Five Principles of Peaceful Coexistence atau Lima Prinsip Hidup Berdampingan secara Damai. Mulai dari mempererat kerja sama ekonomi, pertukaran masyarakat, hingga memperkuat hubungan politik kedua negara. Seperti sudah diberitakan sebelumnya, Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung berusia 73 tahun, dilantik pada Jumat (12/9) setelah gelombang protes besar yang dipimpin generasi muda (Gen Z). Aksi itu dipicu kekecewaan terhadap stagnasi politik, maraknya korupsi, hingga larangan penggunaan media sosial yang dianggap membatasi kebebasan berekspresi. Di tengah gejolak itu, nama Karki muncul sebagai simbol integritas. Gen Z yang memimpin protes bahkan melakukan pemungutan suara secara daring di Discord, menjadikan dirinya kandidat paling populer untuk jabatan interim. Langkah tersebut juga diterima partai-partai tradisional yang tengah mencari figur kredibel untuk memulihkan stabilitas. Kini, Karki mulai merancang kabinet transisi. Menurut laporan The Kathmandu Post, ia berencana membatasi jumlah kementerian tidak lebih dari 15, meski memiliki kewenangan atas 25 pos menteri. Sejumlah nama yang dipertimbangkan masuk kabinet antara lain pakar hukum Om Prakash Aryal, mantan pejabat militer Balananda Sharma, eks hakim Anand Mohan Bhattarai, hingga pakar energi Kulman Ghising. Langkah awal pemerintahannya juga ditandai keputusan penting: membubarkan parlemen dan menjadwalkan pemilu baru pada 5 Maret 2026. Keputusan itu diumumkan setelah rapat kabinet pertama yang digelar pada Jumat malam. Pengangkatan Karki sebagai PM interim dipandang sebagai titik balik di Nepal. Selain menandai kompromi langka di antara kubu politik, proses ini juga memperlihatkan kuatnya pengaruh generasi muda dalam menentukan arah negara. Dengan dukungan internasional, termasuk dari Tiongkok, pemerintah transisi di bawah Karki diharapkan mampu mengarahkan Nepal melewati enam bulan penuh tantangan menuju pemilu, Sekaligus meredakan gejolak sosial yang telah menelan puluhan korban jiwa dalam beberapa pekan terakhir.

Tiongkok mendukung penunjukan Sushila Karki sebagai PM interim Nepal di tengah gejolak politik di negara tersebut.

Tiongkok Sambut Positif Sushila Karki Jadi PM Interim Nepal, Janjikan Dukungan di Tengah Krisis Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/10/kacau-nepal-3384887287.jpg" alt="Ambulans melewati pengunjuk rasa yang membakar ban untuk memblokir jalan-jalan selama protes terhadap larangan media sosial dan korupsi di Kathmandu, Nepal, Selasa (9/9). (AP Photo/Niranjan Shrestha)" width="100%">
<figcaption>Ambulans melewati pengunjuk rasa yang membakar ban untuk memblokir jalan-jalan selama protes terhadap larangan media sosial dan korupsi di Kathmandu, Nepal, Selasa (9/9). (AP Photo/Niranjan Shrestha)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Nepal Ram Chandra Poudel akan membubarkan parlemen untuk membentuk pemerintahan sementara dengan mantan Ketua Mahkamah Agung, Sushila Karki, sebagai perdana menteri, lapor media lokal pada Jumat. Kesepakatan untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu dan kemudian mengangkat Karki sebagai&nbsp;Perdana Menteri muncul setelah laporan media yang menyebut Karki menolak menerima jabatan tersebut sebelum parlemen dibubarkan. Menurut The Himalayan Times, Presiden Poudel akan membubarkan parlemen yang terdiri dari 275 kursi, mengumumkan keadaan darurat, dan membentuk pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Karki. Pembubaran parlemen tersebut sejalan dengan tuntutan para pengunjuk rasa dari Generasi Z, menurut penasihat pers kepresidenan, Kiran Pokharel. Upacara pelantikan Karki sebagai kepala pemerintahan sementara diperkirakan akan digelar pada pukul 21.00 waktu setempat. Dorongan untuk membentuk pemerintahan sementara menyusul setelah serangkaian protes mematikan sejak Senin (8/9), yang menyebabkan sedikitnya 51 orang tewas dan ratusan lainnya terluka, serta memaksa penggulingan pemerintahan terpilih Perdana Menteri KP Sharma Oli. Korban tewas termasuk tiga anggota polisi Nepal, 21 pengunjuk rasa, 18 warga sipil lainnya, dan sembilan narapidana, menurut kepolisian.

Poudel akan membubarkan parlemen yang terdiri dari 275 kursi, mengumumkan keadaan darurat, dan membentuk pemerintahan sementara.

Nepal Bubarkan DPR, Bentuk Pemerintahan Sementara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/12/5PoJbEL8ZiJJgxIUXrnxutqCD7Dz2z7MV69C248A-4263406627.jpg" alt="Ilustrasi: Aksi protes besar tengah terjadi di Nepal. (Al-Jazeera)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Aksi protes besar tengah terjadi di Nepal. (Al-Jazeera).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Nepal tengah berada di persimpangan politik setelah gelombang protes besar-besaran menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri KP Sharma Oli. Pemerintahan, menteri dan pejabat lainnya juga banyak yang mundur. Tentara kini mengambil peran sentral dalam memfasilitasi dialog dengan para demonstran untuk menentukan pemimpin interim, di tengah ketegangan yang masih menyelimuti ibu kota Kathmandu. Tentara yang sejak dua hari terakhir berpatroli di jalan-jalan Kathmandu menyebut pembicaraan awal telah dimulai. &ldquo;Diskusi awal sedang berlangsung dan akan berlanjut hari ini. Kami berupaya menormalkan keadaan secara bertahap,&rdquo; kata juru bicara militer Raja Ram Basnet, Kamis (11/9). Nama mantan Ketua Mahkamah Agung Sushila Karki (73), yang pernah mencatat sejarah sebagai perempuan pertama di posisi tersebut pada 2016, muncul sebagai kandidat kuat pemimpin interim. Banyak tokoh gerakan protes menilai Karki sosok bersih dan berani. &ldquo;Kami melihat Sushila Karki apa adanya&mdash;jujur, tak gentar, dan konsisten. Dia pilihan tepat," ujar Sujit Kumar Jha, salah seorang demonstran muda mengutip Al-Jazeera. Meski Karki telah menyatakan kesediaan, jalur konstitusional untuk pengangkatannya masih dicari. Beberapa perbedaan pendapat juga muncul di kalangan pengunjuk rasa yang belum sepenuhnya sepakat soal pencalonannya. Dukungan bagi Karki datang dari Wali Kota Kathmandu Balen Shah hingga sejumlah tokoh muda, namun fragmentasi di antara kelompok protes maupun partai arus utama membuat arah politik Nepal masih abu-abu. Meski sudah ada upaya untuk meredakan demonstrasi dengan jalur diskusi, situasi keamanan tetap rapuh. Menurut laporan rumah sakit, jumlah korban jiwa akibat kerusuhan meningkat menjadi 31 orang. Identitas sebagian besar telah terkonfirmasi, meski beberapa masih belum diketahui. Krisis ini berawal dari larangan media sosial yang memicu kemarahan generasi muda. Protes berkembang menjadi gerakan Gen Z yang menuntut pemberantasan korupsi dan perbaikan ekonomi.&nbsp; Unjuk rasa sempat meluas hingga membakar gedung-gedung pemerintah, rumah pejabat, serta sejumlah hotel, termasuk Hilton di Kathmandu dan beberapa penginapan di kota wisata Pokhara. Sebelumnya, Presiden Ramchandra Paudel menyerukan agar semua pihak menahan diri dan membuka jalan keluar dalam kerangka konstitusi. &ldquo;Saya berusaha keras mencari solusi yang bisa menjawab aspirasi rakyat,&rdquo; katanya. Sementara itu, kehidupan publik belum sepenuhnya pulih. Sekolah, kampus, dan toko masih tutup, sementara layanan penting mulai berjalan terbatas. Pemerintah tetap memperpanjang jam malam hingga Jumat, tetapi militer memberikan kelonggaran bagi pekerja layanan vital dan penumpang pesawat. Menurut laporan Al Jazeera dari Kathmandu, suasana kota digambarkan sebagai 'tenang tapi rapuh'. Banyak pihak menaruh harapan bahwa dialog yang dipimpin tentara dapat melahirkan pemerintahan interim yang disepakati bersama.&nbsp; Namun, dengan faksi-faksi protes yang kerap bersilang pandang, jalan menuju stabilitas masih penuh ketidakpastian.

Nepal tengah berada di persimpangan politik setelah gelombang protes besar-besaran menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri KP Sharma Oli.

Tentara Nepal Cari Jalan Keluar Krisis Politik, Sushila Karki Jadi Kandidat Kuat Pemimpin Interim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/10/Screenshot-2025-09-10-140759-1321737637.png" alt="Aksi demonstrasi yang terjadi di Kathmandu, Nepal, pada Senin (8/9) (Dok. ndtv/mistar)" width="100%">
<figcaption>Aksi demonstrasi yang terjadi di Kathmandu, Nepal, pada Senin (8/9) (Dok. ndtv/mistar)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tentara Nepal memberlakukan 'larangan beraktivitas di ruang publik' saat ketenangan rapuh melanda negara itu,&nbsp;Rabu (10/9), sehari setelah aksi protes besar-besaran menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri KP Sharma Oli. "Perintah larangan beraktivitas di ruang publik akan berlaku hingga pukul 17.00 waktu setempat hari ini (11.15 GMT&nbsp;atau 18:15 WIB), setelah itu akan diberlakukan jam malam di seluruh negeri mulai pukul 06.00 pada Kamis (00.15 GMT/07:15 WIB)," demikian pernyataan Tentara Nepal yang dikutip The Himalayan Times. Tentara menambahkan bahwa keputusan lebih lanjut akan diambil sesuai perkembangan situasi keamanan. Pasukan dikerahkan di seluruh negeri pada Selasa (9/9) malam untuk menjaga ketertiban, beberapa jam setelah Oli mengundurkan diri di bawah tekanan massa. Para pengunjuk rasa membakar sejumlah gedung pemerintahan penting, termasuk gedung parlemen, kediaman pribadi Oli, serta kantor presiden. Kompleks pemerintahan Singha Durbar yang menjadi pusat kementerian juga mengalami kerusakan parah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016553748/militer-ambil-alih-kendali-di-nepal-usai-presiden-dan-pm-mundur-di-tengah-krisis-politik">Militer Ambil Alih Kendali di Nepal usai Presiden dan PM Mundur di Tengah Krisis Politik</a> Kementerian Kesehatan dan Kependudukan, bersama kantor pemerintahan lain termasuk Mahkamah Agung, dilaporkan hancur total. Sedikitnya 20 pengunjuk rasa, sebagian besar kalangan muda, tewas dan hampir 350 orang lainnya terluka sejak Senin ketika protes pecah setelah pemerintah melarang penggunaan media sosial. Tentara juga dikerahkan untuk menjaga ketertiban saat massa merusak fasilitas publik dan membebaskan tahanan. Dalam pidatonya Selasa malam, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Ashok Raj Sigdel menyerukan masyarakat untuk tetap tenang dan membuka ruang dialog guna menyelesaikan krisis di negara pegunungan Himalaya itu. Jagdishor Panday, pemimpin redaksi Nepal Diplomat, mengatakan kepada Anadolu pada Rabu bahwa tentara melakukan pengumuman publik, meminta warga menjaga ketenangan.&nbsp;"Aparat keamanan juga meminta masyarakat mengembalikan barang hasil jarahan, termasuk senjata, kepada pihak berwenang," kata Panday melalui sambungan telepon. Meskipun gerakan protes ini tidak memiliki pemimpin tertentu, ia menyebut aparat keamanan diperkirakan akan menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh yang memimpin aksi.&nbsp;"Ada tuntutan pembentukan pemerintahan sementara dan masyarakat dari berbagai kalangan di Nepal diperkirakan akan menghadiri pertemuan ini" ujar Panday, sambil menyebut Jenderal Sigdel kemungkinan akan memimpin pertemuan tersebut. Sementara itu, Tiongkok, Rabu (10/9), menyatakan harapan agar semua pihak di Nepal dapat menyelesaikan masalah internal secara tepat, serta memulihkan ketertiban sosial dan stabilitas nasional secepat mungkin. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, menegaskan bahwa kedua negara merupakan "tetangga tradisional yang bersahabat".

Pasukan dikerahkan di seluruh negeri pada Selasa (9/9) malam untuk menjaga ketertiban, beberapa jam setelah Oli mengundurkan diri.

Nepal di Bawah Kendali Militer Pascademo Penggulingan Pemerintah, Tentara Larang Warga Beraktivitas di Ruang Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/10/kacau-nepal-3384887287.jpg" alt="Ambulans melewati pengunjuk rasa yang membakar ban untuk memblokir jalan-jalan selama protes terhadap larangan media sosial dan korupsi di Kathmandu, Nepal, Selasa (9/9). (AP Photo/Niranjan Shrestha)" width="100%">
<figcaption>Ambulans melewati pengunjuk rasa yang membakar ban untuk memblokir jalan-jalan selama protes terhadap larangan media sosial dan korupsi di Kathmandu, Nepal, Selasa (9/9). (AP Photo/Niranjan Shrestha)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Nepal memasuki babak baru krisis politik setelah militer turun tangan mengambil alih kendali negara menyusul mundurnya Presiden Ram Chandra Poudel dan Perdana Menteri Khadga Prasad Oli.&nbsp; Keputusan ini diambil setelah gelombang demonstrasi besar-besaran, yang dipimpin anak muda, mengguncang ibu kota Kathmandu dan kota-kota lain dengan aksi pembakaran, penyerangan terhadap politisi, hingga kaburnya ratusan narapidana dari penjara. Pada Rabu (10/9), ribuan tentara bersenjata dikerahkan ke jalanan utama Kathmandu. Mereka memberlakukan jam malam, memeriksa kendaraan, dan memaksa warga tetap berada di rumah demi mengembalikan ketertiban.&nbsp; Kehadiran militer memberikan sedikit rasa aman setelah berhari-hari kota dilanda kerusuhan dan kekacauan. Belum lagi persekusi terhadap pejabat pemerintah dan aksi penjarahan. Sebelumnya, protes yang dipicu oleh pemblokiran media sosial berkembang menjadi gerakan anti-pemerintah yang lebih luas. Demonstrasi itu mendapat dukungan besar dari generasi muda Nepal yang menuding elit politik hidup mewah sementara mereka menghadapi pengangguran tinggi.&nbsp; Situasi makin memburuk ketika aparat kepolisian gagal mengendalikan massa, hingga bentrokan berdarah menewaskan sedikitnya 19 orang. Demikian mengutip APNews. Militer Nepal, yang biasanya jarang turun langsung dalam urusan sipil, akhirnya mengambil alih setelah kepolisian kewalahan. Dalam pernyataannya, tentara menegaskan komitmen menjaga hukum dan ketertiban, serta telah menangkap puluhan penjarah.&nbsp; Helikopter militer juga digunakan untuk mengevakuasi menteri-menteri yang terjebak amarah massa. Langkah pengunduran diri Presiden Poudel dan Perdana Menteri Oli ternyata tidak meredakan gejolak. Ribuan pengunjuk rasa tetap memenuhi jalan-jalan, menutup akses, serta menyerbu gedung-gedung pemerintah.&nbsp; Kritik terhadap 'nepo kids', &nbsp;anak-anak pejabat yang disebut menikmati hidup mewah di tengah kesulitan rakyat, semakin memperlebar jurang ketidakpuasan. Dengan militer kini memegang kendali penuh, masa depan politik Nepal berada di persimpangan. Belum jelas apakah langkah ini akan menenangkan situasi atau justru membuka babak baru dalam sejarah panjang ketidakstabilan negeri Himalaya tersebut.

Nepal menghadapi krisis politik mendalam setelah militer mengambil alih, menyusul mundurnya presiden dan perdana menteri.

Militer Ambil Alih Kendali di Nepal usai Presiden dan PM Mundur di Tengah Krisis Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/polisi-tuntut-akhiri-krisis-politik-di-honduras_m_172984.jpeg" alt="Unjuk Rasa di Honduras" width="100%">
<figcaption>Unjuk Rasa di Honduras</figcaption>
</figure>JawaPos - Unjuk rasa terus berlanjut mendesak Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez untuk mengundurkan diri. Pengunjuk rasa juga mendesak Komisi Pemilihan Nasional Honduras untuk membuat pengumuman pemenang pemilu Honduras. Pemilu Honduras bermasalah karena sebelumnya penghitungan suara memenangkan lawan politik Hernandez, namun tiba-tiba diumumkan jika pemenangnya Hernandez. Polisi elit Honduras yang dikenal dengan sebutan Kobra, sekarang menolak untuk menghadapi pengunjuk rasa. Kobra juga menuntut segera diakhiri krisis. Seperti dilansir Al Jazeera, Rabu, (6/12), kota-kota di Honduras saat ini melaporkan terjadi kekurangan pangan dan bahan bakar akibat unjuk rasa terus-menerus. Dikhawatirkan krisis politik semakin memburuk. Seperti dilansir Financial Times, Polisi menolak untuk melakukan tindakan apapun terhadap para pengunjuk rasa. Meskipun jam malam yang diberlakukan pada hari Senin. Polisi mulai mogok dan menuntut krisis diakhiri. Ini telah menyebar ke sebagian ke unit lain. Sebuah pernyataan yang memuat logo Polisi Nasional yang dibagikan di media sosial mengatakan, "Kami tak mampu melawan dan menindas warga Honduras." Juru Bicara Kepolisian Nasional mengatakan, pihaknya tetap teguh menolak represi. Dia juga menolak tudingan Pemerintah Honduras bahwa polisi mogok hanya untuk mendapat kenaikan gaji. "Ini bukan soal uang. Tidak ada polisi yang berkewajiban untuk melaksanakan perintah yang sewenang-wenang," ujar juru bicara tersebut. Pemerintah Honduras memberlakukan jam malam untuk menindak unjuk rasa penuh kekerasan yang meletus setelah berhari-hari penundaan dalam mengumumkan pemenang dalam pemilihan umum 26 November. Lawan politik Hernandez, Salvador Nasralla, seorang tokoh TV terkemuka, telah menuduh pemerintah melakukan kecurangan dalam pemilu setelah suara yang diraihnya memimpin pada awalnya, lalu tiba-tiba berbalik memenangkan Hernandez setelah serangkaian gangguan komputer misterius.

Polisi Tuntut Akhiri Krisis Politik di Honduras

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#krisis politik

Berita Terkini