<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/27/JKT_Konfrensi-Pers-Komite-Stabilitas-Sistem-Keuangan-KSSK-_Salman-Toyibi_-6JPG-2023621547.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pemaparan hasil rapat berkala KSSK di Jakarta, Selasa (27/1/2026). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pemaparan hasil rapat berkala KSSK di Jakarta, Selasa (27/1/2026). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pihaknya sengaja memperlebar defisit anggaran hingga mendekati ambang batas 3 persen guna mencegah terulangnya krisis ekonomi 1997-1998. Menurutnya, keputusan memperlebar defisit bukanlah pilihan yang mudah. Namun, langkah itu dinilai perlu demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan perlambatan.&nbsp;"Dari sisi pemerintah, belanja, dan yang lain-lain saya memastikan semuanya itu membalikkan ekonomi. Jadi dampaknya fiskal&nbsp;juga defisitnya melebar. Tapi itu suatu langkah yang perlu dilakukan. Kalau enggak, kita kayak (krisis ekonomi) 1998 lagi," kata Purbaya dalam acara Indonesia Fiscal Forum (IFF) 2026. Sebagai informasi, realisasi sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencatat defisit sebesar Rp 695,1 triliun atau setara 2,92 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut melebar dibandingkan target awal defisit APBN 2025 yang sebesar 2,53 persen PDB. Realisasinya pun nyaris menyentuh batas maksimal defisit 3 persen sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sementara, APBN 2026 disepakati dengan target defisit sebesar 2,68 persen terhadap PDB. Adapun langkah pemerintah memperlebar defisit fiskal tersebut menuai kritik dari berbagai pihak. Namun, Purbaya menjelaskan bahwa secara teknis pemerintah sebenarnya mampu menahan defisit di kisaran 2 persen. Hanya saja, opsi tersebut mengharuskan penghentian sejumlah pos belanja negara. Di tengah tren perlambatan ekonomi yang sedang menghantam Indonesia, dirinya memilih menerapkan kebijakan counter cyclical dengan meningkatkan belanja pemerintah, baik melalui program bantuan sosial maupun pemberian insentif pajak. Kebijakan itu diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi agar bergerak lebih kuat.&nbsp;"Kalau kita perlambat fiskal, (ekonomi) makin jatuh. Kita naikin pajak, makin jatuh. Jadi selama ini saya enggak pernah naikin tarif pajak, bea cukai. Tapi saya memastikan (strategi) yang ada diambil dan kita coba," ucap Bendahara Negara itu. "Itu cost yang harus kita bayar untuk membalikkan arah ekonomi. Tapi yang penting kan&nbsp;fiscal sustainability-nya kita jaga terus," tambahnya.

Realisasi sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencatat defisit sebesar Rp 695,1 triliun atau setara 2,92 persen.

Benarkah Ekonomi RI Terpuruk? Menkeu Purbaya sampai Lakukan Hal ini agar Krisis 1998 Tak Terulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/25/WhatsApp-Image-2025-02-25-at-092441-2554604223.jpg" alt="Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Nilai tukar rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat (AS) terus melemah hingga mendekati level terendah sejak krisis moneter 1998. Nilai tukar rupiah melemah sebesar 14 poin atau 0,08 persen menjadi Rp 16.676 per dolar AS dari sebelumnya Rp 16.562 per dolar AS. Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menegaskan, anjloknya mata uang rupiah mengingatkan publik pada krisis moneter 1998. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini justru lebih buruk dibandingkan 27 tahun lalu. &rdquo;Pada 1998, ketika rupiah berada di posisi Rp 16.650 per dolar, total utang luar negeri kita hanya sekitar USD 70 miliar, atau setara Rp 1.165 triliun. Sekarang, dengan kurs yang sama, utang luar negeri kita sudah tembus USD 500 miliar atau sekitar Rp 8.325 triliun. Naik tujuh kali lipat,&rdquo; ujar Hardjuno melaui keterangan di Surabaya, Sabtu (29/3). Menurut dia, fakta tersebut menunjukkan bahwa rupiah saat ini belum mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia secara jujur. Artinya nilai tukar yang terlihat sekarang bisa jadi belum merepresentasikan tekanan riil terhadap rupiah. Bahkan mungkin masih terlalu kuat dibandingkan kenyataan. Kandidat doktor Bidang Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga (Unair) ini juga menyinggung holding strategis BUMN, Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dengan aset hingga Rp 10.000 triliun. Menurut dia, meski angka asetnya terkesan besar, nilainya tidak begitu mencolok jika dibandingkan dengan total utang luar negeri Indonesia saat ini. &rdquo;Aset terbaik kita seperti Danantara saja belum tentu cukup untuk membayar seluruh utang luar negeri yang sudah mencapai Rp 8.325 triliun (USD 500 miliar). Ini mengkhawatirkan. Kalau aset andalan negara tidak bisa menutup utang, artinya kita harus hati-hati banget,&rdquo; tandas Hardjuno Wiwoho. Lebih lanjut, Hardjuno mengkritik pendekatan pemerintah yang selama ini terkesan membiarkan utang menumpuk tanpa ada strategi pelunasan yang jelas. Padahal, utang itu harus dibayar. &rdquo;Kalau kita tidak bisa bayar, artinya memang tidak mampu. Harus ada jalan keluar. Ini tidak bisa terus-menerus dibiarkan seperti sekarang,&rdquo; tegas Hardjuno Wiwoho. Hardjuno mempertanyakan akuntabilitas fiskal di tengah sistem pemerintahan yang selalu berganti, tetapi mewariskan beban yang sama dari tahun ke tahun. &rdquo;Kalau semua menteri berganti, siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? Masalah utang ini sudah jelas-jelas bermula dari Obligasi Rekap BLBI yang terus diabaikan. Itu akar persoalannya,&rdquo; ungkap Hardjuno Wiwoho. Meski demikian, Hardjuno mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang baru-baru ini memangkas anggaran negara. Keberanian itu sesuatu yang belum pernah terjadi di era pemerintahan sebelumnya. Namun demikian, tegas Hardjuno, kebijakan pemangkasan anggaran ini belum cukup efektif tanpa dibarengi dengan langkah lanjutan. &rdquo;Ya, itu langkah bagus. Tapi setelah itu bagaimana? Harus ada rencana besar yang konkret dan berani. Bukan sekadar reaksi jangka pendek,&rdquo; ujar Hardjuno Wiwoho. Lebih jauh Hardjuno menyerukan pentingnya dialog nasional soal utang, fiskal, dan keberlanjutan ekonomi bangsa. &rdquo;Kita harus mulai bicara jujur dan transparan. Ini soal masa depan negara. Harus ada solusi yang menyeluruh dan realistis,&rdquo; ucap Hardjuno Wiwoho.

Nilai tukar rupiah terhadap mata uang Dollar Amerika Serikat (AS) terus melemah hingga mendekati level terendah sejak krisis moneter 1998

Rupiah Melemah, Aset BUMN Tak Cukup Tutupi Utang, Pengamat: Ini Tanda Bahaya Serius

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/kecuk-bps.jpg" alt="Kepala BPS Suhariyanto (Kecuk). humas BPS" width="100%">
<figcaption>Kepala BPS Suhariyanto (Kecuk). humas BPS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, pertumbuhan ekonomi kurtal kedua 2020 yang mengalami kontraksi 5,32 persen secara year-on-year (yoy) merupakan kontraksi terendah sejak tahun 1999 silam. Seperti diketahui, pada saat itu Indonesia tengah berupaya pulih dari hantaman krisis moneter yang dimulai sejak 1998.  "Kalau kita lacak kembali pada pertumbuhan ekonomi secara triwulan kontraksi 5,32 persen ini terendah sekak triwulan-I tahun 1999. Jadi triwulan-I waktu itu mengalami kontraksi 6,13 p persen, kata Kepala BPS Suhariyanto, Rabu (5/8).  Meskipun demikian, Suhariyanto menyampaikan, sejak relaksasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sudah mulai tampak geliat pada awal Juni 2020. Atas dasar itu, ia mengajak seluruh pihak membangun optimisme di tengah bencana kesehatan yang berpengaruh besar terhadap sektor ekonomi.  Menurutnya, dalam hal menggerakkan kembali roda aktivitas ekonomi, penerapan protokol kesehatan menjadi kunci penting. Dengan penerapan protokol kesehatan, penularan Covid-19 tak melebar, sehingga perekonomian pun bisa pulih.  "Jadi, untuk kuartal-III kita harus bergandeng tangan optimistis, sehingga ekonomi makin bergerak tentunya salah satu kunci ekonomi perbaikan tadi penerapan protokol kesehatan," ucapnya.  baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/05/08/2020/pertumbuhan-ekonomi-kuartal-ii-2020-532-persen/">Pertumbuhan Ekonomi Kuartal-II 2020 -5,32 Persen</a>  Pria yang akrab disapa Kecuk itu menilai, kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 sudah sangat komprehensif. Seperti stimulus-stimulus pemulihan ekonomi, dan pencairan bantuan sosial yang dipercepat.  "Kalau ini dilakukan, maka akan mendorong supply dan demand yang akan menggerakkan konsumsi rumah tangga dan akan menggerakkan UMKM," pungkasnya.

BPS: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2020 Terendah Sejak Kuartal-I 1999

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/meutya-hafid-optimistis-jokowi-tekuk-prabowo-di-debat-ke-4_m_.jpg" alt="Meutya Hafid" width="100%">
<figcaption>Meutya Hafid</figcaption>
</figure>KETUA Komisi I DPR Meutya Hafid memotivasi angkatan 2020 yang diwisuda secara daring karena pandemi Covid-19. Dia meminta lulusan yang disebut ’’angkatan virus korona’’ itu tetap semangat. ’’Karena setiap tantangan bisa jadi peluang,’’ katanya.  Meutya lalu menceritakan bahwa dirinya yang lulus pada 2000 tersebut termasuk angkatan krismon alias krisis moneter. Saat itu Indonesia dan dunia masih menghadapi dampak krisis yang luar biasa besar pada 1998. ’’Adik-adik angkatan 2020, salam dari saya angkatan krismon,’’ ucapnya.  Namun, justru dengan tantangan berat itulah, Meutya belajar menjadi pribadi yang kuat dan adaptif dengan zaman. Dia yang baru lulus kuliah teknik manufaktur di University of New South Wales, Sidney, Australia, banting setir menjadi wartawan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/11/06/2020/meutya-hafid-jangan-menggiring-kasus-floyd-ke-rasisme-papua/">Meutya Hafid: Jangan Menggiring Kasus Floyd ke (Rasisme) Papua</a>  Saat itu kondisi industri sesuai bidang studinya bukan pada momen terbaik. Sementara itu, dunia pers sedang tumbuh. Stasiun TV bermunculan. ’’Ternyata senang kok. Malah saya bersyukur sekali sudah diberi kepercayaan menjadi wartawan,’’ ujarnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Dv4dOG8skZg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=UrZrDha3FMA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=sU9Je3wNass&amp;t

Meutya Hafid Angkatan Krismon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/masih-bayar-utang-jk-optimistis-krisis-98-tak-terjadi-lagi_m_.jpg" alt="Wapres Muhammad Yusuf Kalla" width="100%">
<figcaption>Wapres Muhammad Yusuf Kalla</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjamin, Indonesia tidak akan mengalami krisis seperti yang terjadi pas tahun 1997/1998 silam. Menurutnya, Indonesia telah belajar dari pengalaman masa lampau dalam menghadapi krisis sektor keuangan pada tahun tersebut. &ldquo;Kita punya pengalaman dalam industri jasa keuangan akan jadi pelajaran untuk jadi lebih baik lagi,&rdquo; ujar Wapres di Ritz Carlton Pasific Place Jakarta, Jumat (11/1) malam. JK menyebut, hingga saat ini Indonesia masih menanggung akibat dari krisis tersebut dengan mencicil dan membayar bunga perbaikan sistem perekonomian Indonesia. &ldquo;Era 1997-1998 (krisis) moneter efeknya sampai sekarang kita masih alami. Karena itu banyak tindakan yang harus kita lakukan. Kalau 20 taun lalu krisis dibayar oleh pemerintah dan rakyat lewat moneter. Tahun yang akan datang tak akan terjadi kembali sektor jasa jamahan,&rdquo; tuturnya. Menurutnya, pengalaman menjadi guru terbaik dalam belajar segala hal. Maka, memasuki tahun 2019 yang dibarengi dengan tahun politik, pemerintah optimis sistem keuangan dan perekonomian nasional dapat berjalan dengan baik. JK menambahkan, pertumbuhan ekonomi akan tetap berada di level 5 persen dengan tingkat inflasi di bawah 3,5 persen meskipun terdapat tantangan yang berasal dari global turut berimbas pada perekonomian dalam negeri. "Tentu dengan kebersamaan kita di sini saudara sekalian dari industri keuangan kita akan hadapi tahun ini dan juga tahun depan dengan kerja keras dan kebersamaan," tandasnya.

Masih Bayar Utang, JK Optimistis Krisis 98 Tak Terjadi Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penjelasan-dari-istana-pelemahan-rupiah-dan-harga-bbm-tak-perlu-naik_m_.jpg" alt="Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis Kantor Staf Presiden Denni Puspa Purbasari." width="100%">
<figcaption>Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis Kantor Staf Presiden Denni Puspa Purbasari.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tren pelemahan Rupiah berbanding Dolar AS yang saat ini terjadi tidak akan mencapai titik krisis moneter seperti tahun 1998. Pemerintah tidak panik, tetapi lebih mawas diri mengobservasi data market Indonesia serta berbagai perkembangan terkini di dunia. Pernyataan itu ditegaskan Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis Kantor Staf Presiden Denni Puspa Purbasari dalam DBS Asian Insight Seminar bertema &lsquo;A Look into Stability and Sustainability: Political and Economic Perspective&rsquo; di Jakarta, baru-baru ini. Denni menekankan bahwa Indonesia memiliki pengalaman sebagai negara yang pernah mengalami krisis-krisis sebelumnya. &ldquo;Karena itu percayalah, pemerintah dapat melakukan aksi pencegahan agar kita tak jatuh dalam krisis,&rdquo; katanya. Dalam perbincangan di MNC Trijaya FM Jakarta bersama Doudy Joun Tatipang, Denni juga menggarisbawahi agar masyarakat tidak perlu panik dan reaksioner menghadapi kondisi ini. &ldquo;Situasi Indonesia ini jauh berbeda dibandingkan kondisi pada 1998 atau 2008. Satu hal yang pasti bahwa pada saat ini cadangan devisa kita jauh lebih kuat, lima kali lebih kuat dibanding 1998,&rdquo; kata Denni dalam keterangannya, Kamis (6/7). Hal positif lain menurut Denni, Bank Indonesia (BI) mencatat adanya aliran masuk modal asing mencapai 4,5 miliar Dolar AS ke Indonesia. &ldquo;Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga solid serta peringkat surat utang pemerintah tidak masalah, sehingga kita masuk dalam investment grade yang bagus atau layak investasi menurut lima lembaga pemeringkat ekonomi,&rdquo; ungkapnya. Tak kalah penting adalah independensi Bank Indonesia. Hal ini berbeda dengan intervensi yang dilakukan pemerintah Turki dan Argentina terhadap bank sentralnya, sehingga ada hambatan ketika bank sentral ingin menaikkan suku bunga. Pemerintah tidak bersikap santai menghadapi situasi ini. Pemerintah sangat mawas akan hal ini, dengan menguatkan koordinasi dengan otoritas moneter dan juga Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, Indonesia memiliki hubungan cukup baik dengan bank sentral negara lain seperti Jepang, China, Korea Selatan, dan Australia. &ldquo;Kita punya bilateral soft arrangement, jadi saat misalnya kita butuh dolar, kita bisa minta bank sentral negara-negara itu untuk memback-up, walaupun cadangan devisa kita saat ini ada 118 Milar Dolar AS,&rdquo; jelas dia. Pemerintah menahan harga BBM sejak tahun lalu demi menjaga daya beli masyarakat terjaga, termasuk dengan meningkatkan subsidi untuk solar serta efisiensi Premium oleh Pertamina. Terkait fluktuasi nilai rupiah terhadap Dolar AS, Denni mengingatkan, bahwa sebagai negara pengekspor minyak dan beberapa komoditas lain, pemerintah juga mendapatkan mendapatkan windfall berupa kenaikan PNBP.&nbsp; "Keuntungan ini antara lain digunakan untuk mensubsidi solar agar dapat menstimulasi produktivitas di bidang industri khususnya transportasi barang dan jasa,&rdquo; paparnya. Soal daya dukung masyarakat, Denni melihatnya sebagai hal yang positif. Dapat dilihat bahwa konsumsi sudah tumbuh di atas lima persen. Namun pertumbuhan ini harus terus dipantau, beserta pula beberapa indikator lainnya. &ldquo;Stabilitas ekonomi itu sangat penting, kita tidak bisa hidup dalam kondisi besar pasak daripada tiang. Apabila bertahan seperti itu ekonomi kita bisa jatuh,&rdquo; kata akademisi yang pernah menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk Kerja Sama Internasional. Intinya, pungkas Denni, berkaca dari indikator-indikator ekonomi yang baik tadi, masyarakat tidak perlu panik. &ldquo;Yang terjadi di dunia sana biarlah terjadi di sana, kita tetap saja fokus bekerja membangun bangsa,&rdquo; katanya.

Penjelasan Dari Istana: Pelemahan Rupiah dan Harga BBM Tak Perlu Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tegas-menko-darmin-sebut-ekonomi-saat-ini-beda-dengan-krisis-1998_m_.jpg" alt="Menko Perekonomian Darmin Nasution" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Darmin Nasution</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution tegas mengungkapkan bahwa kondisi rupiah yang terpuruk saat ini berbeda dengan kondisi saat krisis moneter 1998 lalu. Ia meminta media dan ekonom membandingkannya secara fair. "Saya heran itu ada artikel di salah satu pers internasional yang membandingkan itu &ldquo;tembus angka terendah 1998/1999&rdquo;. Eh persoalan tahun 1998 itu enam kali lipat itu (pelemahannya)," kata Darmin di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (4/9). Dia menuturkan saat ini rupiah mencapai angka Rp 14 ribu. Namun, kondisi yang terjadi saat krisis moneter 20 tahun lalu tidak sama dengan yang terjadi saat ini. "(Kalau) 20 tahun lalu berangkatnya dari Rp 2.800 ke Rp 14 ribu. Sekarang dari Rp 13 ribu ke Rp 14 ribu. Tahun 2014, dari Rp 12 ribu ke Rp 14 ribu," kata Darmin. Sementara saat ini, lanjutnya, rupiah bergerak dari Rp 13 ribu ke Rp 14 ribu. Sehingga perlu diingat pula pembandingnya. Darmin juga mengatakan bahwa jangan pula serta-merta menyebut bahwa 13 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah menjadi tak bertaji. "Jangan kemudian apa kebijakan itu masih efektif? Nah itu kan bencana banget pandangannya. Masih. Kita fundamental ekonomi masih oke. Kelemahan kita hanya transaksi berjalan yang defisit," ungkapnya.

Tegas! Menko Darmin Sebut Ekonomi Saat Ini Beda dengan Krisis 1998

krisis moneter

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#krisis moneter

Berita Terkini