<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/10/IMG_5550-1924595934.jpeg" alt="Para pengungsi Sudan yang meninggalkan El Fasher setelah kota itu jatuh ke tangan Rapid Support Forces (RSF), menunggu bantuan kemanusiaan di sebuah kamp darurat (Dok. The Guardian)" width="100%">
<figcaption>Para pengungsi Sudan yang meninggalkan El Fasher setelah kota itu jatuh ke tangan Rapid Support Forces (RSF), menunggu bantuan kemanusiaan di sebuah kamp darurat (Dok. The Guardian)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Sudan kini berada di persimpangan krisis kemanusiaan besar setelah Rapid Support Forces (RSF), kelompok paramiliter atau milisi yang dituduh melakukan kejahatan perang di El Fasher, menyetujui gencatan senjata.&nbsp; Dilansir dari The Guardian, Senin (10/11), gencatan senjata ini difasilitasi oleh empat negara: Amerika Serikat (AS), Mesir, Uni Emirat Arab (UAE), dan Arab Saudi, sebagai upaya menghentikan konflik bersenjata yang telah berlangsung selama 30 bulan antara RSF dan tentara Sudan. Gencatan senjata yang digagas bersifat kemanusiaan dan dijadwalkan berlaku selama tiga bulan. Namun sejumlah pengamat menilai bahwa persetujuan ini bisa menjadi langkah strategis RSF untuk meredam tekanan internasional seputar tuduhan pembantaian massal di El Fasher.&nbsp; Sebelum pengumuman resmi, citra satelit menunjukkan bahwa anggota RSF diduga menyingkirkan jenazah korban ke dalam kuburan massal, memperkuat dugaan terjadinya kekerasan yang sistematis. Dalam pernyataan resmi yang dikutip oleh The Guardian, RSF menyampaikan bahwa "Rapid Support Forces (RSF) menyambut baik kesepakatan ini dan segera memulai pembicaraan mengenai penghentian permusuhan serta prinsip-prinsip dasar yang akan memandu proses politik di Sudan, dengan tujuan mengatasi akar konflik dan menghentikan penderitaan rakyat Sudan." Pernyataan ini menegaskan persetujuan gencatan senjata sekaligus menunjukkan kesiapan RSF untuk memasuki pembicaraan lebih luas mengenai penghentian permusuhan dan proses politik di Sudan. Uni Emirat Arab, pendukung utama RSF, dituding sebagai penyedia senjata dan pasukan dalam operasi El Fasher. Meski klaim tersebut dibantah UAE, laporan PBB dan lembaga riset internasional menunjukkan keterlibatan yang signifikan. Humanitarian Research Lab dari Universitas Yale mencatat bahwa RSF tampak melakukan penguburan jenazah secara sistematis di parit dan lubang galian untuk kuburan massal, menegaskan skala kekerasan yang luas dan terstruktur. Aktivis Avaaz memperkirakan bahwa "puluhan ribu warga sipil" telah tewas akibat gelombang kekerasan ini. Laporan internasional menyebut setidaknya 460 korban tewas di sebuah rumah sakit, sementara dokter dan perawat diculik oleh RSF. Saksi mata menceritakan operasi door‑to‑door yang dilakukan RSF untuk membunuh warga sipil dan melakukan pelecehan seksual, membentuk pola kekerasan yang sistematis dan terkoordinasi. Kejahatan di El Fasher kini berada di bawah pengawasan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC). Jaksa ICC menyatakan, mereka "sedang mengambil langkah segera untuk mengamankan dan mengumpulkan bukti relevan yang akan digunakan dalam penuntutan di masa depan."&nbsp; Meski demikian, pemerintah Sudan yang berafiliasi dengan militer menyatakan kesiapan melanjutkan operasi militer, menunjukkan bahwa gencatan senjata ini belum menjamin akhir konflik bersenjata. Namun, gencatan senjata ini diharapkan memberi ruang bagi bantuan kemanusiaan yang mendesak. Namun kondisi di Darfur tetap kritis, dengan konflik yang tidak hanya bersifat politik tetapi juga etnis, dampaknya langsung terhadap keselamatan warga sipil.&nbsp; Mediator internasional menegaskan bahwa pengawasan ketat terhadap implementasi gencatan senjata menjadi kunci agar langkah ini tidak hanya menjadi manuver diplomasi semata. Langkah ini menjadi ujian bagi diplomasi global dan peran negara‑negara kuadrilateral. Dunia kini menanti apakah inisiatif ini mampu menekan eskalasi kekerasan dan membuka jalan menuju perdamaian permanen, atau sekadar menjadi jeda sementara di tengah krisis kemanusiaan yang terus berkembang.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016793662/mengenal-rsf-asal-usul-dan-perkembangan-pasukan-paramiliter-sudan-yang-diduga-lakukan-genosida">Mengenal RSF: Asal-Usul dan Perkembangan Pasukan Paramiliter Sudan yang Diduga Lakukan Genosida</a>

Persetujuan gencatan senjata Rapid Support Forces (RSF) Sudan, kelompok paramiliter yang dituduh melakukan kejahatan perang di El Fasher.

RSF Sudan yang Diduga Lakukan Kejahatan Perang Setujui Gencatan Senjata, Dunia Internasional Terus Pantau Krisis Kemanusiaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/1SEH6reRrrHVgSvoSXpCSZ1iyfBTG9Da7vR80RMz-3142147342.jpg" alt="Ilustrasi: Perang saudara masih berkecamuk di Sudan. (Al-Jazeera)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Perang saudara masih berkecamuk di Sudan. (Al-Jazeera).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Krisis kemanusiaan di Sudan kian memburuk. Menurut laporan terbaru Integrated Food Security Phase Classification (IPC), lebih dari 21 juta orang di seluruh Sudan kini menghadapi kerawanan pangan akut tingkat tinggi &mdash; menjadikannya krisis kelaparan terbesar di dunia saat ini. Laporan IPC, yang digunakan badan-badan PBB dan mitra kemanusiaan untuk memetakan tingkat keparahan kelaparan global, menemukan bahwa situasi paling parah terjadi di El Fasher (Darfur Utara) dan Kadugli (Kordofan Selatan).&nbsp; Di dua wilayah ini, banyak keluarga terjebak dalam konflik dan hanya bertahan hidup dari dedaunan, pakan ternak, hingga rumput liar. Sekitar 375.000 warga Sudan kini berada dalam kondisi 'katastropik', yang berarti di ambang kelaparan total, tahap ke-5 dalam skala IPC, yaitu fase kelaparan ekstrem yang ditandai oleh kekurangan gizi akut dan meningkatnya kematian. &ldquo;Situasi ini adalah bencana bagi warga sipil yang terjebak di antara garis depan, terputus dari bantuan, dan menghadapi kelaparan dalam skala besar,&rdquo; ujar Denise Brown, Koordinator Kemanusiaan PBB di Sudan. Kondisi di lapangan semakin memprihatinkan setelah milisi Pasukan Dukungan Cepat (RSF) mengambil alih El Fasher pekan lalu, setelah lebih dari 500 hari pengepungan. PBB melaporkan ratusan warga sipil, termasuk pekerja kemanusiaan, tewas, sementara ribuan lainnya masih terjebak di balik barikade. Kota tersebut kini tertutup rapat. Pasokan makanan, obat-obatan, dan bantuan kemanusiaan tidak dapat masuk, meski berbagai lembaga internasional sudah mengajukan permohonan darurat. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) menyebut hambatan tersebut &ldquo;tidak dapat diterima&rdquo;, dan mendesak agar konvoi bantuan segera diberi jalur aman. Sejak akhir Oktober, lebih dari 71.000 orang meninggalkan El Fasher dan sekitarnya, menurut data Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM). Banyak di antara mereka melaporkan pembunuhan, penculikan, dan kekerasan seksual selama perjalanan menuju wilayah yang dianggap lebih aman. Namun, tempat perlindungan di Tawila, sekitar 70 kilometer dari El Fasher, juga jauh dari kata layak. Keluarga-keluarga tidur di tempat terbuka, persediaan makanan semakin menipis, dan air bersih sulit diperoleh. Sementara di wilayah tetangga, Kordofan Selatan, kekerasan meningkat dalam beberapa hari terakhir, menyebabkan puluhan ribu warga melarikan diri dari rumah mereka. UNICEF melaporkan serangan rudal di Kadugli pada Jumat lalu yang menewaskan sedikitnya delapan anak di lokasi pengungsian. <h3>PBB Desak Dunia Tidak Diam</h3> PBB memperingatkan bahwa krisis di Sudan berpotensi memburuk tanpa gencatan senjata dan peningkatan besar-besaran dalam bantuan kemanusiaan. Namun, hingga kini, dari rencana pendanaan kemanusiaan senilai USD 4,16 miliar, hanya 28 persen yang baru terkumpul. Penurunan dukungan dari negara donor global dinilai menjadi faktor utama tersendatnya operasi penyelamatan di Sudan. &ldquo;Tanpa penghentian pertempuran dan peningkatan bantuan secara drastis, jutaan warga Sudan lainnya akan menghadapi kelaparan dalam beberapa bulan ke depan,&rdquo; tegas Brown menutup pernyataannya. Sebagai informasi, perang saudara di Sudan antara militer dan kelompok RSF yang pecah sejak 2023 telah menewaskan ribuan orang dan memaksa jutaan lainnya mengungsi. Konflik yang tak kunjung reda kini bertransformasi menjadi krisis kemanusiaan global yang menuntut perhatian serius dunia internasional.

Krisis kemanusiaan di Sudan semakin memburuk, dengan 21 juta orang terancam kelaparan akut. PBB mendesak bantuan segera.

Sudan di Ambang Bencana Kemanusiaan: 21 Juta Warga Terancam Kelaparan, PBB Desak Dunia Bertindak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/01/sudancrisis-3884392093.png" alt="Keadaan para warga Sudan yang terpaksa mengungsi karena perang saudara yang terus berlangsung (UNHCR/Ala Kheir)" width="100%">
<figcaption>Keadaan para warga Sudan yang terpaksa mengungsi karena perang saudara yang terus berlangsung (UNHCR/Ala Kheir)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Perang saudara yang telah berlangsung selama dua tahun terus menghancurkan Sudan. Warga sipil merupakan korban yang paling rentan terkena pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan seksual merajalela, infrastruktur dan permukiman kerap menjadi sasaran serangan, serta praktik perekrutan tentara anak terus terjadi. Krisis ini disebabkan oleh pertarungan antara&nbsp;Sudanese Armed Forces&nbsp;(SAF) dan&nbsp;Rapid Support Force&nbsp;(RSF) yang pecah pada 15 April 2023. Sejak itu, Sudan terjerumus dalam kekacauan berkepanjangan. Menurut&nbsp;International Rescue Committee, lebih dari 12 juta orang telah mengungsi dan melarikan diri ke negara-negara tetangga. "Kami menyaksikan pelanggaran berat, pengungsian besar-besaran, dan dampak yang menghancurkan bagi jutaan orang," ujar Mamadou Dian Balde, Direktur Regional UNHCR untuk Afrika Timur, dikutip dari&nbsp;UN News. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016772338/otoritas-sudan-sebut-rsf-telah-bantai-lebih-dari-2200-orang">Otoritas Sudan Sebut RSF Telah Bantai Lebih dari 2.200 Orang</a> Latar Belakang Konflik Dilansir dari&nbsp;The Guardian, pertempuran bermula di Khartoum pada 15 April 2023 yang dipicu oleh perebutan kekuasaan antara dua kelompok utama rezim militer. Di satu sisi ada SAF yang loyal kepada Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, penguasa de facto negara tersebut. Di sisi lain terdapat RSF, pasukan paramiliter yang dipimpin mantan panglima perang Mohamed Hamdan Dagalo, atau Hemedti. Sebelumnya, RSF merupakan kelompok milisi Janjaweed yang dibentuk oleh diktator Omar al-Bashir untuk menumpas pemberontakan di Darfur. Kelompok ini terkenal karena aksi kekejamannya. Meski begitu, RSF tetap diresmikan menjadi pasukan paramiliter pada 2013. Menurut laporan&nbsp;Newsweek,&nbsp;SAF dan RSF sebenarnya sempat bekerja sama dalam kudeta pada 2019 untuk menggulingkan rezim Bashir. Namun, perselisihan berkepanjangan serta perebutan kekuasaan antara dua kelompok ini akhirnya berujung pada pecahnya konflik. RSF telah melancarkan serangkaian serangan di berbagai wilayah, dan merebut sebagian Khartoum serta kota-kota lain. Meski RSF dilaporkan telah dipukul mundur dari ibu kota pada awal tahun, pasukan Hemedti itu terus memperluas pengaruhnya di wilayah lain, termasuk meraih kemenangan signifikan di Darfur yang kini membuat Sudan terbelah secara de facto. Dampak Kemanusiaan Krisis kemanusiaan yang ditimbulkan konflik ini terus memburuk. Menurut&nbsp;UNHCR, separuh penduduk Sudan atau sekitar 25 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan mendesak. Negara tersebut menghadapi kekurangan pangan, air bersih, dan obat-obatan. Akibatnya, hampir 13 juta orang mengungsi dalam dua tahun terakhir. Dari jumlah itu, 8,6 juta orang mengungsi di dalam negeri, sementara 3,8 juta lainnya melarikan diri ke negara tetangga atau kembali sebagai pengungsi.&nbsp; UN News&nbsp;juga melaporkan bahwa WFP memperkirakan sekitar 25 juta warga Sudan menghadapi kelaparan ekstrem, termasuk lima juta anak dan ibu mengalami malnutrisi akut. Kelaparan ini terjadi setidaknya di 10 lokasi, termasuk Kamp Zamzam yang menampung 400.000 pengungsi. Sementara itu, sebanyak 17 wilayah lain dilaporkan terancam memasuki fase kelaparan dalam beberapa bulan mendatang.&nbsp; Sektor kesehatan pun mengalami kehancuran. WHO dan UNFPA melaporkan bahwa serangan terhadap fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan peralatan membuat akses layanan kesehatan semakin terbatas. Saat ini hampir tiga perempat fasilitas kesehatan tidak berfungsi, serta dua pertiga populasi tidak dapat mengakses layanan kesehatan dasar. Kondisi ini diperparah dengan meluasnya penyakit seperti kolera, campak, dan malaria. Di tengah kekacauan ini, kelompok perempuan termasuk kelompok yang paling rentan terhadap ancaman kesehatan dan keselamatan.&nbsp;UN Women&nbsp;mencatat terjadinya peningkatan tajam kematian ibu hamil dan kasus kekerasan seksual.&nbsp; "Perempuan di Sudan menghadapi bentuk kekerasan paling ekstrem, terutama kekerasan seksual. Kekuatan mereka luar biasa, namun mereka tidak bisa dan tidak seharusnya menghadapi krisis ini sendirian," kata Anna Mutavati, Direktur Regional UN Women untuk Afrika Timur dan Selatan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016760494/pembantaian-massal-terulang-di-sudan-pengungsian-dibakar-para-perempuan-dirudapaksa">Pembantaian Massal Terulang di Sudan: Pengungsian Dibakar, Para Perempuan Dirudapaksa</a>

Perang saudara yang telah berlangsung selama dua tahun terus menghancurkan Sudan. Lebih dari 12 juta orang telah mengungsi.

Dua Tahun Perang Sudan: Krisis Kemanusiaan Memburuk, Jutaan Warga Terancam Kelaparan dan Kekerasan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/15/Dr_ghassan_abu-sittah-transformed-2702258216.jpg" alt="Sosok Dr Ghassan Abu-Sittah./(Novara Media)" width="100%">
<figcaption>Sosok Dr Ghassan Abu-Sittah./(Novara Media)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Dokter bedah plastik dan rekonstruksi yang berbasis di London, dr&nbsp;Ghassan Abu-Sittah, baru-baru ini kembali dari Gaza setelah bekerja di sana selama 43 hari.&nbsp; Ia menjadi saksi mata dari krisis kemanusiaan dan kejahatan perang yang disebabkan oleh serangan Israel terhadap wilayah Palestina tersebut. Melansir dari wawancaranya dengan media internasional yakni Novara Media, Senin (15/1), dr Ghassan Abu-Sittah mengungkapkan betapa parahnya situasi di Gaza.&nbsp; Ia menerangkan bahwa rumah sakit kekurangan air, listrik, obat-obatan, dan peralatan medis. Dr Ghassan mengeklaim bahwa pasukan Israel telah menangkap dan menyiksa beberapa dokter yang bekerja di rumah sakit tersebut, dan menanyakan mereka tentang Hamas. Sebagai seorang ahli medis, dr Ghassan Abu Sittah menghadapi situasi yang mengerikan di Gaza, di mana ia harus melakukan amputasi pada enam anak dalam satu malam. Ia menuturkan bahwa salah seorang anak tersebut baru berusia tiga tahun yang satu-satunya selamat di keluarganya. Ia juga harus melakukan operasi tanpa anestesi, karena rumah sakit telah kehabisan persediaan obat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/013731593/ungkapan-menyentuh-pemain-timnas-palestina-tampil-di-piala-asia-2023-dengan-dibayangi-perang-di-gaza">Ungkapan Menyentuh Pemain Timnas Palestina, Tampil di Piala Asia 2023 dengan Dibayangi Perang di Gaza</a> Dr Ghassan mengatakan bahwa ia merasa terpanggil untuk mengungkapkan kebenaran tentang apa yang terjadi di Gaza, meskipun menghadapi upaya pembungkaman dan sensor dari pihak Israel.&nbsp; Melalui wawancara singkatnya dengan Novara Media, Dr. Ghassan mengatakan bahwa dunia telah gagal untuk melindungi rakyat Gaza, yang telah dibantai tanpa belas kasihan.&nbsp; Dr Ghassan Abu-Sittah menuturkan bahwa ia terkejut dengan kenyataan bahwa dunia merasa baik-baik saja dengan fakta 10.000 anak telah dibunuh dalam 100 hari.&nbsp; &ldquo;Jika kita mengabaikan konflik ini, perang-perang berikutnya akan terus terjadi. Kita telah mengabaikan semua aturan dan hukum yang mengatur perilaku perang. Hukum yang setidaknya telah disepakati setelah Perang Dunia II,&rdquo; ungkapnya pada media. "Jika kita mengabaikan hal ini, maka perang-perang berikutnya di mana pun akan jauh lebih buruk daripada perang ini," ujarnya. Dr hassan konsisten dalam pernyataannya melalui video yang diunggah oleh @Resist_05, akun X Pelham. Sejak video tersebut diunggah pada 14 Januari 2024, postingan itu viral dengan 400 ribu penonton, puluhan ribu&nbsp;like, dan komentar. Melalui pernyataannya, dr Ghassan Abu-Sittah mengatakan bahwa kita sedang menyaksikan perang genosida. Sebab hanya dalam waktu semalam, pasukan Israel membunuh 150 orang. Ia mengatakan bahwa angka-angka ini mengejutkan. Bersumber dari video tersebut, dr Ghassan Abu-Sittah menyebutkan bahwa Israel telah membebaskan 400 tahanan. Mereka memberikan kesaksian tentang bagaimana 40 dokter yang ditahan di penjara mendapat perlakuan tidak manusiawi dan penyiksaan dari tentara Israel. Ia menegaskan bahwa cara yang tidak manusiawi dan kejam dalam menargetkan dokter, perawat, dan rumah sakit yang dilakukan oleh pasukan Israel tersebut adalah indikasi dari niat genosida dalam perang ini. Dr Ghassan Abu-Sittah menuturkan pada media tentang indikasi bahwa Israel juga menargetkan jurnalis. Ia kembali mengutarakan bahwa sangat penting bagi Israel agar kesaksiannya tidak keluar dari mulutnya dan tidak diberitakan oleh media manapun. Karena kesaksiannya tersebut, polisi kontra-terorisme Inggris mengancam dan mengintimidasi dr Ghassan yang baru saja kembali dari Gaza. Polisi kontra-terorisme bahkan datang ke rumahnya di London dan menginterogasi istrinya tentang kepergiannya ke Gaza. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013728655/afrika-selatan-minta-mahkamah-internasional-perintahkan-israel-hentikan-genosida-di-gaza">Afrika Selatan Minta Mahkamah Internasional Perintahkan Israel Hentikan Genosida di Gaza</a> Dr Ghassan merasa bahwa ini adalah bentuk pembungkaman terhadap suaranya, yang ingin mengungkapkan kebenaran tentang perang genosida di Gaza. Namun, ia tidak akan gentar untuk berbicara tentang apa yang ia lihat dan alami di sana. Ia terinspirasi oleh jurnalis-jurnalis yang berani meliput perang di Gaza, meskipun menghadapi bahaya dan risiko. Ia mengagumi keberanian dan profesionalisme mereka dalam memberitakan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dr Ghassan Abu-Sittah menghargai dan menghormati pekerjaan jurnalis-jurnalis tersebut, dan berharap agar mereka dapat terus memberikan informasi yang akurat dan objektif kepada dunia. Ia percaya bahwa informasi adalah senjata untuk melawan kebohongan dan kejahatan. ***

Dr Ghassan Abu-Sittah menjadi saksi mata dari krisis kemanusiaan dan kejahatan perang Israel terhadap wilayah Palestina.

Saksikan Genosida Israel di Jalur Gaza, Dr Ghassan Abu-Sittah: 10.000 Anak Telah Tewas dalam 100 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/08/Dirjen-Pendis-M-Ali-Ramdhani-572660334.jpg" alt="Dirjen Pendis M. Ali Ramdhani" width="100%">
<figcaption>Dirjen Pendis M. Ali Ramdhani</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Agama memiliki peran besar dalam mengatasi krisis kemanusiaan global. Peran agama itu dibahas oleh para akademisi dan pakar bersama jajaran Kementerian Agama (Kemenag). Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Islam Kemenag M Ali Ramdhani mengatakan, ketegangan sosial politik internasional, seperti perang antara Rusia-Ukraina, konflik Israel dan Palestina, serta berbagai ketegangan dan konflik di berbagai belahan bumi lainnya, secara konstan melahirkan berbagai tanggapan dengan sentimen keagamaan yang kuat. &ldquo;Untuk itu perlu kita melakukan mendefinisikan kembali peran agama, terutama Islam, dalam menghadapi tantangan kemanusiaan kontemporer di kawasan Asia Tenggara,&rdquo; kata M Ali Ramdhani dalam keterangannya, Selasa (12/12). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012747497/presiden-jokowi-indonesia-termasuk-dari-sedikit-negara-yang-pulih-dengan-cepat-dari-krisis-global">Presiden Jokowi: Indonesia Termasuk dari Sedikit Negara yang Pulih dengan Cepat dari Krisis Global</a> Sebelumnya, Direktorat Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag merilis The 23rd Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) tahun 2024. Kegiatan itu dijadwalkan di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang, Jawa Tengah pada 1-4 Februari 2024. &ldquo;AICIS sepanjang sejarahnya tidak hanya telah berkontribusi dan mewarnai wajah perkembangan Islamic studies pada level nasional, tapi juga internasional,&rdquo; sambung M Ali Ramdhani. Oleh karena itu, Kemenag mengundang para akademisi dan peneliti untuk turut berkontribusi dalam menyampaikan gagasannya mengenai persoalan tersebut dalam forum AICIS 2024. Kesempatan mengikuti program itu dibuka mulai 11 Desember 2023 sampai 14 Januari 2024. &ldquo;Mulai hari ini, kami undang para peneliti dan akademisi untuk ikut berpartisipasi dalam call for paper &amp; panels AICIS 2024,&rdquo; ujarnya. Subtema dan agenda Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam Ahmad Zainul Hamdi menyampaikan, ada tujuh sub tema yang bisa diangkat para akademisi dan peneliti dalam makalah yang akan diajukan, yaitu: 1) Agama, Nasionalisme, dan Kewarganegaraan di Asia Tenggara; 2) Dampak Isu dan Ketegangan Keagamaan Internasional terhadap Nasionalisme, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia; 3) Krisis Kesetaraan, Keadilan, dan Kemanusiaan; 4) Ketegangan Agama dan Kemanusiaan Global; 5) Isu Gender, Spiritualitas, dan Minoritas; 6) Fiqh Siyasah tentang Perang dan Damai: Era Pasca Kolonial; dan 7) Kebijakan berbasis Maslahah Mursalah, Kesetaraan, dan Pemberdayaan. Makalah yang masuk akan ditinjau oleh tim ahli pada 16-19 Januari 2024. Sementara hasilnya diumumkan pada 25 Januari 2024 melalui aplikasi Pusaka Kemenag yang bisa diunduh di Playstore dan AppStore. &ldquo;Makalah yang terpilih akan diundang untuk dipresentasikan pada AICIS 2024 yang berlangsung 1-4 Februari 2024,&rdquo; kata Inung, sapaan akrabnya. Lebih lanjut, Inung menjelaskan bahwa AICIS 2024 memiliki lima kegiatan utama, yaitu: Plenary Session, Parallel Session, On Stage Discussion, 1st Southeast Asia Religious Leaders Summit, dan Declaration of Semarang Charter. Selain itu, ada pula agenda lain, seperti Islamic Culture and Civilization Expo, Islamic Higher Education Expo and Journal Clinique, Semarang Cultural Trip, Semarang Halal Food Festival, dan Penanaman Pohon Perdamaian. Pembicara Kunci Ada sejumlah pembicara kunci (keynote speakers) dari berbagai negara di dunia yang diundang, di antaranya sebagai berikut. 1) Dr. (H.C.) K.H. Yahya Cholil Staquf (Ketua Umum PBNU), 2) Prof. Dr. Ismail Fajri Alatas (New York University), 3) Prof. Rahimin Afandi bin Abdul Rahim (Universitas Malaya), 4) Prof. Dr. Claudia Saise (Humboldt University Berlin), 5) Prof. Dr. Dora Marinova (Curtin University), 6) Fazlur Rahman bin Kamsani (Middle East Institute National University of Singapore), 7) Dr. Ibrahim Al Ansari (Qatar University), 8) Prof. Dr. Kamaruzaman (Presiden AMAN), dan 9) Dr. Mujahid Yusof Rawa (Menteri Agama Malaysia 2018-2020). Inung menargetkan ada 1.206 peserta yang berpartisipasi dalam AICIS 2024, termasuk peserta domestik dan internasional, baik peserta aktif maupun pengamat. "Pelaksanaan AICIS bersifat hybrid (offline dan online), yang akan dibagi ke dalam 44 panel dengan tiga bahasa pengantar utama, yakni Arab, Inggris, Indonesia,&rdquo; katanya. Sementara itu, Kepala Subdit Kelembagaan dan Kerja Sama Thobib Al Asyhar menjelaskan, AICIS 2024 tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga tempat untuk merancang konsep perdamaian, membangun harmoni, dan mencari solusi terhadap krisis kemanusiaan. Selain pameran peradaban Islam, juga diselenggarakan Religious Leaders&rsquo; Summit, yang melibatkan pemimpin agama lintas agama untuk membicarakan isu-isu aktual krisis kemanusiaan global serta memberikan rekomendasi terhadap krisis tersebut. AICIS 2024 diharapkan akan menjadi landasan untuk memperkuat kerja sama antaragama, menciptakan dialog yang harmonis, dan membangun fondasi bagi perdamaian global. &ldquo;Kehadiran lebih seribu peserta dari berbagai negara diharapkan dapat membawa pemahaman baru, perspektif yang segar, dan kontribusi konkret dalam mewujudkan visi kesejahteraan, moderasi kehidupan beragama, dan penyelesaian krisis kemanusiaan,&rdquo; harapnya.

Agama memiliki peran besar dalam mengatasi krisis kemanusiaan global. Peran agama itu dibahas oleh para akademisi dan pakar bersama kemenag.

Kemenag Ajak Akademisi Bahas Peran Agama dalam Krisis Kemanusiaan Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/konflik-kemanusiaan-rohingya-jangan-memicu-kegaduhan-baru_m_156971.jpeg" alt="Aksi solidaritas untuk Rohingya di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Aksi solidaritas untuk Rohingya di Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rasa empati dan solidaritas atas konflik kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar terus mengalir dari Indonesia. Berbagai kalangan mendesak pemerintah agar bersikap lebih konkret. Namun demikian krisis itu diharapkan tidak memicu kegaduhan baru di dalam negeri. Presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Jakarta (DEMA UIN Jakarta), Riyan Hidayat, meminta semua kalangan yang melakukan aksi solidaritas kemanusian untuk Rohingya agar tidak menyeret konflik tersebut menjadi komoditas politik di tanah air. Bila itu sampai terjadi, maka akan memperkeruh suasana dalam negeri. "Jangan kaitkan konflik di Rohingya dengan kondisi di Indonesia untuk kepentingan politik sesaat. Konflik Rohingya bukan masalah dalam negeri sehingga kita harus bijak menyikapinya," ungkap Riyan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (13/9). Menurut Riyan, pemerintah sudah mengambil langkah strategis. Baik dengan cara soft diplomasi maupun dengan mengirimkan obat-obatan dan bantuan pangan langsung kepada korban konflik rohingya. "Artinya tuntutan masyarakat Indonesia sudah didengar oleh pemerintah, meskipun ada yang menuntut peran lebih dari pemerintah.&rdquo; sambungnya. Untuk itu, dia meminta agar bangsa Indonesia bersatu serta tidak mudah dipengaruhi oleh ajakan atau berita-berita yang tidak benar dari media sosial. &ldquo;Semoga isu konflik Rohingya dilihat secara jernih dan jangan sampai memicu kegaduhan baru," tandasnya.

Konflik Kemanusiaan Rohingya Jangan Memicu Kegaduhan Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/kesaksian-pengungsi-rohingya-adik-dan-paman-saya-ditembak_m_155192.jpeg" alt="Para Pengungsi Rohingya di Rumah Deteksi Imigrasi (Rudenim) Belawan, Sumut." width="100%">
<figcaption>Para Pengungsi Rohingya di Rumah Deteksi Imigrasi (Rudenim) Belawan, Sumut.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Krisis yang melanda etnis Rohingya, Myanmar tidak hanya terjadi belakangan ini saja, tapi sudah bertahun-tahun. Buktinya Indonesia telah menampung pengungsi pencari suaka dari Myanmar itu di sejumlah daerah. Salah satu tempat penampungan pengungsi asal Myanmar itu yakni Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Belawan, Medan, Sumatera Utara. Di sini ada 27 pengungsi Rohingya yang menjadi pengawasan Imigrasi setempat. "Di depan mata saya, adik dan paman saya ditembak. Ayah saya diculik dan rumah-rumah dibakar. Semua keluarga saya habis. Makanya, saya memilih kabur ke negara luar," kata Jabar, pengungsi Rohingya kepada Sumut Pos (Jawa Pos Group) kemarin (4/9). Jabar lari dari Myanmar karena tidak tahan melihat kekejaman pemerintah dan militer pada lima tahun lalu. Selama berada di Rudenim Belawan, Jabar sudah fasih berbahasa Indonesia. Dia bisa tiba di Indonesia dengan cara menggunakan sampan untuk mengarungi laut hingga menyasar ke daratan Indonesia. Kepergiannya ke Indonesia meninggalkan seorang anak dan istri. Belakangan, dia mendapatkan kabar bahwa istrinya meninggal setahun lalu setelah ditembak militer Myanmar. "Sedangkan ibu, adik dan anak saya tidak tahu sekarang bagaimana. Karena rumah kami sudah habis dibakar," ungkap pria 38 itu dengan nada sedih. Pembantaian dan kekejaman yang terus-menerus terjadi menjadi trauma bagi Jabar. Makanya, dia memilih hidup di dalam penjara daripada hidup di Myanmar dengan kondisi tersiksa. "Kami tak mau pulang ke Myanmar. Kami lebih baik hidup seperti ini," ungkapnya. Harapan Jabar yang mewakili 27 imigran Rohingya Myanmar, mereka lebih baik menjadi warga negara lain yang bisa diakui pemerintah. "Kami sangat berharap pemerintah Indonesia bisa memberikan kami kehidupan dan mengakui sebagai warga negara. Agar kami bisa bekerja dan berkeluarga," harap pria yang hidup sebatang kara tersebut. Disinggung tentang peristiwa yang belakangan ini terjadi, Jabar merasa sangat sedih dengan penderitaan saudara-saudara mereka. Bahkan, dia yakin pemerintah Myanmar akan terus membantai etnis Rohingya di sana. Hal senada disampaikan Mussrof Husein, 21. "Saya kabur dari Myanmar karena rumah dan semua keluarga saya dibunuh. Sebelumnya, saya berada di Malaysia tiga tahun. Belakangan ini saya coba mencari kerja dan kabur ke Indonesia," ujarnya. Mussrof menyatakan, seluruh warga Rohingya yang berada di Myanmar mengalami pembantaian sadis. Mereka sangat mengharapkan perhatian dunia untuk keselamatan warga dan keluarga yang masih berada di Myanmar. "Ini sudah lama terjadi. Saudara-saudara kami bakal terus disiksa dan dibunuh. Militer Myanmar sangat kejam. Kami tahu apa yang mereka rasakan di sana. Mereka pasti terancam dan tersiksa," ungkapnya. Terpisah, Kepala Rudemin Belawan Abdul Karim menjelaskan, adanya isu yang sedang hangat mengenai pembantai warga Rohingya tidak memengaruhi psikologis penghuni Rohingya di Rudemin Belawan. "Mereka tahu ada peristiwa yang terjadi di negaranya. Tapi, kami terus memberikan terapi dan pemahaman secara psikologis melalui lembaga IOM yang datang berjumpa dengan para imigran," kata Abdul Karim. Di Rudenim Belawan, lanjut dia, ada 27 imigran Rohingya. Mereka dapat berbaur dengan para imigran lain dan tidak pernah melakukan tindakan di luar akal sehat. "Untuk saat ini, tidak ada masalah, khusunya bagi warga Rohingya Myanmar. Kami terus melakukan pengawasan dan memberikan pencerahan dengan pelatihan sosial, seni, penidikan, dan olah raga," jelas Abdul Karim. Ditanya jumlah seluruh penghuni di Rudenim Belawan dan apakah ada perselisihan atau kendala yang terjadi, Abdul Karim menyatakan bahwa ada 309 penghuni imigran dari berbagai negara seperti Srilangka, Myanmar, Somalia, Pakistan, dan Palestina. "Seluruh imigran di Rudenim dapat berbaur dan bersosialisasi dengan baik. Jadi, selama ini tidak ada perselisihan atau tekanan mental yang dihadapi," jelas Abdul Karim di ruang kerjanya.&nbsp;

Kesaksian Pengungsi Rohingya: Adik dan Paman Saya Ditembak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/pembantaian-rohingnya-jokowi-krisis-kemanusiaan-ini-harus-dihentikan_m_154906.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap atas krisis pembantaian yang dialami muslim Rohingya di Rakhine, Myanmar. Sebelum bersikap Jokowi sudah mengutus Menteri Luar Negeri Retno Lestari Marsudi ke negara yang sedang dilanda krisis kemanusiaan tersebut. Jokowi mengaku sangat menyesalkan kekerasan dan krisis kemanusiaan yang ada di Rakhine State, Myanmar. "Perlu sebuah aksi nyata, bukan hanya pernyataan kecaman-kecaman. Dan pemerintah berkomitmen terus untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan," katanya dalam pesan siaran yang diterima JawaPos.com, Minggu (3/9). Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, pemerintah akan terus bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil di dalam negeri dan masyarakat internasional agar Indonesia bisa memberikan pertolongan kepada warga Rohingnya. "Saya telah menugaskan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak termasuk Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Komisi Penasihat Khusus Untuk Rakhine State, Kofi Annan," sambung dia. Bahkan Retno, kata dia, sudah berangkat ke Myanmar sore tadi untuk meminta pemerintah Myanmar menghentikan dan mencegah kekerasan. Tentunya hal itu untuk memberikan perlindungan kepada semua warga termasuk muslim di Myanmar, dan agar memberikan akses bantuan kemanusiaan. "Untuk penanganan kemanusiaan aspek konflik itu, pemerintah telah mengirim bantuan makanan dan obat-obatan. Ini di bulan Januari dan Februari 2017 sebanyak sepuluh kontainer," tambah dia. Mantan Wali Kota Solo ini mengaku, pemerintah telah membangun sekolah di Rakhine State dan juga segera akan membangun rumah sakit yang akan dimulai bulan Oktober yang akan datang di Rakhine State. Indonesia lanjut dia juga telah menampung pengungsi dan memberikan bantuan yang terbaik. "Saya juga menugaskan Menteri Luar Negeri untuk terbang ke Dhaka, di Bangladesh, dalam rangka menyiapkan bantuan kemanusiaan yang diperlukan pengungsi-pengungsi yang berada di Bangladesh," ucapnya. Jokowi berharap dalam pekan ini pemerintah sudah bisa kembali mengirimkan makanan dan obat-obatan. "Sekali lagi, kekerasan, krisis kemanusiaan ini harus segera dihentikan," tegasnya.

Pembantaian Rohingnya, Jokowi: Krisis Kemanusiaan Ini Harus Dihentikan