<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/27/JKT_Konfrensi-Pers-Komite-Stabilitas-Sistem-Keuangan-KSSK-_Salman-Toyibi_-6JPG-2023621547.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pemaparan hasil rapat berkala KSSK di Jakarta, Selasa (27/1/2026). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pemaparan hasil rapat berkala KSSK di Jakarta, Selasa (27/1/2026). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pihaknya sengaja memperlebar defisit anggaran hingga mendekati ambang batas 3 persen guna mencegah terulangnya krisis ekonomi 1997-1998. Menurutnya, keputusan memperlebar defisit bukanlah pilihan yang mudah. Namun, langkah itu dinilai perlu demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan perlambatan.&nbsp;"Dari sisi pemerintah, belanja, dan yang lain-lain saya memastikan semuanya itu membalikkan ekonomi. Jadi dampaknya fiskal&nbsp;juga defisitnya melebar. Tapi itu suatu langkah yang perlu dilakukan. Kalau enggak, kita kayak (krisis ekonomi) 1998 lagi," kata Purbaya dalam acara Indonesia Fiscal Forum (IFF) 2026. Sebagai informasi, realisasi sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencatat defisit sebesar Rp 695,1 triliun atau setara 2,92 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut melebar dibandingkan target awal defisit APBN 2025 yang sebesar 2,53 persen PDB. Realisasinya pun nyaris menyentuh batas maksimal defisit 3 persen sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sementara, APBN 2026 disepakati dengan target defisit sebesar 2,68 persen terhadap PDB. Adapun langkah pemerintah memperlebar defisit fiskal tersebut menuai kritik dari berbagai pihak. Namun, Purbaya menjelaskan bahwa secara teknis pemerintah sebenarnya mampu menahan defisit di kisaran 2 persen. Hanya saja, opsi tersebut mengharuskan penghentian sejumlah pos belanja negara. Di tengah tren perlambatan ekonomi yang sedang menghantam Indonesia, dirinya memilih menerapkan kebijakan counter cyclical dengan meningkatkan belanja pemerintah, baik melalui program bantuan sosial maupun pemberian insentif pajak. Kebijakan itu diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi agar bergerak lebih kuat.&nbsp;"Kalau kita perlambat fiskal, (ekonomi) makin jatuh. Kita naikin pajak, makin jatuh. Jadi selama ini saya enggak pernah naikin tarif pajak, bea cukai. Tapi saya memastikan (strategi) yang ada diambil dan kita coba," ucap Bendahara Negara itu. "Itu cost yang harus kita bayar untuk membalikkan arah ekonomi. Tapi yang penting kan&nbsp;fiscal sustainability-nya kita jaga terus," tambahnya.

Realisasi sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencatat defisit sebesar Rp 695,1 triliun atau setara 2,92 persen.

Benarkah Ekonomi RI Terpuruk? Menkeu Purbaya sampai Lakukan Hal ini agar Krisis 1998 Tak Terulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/15/JKT_Pidato-Kenegaraan-Presiden-Prabowo-Subianto-_SALMAN-TOYIBI-4JPG-368902734.jpg" alt="Presiden RI Prabowo Subianto (kiri) di dampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka (kanan) menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat" width="100%">
<figcaption>Presiden RI Prabowo Subianto (kiri) di dampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka (kanan) menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan klaim bahwa tingkat pengangguran di Indonesia telah turun ke level terendah sejak krisis moneter 1998. "Alhamdulillah, hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998," kata Prabowo dalam pidato di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Senayan, Jakarta, Jumat (15/8). Prabowo tidak menyebut secara rinci berapa penurunan tingkat pengangguran yang ia maksud. Namun, klaim itu ia sampaikan bersamaan dengan komitmen pemerintah yang menghadirkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) guna memperbanyak lapangan pekerjaan. Selain itu, kehadiran Danantara juga mempercepat investasi di Indonesia. Terutama di bidang Sumber Daya Alam (SDA) dan berbagai bidang strategis. "Kami bersama DPR RI telah membentuk apa yang kita sebut Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia," ujar Prabowo. Adapun peningkatan lapangan pekerjaan ini seiring dengan Danantara yang ditunjuk Prabowo sebagai lembaga pengelola investasi dengan nilai mencapai USD 1 triliun. "Danantara adalah lembaga penerola investasi dengan pengelolaan lebih dari 1 triliun USD. Danantara akan Ciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas terutama di bidang hilirisasi," ungkapnya. <h2>BPS: Angka Pengangguran 7,28 Juta Orang per Februari 2025</h2> Sebagai informasi, berdasarkan data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) angka pengangguran di Indonesia naik menjadi 7,28 juta orang per Februari 2025. Angka itu tercatat naik 1,11 persen secara tahunan atau ada kenaikan sebanyak 83.450 orang dibandingkan dengan angka pengangguran per Februari 2024. Lebih rinci, jumlah pengangguran tersebut merupakan 4,76 persen dari total jumlah angkatan kerja di pasar tenaga kerja Indonesia yang mencapai 153,05 juta orang. Tak hanya ada penambahan jumlah pengangguran, pada Februari 2025 juga, BPS mencatat kenaikan jumlah angkatan kerja. Itu terjadi seiring dengan bertambahnya lulusan sekolah yang siap kerja. Angkatan kerja baru per Februari 2025 bertambah menjadi 3,67 juta orang, bila dibandingkan dengan tahun 2024. Peningkatan ini salah satunya dipengaruhi oleh bertambahnya angkatan kerja yang berasal dari ibu rumah tangga yang kembali bekerja. Sementara yang belum mendapatkan pekerjaan atau dengan kata lain menganggur di pasar kerja itu jumlahnya adalah 7,28 juta orang dan mendapat tambahan jumlah sekitar 83.450 orang.

Presiden Prabowo Subianto mengklaim pengangguran RI turun, namun data BPS menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun 2024, Andalkan Danantara.

Prabowo Klaim Tingkat Pengangguran Turun ke Level Terendah Sejak Krisis 1998, tapi BPS Ungkap Pengangguran Naik Dibandingkan 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/MENKEU-SRI-MULYANI-MIFTAHUL-HAYAT-3.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (20/9/2021). Rapat kerja tersebut beragendakan penyerahan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Hubu" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (20/9/2021). Rapat kerja tersebut beragendakan penyerahan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Hubu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, pemulihan ekonomi setelah krisis dari badai kesehatan pandemi lebih cepat jika dibandingkan dengan krisis keuangan global pada 1997 hingga 1998 lalu. Pada krisis keuangan membutuhkan waktu lebih dari dua tahun. Sementara, krisis akibat Covid-19 sangat cepat seiring dengan penanganan virus Covid-19 itu sendiri.  “Pemulihan ekonomi selama pandemi sebenarnya jauh lebih cepat dibanding dengan krisis keuangan Asia pada 1997-1998," kata Sri Mulyani dalam acara Mandiri Investment Forum 2022, Rabu (9/2).  Sri Mulyani menjelaskan, pada saat terjadi krisis keuangan, butuh waktu setidaknya lima tahun untuk membuat produk domestik bruto (PDB) kembali ke normal. “Sektor manufaktur membutuhkan waktu lebih dari tiga tahun untuk pulih," imbuhnya.  Sementara, ekonomi dapat bangkit dari hantaman pandemi hanya membutuhkan waktu selama dua tahun. Bahkan, saat pandemi belum usai pun ekonomi Indonesia mampu kembali ke level sebelum pandemi.  Sri Mulyani mengungkapkan, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang ekonominya bangkit dengan cepat. Hal itu terlihat di sektor manufaktur yang hanya membutuhkan lima kuartal saja agar sektor ini pulih ke level semula. Jika pada 2020 sektor manufaktur mengalami penurunan atau minus 2,9 persen, pada 2021 sudah tumbuh positif 3,4 persen.  "Lima kuartal agar kita bisa pulih dari level prapandemi," pungkasnya.

Menkeu Sebut Sembuh dari Krisis Pandemi Lebih Cepat dari Krisis 1998

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Menteri-Keungan-Sri-Mulyani.-2.jpg" alt="Menteri Keungan Sri Mulyani. Foto: Dok Pemberitaan Parlemen" width="100%">
<figcaption>Menteri Keungan Sri Mulyani. Foto: Dok Pemberitaan Parlemen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perekonomian nasional ikut terguncang ketika dilanda krisis global pada tahun 1997-1998 serta tahun 2008. Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam menghadapi krisis ekonomi saat pandemi, pemerintah belajar dari pengalaman sebelumnya.  "Sekarang ini juga sedang mengalami guncangan dari tahun lalu jadi sektor keuangan itu harus sekarang belajar dari dua kejadian itu," ujarnya secara virtual, dikutip Sabtu (4/9).  Menurutnya, dibutuhkan dukungan lembaga keuangan seperti perbankan untuk memulihkan ekonomi masyarakat pada masa pandemi. Akan tetapi, Sri Mulyani juga menyadari masih banyak ketidakpastian yang menghantui lembaga keuangan tersebut.  "Ekonomi Indonesia yang harus diperbaiki sehingga sektor perbankan mulai percaya diri untuk meminjamkan perusahaan, juga melihat ekspansi usaha menjadi aman lagi,” tuturnya.  Meski masih diselimuti oleh Covid-19, program pemulihan ekonomi melalui APBN tetap terus dilakukan. Dana APBN digunakan untuk memfasilitasi vaksinasi gratis, membiayai stok oksigen, membiayai bansos, membantu dunia usaha.  "Kita menggunakan APBN untuk melindungi masyarakat yang paling rentan, bantuan sosial diberikan kepada kelompok yang paling rentan," jelasnya.  Sri Mulyani menambahkan, mengingat ancaman Covid-19 varian delta masih merebak, strategi tambahan untuk memperbaiki pondasi ekonomi agar semakin kompetitif dan produktif terus dilakukan. Sebab, varian delta menciptakan lonjakan kasus yang luar biasa tinggi.  "APBN digunakan untuk membeli vaksin untuk membangun fasilitas fasilitas rumah sakit darurat dan isolasi isolasi yang sifatnya terpusat. Membantu tenaga kesehatan dari sisi insentif dan kita tingkatkan dukungan UMKM masih kita teruskan dan bahkan ditingkatkan dari sisi kredit usaha, program-program prioritas nasional dan insentif usaha dalam bentuk insentif perpajakan," pungkasnya.

Tangani Krisis Saat ini, Sri Mulyani Balajar dari Kasus 1998 dan 2008

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Kripik-Singkong-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Pekerja saat menyiapkan bahan baku keripik seingkong di sentra Kripik Keripik Singkong Maharani, Tajur Halang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (5/7/2020). Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah turut menyiapkan anggaran dari APBD untuk memberikan bantu" width="100%">
<figcaption>Pekerja saat menyiapkan bahan baku keripik seingkong di sentra Kripik Keripik Singkong Maharani, Tajur Halang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (5/7/2020). Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah turut menyiapkan anggaran dari APBD untuk memberikan bantu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi ovid-19 telah menghantam diberbagai sendi kehidupan termasuk perekonomian. Jika sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat menjadi penopang roda perekonomian saat krisis 1998, kini sektor tersebut ikut lumpuh.  Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kemenkop UKM Eddy Satriya mengatakan, berbagai kebijakan pembatasan yang diambil untuk mencegah penularan Covid-19 menjadi penyebab kelumpuhan tersebut. Mobilitas masyarakat yang minim membuat pendapatan UMKM tergerus.  "Ternyata ini yang pasti UMKM kita terdampak sangat hebat. Karena kalau dari 1998 itu bisa kita katakan UMKM kita sebagai bumper ekonomi nasional karena orang masih bisa berkomunikasi, masih bisa face to face bertemu," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (21/7).  Eddy menjelaskan, permintaan masyarakat masih cukup lancar saat krisis 1998. Di situ, UMKM bisa berperan memenuhi permintaan tersebut.  Namun saat ini, permintaan turun cukup dalam yang berimbas pada penjualan UMKM. Distribusi pun terhadap berbagai pembatasan.  "Saat krisis 1998 itu tidak terputus sama sekali antara supply dan demand," ucapnya.  Adapun sektor-sektor yang terpukul akibat pandemi ini antara lain akomodasi dan makanan-minuman yang turun hingga 35,88 persen. Sektor reparasi dan perawatan mobil juga turun 25,33 persen, sedangkan industri pengolahan anjlok 17,83 persen.  "Nah usaha yang paling terdampak ternyata adalah akomodasi dan makan minuman, restoran, pedagang eceran dan industri pengolahan juga terdampak, karena buruh tidak masuk kerja," imbuhnya.  https://www.youtube.com/watch?v=zNnE8tK0pV4  &nbsp;

UMKM Penyelamat Saat Krisis 1998, Kini Ikut Lumpuh Digerogoti Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perbankan-berlomba-tawarkan-produk-dan-layanan-digital-di-awal-2018_m_218785.jpeg" alt="ilustrasi atm perbankan." width="100%">
<figcaption>ilustrasi atm perbankan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berbagai kebijakan pembatasan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 berdampak terhadap dunia usaha. Rantai pasok di berbagai sektor bisnis juga terganggu, utamanya yang mengandalkan impor.  Dampak lanjutannya bisa lebih serius, merembet ke sektor perbankan. Beberapa pengusaha mulai kesulitan memenuhi kewajiban ke bank lantaran bisnisnya sepi.  Tak jarang, mereka terpaksa harus mengurangi karyawan demi menekan beban pengeluaran. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Heru Kristiyana mengakui, sudah terlihat ada sedikit kenaikan NPL menjadi 2,89 persen dibandingkan 2,77 pada bulan lalu.  "Namun dari segi recovery rate (kemampuan pemulihan) masih sangat aman, yaitu mencapai 212,05 persen," ujarnya dalam acara diskusi virtual, Senin (22/6).  Melihat angka recovery rate yang masih sehat, Heru mengajak semua pihak untuk tidak panik dalam menghadapi pandemi Covid-19. Meski begitu, kewaspadaan tetap harus dijaga.  OJK sendiri telah menyiapkan berbagai langkah yang bisa ditempuh sesuai dengan perkembangan pasar. Paket relaksasi tahap pertama telah dijalankan lewat POJK Nomor 11.  "Bila memang diperlukan, paket-paket (relaksasi) lanjutan juga sudah siap (dirilis)," tuturnya.  OJK memiliki program restrukturisasi kredit yang bisa dijalankan oleh perbankan terhadap nasabah terdampak Covid-19. Beberapa opsi tersebut di antaranya pengembalian posisi bunga ke pokok, penyesuaian jangka waktu kredit, penambahan fasilitas hingga konversi nilai kredit ke penyertaan modal sementara.  "Semua opsi itu kami serahkan sepenuhnya ke masing-masing banknya. Ke masing-masing lembaga pembiayaannya, agar bisa disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik nasabah kreditnya masing-masing," ucapnya.  Sementara, Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Jahja Setiaatmadja menyatakan, persoalan likuiditas menjadi hal krusial yang harus benar-benar dijaga. "Kita bisa banyak belajar dari krisis yang terjadi saat 1998 dulu, di mana perekonomian babak-belur gara-gara likuiditas yang tidak tersedia di pasar," terangnya.  Jahka ingat betul, setahun sebelum krisis, banyak pihak sangat optimistis Indonesia tidak akan terkena krisis karena nilai tukar saat itu sangat kuat. Nilai tukar mata uang Garuda di kisaran 2.000an.  "Tapi ketika melonjak drastis hingga 15.000an, otomatis likuiditas kita terkuras," ujar Jahja.  Jahja bercerita, periode awal krisis masuk Indonesia diawali dengan ditutupnya 16 bank-bank kecil. Saat itu belum ada sistem penjaminan yang saat ini diperankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).  Akibatnya, sontak penutupan bank sebanyak itu membuat masyarakat panik. Penarikan uang secara besar-besaran terjadi, sehingga makin membuat likuiditas yang tersedia menjadi sangat terbatas.  "Karena itu, dengan pengalaman yang ada, kita harus satukan semangat untuk menjaga likuiditas. Soal profitabilitas nanti dulu saja. Kita selamatkan dulu angsanya, untuk nantinya ketika sudah aman, telurnya bisa kita bagi dan nikmati bersama-sama," pungkasnya.

Akankah Covid-19 Ciptakan Gelombang Krisis di Industri Perbankan?

krisis 1998

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#krisis 1998