<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/21/DIMAS-21-871177580.jpg" alt="(Kiri ke Kanan): Ketua IHII Saepul Tavip, Ketua FJSPB Jusuf Rizal dan Ketua DJSN, Nunung Nuryantono usai acara diskusi rencana implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) satu ruang perawatan." width="100%">
<figcaption>(Kiri ke Kanan): Ketua IHII Saepul Tavip, Ketua FJSPB Jusuf Rizal dan Ketua DJSN, Nunung Nuryantono usai acara diskusi rencana implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) satu ruang perawatan.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com &mdash;</strong> Forum Jaminan Sosial (Jamsos) Pekerja dan Buruh menolak tegas ihwal rencana implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) satu ruang perawatan yang akan berlaku mulai 1 Juli 2025. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menurunkan kualitas layanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya pekerja dan buruh.</p> <p>Forum Jamsos Pekerja dan Buruh, yang merupakan wadah lintas serikat pekerja tingkat nasional, juga mengkritik keras absennya pelibatan masyarakat pekerja dalam proses perumusan kebijakan KRIS.</p> <p>Dalam sebuah forum diskusi yang digelar pada Rabu (21/5), mereka menekankan bahwa langkah pemerintah menghapus sistem kelas 1, 2, dan 3 di layanan rawat inap JKN justru dapat menurunkan kualitas perawatan serta mempersempit akses terhadap layanan kesehatan.</p> <p>&ldquo;Tidak pernah ada keluhan dari pekerja terkait kelas rawat inap 1, 2, dan 3. Saat ini Pekerja/buruh memiliki hak pelayanan rawat inap di kelas 1 atau 2 yang jumlah tempat tidurnya antara satu sampai tiga tempat tidur, sehingga bila nanti diturunkan ke empat tempat tidur maka ini akan menurunkan kualitas layanan kepada pekerja/buruh dan keluarganya. Pekerja/Buruh sudah membayar iuran cukup besar untuk iuran Program JKN,&rdquo; ujar Koordinator Forum Jamsos Pekerja dan Buruh, Jusuf Rizal.</p> <p>Forum Jamsos Pekerja dan Buruh juga menilai kebijakan KRIS dapat mendorong peningkatan pengeluaran pribadi (out of pocket) bagi peserta JKN, yang mungkin terpaksa membayar selisih biaya jika ingin mendapatkan layanan lebih baik.</p> <p>Di sisi lain, mereka khawatir rencana ini akan memperburuk kondisi keuangan JKN, terutama jika iuran tunggal bagi peserta mandiri tidak sesuai prinsip gotong royong sebagaimana diamanatkan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).</p> <p>&rdquo;Forum Jamsos Pekerja dan Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja menolak KRIS satu ruang perawatan dan sistem iuran tunggal, serta meminta Presiden Prabowo Subianto mengkaji ulang kebijakan jaminan sosial agar tidak menyulitkan pekerja,&rdquo; tambah Jusuf.</p> <p>Penolakan ini juga mendapat dukungan dari Tulus Abadi, Pengamat Perlindungan Konsumen dan Kebijakan Publik, Penggagas Forum Konsumen Indonesia (FKI). Menurutnya skenario kebijakan KRIS satu kelas justru merugikan peserta JKN secara keseluruhan, terutama dari sisi pembiayaan.</p> <p>&ldquo;Dengan kebijakan ini, khususnya peserta JKN kelas 3 akan mengalami kenaikan iuran. Mereka dipaksa naik ke kelas 2, dan harus merogoh kocek lebih dalam. Ini sangat memberatkan, terutama bagi peserta mandiri dari kelompok ekonomi bawah,&rdquo; ujar Tulus Abadi.</p> <p>Sementara itu, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Nunung Nuryartono mengungkapkan pihaknya sangat mengapresiasi aspirasi dari Forum Jamsos Pekerja dan Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja. Menurut Nunung, saat ini penerapan regulasi masih terus berproses.</p> <p>&rdquo;Kami mencermati bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan diharapkan tidak akan menimbulkan kegaduhan yang tidak kita inginkan, manfaat yang ada dalam layanan JKN diharapkan tidak turun dan dipertahankan. Berbagai pesoalan mendasar seperti ketahanan finansial DJS juga perlu diperhatikan tanpa menurunkan manfaat. Kami akan mengawal itu semua,&rdquo; kata Nunung.</p> <p class="class-paragraph">Pada kesempatan yang sama, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, juga memahami keberatan yang disuarakan oleh Forum Jamsos Pekerja dan Buruh dan konfederasi serikat pekerja terhadap rencana ini. Ia menyoroti persoalan keterbatasan fasilitas rawat inap saat ini yang belum siap.</p> <p>&ldquo;Kami khawatir jika hanya ada satu kelas rawat inap, dengan kondisi tempat tidur yang terbatas di rumah sakit, peserta JKN yang sedang sakit bisa tidak mendapatkan ruang. Lalu mereka mau dititipkan di mana? Kami takut mereka malah ditawari menjadi pasien umum non-JKN. Kondisi saat ini karena ada 3 kelas, jika salah satu kelas penuh bisa dititip di kelas di atasnya, sehingga tetap dijamin oleh BPJS Kesehatan,&rdquo; ujar Timbul.</p> <p>Oleh karena itu, jika rencana ini tetap dilanjutkan, Forum Jamsos Pekerja dan Buruh akan melakukan perlawanan. "Kalau dipaksakan kita main. Kita mainkan massa. Turun lapangan kita. Ada cara-cara konsensional yang bisa kita lakukan," pungkas Jusuf.</p> <p>&nbsp;</p>

Kebijakan KRIS dinilai berpotensi menurunkan kualitas layanan kesehatan peserta JKN, khususnya pekerja dan buruh.

Dinilai Berpotensi Turunkan Kualitas Layanan Kesehatan, Forum Jamsos Tolak Rencana KRIS Satu Ruang Perawatan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/17/sda-2-3373521527.jpg" alt="Ruang rawat inap di RSUD Sidoarjo Barat. (Radar Sidoarjo)" width="100%">
<figcaption>Ruang rawat inap di RSUD Sidoarjo Barat. (Radar Sidoarjo)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Polemik kelas rawat inap standar (KRIS) membuat Komisi IX DPR RI memanggil Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan BPJS Kesehatan kemarin (6/6) dalam rapat kerja. Setelah pemaparan oleh pemangku kepentingan terkait, komisi IX pun meminta keputusan penerapan KRIS dievaluasi.</p> <p>Dalam kesimpulan rapat tersebut, salah satu poin yang dihasilkan adalah mengevaluasi Perpres 59/2024. Komisi IX mendesak Kemenkes, DJSN, BPJS Kesehatan, dan Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan untuk mengkaji kesiapan rumah sakit dan implikasi KRIS terhadap manfaat layanan. Juga, soal tarif, iuran, hingga dana jaminan sosial (DJS) kesehatan.</p> <p>Anggota komisi IX dari Fraksi Nasdem Irma Suryani dalam tanggapannya mengatakan, yang cepat-cepat pasti tidak bagus. "KRIS tidak sesuai amanat konstitusi,&rdquo; katanya.</p> <p>KRIS juga disebutnya tidak berasas keadilan. Sebab, ada wacana satu iuran untuk semua kelas. "Tolong evaluasi kembali dulu. Perbaiki infrastruktur, SDM (sumber daya manusia), dan yang lain. Jika itu sudah dilakukan, komisi IX tidak bakal menolak,&rdquo; katanya.</p> <p>Anggota komisi IX lainnya dari Fraksi PDI Perjuangan, Edy Wuryanto, juga meminta pemerintah hati-hati menerapkan KRIS. Dia khawatir karena pemerintah tidak kunjung terbuka terkait iuran. Ada isu yang menyebutkan KRIS membuat iuran disamaratakan.</p> <p>Masyarakat, menurut dia, membutuhkan kepastian. "Kalau iuran betul satu harga, itu akan membiaskan prinsip gotong royong di JKN. Ini juga bisa berpotensi menurunkan pendapatan iuran JKN,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Kalaupun iuran harus naik, harus disosialisasikan kepada masyarakat. "Jangan tiba-tiba naik.&rdquo;</p> <p>Dia juga menyoroti ketidaksesuaian antara laporan Kemenkes dan data di lapangan. Kemenkes menyebutkan, sudah banyak rumah sakit yang siap mengganti kelas rawat inapnya menjadi KRIS. Dengan masalah yang ada, dia meminta pemerintah mematangkan lagi konsep kelas rawat inap.</p> <p>Dewi Asmara, legislator dari Partai Golkar, mengungkapkan, sebenarnya KRIS belum siap diluncurkan. Itu terlihat dari jumlah rumah sakit. Awalnya ditargetkan 2.432 RS yang seharusnya sudah siap, tapi ternyata hanya 1.053 RS yang siap. "Akankah ada ketegasan pemerintah dengan rumah sakit yang belum siap ini?&rdquo; katanya.</p> <p>Ketua Dewas BPJS Kesehatan Abdul Kadir pada kesempatan yang sama membeberkan temuannya selama berkunjung ke daerah. Menurut dia, banyak fasilitas kesehatan yang menunggu aturan teknis penerapan KRIS itu.</p> <p class="class-paragraph">Sebab, dalam Perpres 59/2024 diungkapkan, aturan teknis akan diberlakukan melalui peraturan menteri. "Mereka memerlukan kepastian dalam menerapkan KRIS,&rdquo; tuturnya. <strong>(lyn/c7/ttg)</strong></p>

Polemik kelas rawat inap standar (KRIS) membuat Komisi IX DPR RI memanggil Kemenkes, DJSN, dan BPJS Kesehatan dalam rapat kerja.

DPR Minta Penetapan KRIS Dievaluasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/17/sda-2-3373521527.jpg" alt="Ruang rawat inap di RSUD Sidoarjo Barat. (Radar Sidoarjo)" width="100%">
<figcaption>Ruang rawat inap di RSUD Sidoarjo Barat. (Radar Sidoarjo)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Kelas rawat inap standar (KRIS) yang bertujuan meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan diterapkan selambatnya pada 1 Juli 2025. Hingga waktu tersebut, pemerintah, BPJS Kesehatan, dan rumah sakit akan melakukan penyesuaian selama masa transisi.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024, ada 12 kriteria yang ditetapkan. Pemerintah kini mendorong rumah sakit untuk berbenah sesuai dengan standar KRIS.</p> <p>Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Mohammad Syahril menyatakan, tahun ini ditargetkan ada 2.432 rumah sakit yang telah memenuhi standar KRIS. &rdquo;Sampai tanggal 30 April (2024) sudah mencapai 1.053 rumah sakit,&rdquo; jelasnya kemarin (15/5).</p> <p>Dia menegaskan, tujuan KRIS adalah menjamin peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mendapat perlakuan yang baik. KRIS mengatur sarana-prasarana ruang rawat inap terstandar. &rdquo;Masih banyak rumah sakit yang menerapkan kelas 3-nya dengan lima sampai delapan orang. Dengan KRIS, maksimal hanya empat tempat tidur,&rdquo; ujar Syahril.</p> <p>Pria yang juga menjabat direktur RSUP Fatmawati itu mengungkapkan, rumah sakitnya sudah mengikuti uji coba KRIS. Awalnya, jumlah tempat tidur berkurang karena RS harus menyesuaikan aturan satu ruangan maksimal empat tempat tidur. Nah, agar tidak mengurangi jumlah tempat tidur, manajemen harus merombak ruangan yang tidak digunakan untuk dijadikan bangsal. &rdquo;Memang harus ada biaya yang dikeluarkan rumah sakit. Tapi, ini konsekuensi bisnis,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Terpisah, Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) dr Iing Ichsan Hanafi menyebut penerapan KRIS digaungkan sejak 2022. ARSSI dilibatkan dalam penyusunan aturan tersebut. Akibat pandemi Covid-19, organisasi minta penerapan ditunda. &rdquo;Sebenarnya syarat KRIS itu sudah digunakan saat kredensialing (asesmen) yang dilakukan BPJS Kesehatan,&rdquo; ungkapnya. Karena itulah, rumah sakit mulai berbenah.</p> <p>Dalam penerapannya, tidak dimungkiri rumah sakit harus mengeluarkan dana investasi yang besar. Untuk rumah sakit milik pemerintah seperti RSUD, perbaikannya akan dibiayai pemerintah. Sementara, RS swasta harus mencari dana sendiri.</p> <p>Dia berharap ada bantuan dari pemerintah. Menurut Ichsan, ada berbagai cara untuk membantu. Salah satunya, memberikan insentif atau keringanan pajak.</p> <p>Lantas, bagaimana implikasi KRIS dengan kelas perawatan pasien BPJS Kesehatan, termasuk besaran iurannya? Kepala Pusat Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Kemenkes Irsan Moeis menjelaskan, dalam Perpres 59/2024 tidak ada amanat tentang penyesuaian tarif. &rdquo;Amanatnya adalah diberlakukan masa transisi sampai 30 Juni 2025,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Dalam pasal103B ayat (8) hanya disebutkan bahwa penetapan manfaat, tarif, dan iuran BPJS Kesehatan akan dilakukan selambatnya 1 Juli 2025.</p> <p>Menurut Irsan, dalam perpres anyar ada amanat kepada Kemenkes, BPJS Kesehatan, DJSN, dan Kementerian Keuangan untuk melakukan evaluasi. Dari evaluasi itu akan ditetapkan tarif, manfaat, dan besaran iurannya.</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014654812/kriteria-kris-bpjs-kesehatan-1-ruang-rawat-inap-maksimal-4-tempat-tidur">Kriteria KRIS BPJS Kesehatan, 1 Ruang Rawat Inap Maksimal 4 Tempat Tidur</a></strong></p> <p>Pada kesempatan lain, Ketua DJSN Agus Suprapto menyatakan bahwa penghitungan iuran peserta BPJS Kesehatan akan terus dievaluasi. &rdquo;Kita harus hitung aktuaria, ya. Bergantung kebijakan presiden baru,&rdquo; katanya.</p> <p>Menurut Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah, ada beberapa kriteria yang memengaruhi besaran iuran. Selain penghitungan aktuaria, kemampuan masyarakat juga menjadi pertimbangan. &rdquo;Termasuk kenaikan tarif dan inflasi,&rdquo; ujarnya. Saat ini tarif iuran BPJS Kesehatan tetap sesuai dengan aturan Perpres 64/2020. <strong>(lyn/c14/fal)</strong></p> <p>---</p> <p><strong>12 KRITERIA KELAS RAWAT INAP STANDAR</strong></p> <p>1. Komponen bangunan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi</p> <p>2. Ventilasi udara</p> <p>3. Pencahayaan ruangan</p> <p>4. Kelengkapan tempat tidur</p> <p>5. Nakas per tempat tidur</p> <p>6. Temperatur ruangan</p> <p>7. Ruang rawat dibagi berdasar jenis kelamin, anak atau dewasa, serta penyakit infeksi atau noninfeksi</p> <p>8. Kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur</p> <p>9. Tirai/partisi antar-tempat tidur</p> <p class="class-paragraph">10. Kamar mandi dalam ruang rawat inap</p> <p>11. Kamar mandi memenuhi standar aksesibilitas</p> <p>12. Outlet oksigen</p> <p>Sumber: Perpres 59/2024</p>

Kelas rawat inap standar (KRIS) yang bertujuan meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan rumah sakit (RS) kepada pasien.

Kemenkes Rilis 12 Kriteria Kelas Rawat Inap Standar, Tahun Ini Ditarget 2.432 RS Penuhi Standar KRIS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/14/Screenshot_20240514-175502-3062417166.jpg" alt="Ilustrasi BPJS Kesehatan. (JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi BPJS Kesehatan. (JawaPos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril menegaskan bahwa sistem kelas tak dihapuskan meski nantinya sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) diterapkan. Sistem kelas masih diberlakukan untuk pasien non-BPJS</p> <div dir="auto">"Tetap yang melayani swasta ada dong (sistem kelas). Kelas 1, kelas 2, VIP," ujarnya kepada wartawan, Rabu (15/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menerangkan, ada dua kriteria pasien, yaitu peserta BPJS dan non-BPJS. "Nah yang non-BPJS itu ada kelas 1, 2, 3, VIP, karena dia berbayar, berbayar kan sesuai kemampuan dia. Kalau dia bayar kelas 1 ya tentunya kelas 1," terang Syahril.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Syahril menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu, peserta BPJS juga tetap dapat memilih kelas ruang rawat inap yang lebih tinggi dengan beberapa syarat. "Jadi, orangnya membayar, asuransi yang lain, tapi itu kita siapin," pungkasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut resmi menghapus sistem kelas 1, 2, 3 dalam pelayanan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sebagai gantinya, BPJS akan menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Keputusan itu diteken Presiden Jokowi pada Rabu, 8 Mei 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46A dilaksanakan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 30 Juni 2025," demikian bunyi Pasal 103B Ayat (1), dikutip Senin (13/5).</div>

Syahril menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu, peserta BPJS juga tetap dapat memilih kelas ruang rawat inap yang lebih tinggi.

Sistem Kelas Rawat Inap Tak Dihapus Meski Ada KRIS, Begini Penjelasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/02/Screenshot-2024-01-02-172756-4124984584.png" alt="BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja Pegawai Administrasi Tidak Tetap (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja Pegawai Administrasi Tidak Tetap (JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril menegaskan bahwa dalam penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang baru disahkan Presiden Joko Widodo, satu ruangan rawat inap maksimal hanya empat bed atau tempat tidur.</p> <div dir="auto">Hal itu sesuai dengan aturan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor hk.02.02/1/1811/2022 tentang Petunjuk Teknis Kesiapan Sarana Prasarana Rumah Sakit dalam Implementasi Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maksimal (tempat tidur ruang rawat inap) empat, dua boleh, tiga boleh. Asal dia KRIS," ujar Syahril kepada wartawan, Rabu (15/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014654805/kemenkes-sebut-kelas-rawat-inap-standar-kris-setara-kelas-2-bpjs">Kemenkes Sebut Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) Setara Kelas 2 BPJS</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk rumah sakit-rumah sakit milik pemerintah, ia mengatakan bahwa 60:40 sudah harus menerapkan KRIS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kalau punya tempat tidur 1000, 600 harus udah KRIS," ucapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Syahril mengakui bahwa ada biaya lebih yang mesti dikeluarkan rumah sakit untuk memenuhi KRIS. Namun begitu, menurutnya hal itu adalah resiko bisnis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memang ada biaya yang harus dikeluarkan RS, tapi itu konsekuensi bisnis, ini bisnis kan? Dan kewajiban," pungkasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menghapus sistem kelas 1, 2, 3 dalam pelayanan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sebagai gantinya, BPJS akan menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Keputusan itu diteken Presiden Jokowi pada Rabu, 8 Mei 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46A dilaksanakan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 30 Juni 2025," demikian bunyi Pasal 103B Ayat (1), dikutip Senin (13/5).</div>

Dalam penerapannya, Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) bakal memiliki empat bed atau tempat tidur dalamsatu ruangan.

Kriteria KRIS BPJS Kesehatan, 1 Ruang Rawat Inap Maksimal 4 Tempat Tidur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/14/WhatsApp-Image-2024-05-14-at-154128-3943059900.jpg" alt="BPJS Kesehatan." width="100%">
<figcaption>BPJS Kesehatan.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril mengatakan bahwa penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) setara dengan ruang rawat inap kelas 2 BPJS saat ini.&nbsp;</p> <div dir="auto">"Iya dong, (setara) kelas 2. Tapi jangan begitu. Pokoknya KRIS gitu aja," ujarnya kepada wartawan, Rabu (15/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui bahwa dalam KRIS, maksimal satu ruangan hanya empat tempat tidur. Hal itu tak jauh berbeda dengan kelas 2 BPJS saat ini yang jumlahnya 3-5 tempat tidur per ruangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014654693/saat-raker-pkpu-pilkada-2024-legislator-pdip-minta-politik-uang-dilegalkan">Saat Raker PKPU Pilkada 2024, Legislator PDIP Minta Politik Uang Dilegalkan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Syahril juga mengatakan bahwa dengan penerapan KRIS, beberapa standar lain seperti AC, kamar mandi, hingga bel untuk pasien diatur untuk satu orang satu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi maksimal hanya empat tidur, antara satu bed dengan bed lain 1,5 meter, kemudian penyekatnya harus sampak atas, oksigen itu, bel pasien satu satu, kamar mandi di dalem," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menghapus sistem kelas 1, 2, 3 dalam pelayanan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sebagai gantinya, BPJS akan menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Keputusan itu diteken Presiden Jokowi pada Rabu, 8 Mei 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46A dilaksanakan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 30 Juni 2025," demikian bunyi Pasal 103B Ayat (1), dikutip Senin (13/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril mengatakan bahwa penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) setara dengan ruang rawat inap

Kemenkes Sebut Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) Setara Kelas 2 BPJS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/05/aaa-sido-3166408308.jpg" alt="RSUD Sidoarjo telah berganti status dari tipe B menjadi tipe A." width="100%">
<figcaption>RSUD Sidoarjo telah berganti status dari tipe B menjadi tipe A.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sebelum mulai berlakunya kelas rawat inap standar (KRIS) pada 2025, RSUD R.T. Notopuro, Sidoarjo, sudah menjalankan program seperti itu. Persisnya saat ditunjuk BPJS Kesehatan untuk menjadi rumah sakit uji coba KRIS.</p> <p>Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan RSUD R.T. Notopuro dr Wasis Nupikso mengatakan bahwa sejak akhir 2022, rumah sakit yang sebelumnya bernama RSUD Sidoarjo tersebut menjalankan uji coba KRIS.</p> <p>"Kita melakukan uji coba, kamar kelas III kita samakan dengan kelas II yang layout-nya isi empat tempat tidur,&rdquo; katanya. Tetapi, menurut dia, untuk menjadi kamar dengan standar KRIS, perlu setidaknya 12 fasilitas lain.</p> <p>Wasis mengatakan, memang ada beberapa perubahan dalam ruang rawat inap (ranap) untuk uji coba KRIS. &rsquo;&rsquo;Seperti lampu, kita sudah terapkan dengan 250 lux untuk penerangan dan diturunkan 50 lux saat pasien tidur,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Kemudian, tirai antar-tempat tidur pasien juga disesuaikan. Pembagian ruangan sesuai dengan usia hingga jenis penyakit. Penyediaan alat pemanggil perawat hingga pengaturan suhu ruangan dan jarak antar-tempat tidur sudah dilakukan.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Dari 12 fasilitas atau kriteria tadi, belum semua bisa kita penuhi,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Salah satunya, menurut dokter spesialis obgyn itu, adalah kamar mandi. Jika mengacu pada KRIS, Wasis mengatakan bahwa perlu ada perombakan total di beberapa kamar mandi.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Aksesibilitasnya perlu diperbaiki seperti bisa tidak kursi roda masuk, kemudian lantainya juga, dan hal lain yang bisa membantu pasien di kamar mandi,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Di sisi lain, regulasi tarif untuk kamar KRIS itu masih rancu. Dalam masa uji coba, tarif masih disesuaikan dengan kelas BPJS Kesehatan pasien. &rsquo;&rsquo;Salah satu yang kita tunggu juga untuk tarifnya, bagaimana jadi satu tarif baru, atau masuk tarif kelas III, atau kelas II ini masih belum ada,&rdquo; paparnya.</p> <p>Hal itu juga yang membuat RSUD R.T. Notopuro masih menunggu regulasi dan sosialisasi soal tarif kamar KRIS dari BPJS Kesehatan. &rsquo;&rsquo;Pada dasarnya sebenarnya secara pelaksanaan siap saja, tetapi banyak hal lagi yang harus diperhatikan dan diubah sesuai regulasinya,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Sementara itu, BPJS Kesehatan Sidoarjo juga bersiap untuk memberikan sosialisasi ke beberapa rumah sakit yang ada di kabupaten tetangga Surabaya tersebut. &rsquo;&rsquo;Tentunya demikian, bakal ada sosialisasi, tapi saat ini masih dalam penerapan sesuai ketentuan yang lama,&rdquo; kata Kabid SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Sidoarjo Wenan Setyo Nugroho kemarin (14/5). <strong>(eza/c7/ttg)</strong></p>

Sebelum mulai berlakunya kelas rawat inap standar (KRIS) pada 2025, RSUD R.T. Notopuro, Sidoarjo, sudah menjalankan program seperti itu.

BPJS Kesehatan Sudah Uji Coba KRIS di RSUD R.T. Notopuro, Kini Tunggu Regulasi Tarif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/20/BPJS-20-A-3652723600.jpg" alt="Ilustrasi kartu keanggotaan BPJS Kesehatan. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kartu keanggotaan BPJS Kesehatan. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 pengganti Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan yang baru terbit memicu kegaduhan.</p> <p>Persoalannya, tidak ada penjelasan mendetail perihal kelas rawat inap standar (KRIS).</p> <p>Selama ini, pada kelas perawatan rumah sakit terdapat kelas 1 hingga 3. Itu menentukan jumlah tempat tidur di dalam satu ruangan. Begitu juga iuran peserta BPJS Kesehatan yang dibagi tiga. Yakni, kelas 1 Rp 150.000, kelas 2 Rp 100.000, dan kelas 3 Rp 42.000 dengan subsidi pemerintah Rp 7.000 menjadi Rp 35.000.</p> <p>Pada Pasal 46A Perpres 59/2024 dinyatakan bahwa ruang dan fasilitas rawat inap di rumah sakit memiliki standar. Lalu, pasal itu berhubungan dengan Pasal 103B yang menyebut standar yang dimaksud adalah kelas rawat inap standar (KRIS) yang harus dilaksanakan secara menyeluruh oleh rumah sakit pada 30 Juni 2025.</p> <p>Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah mengaku sudah membaca ketentuan baru mengenai layanan rawat inap BPJS Kesehatan yang baru disahkan Presiden Jokowi. &rdquo;Jadi, yang ada di kepala saya, kelas-kelas itu sudah tidak ada lagi,&rdquo; katanya kemarin (14/5).</p> <p>Melalui peraturan tersebut, pemerintah ingin menyeragamkan atau membuat standar pelayanan di rumah sakit untuk pasien BPJS Kesehatan. Selama ini, dari pengamatannya, kondisi pelayanan rawat inap di rumah sakit berbeda-beda.</p> <p>Di kelas 3, misalnya, ada RS yang kamarnya diisi sampai enam pasien. Di RS lain, kamar untuk kelas yang sama bisa diisi lebih dari enam pasien. Begitu pun untuk fasilitas seperti kamar mandi, ada yang di luar dan di dalam.</p> <p>Lina mengatakan, upaya penyeragaman atau standardisasi tersebut bukan berarti tidak ada kelas-kelas rawat inap di RS.</p> <p>Menurut Lina, aturan terbaru tersebut hanya acuan besarnya. Nanti diatur dengan ketentuan yang lebih teknis. Termasuk juga pengklasifikasian KRIS.</p> <p>Pada kesempatan lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan, perpres itu bukan untuk menghapus kelas rawat inap yang selama ini ada. KRIS adalah untuk menyederhanakan standar dan meningkatkan kualitas ruang rawat inap. &rdquo;Nanti permenkesnya sebentar lagi keluar sesudah Pak Presiden tanda tangan,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto yang dihubungi terpisah menjelaskan bahwa selama ini ruang rawat inap di setiap rumah sakit bervariasi. Terkadang kelasnya sama, tapi kondisi di ruangan itu berbeda antara satu rumah sakit dan rumah sakit yang lain. &rdquo;Misal, ada yang punya saluran untuk oksigen, ada yang tidak. Ada yang kamar mandinya di dalam, ada yang di luar,&rdquo; tuturnya kepada Jawa Pos.Sehingga, KRIS berfungsi untuk memberikan standar nonmedis kepada rumah sakit.</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014650297/jokowi-resmi-hapus-kelas-123-bpjs-kesehatan-diganti-kris-berlaku-mulai-30-juni-2025">Jokowi Resmi Hapus Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan, Diganti KRIS Berlaku Mulai 30 Juni 2025</a></strong></p> <p>Pemerintah menetapkan ada 12 standar yang harus dipenuhi rumah sakit. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 46A Perpres 59/ 2024. Di antaranya, kepadatan ruang rawat inap maksimal 4 (empat) tempat tidur dengan jarak antartepi tempat tidur minimal 1,5 meter. Lalu, komponen bangunan yang digunakan tidak memiliki tingkat porositas yang tinggi serta ventilasi udara memenuhi pertukaran udara pada ruang perawatan biasa minimal 6 (enam) kali pergantian udara per jam.</p> <p>Selain itu, pencahayaan ruangan buatan mengikuti kriteria standar 250 lux untuk penerangan dan 50 lux untuk pencahayaan tidur dan kelengkapan tempat tidur berupa adanya dua kotak kontak dan nurse call pada setiap tempat tidur.</p> <p>Agus menyatakan belum ada penetapan tarif iuran. Sebab, itu akan dibahas lebih lanjut dan mempertimbangkan banyak hal. Pun, belum ada pembahasan terkait manfaat layanan yang akan diberikan. &rdquo;Untuk besaran iuran dan yang lainnya masih menggunakan perpres sebelumnya. Perpres 82/2019, Perpres 64/2020,&rdquo; katanya.</p> <p>BPJS Kesehatan juga menampik adanya penghapusan kelas rawat inap menyusul keluarnya Perpres 59/2024. Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menegaskan, aturan anyar itu menyebut mekanisme pelaksanaan KRIS akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri kesehatan (permenkes). &rdquo;Kebijakan KRIS ini masih akan dievaluasi penerapannya oleh menteri kesehatan dengan melibatkan BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan pihak-pihak terkait lainnya,&rdquo; kata Rizzky.</p> <p>Dari perspektif BPJS Kesehatan, kata dia, KRIS sebetulnya upaya untuk meningkatkan standar kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan. <strong>(lyn/wan/c6/fal)</strong></p>

Persoalannya, tidak ada penjelasan mendetail perihal kelas rawat inap standar (KRIS) setelah terbitnya Perpres Nomor 59 Tahun 2024.

Setelah Perpres 59/2024 Terbit, Layanan BPJS Kesehatan untuk Kamar Rawat Inap Maksimal 4 Pasien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/14/Screenshot_20240514-175502-3062417166.jpg" alt="Ilustrasi BPJS Kesehatan. (JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi BPJS Kesehatan. (JawaPos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah membantah bahwa diresmikannya Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) tidak berarti menghapuskan kelas 1, 2, dan 3 dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal itu sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024.</p> <div dir="auto">Menurut Perpres tersebut, ia mengatakan bahwa mekanisme pelaksanaan KRIS akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri, dalam hal ini Menteri Kesehatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jika dilihat narasi Perpres Nomor 59 Tahun 2024, secara eksplisit tidak ada satu kata atau satu kalimat pun yang mengatakan ada penghapusan variasi kelas rawat inap 1, 2, dan 3," ujar Rizzky kepada wartawan, Selasa (14/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa selama belum ada aturan turunan Perpres Nomor 59, maka belum juga dihapuskan kelas JKN tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sampai dengan saat ini, belum ada regulasi turunan Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tersebut. Kebijakan KRIS ini masih akan dievaluasi penerapannya oleh Menteri Kesehatan dengan melibatkan BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan pihak-pihak terkait lainnya,&rdquo; pungkas Rizzky.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menghapus sistem kelas 1, 2, 3 dalam pelayanan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sebagai gantinya, BPJS akan menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Keputusan itu diteken Presiden Jokowi pada Rabu, 8 Mei 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46A dilaksanakan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 30 Juni 2025," demikian bunyi Pasal 103B Ayat (1), dikutip Senin (13/5).</div>

Meski telah diresmikannya Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) tidak berarti menghapuskan kelas 1, 2, dan 3 dalam Jaminan Kesehatan Nasional.

BPJS Bantah Ada Penghapusan Kelas BPJS di Tengah Penerapan KRIS

<p><strong>&nbsp;</strong></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/02/Screenshot-2024-01-02-172756-4124984584.png" alt="BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja Pegawai Administrasi Tidak Tetap (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja Pegawai Administrasi Tidak Tetap (JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengganti sistem kelas 1, 2, 3 dalam pelayanan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Hal itu untuk membuat pelayanan rawat inap bagi peserta BPJS Kesehatan tak lagi diskriminatif.</p> <div dir="auto">Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, ada ketentuan khusus ruang rawat di RS agar punya standar minimal yang sama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu tertera dalam pasal 46A sebagai berikut:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">(1) Kriteria fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (7) terdiri atas:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">a. komponen bangunan yang digunakan tidak</div> <div dir="auto">boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">b. ventilasi udara;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">c. pencahayaan ruangan;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">d. kelengkapan tempat tidur;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">e. nakas per tempat tidur;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">f. temperatur ruangan;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">g. ruang rawat dibagi berdasarkan jenis kelamin,</div> <div dir="auto">anak atau dewasa, serta penyakit infeksi atau</div> <div dir="auto">noninfeksi;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">h. kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat</div> <div dir="auto">tidur;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">i. tirat/partisi antar tempat tidur;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">j. kamar mandi dalam ruangan rawat inap;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">k. kamar mandi memenuhi standar aksesibilitas;</div> <div dir="auto">dan outlet oksigen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menyebut bahwa ketentuan terkait standar minimal kamar rawat saat KRIS diberlakukan masih harus dimatangkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk mekanisme dan detail terkait KRIS kami masih menunggu aturan turunannya, yaitu Permen," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menghapus sistem kelas 1, 2, 3 dalam pelayanan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sebagai gantinya, BPJS akan menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Keputusan itu diteken Presiden Jokowi pada Rabu, 8 Mei 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014650806/pembayaran-klaim-bpjs-kesehatan-ke-faskes-lebih-cepat-dari-ketentuan">Pembayaran Klaim BPJS Kesehatan ke Faskes Lebih Cepat dari Ketentuan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46A dilaksanakan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 30 Juni 2025," demikian bunyi Pasal 103B Ayat (1), dikutip Senin (13/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kriteria fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#KRIS

Berita Terkini