<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/26/WhatsApp-Image-2025-03-26-at-101219-3938820028.jpg" alt="WSBP konsisten menjalankan kewajiban melaksanakan pembayaran kepada para kreditur. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>WSBP konsisten menjalankan kewajiban melaksanakan pembayaran kepada para kreditur. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;PT Waskita Beton Precast Tbk telah melaksanakan pembayaran kepada para kreditur melalui melalui Cash Flow Available for Debt Service (CFADS) tahap 5 pada Selasa (25/3). Pembayaran ini dilakukan tepat enam bulan setelah pembayaran tahap sebelumnya, menunjukan konsistensi WSBP dalam menjalankan kewajiban. &rdquo;Kami telah memenuhi kewajiban pembayaran melalui CFADS dengan total nilai Rp 106,36 miliar, meningkat Rp 21,78 miliar dibandingkan tahap sebelumnya. Kami terus berupaya menjalankan komitmen pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan,&rdquo; ujar Kepala Divisi Corporate Secretary WSBP Fandy Dewanto. Pembayaran CFADS tahap 5 ini di antaranya mencakup pembayaran kepada kreditur finansial (perbankan) Rp 36,29 miliar, pembayaran kepada kreditur dagang (vendor) yang terdaftar dalam PKPU Rp 66,81 miliar, pembayaran bunga obligasi Rp 3,27 miliar serta pembayaran kepada kreditur finansial lain sebesar Rp 33,74 juta. Hingga saat ini, WSBP telah menyelesaikan pembayaran dalam lima tahap yang seluruhnya dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Adapun sumber dana untuk pembayaran ini berasal dari pendapatan usaha, baik dari suplai produk readymix, precast, jasa konstruksi, sewa alat, dan hasil pelelangan aset (asset disposal). &rdquo;Kami berkomitmen untuk terus memenuhi kewajiban kepada para kreditur sesuai dengan perjanjian perdamaian yang telah disepakati. Peningkatan jumlah pembayaran pada tahap kelima ini menunjukkan komitmen kuat kami dalam menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan,&rdquo; tutur Fandy Dewanto. WSBP akan meneruskan pembayaran CFADS tahap selanjutnya pada 25 September 2025, yang merupakan enam bulan setelah pembayaran kelima ini. Pembayaran ini dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, sebagai bagian dari komitmen WSBP dalam memenuhi kewajiban finansial. Ke depan, WSBP menargetkan peningkatan kinerja dengan mengupayakan kontrak baru yang didukung kondisi keuangan yang sehat. Selain itu, WSBP senantiasa berusaha menerapkan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang baik dalam setiap proses bisnisnya guna mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

WSBP konsisten jalankan kewajiban laksanakan pembayaran kepada para kreditur melalui Cash Flow Available for Debt Service (CFADS) tahap 5

WSBP Laksanakan Kewajiban Pembayaran CFADS Tahap 5 Rp 106,36 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/29/pailit-3636039930.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PT Gusher Tarakan (GT) dipailitkan menggunakan kreditur fiktif. Lenny, pemilik kios di Grand Tarakan Mall yang dikelola PT GT, tercatat sebagai pemohon yang mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap perusahaan tersebut di Pengadilan Niaga Surabaya. Namun, Leny tidak pernah tahu mengenai permohonan PKPU tersebut. Ternyata, namanya dicatut dua pengacara atas perintah kurator. Fakta itu terungkap dalam sidang perkara pidana dengan terdakwa Dimas Abimanyu Sasono di Pengadilan Negeri Surabaya. Dimas bersama koleganya, Fahrul Siregar, terbukti membuat surat kuasa palsu untuk Leny atas perintah kurator asal Tangerang. Leny seolah-olah memberi kuasa kepada kedua pengacara, Dimas dan Fahrul, untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap PT TG. Dimas dihukum tujuh bulan penjara setelah dinyatakan memalsukan tanda tangan Leny dalam surat kuasa palsu. Sementara itu, Fahrul hingga kini masih buron. Pengacara PT GT, Hermawan Benhard Manurung, menjelaskan, Leny diam-diam diajukan sebagai kreditur fiktif yang mengajukan permohonan PKPU terhadap PT GT. &rsquo;&rsquo;Bu Leny dijadikan kreditur fiktif. Dibikinkan surat kuasa oleh kurator yang diserahkan kepada dua pengacara itu untuk mengajukan PKPU. Bu Leny tidak pernah bertemu dan mengenal dua pengacara dan kurator,&rsquo;&rsquo; kata Benhard kemarin (28/5). Pengacara Pemohon PKPU Pakai Surat Kuasa Palsu Selama sidang PKPU, Dimas dan Fahrul yang hadir seolah-olah sebagai pengacara pemohon. Sementara itu, dari termohon dihadiri Steven selaku presiden direktur tanpa sepengetahuan Gusti selaku komisaris. Hubungan Gusti dan Steven tidak harmonis. &rsquo;&rsquo;Pak Gusti baru tahu saat sudah pailit. Selama sidang PKPU, dia tidak tahu. Steven ini pakai akta perusahaan yang lama untuk mewakili PT Gusher,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Benhard menyatakan, pemailitan PT GT diduga direkayasa untuk kepentingan kurator. PT GT akhirnya dinyatakan pailit setelah tidak sanggup membayar tagihan 44 kreditur dengan jumlah piutang tetap mencapai Rp 151 miliar. &rsquo;&rsquo;Perintah hakim pengawas, (pemberesan budel pailit, Red) tidak boleh dilanjutkan setelah ada putusan pidana,&rsquo;&rsquo; kata Benhard. Kini Grand Tarakan Mall masih dikelola PT GT meski perusahaan itu sudah dinyatakan pailit. Pengacara tim kurator PT GT, Daniel Hutabarat, menegaskan, semua aset PT GT seharusnya dikuasai kurator setelah perusahaan tersebut dinyatakan pailit. &rsquo;&rsquo;Dilakukan pemberesan dan dijual untuk membayar tagihan kreditur,&rsquo;&rsquo; ujar Daniel. Daniel membantah PT GT dipailitkan karena kreditur fiktif dan pemalsuan surat kuasa. &rsquo;&rsquo;Bukan kreditur fiktif. Jadi, ada seorang kreditur (Leny, Red) yang mengajukan permohonan PKPU, bukan kepailitan. PKPU tidak terjadi perdamaian, lalu putusannya pailit,&rsquo;&rsquo; kata Daniel.&nbsp;(gas/c12/eko)

PT Gusher Tarakan (GT) dipailitkan menggunakan kreditur fiktif. Lenny, pemilik kios di Grand Tarakan Mall tidak pernah tahu mengenai PKPU.

Perusahaan Dipailitkan Pakai Kreditur Fiktif, Klien Tidak Pernah Kenal Pengacara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/IRFAN-SAPUTRA-GARUDA.jpg" alt="Dirut PT Garuda Indonesia Tb Irfan Setiaputra" width="100%">
<figcaption>Dirut PT Garuda Indonesia Tb Irfan Setiaputra</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah menyampaikan proposal skema restrukturisasi kepada lessor dan kreditur sebagai bagian dari upaya pemulihan kinerja yang terus dioptimalkan perusahaan. Manajemen Garuda mengajak seluruh lessor dan kreditur untuk meninjau skema restrukturisasi komprehensif ini sebagai basis pertimbangan proses restrukturisasi yang akan dijalankan.  Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyampaikan bahwa langkah ini menandai percepatan proses restrukturisasi dan pemulihan Garuda. Proposal tersebut menguraikan rencana jangka panjang bisnis Garuda serta sejumlah penawaran dalam pengelolaan kewajiban bisnis kami dengan para lessor, kreditur, dan para pemasok utama.  “Penyampaian proposal skema restrukturisasi ini menjadi langkah awal dari keseluruhan proses restrukturisasi dan menjadi momentum penting dalam upaya kami untuk bertransformasi menjadi entitas bisnis yang lebih adaptif, efisien, dan profitable,” kata Direktur Utama Irfan Setiaputra kepada JawaPos.com, Kamis (18/11).  Adapun proposal skema restrukturisasi ini telah disampaikan melalui kanal data digital yang dapat diakses secara real time oleh seluruh lessor, kreditur, maupun pihak terkait lainnya mengacu pada ketentuan non-disclosure agreement yang telah disepakati seluruh pihak.  “Kanal ini akan mempermudah para pihak untuk meninjau dokumen serta memberi tanggapan balik karena ini merupakan bagian dari komitmen Garuda yang menegakkan prinsip-prinsip transparansi dan fairness/kejujuran serta menciptakan komunikasi konstruktif dengan semua kreditur,” tuturnya.  Proposal tersebut, Irfan melanjutkan, akan diselaraskan dengan momentum pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta oleh salah satu mitra bisnis Garuda.  Garuda juga telah berkoordinasi dengan tim restrukturisasi serta para advisors untuk terus melakukan koordinasi intensif bersama pihak lessor dan kreditur untuk menjawab dan mempelajari setiap feedback yang disampaikan kepada Perusahaan atas skema proposal ini dan segera melakukan tindak lanjut negosiasi agar dapat memperoleh kesepakatan terbaik.  “Dukungan lessor dan kreditur tentunya memiliki makna penting bagi kami dalam mendukung upaya transformasi mindset bisnis yang lebih adaptif dan resilient dalam menjawab tantangan industri di masa depan", ungkapnya.  Sejalan dengan proses restrukturisasi yang tengah berjalan, Garuda terus melakukan penyempurnaan atas layanan penerbangannya melalui tinjauan atas aspek cost leadership dan efisiensi dengan tetap mengedepankan aspek keamanan dan kenyamanan penerbangan kepada seluruh pengguna jasa.  “Komitmen kami tersebut juga didukung dengan penerapan asas Good Corporate Governance pada seluruh aspek bisnis, termasuk memaksimalkan lini pendapatan dari bisnis kargo sebagai salah satu penopang utama pendapatan usaha Garuda,” pungkasnya.

Garuda Kirim Proposal Skema Restrukturisasi kepada Lessor dan Kreditur

kreditur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kreditur

Berita Terkini

WSBP Laksanakan Kewajiban Pembayaran CFADS Tahap 5 Rp 106,36 Miliar

Perusahaan Dipailitkan Pakai Kreditur Fiktif, Klien Tidak Pernah Kenal Pengacara

Garuda Kirim Proposal Skema Restrukturisasi kepada Lessor dan Kreditur

Download Aplikasi JawaPos.com