<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/19/talkshow-keuangan-1696625493.jpg" alt="Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam acara talkshow Bulan Inklusi Keuangan 2024 di Universitas Diponergoro, 11 November 2024. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam acara talkshow Bulan Inklusi Keuangan 2024 di Universitas Diponergoro, 11 November 2024. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pertumbuhan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melambat. Lebih rendah dari tahun sebelumnya. Dunia usaha yang belum sepenuhnya pulih, adanya pelunasan, dan hapus buku yang dilakukan oleh bank penyalur kredit UMKM merupakan faktor yang memengaruhi. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015331791/tolak-kenaikan-ppn-12-persen-partai-buruh-bakal-gelar-demo-besar-dan-mogok-massal">Tolak Kenaikan PPN 12 Persen, Partai Buruh Bakal Gelar Demo Besar dan Mogok Massal</a> Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menjelaskan, perlambatan tersebut sejalan dengan risiko kredit UMKM yang meningkat. Ditandai dengan rasio kredit macet alias non-performing loan (NPL) yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Per September 2024 tercatat sebesar 4 persen, sedangkan periode yang sama tahun lalu di level 3,88 persen. Jika diurai, rasio NPL kredit mikro sebesar 3,25 persen; kredit usaha kecil di level 4,22 persen; dan kredit usaha menengah mencapai 5,17 persen. "Kondisi tersebut menyebabkan perbankan lebih berhati-hati (prudent) ketika akan menyalurkan kredit kepada pelaku UMKM," ungkapnya, Senin (18/11). Dian menilai, risiko kredit UMKM saat ini masih cukup tinggi dibandingkan kredit non-UMKM. Mengingat, pelaku UMKM didominasi oleh masyarakat kelas menengah bawah serta kecenderungan perekonomian saat ini mengarah pada capital intensive. Seiring dengan pemanfaatan teknologi informasi pada berbagai aspek bisnis. "Selain itu, masuknya produk impor ilegal yang biasanya menawarkan harga lebih murah juga memberikan tekanan terhadap bisnis UMKM," imbuhnya. Pertumbuhan kredit, termasuk sektor UMKM, saat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti kondisi makroekonomi, antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Serta dinamika global termasuk situasi geopolitik yang berpengaruh pada berbagai aspek perekonomian domestik. Adapun perlambatan pertumbuhan kredit UMKM juga tidak terlepas kondisi dunia usaha yang masih dalam tahap recovery pasca era Covid-19. Selain itu, angka pertumbuhan kredit sektor usaha rakyat yang lebih rendah dari tahun sebelumnya turut dipengaruhi adanya pelunasan fasilitas oleh pelaku UMKM. Juga, hapus buku yang dilakukan oleh bank penyalur kredit UMKM. Indeks bisnis UMKM triwulan III 2024 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) berada pada level 102,6. Lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yakni 109,9. Meski masih berada di level ekspansif (di atas 100) "Penunuran ini disebabkan turunnya daya beli masyarakat, normalisasi permintaan pasca perayaan HBKN, normalisasi produksi pertanian pasca panen raya, enaikan harga barang input, dan persaingan yang semakin ketat," ungkap Direktur Bisnis Mikro BRI Supari. Dia menjelaskan, volume produksi dan penjualan UMKM sedang menurun. Sejalan dengan normalisasi permintaan barang dan jasa pasca HBKN. Ditambah menurunnya produksi pangan pasca panen raya serta naiknya harga barang inpu. Meskipun rata-rata harga jual mencatat kenaikan. "Namun penurunan volume produksi/penjualan yang cukup dalam menyebabkan nilai penjualan juga turut menurun," imbuhnya. Alhasil, ekspansi bisnis UMKM melambat. Ekspektasi para pelaku usaha terhadap aktivitas ekonomi cenderung moderat atau stagnan. Terutama karena melemahnya daya beli masyarakat, persaingan yang semakin ketat, serta awal musim tanam tanaman pangan. "Hal ini tampaknya berkaitan dengan harga barang input yang terus meningkat dan menggerus keuntungan usaha, sehingga dirasakan sangat memberatkan bagi sebagian pelaku bisnis UMKM," jelas Supari. Dalam industri pembiayaan dikenal dua istilah, hapus buku dan hapus tagih. Perlu diketahui bahwa hapus buku adalah penghapusan pencatatan pinjaman dari neraca (on-balance sheet) dengan kriteria tertentu sesuai dengan kebijakan internal bank. Antara lain, telah dalam kategori pinjaman macet, sudah dicadangkan 100 persen, dan kriteria lain kebijakan internal bank. Dengan demikian, kebijakan hapus buku tidak menghilangkan kewajiban debitur dari membayar pinjaman. Sehingga penagihan tetap dilakukan. Sedangkan hapus tagih adalah kebijakan menghapus kewajiban debitur atas kredit yang sudah dihapus buku dan tidak ditagih kembali. "Kebijakan hapus tagih dilakukan perbankan dengan kondisi dan persyaratan tertentu. Kebijakan hapus tagih tidak akan berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan perseroan. Karena kerugiannya telah diserap ketika BRI melakukan penghapus bukuan," beber Supari. (*) &nbsp; Kinerja Penyaluran Kredit UMKM dan Program Laku Pandai (Periode September) 2023 -penyaluran kredit UMKM: Rp 1.423 triliun (tumbuh 8,34 persen YoY) -NPL: 3,88 persen &nbsp; 2024 -penyaluran kredit UMKM: Rp 1.495,94 triliun (tumbuh 5,04 persen YoY) -NPL: 4 persen &nbsp; 35 bank yang memiliki program Laku Pandai -total: 1.524.671 agen -agen individu: 1.507.463 agen -agen badan usaha: 17.208 agen &nbsp; Sumber: OJK

Pertumbuhan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melambat. Lebih rendah dari tahun sebelumnya. Dunia usaha yang belum sepenuhnya

Pertumbuhan Penyaluran Kredit UMKM Lesu, Lebih Rendah dari Tahun Sebelumnya   

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/03/Airlangga-Hartarto-konpers-nurul-1327070936.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.( Nurul/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.( Nurul/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menyampaikan, saat ini tengah menyiapkan regulasi rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait hapus buku dan hapus tagih bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, kebijakan ini disiapkan agar petani, nelayan, dan pelaku UMKM bisa kembali mengajukan kredit ke perbankan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, saat ini ada banyak petani hingga UMKM yang tak bisa mengajukan kredit, lantaran namanya masuk dalam database Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Padahal, pinjaman itu berkaitan dengan program pemerintah di masa lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena kita ketahui di masa lalu ada program-program pemerintah yang terkait dengan sektor pertanian. Dan apabila tidak ada hapus buku, hapus tagih, maka kepada daftar masyarakat, petani, pelayan yang masuk di dalam SLIK, dengan demikian mereka tidak bisa mendapatkan fasilitas perbankan lagi," kata Airlangga dalam konferensi pers di Hotel Four Season Jakarta, Minggu (3/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Airlangga membeberkan kebijakan ini nantinya akan menjadi semacam "moratorium" kepada mereka yang pernah bermasalah. Meski begitu, ia memastikan bahwa hapus buku dan hapus tagih hanya bisa dilakukan oleh perusahaan swasta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara untuk bank himbara, ujar Airlangga hanya bisa dilakukan hapus buku saja. Walau berbeda, ia memastikan kebijakan itu akan membuat petani hingga pelaku UMKM bisa kembali mengajukan kredit di perbankan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagi Bank BUMN, hapus buku bisa, tetapi hapus tagih tidak bisa. Sehingga dengan hapus buku, hapus tagih ini diharapkan kredit untuk masyarakat bisa bergulir kembali. Dan kalau bank swasta bisa melakukan sehingga mereka bisa menghapus buku sekaligus menghapus tagih," bebernya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Airlangga menargetkan, kebijakan ini akan rampung dalam waktu yang tidak lama. Sehingga pemutihan utang petani, nelayan dan UMKM bisa segera diberlakukan. "Dan ini dalam proses, jadi mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama ini bisa diselesaikan," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan Presiden Prabowo Subianto bakal menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk memutihkan utang 6 juta nelayan dan petani kepada perbankan pekan depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini mungkin minggu depan Pak Prabowo akan teken suatu perpres pemutihan (utang petani dan nelayan). Sedang disiapkan Pak Supratman Menteri Hukum, semua sesuai undang-undang," kata Hashim dalam Dialog Ekonomi di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (23/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/014599647/kuartal-i-2024-kredit-umkm-bank-dki-tumbuh-3918-persen"> Kuartal I 2024, Kredit UMKM Bank DKI Tumbuh 39,18 Persen</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adik kandung Prabowo Subianto ini memastikan pemutihan utang mampu membuka peluang agar para petani dan nelayan bisa kembali mengajukan kredit ke perbankan. Sebab hingga kini jutaan dari mereka masih terganjal karena tagihan lampau.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hashim mengungkapkan pemutihan dilakukan karena ada sekitar 6 juta petani dan nelayan di Indonesia masih terlilit utang perbankan. Utang-utang tersebut merupakan utang di masa lampau sekitar 20 tahun lalu sejak terjadi krisis moneter tahun 1998.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun besaran utangnya, kata Hashim, berkisar Rp 10 juta hingga Rp 20 juta. Imbasnya mereka selalu ditolak saat mengajukan kredit karena masuk dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, kebijakan ini disiapkan agar petani, nelayan, dan pelaku UMKM bisa kembali mengajukan kredit

Pemerintah Siapkan Kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih untuk Petani, Nelayan, dan Pelaku UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/12/WhatsApp-Image-2024-09-12-at-204551-3680390425.jpeg" alt="Bank Mandiri menerima penghargaan Euromoney Award for Excellence 2024 di Singapura. (Bank Mandiri untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bank Mandiri menerima penghargaan Euromoney Award for Excellence 2024 di Singapura. (Bank Mandiri untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Mandiri kembali menorehkan prestasi gemilang. Prestasi itu menegaskan kompetensi yang dimiliki dalam menghadirkan layanan finansial yang menyeluruh lewat serangkaian strategi dan inovasi tanpa henti. Hal ini tercermin dalam pencapaian kinerja perseroan pada paruh pertama 2024 yang kian positif. Bank bersandi saham BMRI ini berhasil mencatatkan penyaluran kredit konsolidasi mencapai Rp 1.532 triliun di semester pertama 2024, tumbuh 20,5% secara year on year (YoY). Pertumbuhan tersebut, melampaui rata-rata industri perbankan yang tumbuh sebesar 12,36% YoY per Juni 2024. Laju kredit konsolidasi Bank Mandiri tumbuh optimal di semua segmen. Penyaluran kredit ke segmen korporasi menjadi kontributor terbesar, dengan realisasi mencapai Rp 561 triliun pada kuartal II 2024, meningkat 29,7% YoY dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 433 triliun. Selain korporasi, segmen komersial mencatat peningkatan kredit sebesar 21,7% YoY menjadi Rp 262 triliun, sementara kredit UMKM meningkat 6,3% YoY mencapai Rp 127 triliun. Diikuti dengan laju kredit konsumer yang meningkat 9,02% YoY menjadi Rp 116 triliun. Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menuturkan, pencapaian kinerja ini tentunya tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat yang terus meningkat terhadap sektor finansial dan terus membaiknya tren pertumbuhan ekonomi secara nasional. Juga bentuk komitmen perseroan dalam mendorong perekonomian kerakyatan. Tidak hanya dari sisi kredit sebagai wholesale banking, Bank Mandiri dalam beberapa tahun terakhir juga semakin serius mempercepat transformasi digital. Selain untuk menghadirkan solusi finansial yang andal bagi nasabah, transformasi ini juga diyakini Darmawan mampu mendukung peningkatan inklusi keuangan di Tanah Air serta meningkatkan akseptasi layanan digital Bank Mandiri sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas hingga wilayah terluar di Tanah Air. &ldquo;Perekonomian Indonesia memiliki peluang yang besar untuk terus tumbuh. Untuk itu, Bank Mandiri berupaya untuk terus hadir memenuhi kebutuhan masyarakat dan nasabah melalui peningkatan dari sisi layanan dan inovasi digital,&rdquo; ujar Darmawan di Singapura, Kamis (12/9). Lanjut Darmawan, tidak hanya melalui penyaluran kredit, transformasi digital Bank Mandiri juga diimplementasikan melalui layanan handal Kopra by Mandiri untuk mendukung pelaku usaha mulai dari segmen korporasi hingga pelaku UKM. Selain itu, super app Livin&rsquo; by Mandiri juga tersedia bagi nasabah ritel untuk memenuhi kebutuhan finansial dan gaya hidupnya. Saat ini, lebih dari 85% akun baru dari nasabah ritel telah didaftarkan melalui Livin&rsquo; by Mandiri. Sedangkan Kopra by Mandiri telah menangani transaksi bisnis dengan volume Rp 10.000 triliun dalam semester pertama 2024. Pencapaian ini merupakan yang tertinggi di industri perbankan Indonesia. Bahkan, solusi dari Livin&rsquo; Merchant telah membantu lebih dari 2 juta pedagang UMKM di Indonesia menjadi digital hanya dalam waktu satu tahun. Lewat kinerja, pencapaian, dan transformasi digital yang dilakukan, Bank Mandiri pun menuai pengakuan internasional. Melalui ajang Euromoney Award for Excellence 2024 yang digelar di Singapura pada Kamis (12/9), bank berlogo pita emas ini menyabet gelar Indonesia&rsquo;s Best Bank dan Indonesia&rsquo;s Best Bank for Corporates. Penghargaan Euromoney ini diperoleh Bank Mandiri berdasarkan penilaian pencapaian dan kinerja perseroan selama satu tahun terakhir. Selain itu, aspek perbedaan dari pesaing dalam kinerja dan strategi turut menjadi poin penilaian. Bahkan, strategi dan inovasi digital banking turut menjadi pertimbangan. Euromoney menilai transformasi digital yang dilakukan oleh Bank Mandiri belum ada tandingannya di Indonesia - &ldquo;Bank Mandiri digital transformation is unmatched in Indonesia&rdquo;. &ldquo;Dalam menentukan strategi bisnis, Bank Mandiri menerapkan konsep consumer oriented yang selalu berusaha mengikuti kebutuhan nasabah termasuk perkembangan tren serta teknologi. Kami sangat mengapresiasi penghargaan ini dan tentunya hal ini pemantik semangat bagi Bank Mandiri untuk terus mempertahankan kinerja dan layanan yang terbaik untuk selalu berkontribusi pada ekonomi kerakyatan,&rdquo; tutur Darmawan. Adapun, penyerahan penghargaan tersebut dihadiri oleh Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Riduan, dan Direktur Information Technology Bank Mandiri Timothy Utama di Singapura. Darmawan menambahkan, pengakuan ini sekaligus menjadi esensi kerja keras dan konsistensi seluruh Mandirian dalam komitmennya menyediakan layanan serta produk terbaik bagi nasabah dan masyarakat. &ldquo;Penghargaan ini juga menjadi pengakuan dan kepercayaan dari stakeholder kami bahwa Bank Mandiri menghadirkan solusi keuangan terlengkap dan terbaik di Indonesia,&rdquo; imbuhnya. Bank Mandiri optimis pertumbuhan kinerja perseroan akan terus membaik dan sejalan dengan rencana bisnis perseroan ke depan. Penyaluran kredit secara konsolidasi diproyeksi mampu tumbuh 16%-18% di sepanjang 2024. Bank Mandiri akan memperkuat spesialisasi di segmen wholesale dan retail banking melalui strategi wholesale acceleration dengan memperluas ekosistem turunan wholesale melalui optimalisasi value chain. Juga akan terus menggali potensi kredit berdasarkan wilayah dan sektor untuk mencapai hasil yang optimal. Untuk segmen wholesale banking, sektor-sektor seperti jasa keuangan, perkebunan, transportasi, kesehatan, dan energi akan menjadi kontributor utama. Di sisi lain, sektor UMKM tetap menjadi prioritas penting bagi perseroan. Bank Mandiri akan terus mendorong inklusi keuangan dengan memperluas akses kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini tidak hanya akan meningkatkan penetrasi kredit di segmen tersebut, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi domestik. &ldquo;Pada segmen retail, kami akan berfokus pada sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi sesuai dengan karakteristik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di masing-masing wilayah. Pendekatan ini memungkinkan kami untuk lebih responsif terhadap kebutuhan pasar lokal dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan,&rdquo; pungkasnya.

Bank Mandiri kembali menorehkan prestasi gemilang. Prestasi itu menegaskan kompetensi yang dimiliki dalam menghadirkan layanan finansial.

Euromoney Kembali Nobatkan Bank Mandiri sebagai Best Bank in Indonesia di 2024 karena Beri Layanan Terbaik ke Nasabah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/penjual_lumpia.jpg" alt="SALING DUKUNG: Dari kiri anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi, Kabiro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam DIJ Yuna Pancawati, dan Direktur Pemasaran Bank BPD DIY Agus Trimurjanto di Pate" width="100%">
<figcaption>SALING DUKUNG: Dari kiri anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi, Kabiro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam DIJ Yuna Pancawati, dan Direktur Pemasaran Bank BPD DIY Agus Trimurjanto di Pate</figcaption>
</figure>TPAKD dan Ikhtiar lewat Kredit untuk Melawan Rentenir  Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menjadi ujung tombak perluasan akses keuangan masyarakat. Di antaranya, lewat kredit pembiayaan melawan rentenir. Cepat, bunga rendah, dan tanpa agunan.  AGAS P. HARTANTO, Kota Jogja  ---  HAMPIR tiap hari rentenir atau lintah darat itu mengontak Sugeng. Menawarkan pinjaman cepat. Tapi, pedagang lumpia itu kukuh menolak.  ”Tidak pernah saya tanggepi karena saya tahu itu berbahaya,” ungkap warga Kelurahan Patehan, Kota Jogja, tersebut.  Sugeng sudah 42 tahun berjualan lumpia. Mulai berjualan keliling dengan harga Rp 25 per buah. Dia kini cukup berjualan di rumah atau menerima pesanan hajatan.  Perkembangan itu tak terlepas dari pinjaman program kredit Pede (Pemberdayaan Ekonomi Daerah) dari BPD DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) yang menyasar kelompok usaha. Sugeng menerima pinjaman Rp 2 juta selama 1 tahun dengan bunga 0,6 persen tanpa agunan.  Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang berada di bawah naungan OJK menjadi ujung tombak perluasan akses keuangan masyarakat seperti Sugeng di seluruh pelosok Indonesia. Bank menjadi pelaksananya.  Salah satu programnya, kredit pembiayaan melawan rentenir. Memberikan pendanaan tanpa menambah masalah akibat bunga yang tinggi.  Selama Bulan Inklusi Keuangan (BIK) pada Oktober lalu, OJK mengunjungi sejumlah pelaku usaha mikro (UMi) di Kelurahan Patehan untuk melihat langsung penerapan kredit Pede. Program tersebut menjadi program unggulan, mengadopsi model kredit pembiayaan melawan rentenir skema 3. Yakni, penyediaan kredit yang cepat dan murah.  Bunganya hanya 3 persen per tahun. Dengan plafon sekitar Rp 2 juta tanpa agunan. Jika ingin mengajukan sampai batas plafon Rp 55 juta, disyaratkan ada surat keterangan usaha dengan agunan tambahan.  Hingga September 2022, TPAKD Jogjakarta telah menyalurkan total pembiayaan Rp 4,4 triliun kepada 337.940 debitur. Alhasil, UMKM di sekitar wilayah Gunungkidul, Kulon Progo, dan Bantul tak perlu lagi meminjam uang dari rentenir. Di sana akrab disebut bank titil yang menjebak masyarakat sampai terlilit utang lantaran praktik bunga selangit.  Sugeng mengatakan, sebagai ketua RT 37 kala itu, dirinya diberi amanah menjadi penanggung jawab paguyuban usaha. Menyeleksi siapa saja yang layak diberi pembiayaan usaha. Misalnya, warung kelontong, angkringan, usaha kue rumahan, serta usaha mikro dan kecil (UMK) lainnya yang berada di kampung.  ”Nah, saya lihat orang-orang yang bisa bertanggung jawab karena ini urusannya dengan bank. Kadang ada juga warga yang minta-minta, tapi saya tolak karena saya tahu karakternya. Nggak berani (kasih pinjaman),” terang pria 70 tahun itu.  Namanya orang usaha, rezeki memang tidak menentu. Kadang ramai, kadang sepi. Karena itu, dalam memberikan pinjaman, bank juga melihat penghasilan berjualan. Sebab, kalau bayarnya berat, debitur maupun bank akan dirugikan. Apalagi, pembiayaan dilakukan melalui kelompok usaha. Artinya, juga harus menjaga nama paguyuban agar tetap baik.  ”Biar saya juga nggak beban pikiran. Harus benar-benar orang yang amanah, sungguh-sungguh mau berusaha, dan komitmen. Alhamdulillah, sampai sekarang semuanya lancar,” ungkapnya.  Nunuk, pengusaha kue apem setempat, bersyukur mendapat modal usaha dari kredit Pede Bank BPD DIY. Dia dikucuri kredit Rp 10 juta dengan bunga 0,3 persen dalam jangka waktu 2 tahun. Dari usahanya itu, dia mampu menyekolahkan dan membayar kuliah ketiga anaknya sampai lulus.  ”Saya sudah ditinggal suami 11 tahun. Jadi, harus berjuang sendiri. Syukur dua anak sudah kerja, yang ragil (bungsu) baru lulus kuliah,” terangnya.  Wanita 61 tahun itu telah berjualan kue apem selama 10 tahun. Melayani pesanan hajatan, ruwahan, maupun acara-acara kantor/instansi. ”Sing penting telaten. Ini kurang 5 kali angsuran lagi, sudah selesai,” jelas Nunuk kepada Jawa Pos yang menemuinya bersama rombongan OJK.  Direktur Pemasaran Bank BPD DIY Agus Trimurjanto menuturkan, program kredit Pede merupakan bentuk antisipasi agar pelaku UMK tidak terjerat rentenir. Sejak diluncurkan pada 2020, nasabah kredit Pede mencapai 2.499 debitur senilai Rp 16,63 miliar sampai triwulan II 2022. Satu rekening bisa digunakan untuk beberapa orang di dalam kelompok usaha.  ”Alhasil, kami senang karena 99,9 persen itu lancar membayar. Kredit Pede ini ada yang konvensional dan syariah sehingga masyarakat Jogja yang ingin menikmati syariah monggo,” ucapnya.  Agus berkomitmen akan mengembangkan ke digitalisasi kredit Pede. Segala proses cukup dilakukan melalui aplikasi mobile banking. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah meningkatkan literasi keuangan digital kepada pelaku UMK. ”Edukasi dan literasi menjadi tugas kami. Agar arah semua sisi program menuju ke digital,” tuturnya.  Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi berharap seluruh stakeholder daerah mempercepat program TPAKD yang relevan bagi masyarakat di wilayahnya. Mengingat, setiap daerah memiliki karakter dan keunikan masing-masing.  ”Misalnya, di daerah tertentu banyak nelayan atau buruh tani, tentu programnya akan berbeda. Jadi, OJK itu seperti fasilitator untuk mendorong dan mempertemukan setiap pemangku kepentingan,” ujarnya.  Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) Yuna Pancawati menyebut, perlu koordinasi, kolaborasi, dan sinergi berbagai pihak dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga kabupaten/kota. Khususnya, dalam rangka memutus akses pembiayaan ilegal.  Sosialisasi getol dilakukan ke masyarakat, termasuk pelaku UMKM. Bahkan juga menyasar pelajar di Jogja. ”Melaksanakan sosialisasi juga pembukaan rekening sebagai wujud peningkatan literasi dan inklusi keuangan di 12 SMA/SMK dengan beberapa target program,” bebernya.

Penjual Lumpia Itu Tampik Rayuan karena Tahu Lintah Darat Berbahaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/BANK-JATENG.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, melakukan re-launching Kredit Lapak dan Kredit Mikro Sejahtera (Mitra) Jateng 25 yang dilakukan Bank Jateng. Ganjar mengatakan, hal itu bagian dari respons pemerintah atas penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).  "Tidak mudah hari ini masyarakat masih merespon kenaikan harga BBM, Bank Jateng melakukan respon untuk usaha kecil menengah. Satu adalah Kredit Lapak mudah murah terima utuh yang bunganya cuma 2 persen," kata Ganjar usai launching di Bank Jateng Cabang Surakarta, Jumat (9/9).  Dijelaskan, Kredit Lapak adalah kredit mudah, murah dan terima utuh yang diperuntukkan kepada pedagang pasar dengan bunga 2 persen saja dan plafon maksimal senilai Rp 25 juta.  Sementara Kredit Mitra Jateng 25 mudah, murah dan usaha bertambah, kata Ganjar, sudah lebih dulu diluncurkan pemerintah. Program ini pun dikhususkan hanya untuk pelaku usaha UMKM di Jawa Tengah.  Ganjar memaparkan, Kredit Mitra Jateng 25 awalnya menetapkan suku bunga sebesar 7 persen per tahun. Namun setelah re-launching, bunganya diturunkan menjadi 3 persen dengan plafon maksimal Rp 25 juta. Persyaratannya pun kini jauh lebih mudah.  "Dulu kami menginisiasi Kredit Mitra Jateng 25, plafonnya Rp25 juta, suku bunganya 7 persen dan hari ini kita turunkan menjadi 3 persen. Dan itu betul-betul hanya untuk UMKM saja," jelas Ganjar lewat keterangan tertulisnya.  "Temasuk mereka yang sudah berjualan di pasar. Tadi kita lihat produk mereka ada jamu ada sembako, gorengan macam-macam yang insya Allah ini akan bisa membantu mereka di tengah situasi yang sulit," lanjut Ganjar.  Lebih lanjut, dengan adanya Kredit Lapak dan Kredit Mitra Jateng 25 ini masyarakat diharapkan dapat memanfaatkannya semaksimal mungkin. Menurut Ganjar, akses permodalan dengan bunga relatif ringan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat akan mampu membantu masyarakat ditengah situasi seperti ini pasca terjadinya penyesuaian harga BBM beberapa waktu lalu.

Suku Bunga Kredit Bank Jateng untuk Pedagang Pasar-UMKM Turun 3 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/WIMBOH-SANTOSO-ANTARA.jpg" alt="Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso. (Antara)</figcaption>
</figure>PANDEMI Covid-19 yang sudah berlangsung 1,5 tahun memberikan dampak signifikan pada perkembangan ekonomi global dan domestik. Seluruh negara mengalami kontraksi ekonomi. Tidak terkecuali Indonesia yang sempat terkontraksi 2,07 persen year-on-year (YoY) pada 2020.  Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan salah satu sektor paling terdampak karena dipengaruhi penurunan tingkat konsumsi masyarakat. Seiring dengan penurunan pendapatan, penurunan omzet, kendala keuangan, dan kegiatan operasional yang berkurang. Hingga akhirnya terjadi pengurangan karyawan alias pemutusan hubungan kerja (PHK).  UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Kontribusinya mencapai 57,24 persen dari total PDB (produk domestik bruto) nasional. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menunjukkan, 99,99 persen dari total pelaku usaha atau sekitar 64 juta pelaku usaha adalah UMKM. Penyerapan tenaga kerja UMKM besar, mencapai 117 juta orang atau 97 persen dari total tenaga kerja.  Mempertimbangkan besarnya peran UMKM, OJK mengeluarkan sejumlah kebijakan preemtif. Yakni, melalui POJK No 11 dan 48 Tahun 2020. Harapannya, UMKM dapat bertahan di masa pandemi. Kebijakan tersebut telah membantu 5,30 juta debitur UMKM dengan nilai kredit Rp 332 triliun di awal pandemi. Dan, saat ini semakin turun menjadi 3,58 juta debitur dengan nominal Rp 285 triliun.  OJK juga mendorong pengembangan UMKM dari hulu ke hilir terintegrasi dalam satu ekosistem digital. Di antaranya, memperluas akses keuangan melalui pembentukan skema KUR (kredit usaha rakyat) klaster. Saat ini berjalan kartu petani berjaya di Lampung, KUR klaster Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, dan KUR klaster jaring di Malang.  OJK mengidentifikasi 186 klaster potensial di seluruh Indonesia dengan lebih dari 100 jenis usaha UMKM di berbagai subsektor ekonomi. Misalnya, pertanian, perikanan, peternakan, pakaian, kerajinan, dan kuliner.  OJK mengembangkan bank wakaf mikro (BWM) berbasis digital untuk mendukung pembiayaan UMKM melalui kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren. Disertai juga pendampingan. Per September 2021, telah berdiri 61 BWM yang dirasakan manfaatnya oleh 47,7 ribu nasabah. Total pembiayaan yang sudah disalurkan mencapai Rp 72,2 miliar.  Kami juga membuka akses pembiayaan UMKM melalui fintech peer-to-peer lending dan securities crowdfunding (SCF) pasar modal. Hadirnya fintech memberikan alternatif sumber pendanaan yang cepat, mudah, dan terjangkau. Khususnya bagi kalangan generasi muda dan UMKM yang belum bankable. Selain itu, tren pembiayaan pelaku usaha perlahan mulai beralih dari perbankan ke pasar modal.  OJK juga mengakselerasi pemasaran usaha rakyat secara digital melalui platform UMKM MU. Tidak hanya sebagai tempat untuk memasarkan produk unggulan UMKM dari seluruh daerah. Platform tersebut juga menjadi media untuk meningkatkan literasi digital. Saat ini terdaftar 1.125 UMKM dengan 1.412 kurasi produk unggulan di platform UMKMMU.  OJK bekerja sama dengan tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) untuk perluasan inklusi keuangan di daerah. Sampai 15 September 2021, telah dibentuk 289 TPAKD. Terdiri atas 34 TPAKD tingkat provinsi dan 255 TPAKD tingkat kabupaten/kota.  Dari TPAKD tersebut, ada program kredit melawan rentenir. Hingga triwulan II 2021, telah terdapat 50 TPAKD dengan 64 skema kredit cepat, mudah, dan murah kepada 104.645 debitur. Total penyalurannya Rp 966,58 miliar. OJK juga melakukan business matching, mempertemukan UMKM dengan sumber pembiayaan dari lembaga jasa keuangan. Realisasi tahun lalu mencapai Rp 1,38 triliun dengan 90 kegiatan. Lalu, pada 2021, dilakukan 28 kegiatan business matching dengan nilai Rp 28 miliar.  Di era digitalisasi, OJK terus memperluas akses keuangan pelaku UMKM melalui platform digital. Hadirnya program Digital Kredit UMKM (DigiKU) sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dan Bank Himbara memberikan manfaat yang sangat besar bagi pelaku UMKM. Dengan demikian, diperoleh akses pembiayaan yang cepat, mudah, dan terjangkau.  OJK menyambut baik dan siap mendukung penuh program DigiKU dalam rangka pengembangan dan onboarding UMKM ke platform digital. Dengan begitu, pelaku UMKM tidak lagi terjerat pinjaman online (pinjol) ilegal yang merugikan. OJK berkomitmen mendukung UMKM untuk terus tumbuh berkembang secara berkesinambungan. (*)  *) Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner OJK  **) Disarikan oleh wartawan Jawa Pos Agas Putra Hartanto

Menjaga Pertumbuhan UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/bjblaku.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Seiring zaman, akses dan literasi masyarakat terhadap berbagai layanan berbasis internet atau digital terus berkembang. Hal ini juga berdampak pada dunia perbankan, dimana minat masyarakat untuk dapat mengakses produk dan layanan perbankan secara digital juga semakin meningkat.  Oleh karena itu, bank bjb terus memperluas layanan digitalnya sebagai bentuk komitmen pelayanan masyarakat. Salah satunya yang terbaru adalah melalui kehadiran bjb Layanan Akses Kredit UMKM atau bjb LAKU.  bjb LAKU merupakan aplikasi berbasis android yang berfungsi mempermudah calon nasabah untuk mendapat akses pembiayaan dari seluruh Segmen Kredit UMKM bank bjb. Program ini diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama para pelaku UMKM yang tengah membutuhkan akses pembiayaan kredit. bjb LAKU dapat berperan meningkatkan kapasitas usaha para pelaku UMKM.  Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto mengatakan, bjb LAKU adalah salah satu strategi untuk mengakselerasi pertumbuhan kredit UMKM bank bjb dengan cara cepat, mudah dan terjangkau. Selain itu, aplikasi ini juga merupakan wujud inovasi bank bjb sebagai bank yang senantiasa mengikuti keinginan masyarakat dalam menghadirkan kemudahan layanan perbankan berbasis digital.  “Program bjb laku diharapkan mampu menjaring nasabah atau calon debitur dan meningkatkan jumlah number of account (NoA) para pelaku UMKM dalam mengakses layanan kredit UMKM,” ungkap Widi, Rabu (17/3/2021).  Diharapkan, para peserta pelatihan bjb LAKU dapat mengoptimalisasi produktvitas peserta (account officer) UMKM dalam penyaluran kredit UMKM. Selain itu, peserta juga dilatih untuk dapat memberikan edukasi kepada para calon nasabah maupun debitur dalam melakukan akses layanan perbankan secara digital.  Tak hanya bjb LAKU, peningkatan kompetensi bagi insan bjb UMKM juga terus dilakukan. Pemimpin Divisi Kredit UMKM bank bjb Denny Mulyadi mengatakan, salah satu program peningkatan kapasitas adalah melalui Kerjasama dengan bjb University.  “Di antaranya melalui pelatihan baik yang bersifat softskill dan hardskill, dimana Divisi Kredit UMKM secara kontinyu melakukan pelatihan Mikro Banking Academy,” ungkapnya.

Aplikasi bjb LAKU Permudah Akses Layanan Kredit UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/bank-jatim.jpg" alt="Dari kiri ke kanan:Glemboh Priyambodo, Sekretaris Perusahaan Rizyana Mirda, Direktur Risiko Bisnis Ferdian Ferdian Timur Satyagraha, Direktur Keuangan Busrul Iman, Direktur Komersial dan Korporasi Hermanto, Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi dan Si" width="100%">
<figcaption>Dari kiri ke kanan:Glemboh Priyambodo, Sekretaris Perusahaan Rizyana Mirda, Direktur Risiko Bisnis Ferdian Ferdian Timur Satyagraha, Direktur Keuangan Busrul Iman, Direktur Komersial dan Korporasi Hermanto, Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi dan Si</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Putri Indonesia 2020 Ayu Maulida menjadi tamu istimewa Bank UMKM Jawa Timur (Jatim) pada Sabtu (10/10). Dengan sabar, dia mendengarkan penjelasan tentang berbagai program dari bank pelat merah tersebut. Di antaranya, program pembiayaan permodalan untuk UMKM dan pengembangan kawasan desa di Jatim.  Penjelasan itu disampaikan langsung oleh Direktur Utama Bank UMKM Jatim Yudi Wahyu Maharani. Menurut dia, kini aset Bank UMKM Jatim mencapai Rp 2,5 triliun. Bank tersebut menjadi bagian pemulihan ekonomi Jatim.  Dia menuturkan, potensi pembiayaan kredit sudah siap dimanfaatkan masyarakat. Selain itu, Bank UMKM Jatim menyelaraskan program pemerintah di bidang agraria. "Yakni, sertifikasi lahan untuk penguatan ekonomi," ujar Yudi.  Lahan yang bersertifikat bisa menjadi jaminan kredit. Jadi, masyarakat berpeluang besar mengajukan kredit di bank tersebut.  Yudi berharap Ayu Maulida bisa menjadi penggerak generasi muda Jatim. "Dengan begitu, generasi milenial juga punya gereget untuk menjadi nasabah kami," tuturnya.  Ayu mengapresiasi program-program yang sedang dikembangkan Bank UMKM Jatim. Apalagi, salah satu program yang diemban Putri Indonesia adalah Senyum Desa. Program itu selaras dengan program Bank UMKM Jatim untuk pemberdayaan desa-desa di Jatim.  https://www.youtube.com/watch?v=7zB9f_0LtOo&ab_channel=jawapostvofficial

Bos Bank Jatim: Lahan Bersertifikat Bisa jadi Jaminan Kredit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anak-usaha-dorong-perolehan-kontrak-baru-ptpp-selama-januari-2018_m_188611.jpeg" alt="PTPP" width="100%">
<figcaption>PTPP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT PP (Persero) Tbk (PTPP) menyampaikan, perseroan telah memberikan bantuan berupa pinjaman modal kepada 36 mitra binaan yang berada di lingkungan PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) di daerah Tulungagung dan Kediri. Hal tersebut sebagai dukungan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).  Direktur Keuangan &amp; Manajemen Risiko Perseroan Agus Purbianto mengatakan, perseroan telah menyalurkan pinjaman modal sekitar Rp 2 miliar pada tahun lalu. Para petani tebu mendapatkan modal usaha berkisar Rp 50 jutaan per pelaku usaha.  "Perseroan telah menyalurkan pinjaman modal kepada para petani tebu sejak 2016. Selain memberikan pinjaman modal kepada pada petani tersebut, perseroan juga rutin memberikan pelatihan kepada para petani untuk memperkuat kompetensi petani muda di PTPN X," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (7/7).  Selain itu, perseroan sendiri memiliki sebanyak 138 pelaku UMKM dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan bisnis perseroan. Pihaknya juga telah menyalurkan dana pinjaman modal kepada para pelaku usaha di bidang jasa konstruksi sebesar Rp 1,75 miliar.  Kegiatan usaha UMKM yang terlibat dalam bisnis perusahaan, yaitu meliputi bidang pengadaan dan sewa peralatan dan mesin, material konstruksi, jasa ekpedisi, tenaga kerja, dan akomodasi.  "Bantuan modal usaha tersebut diberikan kepada 26 pelaku usaha dengan kisaran modal sebesar Rp 50–100 juta per pelaku usaha. Program pemberian pinjaman modal usaha tersebut telah dilaksanakan sejak 2018," tuturnya.

PTPP Kucurkan Pinjaman Modal pada UMKM Hingga Rp 3,75 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Hartar.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) mengumumkan penurunan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 7 persen menjadi 6 persen. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) mengumumkan penurunan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 7 persen menjadi 6 persen. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wabah virus korona yang telah menyebar ke tanah air berpotensi mengganggu perekonomian nasional. Sehingga pemerintah telah menyiapkan stumulus sektor keuangan dalam rangka penanganan dampak virus korona.  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengeluarkan beberapa kebijakan countercyclical melalui Peraturan OJK (POJK). Dimana perbankan diminta untuk membantu pada debitur usaha kecil mikro dan menengah (UMKM).  “Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid19, termasuk dalam hal ini adalah debitur UMKM,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (14/3).  Airlangga menjelaskan, kebijakan stimulus yanh dimaksud terdiri dari penilaian kualitas kredit, pembiayaan, atau penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan bunga untuk kredit hingga Rp 10 miliar.  “Bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit atau pembiayaan tanpa melihat batasan plafon kredit atau jenis debitur, termasuk debitur UMKM. Kualitas kredit atau pembiayaan yang dilakukan restrukturisasi ditetapkan lancar setelah direstrukturisasi,” tuturnya.  Untuk debitur UMKM, lanjutnya, perbankan juga dapat menerapkan dua kebijakan stimulus tersebut, yaitu Penilaian kualitas kredit atau pembiayaan lain berdasarkan ketepatan membayar pokok atau bunga.  Kemudian, setelah dilakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan UMKM tersebut, dengan kualitas yang dapat langsung menjadi lancar setelah dilakukan restrukturisasi kredit.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=iQH9ETahywg  https://www.youtube.com/watch?v=xkFMx5C-Toc  https://www.youtube.com/watch?v=JDX9bd4Jpfw

Pemerintah Minta Perbankan Bantu Lakukan Restrukturiasi Kredit UMKM

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kredit umkm

Berita Terkini