<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/rumah-murah-istimewa.jpeg" alt="Ilustrasi rumah sederhana yang digenjot pembaunannnya dalam program sejuta rumah. (Dok.Humas Kementeroan PUPR)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah sederhana yang digenjot pembaunannnya dalam program sejuta rumah. (Dok.Humas Kementeroan PUPR)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perbankan pelat merah yang berfokus pada pembiayaan perumahan, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) mencatatkan, penyaluran kredit pada tiga bulan pertama tahun ini mengalami peningkatan. Selama kuartal I-2019 ini, mencatatkan penyaluran kredit sebesar Rp 242,13 triliun pada triwulan pertama 2019. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 19,57 persen dibandingkan penyaluran kredit pada periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy) yang hanya sebesar Rp 202,5 triliun.  Menurutnya, angka ini penyaluran kredit ini masih berada di atas rata-rata industri perbankan. Yang mana pada kuartal I-2019, rata-rata penyaluran kredit perbankan nasional hanya naik sekitar 12 persen yoy data per Februari 2019.  "Kita mengawali triwulan I-2019 telah memberikan realisasi penyaluran kredit tumbuh 19,57 persen yoy," ujarnya dalam acara konferensi pers di Menara BTN, Jakarta, Selasa (23/4). Menurutnya, pertumbuhan kredit di awal tahun ini didorong oleh lini penyaluran kini sektor perumahan dan non perumahan. Untuk penyaluran kredit di sektor perumahan mencapai Rp 219,72 triliun atau tumbuh 19,11 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp 184,46 triliun.  Maryono menyebut, permintaan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi memang masih menjadi pendorong kuat kenaikan total kredit di segmen perumahan ini.  Berdasarkan catatan keuangan Bank BTN, KPR subsidi ini mencapai Rp 101,99 triliun triliun atau naik 28,87 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy) yang hanya Rp 79,14 triliun.  Sementara itu, untuk penyaluran KPR non subsidi hanya meraup sekitar Rp 79,83 triliun. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 14,37 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy).  Untuk penyaluran kredit konstruksi Bank BTN berhasil memberikan pinjaman sebesar Rp 29,45 triliun atau tumbuh sekitar 8,96 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy).  Sedangkan, di sektor non-perumahan Bank BTN mencatatkan pertumbuhan sebesar 24,24 persen yoy. Kenaikan tersebut ditopang laju positif penyaluran kredit di segmen kredit konsumer dan kredit komersial yang naik masing-masing sebesar 25,53 persen yoy menjadi Rp 4,97 triliun dan 23,88 persen yoy menjadi Rp 17,43 triliun per triwulan I-2019.  Maryono menambahkan, meskipun mencatatkan penyaluran kredit yang positif, namun Bank BTN berhasil menjaga Non Performing Kian (NPL) alias kredit bermasalah berada di level 2 persen. Posisi tersebut jauh dibawah ambang batas atas NPL yang ditetapkan regulator yakni sebesar 5 persen.

Penyaluran Kredit BTN Tumbuh 19,5 Persen Didominasi KPR Subsidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/tahun-ini-anggaran-kpr-bersubsidi-rp-71-triliun_m_.jpg" alt="Rumah subsidi dengan pembiayaan FLPP" width="100%">
<figcaption>Rumah subsidi dengan pembiayaan FLPP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Payung hukum pelonggaran pemberian fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk aparatur sipil negara dan masyarakat kelas menengah terus dimatangkan. Detail serta teknis mengenai aturan rumah subsidi tersebut kini dibahas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kemarin siang (25/2), Dirjen Pembiayaan Perumahan PUPR Eko Hery menggelar rapat bersama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dan Biro Hukum Kementerian PUPR. Sorenya, Eko menghadap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk melaporkan hasil-hasil rapat di tingkat tim teknis sejak Jumat (22/2). "Berikan waktu kepada tim teknis untuk bekerja. Akan diinfokan kalau sudah siap," ujarnya singkat. Sementara itu, Kepala Divisi Perencanaan dan Anggaran PPDPP Kurniawan Khristianto menuturkan, pembahasan permen PUPR yang baru terkait perubahan batas pendapatan belum tuntas. "Belum ada. Masih dibahas secara detail di ditjen (Ditjen Pembiayaan Perumahan, Red)," katanya. Yang jelas, lanjut dia, dana FLPP untuk 2019 meningkat daripada tahun lalu. "Untuk 2019 menjadi Rp 7,1 triliun," ungkap Kurniawan. Jumlah tersebut lebih besar daripada angka semula Rp 5,8 triliun dengan target pembangunan 68 ribu rumah pada 2018. Adapun bank pelaksana FLPP, jumlahnya berkurang dari tahun sebelumnya. Yaitu, dari 43 menjadi 25 bank. Sejak 2010 hingga 2018, pemerintah menyalurkan kredit perumahan rakyat FLPP sebanyak 566 ribu unit. Totalnya senilai Rp 35,7 triliun. Khusus 2018, dari target 58 ribu unit, hanya 85 persen yang menggunakan FLPP. Jumlahnya diharapkan meningkat pada 2019. Sebab, pemerintah memberikan kelonggaran bagi masyarakat yang berpenghasilan hingga Rp 8 juta boleh membeli rumah bersubsidi. Sebelumnya, batas maksimal penghasilan untuk bisa mendapatkan FLPP adalah Rp 4 juta. Karena itu, aturan dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 552/KPTS/M/2016 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran KPR Bersubsidi harus direvisi. Syarat tidak memiliki rumah seperti dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah juga akan dianulir. Selanjutnya, warga yang sudah memiliki rumah pertama nonsubsidi boleh mengajukan FLPP.&nbsp;

Tahun Ini Anggaran KPR Bersubsidi Rp 7,1 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kelonggaran-dapatkan-kpr-subsidi-butuh-harmonisasi-pajak-dan-perizinan_m_.jpg" alt="Pemerintah akan melonggarkan ketentuan mendapatkan KPR subsidi." width="100%">
<figcaption>Pemerintah akan melonggarkan ketentuan mendapatkan KPR subsidi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perubahan aturan untuk menaikkan maksimal gaji penerima fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) disebut berpotensi meningkatkan permintaan properti menengah ke bawah. Namun, agar hal tersebut berjalan optimal, pengembang mensyaratkan beberapa hal yang patut diperhatikan pemerintah. Ketua Realestat Indonesia (REI) Jawa Timur Danny Wahid menyebutkan, yang pertama berkaitan dengan pajak. Relaksasi FLPP, menurut Danny, perlu didukung dengan penyesuaian pajak. "Harus diperhatikan nanti pajak pertambahan nilai (PPN)-nya, karena yang menanggung pajak konsumen," ujar Danny. Danny mengatakan, selama ini masyarakat berpenghasilan di atas Rp 4 juta punya kecenderungan menahan <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/properti/23/02/2019/bunga-kpr-harus-beda-bagi-yang-bergaji-rp-4-juta-dan-rp-8-juta" target="_blank">pembelian rumah</a>. Sebab, konsumen di segmen itu terbebani dengan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen. "Dia mampu beli rumah Rp 150 juta, tapi kena PPN 10 persen. Tapi, kalau dia mau beli harga Rp 120-130 juta tidak tertarik karena lokasinya sangat jauh dari kota," ujar Danny saat dihubungi Jawa Pos kemarin (24/2). Danny menambahkan, calon pembeli rumah di atas harga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terkena PPN sehingga beban mereka untuk membeli berat. "PPN, PPh (pajak penghasilan), dan BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) itu bebannya berat. Jadi, regulasi ini akan lebih baik jika didukung dengan harmonisasi pajak," tambahnya. Berikutnya mengenai support pemerintah dalam menjawab keresahan pengembang akan <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/properti/22/02/2019/rumah-subsidi-itu-harus-dihuni-bukan-untuk-investasi" target="_blank">harga tanah</a> dan perizinan. Menurut Danny, pengembang di daerah sering kali terkendala minimnya informasi tata kota. Dengan begitu, pengembang tak bisa optimal mengembangkan lahan yang dimiliki. Banyak yang telanjur investasi besar dengan melakukan pengadaan tanah luas. Namun, lokasinya jauh dari pengembangan kota. Demikian juga dengan perizinan. Banyak pengembang yang mengeluh bahwa kemudahan online single submission (OSS) yang digaungkan pemerintah pusat belum berjalan mulus di daerah. "OSS cuma simbol di pusat, di daerah tidak berjalan, belum merasakan ada yang berubah, kami tetap menggunakan sistem yang lama," papar Danny. Memang tak semua daerah di Jawa Timur mengalami kendala serupa. Danny mencontohkan Banyuwangi yang memiliki informasi tata kota yang sangat terbuka. Pengembang di sana pun mudah. "Kebanyakan tata ruang di kota-kota Jatim tidak terbuka, tapi di Banyuwangi itu bukan rahasia, dapat diakses de&Acirc;&shy;ngan mudah oleh umum," ujar Danny. Terlepas dari catatan-catatan di atas, Danny menyebutkan bahwa dampak positif pelonggaran kredit FLPP memang membawa angin segar bagi pengembang. Sebab, Jawa Timur memiliki berbagai kota yang masih potensial untuk bisa dijadikan tempat mengembangkan rumah bersubsidi. "Yang potensial itu, misalnya, Gresik, Mojokerto, dan Jombang." Bagi kalangan pekerja dengan usia 23 hingga 30 tahun, naiknya ambang batas <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/properti/22/02/2019/kabar-gembira-gaji-rp-8-juta-boleh-beli-rumah-subsidi" target="_blank">penghasilan FLPP</a> dirasa menguntungkan. Sebab, selama ini mereka cukup sulit membeli hunian nonsubsidi jika batas penghasilan maksimal hanya Rp 4 juta. Sebab, kisaran penghasilan mereka Rp 4 juta hingga Rp 7 juta. Rizka Kusumarini, karyawan muda salah satu BUMN, menyatakan bahwa kebijakan tersebut jelas memudahkan. Apalagi, bagi karyawan yang baru satu hingga tiga tahun bekerja. Sebab, fase tersebut adalah masa-masa transisi seseorang dalam mengelola keuangan pribadi dan mencoba hidup mandiri. "Jika rancangan kebijakan tersebut sudah benar diterapkan, jadi bisa beli rumah yang harganya terjangkau," ungkap perempuan 25 tahun itu. Hal senada disampaikan Rizki Amalia. Sebagai karyawan swasta di Jakarta, bagi dia, kebijakan itu membuka peluang untuk memiliki hunian pribadi lebih cepat. Cicilan tidak akan terasa berat. Meski, memiliki rumah di Jakarta sangat sulit, padahal dekat dengan kantor. Sebab, rumah dengan harga yang ramah kantong saat ini berada di pinggiran ibu kota. Misalnya, Depok, Bogor, Bekasi, dan Tangerang Selatan. "Pilihan yang tepat ya menyewa atau membeli apartemen. Jangkauannya tidak terlalu jauh dari dan ke tempat kerja," urainya. Karyawan swasta lainnya, Putra Rusdi Kurniawan, mengatakan bahwa memang kebijakan itu sangat membantu. Namun, jika disuruh memilih, Putra lebih baik membeli rumah di kampung halaman, Semarang. Dia yang berprofesi jurnalis tentu membutuhkan mobilitas tinggi. Namun, jika dia nekat membeli rumah di Jakarta, penghasilannya ngepres. "Saya lebih milih indekos atau kontrak rumah. Karena dengan harga yang masih ramah di kantong, ukuran lahan dan rumah yang didapat lebih luas ketimbang di Jakarta," katanya.&nbsp;

Kelonggaran Dapatkan KPR Subsidi Butuh Harmonisasi Pajak dan Perizinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bunga-kpr-harus-beda-bagi-yang-bergaji-rp-4-juta-dan-rp-8-juta_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menggodok payung hukum untuk kelonggaran syarat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk aparatur sipil negara dan masyarakat kelas menengah. "Rancangan aturannya sedang dibahas Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan stakeholder terkait," ucap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat dihubungi Jawa Pos kemarin. Tadi malam, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko Hery mengadakan rapat bersama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dan biro hukum Kementerian PUPR. Mereka membahas revisi beberapa peraturan menteri terkait bantuan pembiayaan kepemilikan rumah murah di kantornya. Kasubbag Komunikasi Publik Kementerian PUPR Indah Pratiwi menyatakan, banyak aturan yang harus disesuaikan dengan kebijakan baru tersebut. ''Hari ini pertemuan internal dulu. Bisa jadi sampai Senin (25/2) masih rapat karena untuk persiapan Pak Menteri paparan pada Selasa (26/2),'' terang Indah saat ditemui di kantornya. Sebagaimana diberitakan, pemerintah memutuskan memperlonggar syarat pembelian rumah murah melalui FLPP. Mereka yang memiliki gaji hingga Rp 8 juta boleh membeli rumah bersubsidi. Sebelumnya batas maksimal adalah Rp 4 juta. Kelonggaran syarat itu merupakan hasil rapat di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (21/2). Kebijakan tersebut dibuat agar para ASN hingga golongan III bisa menikmati subsidi tersebut. Sebab, penghasilan total mereka bisa mencapai Rp 8,1 juta. Meski demikian, tidak berarti FLPP dengan skema tersebut hanya berlaku untuk ASN. Masyarakat biasa juga bisa menikmatinya. Selain itu, syarat tidak memiliki rumah seperti dalam Peraturan Menteri PUPR 21/PRT/M/2016 akan dianulir. Dengan begitu, warga yang sudah memiliki rumah pertama boleh mengajukan FLPP. Syaratnya, rumah pertama itu tidak berasal dari FLPP. Sementara itu, pengamat properti Ali Tranghanda kurang setuju dengan naiknya ambang batas penghasilan hingga Rp 8 juta. Menurut dia, pemerintah tidak memahami prinsip public house. ''Program sejuta rumah itu awalnya untuk menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau batasnya dinaikkan, itu bukan berpenghasilan rendah lagi,'' katanya. Pihak perbankan, lanjut dia, tentu lebih memilih masyarakat berpenghasilan di atas Rp 4 juta sebagai pembeli. Begitu pula dengan pengembang. Dari segi bisnis, tentu lebih menguntungkan membangun rumah seharga Rp 300 juta daripada Rp 200 juta. Menurut dia, harus ada perbedaan suku bunga KPR antara masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 4 juta dan berpenghasilan Rp 5 juta-Rp 8 juta. "Rp 4 juta ke bawah itu tetap 5 persen. Sedangkan Rp 5 juta-Rp 8 juta naikin sedikit lah, menyesuaikan kenaikannya, sehingga adil gitu," ujarnya. Jika tidak ada aturan seperti itu, kebijakan tersebut akan lebih menguntungkan masyarakat kelas menengah. Sebaliknya, warga yang berpenghasilan rendah (di bawah Rp 4 juta) akan tersisih. REI Yakin Pasar Properti Makin Bergairah Pada bagian lain, Sekretaris Jenderal Asosiasi Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan, kelonggaran FLPP akan mendorong pasar properti. Alasannya, relaksasi tersebut cenderung meningkatkan permintaan rumah di segmen menengah ke bawah. "Sementara segmentasi itu saling terkait. Jika yang bawah naik, segmen yang ada di atasnya akan ikut naik," ujar Totok kepada Jawa Pos kemarin (22/2). Apalagi, ada berbagai stimulus seperti relaksasi LTV (loan to value) serta rencana kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Stimulus-stimulus itu akan membantu properti pulih dari permintaan yang saat ini terbilang lesu. "Harga properti sekarang belum membuat pembeli pertama berminat. Relaksasi ini akan menggairahkan daya beli mereka," tambah Totok. Disinggung mengenai risiko adanya spekulan, Totok menegaskan, pihaknya mengakui bahwa potensi tersebut memang ada. Karena itu, REI sudah mengajukan sejumlah usulan teknis yang mengatur bahwa harus dipastikan pengakses FLPP adalah pembeli pertama atau end user. Bukan spekulan atau investor yang berniat membeli rumah, tapi tidak untuk ditempati. "Kami juga tidak mau lah fasilitas ini dinikmati spekulan,'' katanya. Menurut dia, Wapres sudah setuju dengan usul REI. Namun, pemerintah meminta waktu untuk menggodok aturan teknisnya sebelum ditetapkan. Totok menambahkan, rencana melonggarkan batas gaji penerima FLPP awalnya diusulkan untuk diprioritaskan bagi ASN, TNI, dan Polri. Namun, selanjutnya berkembang agar masyarakat umum juga bisa merasakannya. "Kita coba lihat dulu nanti. Jika berjalan lancar, selanjutnya dibuka untuk umum. Kami rasa pemerintah juga setuju," urai Totok.

Bunga KPR Harus Beda bagi yang Bergaji Rp 4 Juta dan Rp 8 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/rumah-subsidi-itu-harus-dihuni-bukan-untuk-investasi_m_.jpg" alt="Rumah subsidi itu dihuni, bukan untuk investasi." width="100%">
<figcaption>Rumah subsidi itu dihuni, bukan untuk investasi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kelonggaran kredit fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) ditanggapi positif oleh Realestat Indonesia (REI). Ketua Umum REI Soelaeman Soemawinata menuturkan, relaksasi itu sangat membantu menggairahkan pasar properti. Eman -sapaan akrab Soelaeman- mengungkapkan bahwa selama empat tahun terakhir harga rumah selalu naik, sekitar 5 persen setiap tahun. Ironisnya, peningkatan tersebut tidak diikuti kenaikan pendapatan masyarakat dengan nilai yang sama. "Padahal, jika disamakan, seharusnya grade income juga sudah naik 20 persenan," ujar Eman kepada Jawa Pos kemarin (21/2). Selain itu, <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/properti/22/02/2019/kabar-gembira-gaji-rp-8-juta-boleh-beli-rumah-subsidi" target="_blank">relaksasi kredit FLPP</a> akan berdampak positif bagi kalangan yang memiliki income sedikit di atas Rp 4 juta, tapi ingin mendapatkan rumah dengan harga terjangkau. "Kita bicara tenaga muda milenial dengan range income Rp 4-8 jutaan. Sebenarnya dia membutuhkan rumah, tapi tidak bisa akses FLPP karena barrier gaji itu tadi," tambah Eman. Dia menegaskan, pihaknya mendukung kebijakan pemerintah. Dia juga optimistis kebijakan itu akan menjadi stimulus bagi penjualan properti di kelas middle-low. "Ini akan melebarkan coverage pasar sehingga pada muaranya akan mengurangi backlog yang masih tinggi," paparnya. Disinggung mengenai kendala lain di luar konteks pendapatan masyarakat, REI menuturkan, momok utama bagi pengadaan rumah rakyat masih berkutat pada harga tanah dan perizinan. Eman mengakui, pemerintah sudah cukup kooperatif dengan menginisiasi program kerja sama dengan developer berupa keringanan infrastruktur. "Pemerintah ikut masuk pada investasi infrastruktur, menjamin harga tanah yang digarap developer tidak naik atau tidak bertambah karena beban infrastruktur. Itu cukup membantu," ujar Eman. Namun, di sisi lain, urusan perizinan masih disebut banyak menghambat kecepatan pengembang merealisasikan proyek. Meski pemerintah sudah menunjukkan upaya keras dalam mereduksi birokrasi perizinan, menurut Eman, semangat yang sama belum ditemui di pemerintah daerah. "Sudah ada OSS (online single submission, Red), tapi pengerjaan teknis yang berkaitan dengan otoritas daerah kan bergantung daerah masing-masing. Saat ini kami melihat daerah belum punya visi yang sama untuk percepatan itu," ucap Eman. Sementara itu, pengamat properti F. Rach Suherman memiliki pandangan berbeda mengenai relaksasi FLPP. Suherman menyebut pelonggaran itu menyisakan catatan penting. Terutama mengenai pengawasan pemerintah terhadap pengakses FLPP. Dibukanya barrier ke angka Rp 8 juta akan membuat segmen FLPP meluas. Masyarakat yang berpenghasilan Rp 8 juta jadi memiliki kesempatan untuk mendapatkan rumah murah. "Bahayanya kalau ternyata diincar untuk investasi, bukan untuk end user. Dengan begitu, jadi tidak tepat sasaran," ujar Suherman. Suherman juga berharap plafon subsidi yang lebih besar itu memacu developer untuk lebih inovatif menyediakan hunian bagi masyarakat. Misalnya, dengan sistem clustering, hunian vertikal, dan sebagainya. Tujuannya, rumah murah memiliki daya tarik dan tidak terkesan asal jadi. Mengenai rekomendasi hunian vertikal, menurut Suherman, konsep tersebut patut digalakkan pengembang. Hal itu sekaligus menjawab kendala harga tanah yang mahal dan isu lingkungan. Tidak harus hunian vertikal yang menjulang tinggi seperti di Jakarta. Tapi, bisa dimulai dengan hunian 4 sampai 5 lantai. "Konsep vertikal itu mampu meminimalkan eksploitasi lahan untuk landed house. Vertikal bisa memanfaatkan tanah 15 hektare dengan tingkat hunian yang setara dengan landed house 40 hektare."&nbsp;

Rumah Subsidi Itu Harus Dihuni, Bukan untuk Investasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/kpr-masih-menjadi-buruan-masyarakat_m_140519.jpeg" alt="KURANGI RISIKO: Pembangunan rumah menengah atas di kawasan Alam Sutera, Tangerang, Banten." width="100%">
<figcaption>KURANGI RISIKO: Pembangunan rumah menengah atas di kawasan Alam Sutera, Tangerang, Banten.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Besarnya kredit macet di segmen menengah atas terjadi karena dampak pembelian yang terlalu bergairah sejak kenaikan properti 2012. &rsquo;&rsquo;Kondisi sekarang ini banyak aset yang belum terjual kembali. Pasar segmen ini belum rebound,&rsquo;&rsquo; ujar Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda.  Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo menambahkan, NPL naik karena faktor perekonomian secara makro. &rsquo;&rsquo;Kami melihat kondisinya masih jalan di tempat sehingga sebagian kalangan menengah atas sulit mengatur cashflow-nya,&rsquo;&rsquo; tegas Eddy.  Meski tren kredit macet terjadi sejak awal tahun, KPR masih menjadi buruan masyarakat. Sebab, jumlah penduduk dan kebutuhan hunian terus meningkat. Di samping itu, inflasi dan kenaikan harga rumah yang kurang seimbang dengan kenaikan upah membuat masyarakat masih membutuhkan kredit dari bank untuk memiliki rumah.  Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkapkan, rata-rata pembelian rumah dengan cara cash hanya 7 persen dari total pembelian rumah. Sementara itu, pada semester II 2017, kondisi ekonomi berpeluang untuk tumbuh lebih baik sehingga NPL KPR akan turun dan permintaan KPR meningkat.  Namun, tingginya permintaan masih didominasi rumah untuk masyarakat menengah ke bawah. &rsquo;&rsquo;Terlebih, pemerintah sangat mendukung percepatan realisasi rumah untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah),&rsquo;&rsquo; ujarnya.  Hal senada diungkapkan Direktur Utama BTN Maryono. Dia optimistis permintaan lebih didominasi rumah subsidi. Apalagi, BTN saat ini meluncurkan KPR Mikro. BTN juga menggandeng komunitas. Salah satunya adalah komunitas driver Go-Jek. &rsquo;&rsquo;Potensi Go-Jek luar biasa. Kalau komunitas lainnya di daerah, saya rasa tidak sebagus Go-Jek,&rsquo;&rsquo; ungkapnya.  KPR Mikro mewajibkan nasabah membayar uang muka 10 persen serta bunga 1 persen. Sejauh ini, menurut Maryono, belum banyak realisasi dari KPR Mikro karena produk tersebut baru diluncurkan pada Februari lalu.  Di samping itu, calon nasabah diharuskan menunjukkan kemampuan membayar cicilan lewat rekening tabungan tiga hingga enam bulan ke belakang. &rsquo;&rsquo;Masih proses, harus lihat dulu kan tabungan mereka seperti apa,&rsquo;&rsquo; lanjutnya. (rin/c22/sof)

KPR Masih Menjadi Buruan Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/9947_27530_rumah-muraa.jpg" alt="ilustrasi" width="100%">
<figcaption>ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com&ndash; Fasilitas memiliki rumah murah atau jamak disebut rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mulai banyak. Namun, pemerintah melupakan kendala untuk melunasi rumah dengan subsidi adalah beban bunga angsuran. Salah satu jalan,saran Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) Raharjo Adisusanto pemerintah harus intervensi agar tingkat suku bunga dapat flat di kisaran 5%. &quot;Masyarakat menengah ke bawah sangat sensitif dengan kebijakan suku bunga. Jadi jika itu bisa di-fixed rate-kan maka itu sangat membantu,&quot; kata Raharjo, Senin (9/11). Rahardjo mengakui bank penyedia KPR akan sulit mengikuti pola itu, apabila kurang dukungan dari pihak ketiga. Sebab, beban biaya akan ditanggung oleh perbankan melalui pengembang akan semakin tinggi. &rdquo;Pembiayaan melalui skema ini cara yang sangat efektif untuk masyarakat mendapatkan MBR. Selain itu juga melalui refinancing perbankan, seperti yang sudah umum dilakukan saat ini,&quot; tandas dia Sebagai tambahan informasi, PT SMF sendiri khusus untuk tahun ini menargatkan penyaluran kredit perumahan sebesar Rp 5,5 triliun. Dari jumlah itu Rp 3,5 triliun melalui skema refinancing dan Rp 2 triliun melalui sekuritisasi perbankan. (hyt/JPG)

Rumah Murah Kurang Peminat, Kendalanya Lantaran si Bunga