<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/15/PERTAMINA-15-B-1861459047.jpg" alt="Pertamina New &amp; Renewable Energy (Pertamina NRE) kembali menunjukkan hasil menggembirakan dalam upaya dekarbonisasi/(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Pertamina New &amp; Renewable Energy (Pertamina NRE) kembali menunjukkan hasil menggembirakan dalam upaya dekarbonisasi/(Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dalam upaya memperluas kontribusi dekarbonisasi, Pertamina New &amp; Renewable Energy (Pertamina NRE) kembali menunjukkan hasil menggembirakan. Perusahaan energi hijau ini resmi menerbitkan kredit karbon baru dari proyek pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, dengan total volume 35.475 ton CO2e. Proyek ini memanfaatkan limbah cair kelapa sawit (palm oil mill effluent/POME) dan teknologi covered lagoon untuk menghasilkan energi terbarukan sekaligus menekan emisi&mdash;setara meniadakan emisi tahunan lebih dari 8.000 mobil berbahan bakar bensin atau menanam 570.000 pohon setiap tahun. Dari total volume kredit karbon tersebut, 90,4 persen atau 32.060 ton CO₂e sudah terjual ke berbagai perusahaan nasional lintas sektor, mulai dari perbankan, perdagangan, hingga industri ekstraktif. Antusiasme ini semakin menegaskan bahwa permintaan kredit karbon dalam negeri tengah melesat. &ldquo;Kami tidak menyangka kredit karbon yang baru diterbitkan ini terserap begitu cepat oleh pasar. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan kredit karbon di Indonesia sangat tinggi. Kami optimistis perdagangan karbon nasional akan berkembang pesat, terlebih ketika regulasinya semakin matang,&rdquo; ujar CEO Pertamina NRE, John Anis dalam siaran pers, dikutip Sabtu (15/11). Menurut John, kredit karbon memberikan ruang partisipasi publik untuk melakukan offsetting atau kompensasi atas jejak karbon mereka. Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah yang menandatangani kesepakatan saling pengakuan (mutual recognition agreement/MRA) dengan standar karbon internasional seperti Gold Standard dan Verra. Upaya ini memperluas peluang Indonesia tampil lebih kuat di pasar karbon global. PLTBg Sei Mangkei sendiri telah beroperasi sejak 2020 sebagai hasil kolaborasi Pertamina NRE dengan PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III). Proyek ini menjadi bagian dari portofolio energi bersih Pertamina NRE yang sebelumnya juga telah sukses menjual habis kredit karbon perdana dari pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Lahendong Unit 5 dan 6, dengan volume 864.209 ton CO2e. Ke depan, Pertamina NRE bersiap menerbitkan lebih banyak kredit karbon dari proyek-proyek energi terbarukan yang dikelolanya. &ldquo;Selain dari PLTBg Sei Mangkei, Pertamina NRE akan segera menerbitkan kredit karbon Volume 3 dari PLTP area Lahendong Unit 5 dan 6 dengan volume estimasi 465.131 ton CO2e,&rdquo; tambah John. &nbsp;

PLTBg Sei Mangkei sendiri telah beroperasi sejak 2020 sebagai hasil kolaborasi Pertamina NRE dengan PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III).

Pertamina NRE Terbitkan Kredit Karbon Baru, 90 Persen Langsung Terserap Pasar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/13/WhatsApp-Image-2024-09-12-at-220148-1165578590.jpg" alt="Seminar nasional bertema Skenario Membuat Perencanaan Bisnis Jawa Timur. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Seminar nasional bertema Skenario Membuat Perencanaan Bisnis Jawa Timur. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pelantikan presiden terpilih Prabowo-Gibran tinggal hitungan hari. Strategi dan rencana kebijakan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi pun menjadi bahasan. Wakil ketua tim ekonomi presiden terpilih Prabowo-Gibran, Prof Laude Kamaluddin menjelaskan, kisi-kisi rencana strategis pemerintahan baru tersebut. Kebijakan strategis tidak akan menyimpang dari digitalisasi. Program yang sudah digagas dan diterapkan pemerintah dianggap multi manfaat. &rdquo;Selain tercatat dan rapi, penerapan digitalisasi mampu menghemat sekitar 30 persen,&rdquo; kata Laude Kamaluddin pada seminar nasional bertema Skenario Membuat Perencanaan Bisnis Jawa Timur. Digitalisasi bersinggungan dengan satu data besar. Penerapannya akan didukung sistem blockchain. Yakni teknologi yang memungkinkan penggunaan data base yang transparan dan aman. Seminar yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur itu dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekdapriv Jatim Akhmad Jazuli, Kepala Dinas ESDM Aris Mukiyono, perwakilan BPKAD se-Jawa Timur, serta jajaran samping. Sedangkan narasumber berasal Bank Indonesia perwakilan Jawa Timur, OJK, serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri. &rdquo;Seminar ini memberi gambaran kepada masyarakat sekaligus menjadi masukan bagi pemerintahan selanjutnya,&rdquo; ucap Ketua ISEI Soni Harsono. Pada forum tersebut, Prof Laude juga menyinggung masalah potensi kredit karbon. Dia memaparkan potensi Indonesia pada bidang perdagangan karbon. Bahkan Indonesia diprediksi mampu menguasai pasar kredit karbon dunia. Asisten Administrasi Umum Sekdaprov Jatim Akhmad Jazuli meyakini materi yang diulas pada seminar nasional itu bisa menjadi bekal bagi para pebisnis dan OPD di Jawa Timur. Skenario ekonomi sudah dijelaskan. &rdquo;Selanjutnya, kita memanfaatkan potensi untuk mengambil peluang yang ada,&rdquo; ucap Akhmad Jazuli. Terkait digitalisasi, para pemateri menjabarkan berbagai program yang sudah ada di masyarakat. Program itu antara lain sistem digital pada internal pemerintahan. Lalu layanan bagi masyarakat yang juga berbasis digital. Indeks penerapan digitalisasi keuangan di daerah yang terus meningkat diyakini mampu mendukung pola kebijakan ekonomi pemerintahan baru.

Tim ekonomi presiden terpilih Prabowo-Gibran menyebut digitalisasi dan kredit karbon jadi rencana strategis peningkatan ekonomi

Digitalisasi dan Kredit Karbon Jadi Tools Peningkatan Ekonomi di Era Pemerintahan Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/20/emisi-karbon_zonaebt-3229930968.jpg" alt="Cerobong industri sedang mengeluarkan emisi." width="100%">
<figcaption>Cerobong industri sedang mengeluarkan emisi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Untuk mengetahui istilah Bursa Karbon dan Kredit Karbon, kita harus memahami perjalanan dunia global dalam menangani krisis iklim. Bursa Karbon dan Kredit Karbon merupakan gagasan dan skema dalam menahan laju krisis iklim yang semakin cepat pasca revolusi industri sejak abad ke-18. Bibit gagasan Bursa Karbon dan Kredit Karbon lahir ketika Protokol Kyoto 1997 diadakan, forum awal dimana krisis iklim diakui sebagai masalah global yang harus ditangani dengan serius. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012997273/dukung-pemerintah-tanggulangi-krisis-iklim-tingkatkan-efisiensi-energi-30-persen-pada-2025">Dukung Pemerintah Tanggulangi Krisis Iklim, Tingkatkan Efisiensi Energi 30 persen pada 2025</a> Sebelum Protokol Kyoto, jumlah polusi atau emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh industri perusahaan tidak pernah diperhitungkan. Semua negara dan industri memiliki hak cuma-cuma untuk menghasilkan emisi ke atmosfer, tanpa harga kompensasi. Barulah setelah itu, negara-negara yang ikut serta menandatangani Protokol Kyoto mengharuskan industrinya membatasi emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012971855/global-climate-strike-2023-anak-muda-bersama-untuk-keadilan-iklim">Global Climate Strike 2023, Anak Muda: Bersama untuk Keadilan Iklim</a> Negara-negara atau industri perusahaan yang melewati ambang batas diberikan dua pilihan, mengurangi emisinya dengan beralih menggunakan teknologi ramah lingkungan, atau membayar biaya kompensasi emisi. Pembayaran kompensasi emisi tersebut dilakukan dengan skema, industri yang emisinya melewati ambang batas membeli jatah emisi perusahaan yang berhasil menekan jumlah emisinya. Contohnya, jika perusahaan A telah membeli jatah hak emisi Perusahaan B yang tidak dipakai, maka Perusahaan A mendapatkan sertifikat atau Unit Karbon, sehingga perusahaan A bisa menjalankan kembali industrinya dan mengeluarkan emisi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012963231/para-ahli-menyerukan-moratorium-global-terhadap-upaya-geoengineer-rekayasa-kebumian-iklim-bumi">Para Ahli Menyerukan Moratorium Global terhadap Upaya Geoengineer (Rekayasa Kebumian) Iklim Bumi</a> Izin emisi dalam bentuk sertifikat itulah yang dinamai kredit karbon. Dengan kata lain, kredit karbon adalah jumlah emisi gas rumah kaca yang industri miliki. Sedangkan skema perdagangan karbon yang disebutkan sebelumnya bernama carbon trading, sebagai upaya untuk mendorong industri beralih menjadi ramah lingkungan. Bursa Karbon di Indonesia Dikutip JawaPos.com dari&nbsp;<a href="http://menlhk.go.id/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://menlhk.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1695313170235000&amp;usg=AOvVaw26gi8QLMvLyd7GDB4AOiDK">menlhk.go.id</a>, perdagangan karbon adalah aktivitas memperjualbelikan sertifikat kredit karbon, dan yang menjadi komoditas perdagangan bukanlah gas polutanya, melainkan usaha mengurangi emisi karbon. Skema perdagangan karbon ini bertujuan untuk memberikan dana kepada industri yang sukses menekan gas emisi yang dihasilkannya. Sehingga perusahaan tersebut bebas memperjualbelikan kredit karbonnya kepada perusahaan lain. Sedangkan, perusahaan yang tidak ramah lingkungan sehingga melewati ambang batas emisi yang ditetapkan, harus menanggung biaya lebih, karena harus membeli kredit karbon. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/012961886/sos-akui-ketum-pssi-erick-thohir-mampu-ciptakan-iklim-harmonis-di-timnas">SOS Akui Ketum PSSI Erick Thohir Mampu Ciptakan Iklim Harmonis di Timnas</a> Melalui skema perdagangan karbon, seluruh industri akan berinovasi untuk menjadikan perusahaannya ramah lingkungan. Pemerintah sendiri telah berkomitmen untuk menekan emisi yang Indonesia hasilkan sebesar 31,89% dengan usaha sendiri dan 43,20% dengan bantuan internasional pada 2030. Agar target tersebut tercapai dan untuk mengatur perdagangan karbon di Indonesia, maka pemerintah akan membuat pasar karbon. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012950907/jokowi-berani-sentil-negara-maju-katanya-pendanaan-untuk-perubahan-iklim-masih-sebatas-retorika">Jokowi Berani Sentil Negara Maju, Katanya Pendanaan untuk Perubahan Iklim Masih Sebatas Retorika</a> Di dalam pasar karbon tersebut, akan ditentukan berapa jumlah ambang batas emisi, penyelenggara bursa karbon, infrastruktur pasar, pengguna jasa bursa karbon, dan transaksi serta penyelesaian transaksi Unit Karbon atau sertifikat. Selain itu, diatur juga tata kelola perdagangan karbon, manajemen risiko, perlindungan konsumen, dan pihak atau produk perdagangan karbon. Jadi, tempat dan ruang perdagangan karbon serta infrastruktur di dalamnya, yang terdiri dari produsen-konsumen-barang atau jasa, dinamai bursa karbon atau pasar karbon. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012947552/kadin-prediksi-akan-ada-150-juta-orang-mengungsi-karena-perubahan-iklim">KADIN Prediksi Akan Ada 150 Juta Orang Mengungsi Karena Perubahan Iklim</a> Berdasarkan Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada 18 September 2023, bursa karbon di Indonesia akan dimulai pada 26 September mendatang. Hal itu disampaikan oleh Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner OJK di Kota Jambi saat sedang menghadiri &lsquo;Seminar Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peluang Perdagangan Karbon di Indonesia&rsquo;. OJK juga telah menerbitkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon atau POJK 14/2023. Selain itu, OJK juga menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.04/2023 tentang tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa karbon atau SEOJK/12/2023.

Bursa Karbon dan Kredit Karbon merupakan gagasan dan skema dalam menahan laju krisis iklim yang semakin cepat pasca revolusi industri.

Pernah Dengar Istilah Bursa Karbon dan Kredit Karbon? Begini Penjelasan dan Perannya Mengatasi Krisis Iklim

kredit karbon

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kredit karbon

Berita Terkini

Pertamina NRE Terbitkan Kredit Karbon Baru, 90 Persen Langsung Terserap Pasar

Digitalisasi dan Kredit Karbon Jadi Tools Peningkatan Ekonomi di Era Pemerintahan Prabowo

Pernah Dengar Istilah Bursa Karbon dan Kredit Karbon? Begini Penjelasan dan Perannya Mengatasi Krisis Iklim

Download Aplikasi JawaPos.com