<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/06/PHOTO-2026-02-06-00-41-07-copy-750090128.jpg" alt="President Commissioner Marx Capital Asia Marx Andryan. (Dok. Istimewa)" width="100%">
<figcaption>President Commissioner Marx Capital Asia Marx Andryan. (Dok. Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Meningkatnya risiko kredit bermasalah di tengah perlambatan ekonomi dan kompleksitas pembiayaan korporasi menjadi perhatian serius pelaku industri keuangan. Kondisi tersebut mendorong Marx Consulting Group (MCG) melalui unit advisory finansialnya, PT Marx Capital Asia (MCA), menggelar Business &amp; Law Seminar bertajuk Strategic Solutions for Modern Debt Challenges di Jakarta Pusat, Kamis (5/2). Seminar ini membahas berbagai strategi praktis yang dapat diterapkan lembaga keuangan untuk menghadapi lonjakan sengketa utang dan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). MCG menilai, banyak kredit bermasalah sulit dipulihkan karena struktur pembiayaan yang lemah sejak awal, minimnya mitigasi risiko hukum, serta restrukturisasi yang belum terintegrasi antara aspek bisnis dan legal. President Director Marx Capital Asia Ferita Lie mengatakan, keterlambatan pengambilan keputusan kerap membuat kreditur kehilangan posisi tawar dalam sengketa utang. &ldquo;Dengan struktur pembiayaan yang tepat sejak awal dan strategi yang terarah, nilai kredit sebenarnya masih dapat dipulihkan secara signifikan,&rdquo; ujarnya. Ferita menegaskan, restrukturisasi utang tidak cukup hanya diformulasikan dalam dokumen perjanjian. Menurutnya, kunci keberhasilan terletak pada pengelolaan arus kas yang disiplin, pengujian kelayakan rencana restrukturisasi, serta pengawasan ketat setelah kesepakatan dicapai. &ldquo;Restrukturisasi yang efektif harus bisa dijalankan secara operasional, bukan sekadar rapi di atas kertas. Arus kas harus benar-benar diamankan untuk pembayaran utang sejak hari pertama,&rdquo; katanya. Dari sisi hukum, President Commissioner Marx Capital Asia Marx Andryan menekankan pentingnya penguatan posisi kreditur sejak tahap awal pemberian pembiayaan. Langkah tersebut mencakup pengamanan agunan, jaminan pribadi, hingga pengaturan alur dana atau cash waterfall untuk memastikan kemampuan bayar debitur. Sementara itu, kurator dan praktisi restrukturisasi Rizky Dwinanto mengungkapkan, kreditur pasif memiliki risiko lebih besar dalam proses PKPU. Ia memaparkan sejumlah studi kasus di Indonesia, termasuk skenario ketika debitur memanfaatkan celah hukum untuk menunda kewajiban pembayaran. Seminar ini menegaskan bahwa tantangan utang modern tidak hanya berkaitan dengan kemampuan bayar debitur, tetapi juga dipengaruhi manuver hukum, kompleksitas struktur korporasi, serta dinamika politik dan media. Peserta yang mayoritas berasal dari perbankan dan lembaga keuangan dibekali strategi penguatan posisi kreditur, mitigasi risiko PKPU, serta pendekatan restrukturisasi berbasis arus kas guna menjaga pemulihan nilai pembiayaan.

Meningkatnya risiko kredit bermasalah di tengah perlambatan ekonomi dan kompleksitas pembiayaan korporasi menjadi perhatian serius.

Risiko Kredit Bermasalah Meningkat, Marx Consulting Group Bahas Strategi Hadapi Tantangan Utang Modern

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/Ilustrasi-OJK-4222434501.jpg" alt="Ilustrasi OJK." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi OJK.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan Indonesia pada 2026 akan sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2025.&nbsp; Optimisme tersebut ditopang oleh tren penurunan suku bunga global dan domestik, likuiditas perbankan yang masih memadai, serta dukungan kebijakan pemerintah yang dinilai mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, prospek perbankan nasional pada 2026 masih positif. Penurunan suku bunga global dan domestik diprediksi masih akan terus berlanjut di tahun depan, dan berdampak positif pada beberapa hal. Di antaranya meningkatnya penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), penurunan biaya dana, serta terjaganya ketersediaan likuiditas untuk mendukung penyaluran kredit. "Jika penghimpunan dana cukup positif, maka ketersediaan likuiditas akan terjaga dan membantu perbankan dalam melaksanakan penyaluran kredit. Selain itu, penurunan suku bunga secara global juga diharapkan dapat mendorong meningkatnya demand kredit untuk berbagai kepentingan ekonomi, sehingga pertumbuhan kredit diharapkan tetap kuat," kata Dian, Minggu (21/12). Dari sisi risiko, OJK memproyeksikan kualitas kredit tetap terjaga. Rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) diperkirakan berada di kisaran rendah sekitar 2 persen. Meski demikian, tekanan masih berpotensi muncul dari segmen UMKM yang cenderung tumbuh cepat saat ekonomi ekspansif, namun juga lebih rentan ketika kondisi makro melemah. "Selanjutnya implementasi berbagai program pemerintah serta dukungan optimal dari kebijakan fiskal, kebijakan perdagangan, kebijakan industri, dan kebijakan investasi akan meningkatkan efek multiplier ke konsumsi rumah tangga dan investasi dunia usaha, sehingga juga mendorong permintaan terhadap kredit perbankan," terangnya. Berdasarkan laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang disampaikan perbankan pada akhir November 2025, proyeksi pertumbuhan kredit disesuaikan dengan kondisi perekonomian global dan domestik yang saat ini masih penuh dengan dinamika. OJK mencatat, hingga Oktober 2025 kredit perbankan tumbuh 7,36 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp 8.220,2 triliun. Kualitas kredit tetap terjaga dengan NPL gross sebesar 2,25 persen dan NPL net 0,90 persen. Loan at Risk (LaR) tercatat 9,41 persen, menurun dibandingkan September 2025. Selain itu, CAR industry perbankan masih tergolong kuat yakni sebesar 26,38 persen pada Oktober 2025. &nbsp; Sebagai bentuk mitigasi risiko kredit jika terjadi perubahan kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja debitur, perbankan membentuk&nbsp;Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. "Kami melihat bahwa pembentukan CKPN tersebut masih tergolong wajar dan perlu dilakukan sebagai langkah antisipatif dan bagian dari penerapan prinsip prudensial dalam rangka menjaga kualitas kredit," lanjutnya. Sementara itu, nilai undisbursed loan meningkat dalam beberapa bulan terakhir, dari Rp 2.372 triliun pada Agustus naik mrnjadi Rp 2.450 triliun per Oktober 2025. Kondisi itu menunjukkan masih adanya kelonggaran tarik kredit di masa depan yang dapat dimanfaatkan oleh debitur dalam melakukan ekspansi usaha.&nbsp; Dengan adanya komitmen kredit atau pembiayaan yang besar tersebut, terdapat potensi mepeningkatan realisasi kredit di masa mendatang. "Dalam kondisi ekonomi membaik dan kepercayaan pelaku usaha meningkat, maka pencairan kredit dapat meningkat dan mendorong pertumbuhan sektor riil," tambahnya. Pada 2026, OJK akan terus mengawal pertumbuhan kredit melalui implementasi berbagai roadmap perbankan, optimalisasi kebijakan pembiayaan UMKM, serta koordinasi erat dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Dengan strategi tersebut, OJK berharap stabilitas sistem keuangan tetap terjaga sekaligus mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

OJK memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan pada 2026 akan lebih tinggi dibandingkan 2025, didukung oleh suku bunga yang menurun.

Suku Bunga Turun, OJK Proyeksikan Pertumbuhan Kredit 2026 Lebih Tinggi dari 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Dirut-Bank-Banten-dan-Kajati-Banten.jpg" alt="Dirut Bank Banten Agus Syabarrudin (kiri) bersama Kepala Kejati Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak. (BANK BANTEN)" width="100%">
<figcaption>Dirut Bank Banten Agus Syabarrudin (kiri) bersama Kepala Kejati Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak. (BANK BANTEN)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kredit bermasalah adalah sebuah potensi yang terjadi ketika perbankan menyalurkan kredit ke debitur. Tidak jarang kredit bermasalah itu berujung ke meja hukum.  Menghadapi kondisi itu, Bank Banten menguatkan kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Direktur Utama Bank Banten Agus Syabarrudin menuturkan, sinergi antara Kejaksaan dengan Bank Banten ini diharapkan dapat membantu meningkatkan performa perseroan.  “Kami berharap ke depan kerja sama yang sudah ada dapat lebih ditingkatkan serta mendapatkan pelayanan yang bantuan hukum dari Kejaksaan. Terutama terkait dengan berbagai upaya hukum yang akan dimintakan opininya kepada pihak Kejaksaan, sehingga membantu berjalannya bisnis Bank Banten,” ujar Agus Syabarrudin dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Kamis (31/3).  Sebelumnya Agus Syabarrudin bersama jajaran Bank Banten bersilaturahmi ke kantor Kejati Banten pada Selasa (29/3). Kedatangan Agus Syabarrudin disambut langsung oleh Kepala Kejati Leonard Eben Ezer Simanjuntak dan jajaran.  Lebih jauh Agus Syabarrudin menuturkan, pihaknya sangat serius dalam meningkatkan aspek good corporate governance. Langkah itu dilakukan dengan meningkatkan sinergi dan kolaborasi Kejati Banten. Kerja sama itu terkait dalam penanganan kredit bermasalah yang memerlukan penanganan hukum lebih lanjut.  “Dalam menjalankan roda bisnis Bank Banten, kami selalu menerapkan prinsip kehati-hatian atau prudential banking principle. Sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Banten merupakan implementasi dari aspek good corporate governance," tutur Agus.  Dia berharap pertemuan itu bisa menjadi awalan dari sinergi yang strategis dan berdampak bagi kemajuan Bank Banten. Kini Bank Banten tengah melakukan langkah-langkah strategis untuk menajamkan target audience. Bank Banten pun berfokus di market primer perseroan, yaitu regional Banten.  Ke depannya, Bank Banten terus melakukan berbagai diversifikasi layanan untuk menjawab tantangan yang ada Peningkatan layanan serta pembaharuan produk juga menjadi prioritas agar kian dicintai nasabah, sejalan dengan semangat rebuild the trust, reach the glory.

Hadapi Kredit Bermasalah, Bank Banten Perkuat Sinergi dengan Kejaksaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/IHSG-Dery-Ridwansah-1.jpeg" alt="Ilustrasi Gedung Bursa Efek Indonesia, tekanan perekonomian akibat krisis ekonomian biasanya berimbas pada anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bursa Efek Indonesia, tekanan perekonomian akibat krisis ekonomian biasanya berimbas pada anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja menceritakan kala Indonesia mengalami krisis ekonomi. Kata dia, hal tersebut diibaratkan penyakit bagi suatu negara.  Adapun, krisis ekonomi yang di maksud adalah krisis moneter 1998, krisis tahun 2008 serta krisis ekonomi di tahun 2020 akibat dampak pandemi global Covid-19.  "Mudahnya, saya bandingkan dengan orang yang kena penyakit. Tahun 1998 itu orang yang kena serangan jantung, lalu ditolong, ada program recoverynya, dan dia bisa back to normal," terangnya melalui diskusi online, Rabu (10/6).  Lalu, krisis tahun 2008 yang diibaratkan sebagai penyakit migrain. Pasalnya, pada saat itu Indonesia telah memberikan beberapa obat agar perekonomian dapat pulih. Terakhir, yakni krisis ekonomi tahun 2020 yang dianalogikan sebagai orang yang terkena struk.  "Recoverynya akan jauh lebih lama. Struk memang nggak mematikan langsung, tapi pemulihannya akan lama," tambahnya.  Dia pun mengungkapkan, ketika krisis moneter 1998, IMF (Internatipnal Monetary Fund) memberikan masukan untuk menutup 16 bank, hal tersebut disarankan pada November 1997. Di mana, program penjaminan saat itu belum ada dan penutupan 16 bank ini menimbulkan kepanikan. Alhasil, mereka pun memindahkan dana mereka ke bank-bank besar yang dianggap lebih aman.  "Tapi di awal 1998, ada gejolak politik dan bank swasta kena rumor politik, begitu juga BCA. Orang-orang yang tadinya pindahkan dana ke bank besar langsung panik. Kita rush, lebih dari 35 persen DPK kita ditarik mereka yang panik," tutur dia.  Namun, saat ini ketika krisis ekonomi akibat Korona, dampaknya tidak terlalu besar. Sebab, sudah ada lembaga dan program penjaminan. "Saat baru dikenalkan program penjaminan, masyarakat yang dananya Rp 2 miliar ke bawah harusnya lebih tenang dan tidak rush," ujar Jahja.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=0B3YaKIPQZ0  https://www.youtube.com/watch?v=RsW-wwi_NxY  https://www.youtube.com/watch?v=ubXCKYerBGU

Krisis Ekonomi itu Seperti Penyakit Jantung, Migrain dan Stroke

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/baru-mau-bangun-gedung-ketua-ojk-selama-ini-kami-numpang_m_.jpg" alt="Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam upaya mencegah perekonomian Indonesia makin terpuruk, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung kebijakan pemerintah untuk menghentikan sementara penghitungan non performing loan (NPL) atau kredit bermasalah. Hal ini dilakukan untuk meringankan beban dari para pelaku usaha yang melakukan peminjaman.  Maksud dari pemberian kelonggaran itu adalah, perusahaan yang mengalami kredit macet, penagihannya akan dihentikan dulu untuk sementara waktu.  "Kami dari OJK mendukung sepenuhnya bagaimana upaya pemerintah melakukan pelonggaran fleksibikitas NPL agar sektor riil ini bisa memberikan ruang gerak sambil nenunggunya redanya virus ini," kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso dalam Telekonferensi Pers, Jumat (20/3).  Dirinya mengatakan, plafon atau batas kredit dengan nilai Rp 10 miliar atau lebih dapat langsung mengajukan restrukturisasi untuk bisa dikategorikan lancar dan dipermudah usahanya.  "Kami juga perbolehkan di bawah Rp 10 miliar termasuk UMKM dan KUR itu boleh restrukturisasi dengan permintaan untuk membayar bunga atau pokok atau bunga plus pokok sampai paling lama satu tahun," ungkap Wimboh.  Menurutnya saat ini, bukan hanya sektor seperti pariwisata, transportasi, suplier dan ritel saja yang terdampak akibat adanya Covid-19. Sebab, pandemik global ini pastinya cepat atau lambat akan berefek pada sektor yang lainnya.  "Mudah-mudahan sektor langsung maupun tidak langsung dan akhirnya kalau tidak kita tandai fasilitas kredit mati, ini jadi bisa hidup, bertahan. Mudah-mudahan satu tahun sudah kembali normal," jelas dia.  Bahkan, saat ini pihaknya juga telah memberlakukan relaksasi, di mana sebelumnya terdapat tiga pilar yang menjadi parameter kolektabilitas (keadaan) kredit peminjam, sekarang menjadi satu satu pilar.  Tiga pilar tersebut adalah kemampuan bayar debitur, kinerja debitur dan prospek usaha. Demi kelancaran pelaku usaha, pihaknya hanya memberlakukan kemampuan atau ketepatan pembayaran dari para debitur.  "Kami dari OJK memberikan keleluasaan untuk bisa dilakukan relaksasi dalam penghitungan (NPL), ruang gerak sudah sempit dan ini tidak mudah. Bahkan, kami memberikaN kelonggaran untuk relaksasi, dari 3 pilar menjadi 1 pilar," tambahnya.

Pengusaha Bisa Tenang, Penagihan Pembayaran Ditangguhkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kejari-pekanbaru-bakal-tetapkan-tersangka-pencairan-kredit-di-bri-agro_m_152010.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru tengah menyidik dugaan kasus korupsi pada penyaluran kredit di BRI Agro. Disinyalir penyaluran kredit untuk perkebunan itu senilainya Rp 4 miliar ada rekayasa. Kepala Kejari (Kajari) Pekanbaru Suripto menuturkan, dugaan korupsi penyaluran kredit itu berlangsung pada 2009 hingga 2010. Kala itu, Bank BRI Agro cabang Pekanbaru mengucurkan dana dalam bentuk modal kerja untuk pembiayaan dan pemeliharaan kebun kelapa sawit di Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). Tercatat ada 18 orang debitur menerima pencairan atas nama S dan kawan-kawan dengan luas kelapa sawit seluas 54 hektar sebagai agunan. Belakangan diketahui para debitur tersebut tidak menerima pencairan uang dari bank. "Perkara itu (BRI Agro) penyidikannya masih berlangsung. Kita dalam waktu dekat akan ada penetapan tersangka," kata Suripto, seperti dilansir dari Riau Pos (Jawa Pos Group), Sabtu (19/8). Dalam kasus ini pihak Kejari Pekanbaru telah memeriksa sejumlah saksi. Mereka adalah pihak yang terkait pada pencairan kredit tersebut. "Saksi tersebut berasal dari pihak internal Bank dan pihak debitur," imbuhnya. Diketahui, kredit yang diberikan diperkirakan mencapai Rp 4.050.000.000. Dari 18 debitur, masing-masing disebut menerima pencairan berkisar Rp 150 juta hingga Rp 300 juta. Kredit itu memiliki jangka waktu satu tahun dan jatuh tempo pada Februari 2010. Kemudian perpanjangan dilakukan hingga 6 Februari 2013. Ternyata pada 2015 didapati masalah kredit macet dengan status non performing loan, nilainya sebesar Rp 3.827.000.000,-. Pada kredit ini agunan yang diajukan debitur berupa SKT/SKGR dengan luas 54 hektar. Agunan ini sendiri tak dikuasai pihak bank. Selain itu agunan tidak dapat ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) karena termasuk dalam areal pelepasan kawasan dan termasuk menjadi bagian dari kawasan hutan. Sementara itu pihak hingga berita ini diturunkan pihak BRI Agro belum memberikan keterangan resmi.

Kejari Pekanbaru Bakal Tetapkan Tersangka Pencairan Kredit di BRI Agro