<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1820854820542750390" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/10/Screenshot_2025-01-10-17-16-21-181_comgoogleandroidgm-edit-3782338119.jpg" alt="Jajaran Komisioner KPU Jakarta menyerahkan hasil sidang pleno penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta ke Pimpinan DPRD di gedung DPRD Jakarta, Jumat (10/1). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jajaran Komisioner KPU Jakarta menyerahkan hasil sidang pleno penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta ke Pimpinan DPRD di gedung DPRD Jakarta, Jumat (10/1). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1820854820542750390-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - KPU Jakarta menyerahkan hasil sidang pleno penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta ke DPRD, Jumat (10/1). Berdasarkan rapat pleno, Pramono Anung dan Rano Karno 'Si Doel' ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015512479/terlihat-menjengkelkan-berikut-5-langkah-sopan-untuk-menghadapi-orang-yang-sulit-ikuti-norma">Terlihat Menjengkelkan, Berikut 5 Langkah Sopan untuk Menghadapi Orang yang Sulit Ikuti Norma</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyatakan, pihaknya akan segera bersurat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera dilakukan pelantikan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Langkah selanjutnya adalah bahwa kita akan bersurat dari DPRD kepada Menteri Dalam Negeri, kemudian Presiden, untuk dilakukan pengesahan oleh pemerintah," ujar Khoirudin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus PKS itu mengatakan, sejauh ini pihaknya masih berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 yang menyebut rencana pelantikan Gubernur Jakarta pada 7 Januari 2025.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita secepatnya untuk segera memproses, sementara kita gunakan regulasi yang sudah ada, tanggal 7 Februari dilantik, artinya sebelum tanggal 7 sudah selesai seluruhnya, secepatnya," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, KPU Jakarta menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung - Rano Karno sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih provinsi daerah khusus Jakarta Periode tahun 2025 - 2030.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu sesuai dengan Keputusan KPU DKJ nomor 9 tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Daerah Khusus Jakarta Pemilihan Tahun 2024. Penetapan sendiri dilakukan di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Kamis (9/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta Nomor Urut 3&nbsp;<a href="http://sdr.dr.ir/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://Sdr.Dr.Ir&amp;source=gmail&amp;ust=1736590532087000&amp;usg=AOvVaw0EfYIZwfdU-a__a19ASFsL">Sdr.Dr.Ir</a>&nbsp;Pramono Anung Wibowo, M.M. dan Sdr. H. Rano Karno, S.IP. (Si Doel) dengan perolehan suara sebanyak 2.183.239 suara atau 50,07% dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih provinsi daerah khusus Jakarta Periode tahun 2025 - 2030 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024," ujar Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rapat pleno penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih turut dihadiri oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bawaslu Provinsi, Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan jajaran forkopimda. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

KPU Jakarta menyerahkan hasil sidang pleno penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta ke DPRD, Jumat (10/1). Berdasarkan rapat pleno

Terima Hasil Penetapan Gubernur Jakarta, DPRD segera Limpahkan ke Kemendagri dan Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/kpu-dki-jamin-empat-komunitas-yang-hadir-di-debat-akan-netral_m_122940.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (PKU) Provinsi DKI Jakarta berencana melibatkan empat komunitas masyarakat dalam debat calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta putaran kedua yang akan dilakukan malam ini. Mereka nantinya akan mengajukan pertanyaan ke pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Komisioner KPU Provinsi DKI Jakarta, Betty Epsilon Idroos mengatakan, pihaknya melibatkan empat komunitas masyarakat. Mereka diyakinkan Betty akan bersifat netral dan bukan dari salah satu pasangan calon gubernur-wakil gubernurr. Jaminan empat komunitas masyarakat tersebut netral ungkap Betty, karena sebelum acara dimulai mereka akan menandatangani pakta integritas. "Dimintai komitmennya untuk netral dengan mengisi pakta integritas dan bukan bagian dari salah satu pasangan calon," ujar Betty di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, Rabu (12/4). Dari segmen dua sampai keempat ungkap Betty, para komunitas akan mengajukan pertanyaan ke masing-masing pasangan terkait apa yang mereka rasakan sebagai warga ibu kota. "Jadi mereka sudah merangkai sekian banyak soal dan itu yang akan ditanyakan. Dan itu akan diacak dari sekian banyak pertanyaan," ujarnya. &nbsp;Sekadar informasi, dalam debat Pilgub DKI Jakarta putaran kedua akan dimulai malam ini sekira pukul 19.30 WIB. Debat ini mengambil tema 'Dari Masyarakat Untuk Jakarta' yang terdiri dari enam sekmen dengan Ira Koesno sebagai moderator. Dalam debat tersebut setidaknya ada empat komunitas yakni komunitas nelayan, pengusaha usaha mikro kecil dan menegah (UMKM), pedagang kecil, dan penghuni rumah susun. Setiap komunitas akan mengajukan pertanyaan kepada masing-masing pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta.(cr2/JPG)

KPU DKI Jamin Empat Komunitas yang Hadir di Debat akan Netral

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/kpu-dki-siap-gelar-debat-final-cagub-di-bidakara_m_122754.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta telah memantapkan persiapan menjelang debat final Calon Gubernur DKI Jakarta yang digelar besok (12/4). Lokasi debat juga telah ditentukan yakni tetap seperti sebelumnya di Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta Selatan. Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan pihaknya telah mempersiapkan segala hal yang terkait penyelenggaraan debat. "Tadi kami gelar rapat koordinasi teknis terakhir untuk memastikan rundown (debat)," kata dia ketika dikonfirmasi, Selasa (11/4). Lanjutnya menerangkan, di debat final ini bakal ada perbedaan format dibandingkan dengan debat sebelumnya. Pasalnya, konten debat kali ini lebih berisi konfirmasi visi, misi, dan program masing-masing paslon untuk masyarakat. Menurut dia, KPUD DKI ingin mendapatkan respons masyarakat terkait visi, misi, dan program paslon. "Kami sudah siapkan temanya dari masyarakat untuk Jakarta," sambung dia. Menyesuaikan dengan tema tersebut, KPUD DKI akan mengundang kelompok masyarakat yang sudah diseleksi disaring dari sisi netralitasnya untuk dihadirkan di dalam debat dan kemudian menyampaikan langsung kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur. "Jadi saat debat akan ada tiga bagian. Pertama komunitas masyarakat yang bertanya, kemudian pertanyaan dari panelis tentang program-program yang sudah disampaikan semacam studi kasus, kemudian tektok antarpasangan calon," tutur dia. Dia menerangkan, pertama nanti di saat debat isinya adalah calon wakil gubernur, mereka saling bertanya dan saling berdebat antarcalon wakil gubernur. Hal tersebut akan dilanjutkan oleh masing-masing calon gubernur. Terakhir, KPUD DKI mempersilakan masing-masing calon gubernur memberikan pernyataan penutup atau closing statement. "Closing statement ajakan mereka mewujudkan Pilgub yang damai dan aman," sambung dia. Ketika disinggung soal pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para calon peserta debat, dia berharap cagub dan cawagub bisa all out dalam memberikan pemaparan saat debat. "Karena ini final, harus maksimal," terangnya. Debat putaran kedua Pilgub DKI 2017 direncanakan digelar Hotel Bidakara pada Rabu (12/4) mulai pukul 19.30 WIB. Debat itu bakal disiarkan secara langsung oleh 14 stasiun televisi di seluruh Indonesia. (elf/JPG)

KPU DKI Siap Gelar Debat Final Cagub di Bidakara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/soal-kampanye-negatif-bawaslu-dan-kpu-dki-beda-pendapat_m_120339.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Mimah Susanti tidak setuju dengan kebebasan pasangan calon melakukan kampanye negatif maupun kampanye hitam. "Kampanye negatif dan black campaign tidak perlu dilakukan karena bisa menjatuhkan paslon (pasangan calon) lain," kata Mimah dalam sebuah diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (1/4). Menurut Mimah, kampanye negatif meskipun serangan berdasarkan data dan fakta, itu bisa berakibat menurunkan citra paslon tertentu. Sementara, di saat bersamaan justru menaikkan citra paslon lainnya. "Sama saja dengan black campaign," ucapnya. Sebelumnya di tempat yang sama, Ketua Pokja Kampanye KPU DKI Dahlia Umar menyebutkan, kampanye negatif boleh-boleh saja. Selama itu berdasarkan data dan fakta. "Saling serang adu program boleh saja. Kampanye negatif itu justru memunculkan kelebihan pasangan calon. Boleh saja," ujar Dahlia.&nbsp; Mimah mengakui &nbsp;bahwa permintaan untuk tidak menggunakan kampanye negatif dari Bawaslu DKI hanya bersifat imbauan. Bisa dilakukan, bisa juga tidak. Namun, dia meminta demi terwujudnya pilkada yang damai dan aman, baik kampanye negatif maupun black campaign ada baiknya dihindari. "Kita bangun suasana positif aja di DKI. Definisi kampanye damai kan enggak ada negatifnya," pungkasnya.(uya/JPG)

Soal Kampanye Negatif, Bawaslu dan KPU DKI Beda Pendapat 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/diundang-rapat-tim-ahok-harusnya-ketua-kpu-dan-bawaslu-dki-menolak_m_115431.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudi mengatakan, kehadiran Ketua KPU Provinsi DKI Sumarno dan Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti yang dalam acara internal tim pemenangan pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat perlu dilihat secara jernih dan objektif. Sebagai penyelenggara Pilkada, KPU dan Bawaslu DKI Jakarta mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan bukan saja kepada pemilih, tetapi juga kepada peserta Pilkada, termasuk tim kampanye atau tim sukses paslon. Bentuk pelayanan kepada paslon antara lain diwujudkan dengan menerima masukan dan memberikan informasi mengenai aturan Pilkada dalam bentuk sosialisasi misalnya. "Teknisnya, bisa penyelenggara yang mengundang paslon, bisa juga paslon yang mengundang KPU dan Bawaslu," ujar Said dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (11/3). Menurut Said, sepanjang penyelenggara Pilkada mampu bersikap adil dengan tidak membeda-bedakan undangan dari atau kepada tiap paslon, maka hal itu tidak menjadi masalah. Prinsipnya adalah penyelenggara harus memperlakuan semua paslon secara sama. Tidak boleh ada sedikitpun diskriminasi. "Nah, saya melihat letak permasalahan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu DKI Jakarta sebetulnya tidak terkait dengan hal tersebut, tetapi lebih disebabkan karena forum pertemuan mereka dengan tim sukses Paslon 2 yang bersifat tertutup," katanya. "Informasinya kan itu forum internal Paslon 2. Media saja katanya tidak diperbolehkan untuk meliput acara. Jadi disitulah problemnya," tambanya. Seharusnya, sebelum menghadiri suatu pertemuan yang diselenggarakan oleh tim paslon tertentu, KPU dan Bawaslu perlu terlebih dahulu memastikan sifat forum yang akan dihadirinya. Kalau bersifat tertutup, katanya, ya sebaiknya jangan hadir. &nbsp;"Mereka bisa menawarkan diri untuk hadir dalam forum lain yang sifatnya lebih terbuka. Sebab faktor keterbukaan merupakan salah azaz penyelenggara Pilkada yang sekaligus menjadi standar etika," katanya. Menolak hadir dalam suatu acara internal paslon yang bersifat tertutup bukan sekedar diperbolehkan, tetapi justru diwajibkan apabila acara tersebut diperkirakan dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu. Terkait hal ini sudah diatur dalam Pasal 10 huruf c Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. "Oleh sebab itu saya kira KPU dan Bawaslu DKI Jakarta harus belajar betul dari pengalaman tersebut agar tidak terulang kembali," katanya. Said menambahkan dirinya percaya Ketua KPU dan Ketua Bawaslu DKI Jakarta sejauh ini masih mampu bersikap netral dalam menyelenggarakan Pilkada putaran kedua.&nbsp; Soal kasus yang rencananya dibawa ke DKPP itu boleh-boleh saja. Paslon dan tim pemenangannya tentu punya hak untuk mengadukan adanya dugaan pelanggaran etika penyelenggara Pilkada ke DKPP. "Memang itulah jalur resminya. Soal benar-salahnya biar nanti DKPP yang memutuskan," pungkasnya. Sebelumnya, dalam rapat internal ini digelar di Hotel Novotel pada Kamis (9/3) lalu. Calon gubernur DKI Jakarta Ahok menggelar rapat internal dengan petinggi partai politik pendukung. Rapat tertutup untuk media massa ini juga dihadiri Ketua KPU DKI Sumarno dan Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti.(cr2/JPG)      JawaPos.com - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudi mengatakan, kehadiran Ketua KPU Provinsi DKI Sumarno dan Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti yang dalam acara internal tim pemenangan pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat perlu dilihat secara jernih dan objektif.  Sebagai penyelenggara Pilkada, KPU dan Bawaslu DKI Jakarta mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan bukan saja kepada pemilih, tetapi juga kepada peserta Pilkada, termasuk tim kampanye atau tim sukses paslon.  Bentuk pelayanan kepada paslon antara lain diwujudkan dengan menerima masukan dan memberikan informasi mengenai aturan Pilkada dalam bentuk sosialisasi misalnya.  "Teknisnya, bisa penyelenggara yang mengundang paslon, bisa juga paslon yang mengundang KPU dan Bawaslu," ujar Said dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (11/3).  Menurut Said, sepanjang penyelenggara Pilkada mampu bersikap adil dengan tidak membeda-bedakan undangan dari atau kepada tiap paslon, maka hal itu tidak menjadi masalah. Prinsipnya adalah penyelenggara harus memperlakuan semua paslon secara sama. Tidak boleh ada sedikitpun diskriminasi.  "Nah, saya melihat letak permasalahan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu DKI Jakarta sebetulnya tidak terkait dengan hal tersebut, tetapi lebih disebabkan karena forum pertemuan mereka dengan tim sukses Paslon 2 yang bersifat tertutup," katanya.  "Informasinya kan itu forum internal Paslon 2. Media saja katanya tidak diperbolehkan untuk meliput acara. Jadi disitulah problemnya," tambanya.  Seharusnya, sebelum menghadiri suatu pertemuan yang diselenggarakan oleh tim paslon tertentu, KPU dan Bawaslu perlu terlebih dahulu memastikan sifat forum yang akan dihadirinya.  Kalau bersifat tertutup, katanya, ya sebaiknya jangan hadir. &nbsp;"Mereka bisa menawarkan diri untuk hadir dalam forum lain yang sifatnya lebih terbuka. Sebab faktor keterbukaan merupakan salah azaz penyelenggara Pilkada yang sekaligus menjadi standar etika," katanya.  Menolak hadir dalam suatu acara internal paslon yang bersifat tertutup bukan sekedar diperbolehkan, tetapi justru diwajibkan apabila acara tersebut diperkirakan dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu. Terkait hal ini sudah diatur dalam Pasal 10 huruf c Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.  "Oleh sebab itu saya kira KPU dan Bawaslu DKI Jakarta harus belajar betul dari pengalaman tersebut agar tidak terulang kembali," katanya.  Said menambahkan dirinya percaya Ketua KPU dan Ketua Bawaslu DKI Jakarta sejauh ini masih mampu bersikap netral dalam menyelenggarakan Pilkada putaran kedua.&nbsp;  Soal kasus yang rencananya dibawa ke DKPP itu boleh-boleh saja. Paslon dan tim pemenangannya tentu punya hak untuk mengadukan adanya dugaan pelanggaran etika penyelenggara Pilkada ke DKPP.  "Memang itulah jalur resminya. Soal benar-salahnya biar nanti DKPP yang memutuskan," pungkasnya.  Sebelumnya, dalam rapat internal ini digelar di Hotel Novotel pada Kamis (9/3) lalu. Calon gubernur DKI Jakarta Ahok menggelar rapat internal dengan petinggi partai politik pendukung. Rapat tertutup untuk media massa ini juga dihadiri Ketua KPU DKI Sumarno dan Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti.(cr2/JPG)

Diundang Rapat Tim Ahok, Harusnya Ketua KPU dan Bawaslu DKI Menolak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/ahok-ungkap-penggantinya-di-balai-kota-jakarta-dia-adalah_m_114324.jpeg" alt="Basuki Tjahaja Purnama" width="100%">
<figcaption>Basuki Tjahaja Purnama</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membocorkan sosok yang akan menggantikannya sebagai pelaksana tugas (Plt). Pria yang karib disapa Ahok itu mengaku, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumarsono bakal menggantikannya di Pemerintah Provinsi DKI. "Plt-nya sih kayaknya Pak Soni (sapaan Sumarsono) deh. Karena sudah kenal semua lebih cepet kan," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (6/3). Soal lokasi serah-terima jabatan (sertijab), mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan ada perubahan dari informasi sebelummya di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat. "Nanti malam jam tujuh (malam) di sini. Tuh (di Balai Kota sepertinya) udah persiapan ditempel-tempel sertijab di situ," terangnya. Selain kehadiran dirinya, Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat juga dikabarkan menghadiri agenda tersebut. Seperti diketahui, berdasarkan aturan yang diberlakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI, gubernur dan wakil gubernur petahana diwajibkan cuti kampanye di pilkada putaran kedua. Sedianya, kampanye Pilkada DKI putaran kedua akan dimulai Selasa (7/3) hingga 15 April 2017. (uya/JPG)

Ahok Ungkap Penggantinya di Balai Kota Jakarta, Dia Adalah... 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/soal-walk-out-ahok-kpu-dki-dinilai-miliki-prinsip-komunikasi-buruk_m_114304.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peristiwa walk out Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Sabtu (4/3) lalu menyiratkan prinsip manajemen komunikasi yang buruk. Hal itu diungkapkan Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing. "Ketua KPU DKI harus bertanggungjawab dan bila perlu mereposisi dirinya dari jabatannya, lebih cepat lebih baik, agar tidak terjadi kesalahan manajemen komunikasi," kata Emrus dalam keterangannya yang diterima JawaPos.com, Senin (6/3). Termasuk kata dia, tidak boleh terjadi pembatasan seseorang memberi hak pilih di kotak suara, karena buruknya manajemen komunikasi pada pelaksanaan Pilkada DKI putaran kedua. Emrus lalu memberi peringatan kepada Ketua KPU DKI, Sumarno agar berhati-hati &nbsp;dalam proses berkomunikasi. &nbsp;"Kesalahpahaman dalam proses komunikasi tidak boleh dipandang enteng," imbuhnya. Dari aspek ilmu komunikasi, jelas dia, kesalahpahaman dan akibatnya tidak bisa dihapus begitu saja. Selain itu, bila dilihat ke proses sebelumnya, kesalapahaman diakibatkan oleh pesan tidak informatif atau tidak sampai ke khalayak sasaran. &nbsp;"Pesan tidak informatif atau tidak sampai ke khalayak sasaran, menunjukkan bahwa telah terjadi manajemen komunikasi yang buruk dari pengelolah komunikasi," ungkapnya. Karena itu, menurutnya, komunikasi tidak boleh ditangani secara amatiran, harus profesional. Sebab, komunikasi lebih subtansial dalam kehidupan manusia di muka bumi di banding lainnya. "Sebab, manajemen komunikasi yang baik dipastikan mampu membangun budaya dan keberadaban manusia. Misalnya, menumbuhkan kohesi sosial yang sangat erat di antara anggota masyarakat atau negara," tandasnya. (uya/JPG)

Soal Walk Out Ahok, KPU DKI Dinilai Miliki Prinsip Komunikasi Buruk 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/akui-banyak-persoalan-di-pilkada-lalukpud-dki-jadikan-bahan-evaluasi_m_112431.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pilkada DKI Jakarta yang berlangsung pada 15 Februari 2017 lalu &nbsp;tak lepas dari sejumlah permasalahan. Hal itulah yang menjadi evaluasi KPUD DKI Jakarta. Evaluasi yang paling utama yakni terkait sumber daya manusia (SDM). Ketua KPUD DKI Sumarno mengaku tak menutup mata adanya penyelenggara yang tingkat pemahamannya kurang. &nbsp;Bahkan mungkin ada kekeliruan nyata yang mengganggu penyampaian hak konstitusional warga Jakarta pada Pilkada DKI kemarin.&nbsp; Karenanya, peningkatakan SDM dalam hal bimbingan teknologi akan diberikan. Tentu, integritas, netalitas dan profesionalitas menjadi tolak ukur paling substansial. Namun, bagi penyelenggara yang terbukti melakukan keliruan cukup sustansial baik disengaja atau tidak pada pelaksanaan Pilkada kemarin, Sumarno memastikan mereka tidak akan ditugaskan lagi untuk melaksanakan Pilkada DKI putaran kedua. "Kalau tidak memenuhi kualifikasi tiga itu, maka kemudian bagi kami penyelenggara harus diganti dengan yang baru," ujarnya saat rapat pleno terbuka KPUD DKI Jakarta di Grand Sahid Jaya, Minggu (26/2). Evaluasi kedua berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Diakui KPUD DKI bahwa masih banyak mereka yang masuk ke dalam DPT tidak bisa menyalurkan hak konstitusionalnya &nbsp;Namun katanya, itu tidak semata-mata dibebankan kepada para petugas saja. Akan tetapi juga para pemilihnya. Mengapa? Sebab kata Sumarno, banyak petugas yang tidak mendapatkan akses untuk melakukan pendataan pemilih dan hal ini berkali-kali disampaikan dalam rapat koordinasi dengan Pemda dan stakeholder terkait. "Pemilu bukan hari pemungutan suara tapi ada administrasi yang libatkan pemilih terkait pendataan pemilih. Mereka harus membuka diri. Pemukiman ekslusif harus buka diri untuk didata. Ini jadi perhatian serius kita," tuturnya. Evaluasi ketiga adalah soal logistik. Diketahui ada beberapa TPS yang kehabisan surat suara. Itu lantaran tingkat partisipasi yang tinggi daripada pemilih yang tercantum di dalam DPT. Lalu, membludaknya pemilih yang masuk kategori daftar pemilih tambahan. Namun, Sumarno mengatakan, sejatinya logistik tidak bisa dipisahkan dengan data pemilih dan surat suara. Untuk itu, KPUD DKI ingin memastikan surat suara pada pelaksanaan selanjutnya seiring dengan peningkatan DPT, maka kemudian surat suara akan tersedia secara memadai. Atas sejumlah persoalan administrasi tersebut, Sumarno meminta maaf karena banyaknya pemilih yang kehilangan hak konstitusionalnya dalam Pilkada DKI kemarin."Saya atas nama KPU DKI mohon maaf dan ini jadi perhatian yang sangat serius pada putara pilkada selanjutnya," pungkasnya. (dna/JPG)

Akui Banyak Persoalan di Pilkada Lalu,KPUD DKI Jadikan Bahan Evaluasi 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/kpu-dki-musnahkan-surat-suara-rusak-dan-berlebih_m_109676.jpeg" alt="KPU DKI saat memusnahkan surat suara rusak dan berlebih" width="100%">
<figcaption>KPU DKI saat memusnahkan surat suara rusak dan berlebih</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 46.628 surat suara telah dimusnahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. &nbsp;Ketua KPU DKI Sumarno menyebutkan, surat suara yang dimusnahkan itu dalam kondisi rusak dan berlebih. Pelaksanaan pemusnahan dilakukan di halaman kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Selasa (14/2). &nbsp;Pemusnahan surat suara &nbsp;disaksikan oleh perwakilan Polda Metro Jaya dan Badan Pengawas Pemilu serta Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol). Untuk diketahui, KPU DKI telah menerima surat suara sebanyak 7.341.247 yang telah disebarkan ke masing-masing KPU tingkat kabupaten/kota. Untuk kebutuhan surat suara sebanyak 7.294.619 sudah termasuk 2,5 persen ditambah 2.000 surat suara tambahan. Dari 46.628 surat suara yang dimusnahkan merupakan hasil sortiran dan pelipatan dari KPU tingkat kabupaten/kota. Rinciannya, 22.444 surat suara yang dinyatakan rusak atau cacat dan 24.184 surat suara yang berlebih. "Semoga pemungutan suara untuk besok pagi mulai pukul 07.00 - 13.00 berlangsung secara aman lancar masyarakat dapat datang berbondong-bondong datang untuk mencoblos ke TPS," kata Sumarno di lokasi. Dia juga menjelaskan bahwa alasan pihak KPU DKI memusnahkan surat suara sehari sebelum pemungutan suara Rabu (15/2) besok. "Kenapa suara suara dimusnahkan pada H-1 pada saat pemungutan suara tidak ada satu pun surat suara yang beredar yang telah di TPS yang didistribusikan ditiap TPS kita tahu ada," paparnya. Soal logistik TPS lainya, KPU DKI memastikan semua kebutuhan dan keperluan saat hari pemungutan suara sudah didistribusikan dan selesai pada malam ini. "Persiapan harus selesai, semua logistik seharusnya sudah sampai kekelurahan, sekarang sedang bergerak ke TPS, TPS juga sedang didirikan. Dipastikan sampai sore dan nanti malam semua logistik bisa selesai didistribusikan," jelasnya. Selain itu, dia juga mengimbau agar warga yang belum mendapatkan C6 atau formulir pemberitahuan TPS, diwajibkan tetap datang ke lokasi pencoblosan. "Untuk itu mereka harus datang ke TPS. Saat penghitungan suara masyarakat harus menyaksikan penghitungan suara. Terima kasih," tutup dia. (uya/JPG)

KPU DKI Musnahkan Surat Suara Rusak dan Berlebih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/kpud-dki-sebut-logistik-pencoblosan-sudah-terdistribusi-100-persen_m_107965.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno memastikan distribusi logistik jelang hari pencoblosan berjalan baik. Dia mengatakan, kotak suara saat ini sudah berada di tingkat kecamatan. Belum didistribusikan ke tempat pemungutan suara (TPS) lantaran bangunannya belum dibuat. "Kotak suara sudah 100 persen di kecamatan, ke TPS pada H-1 karena sekarang TPS belum dibentuk dan perlu pengamanan," ujarnya di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (7/2). Untuk surat suara, kata Sumarno, dalam waktu dekat akan segera dimasukkan ke kotak suara. Jumlahnya 7,1 juta kertas suara ditambah cadangan menjadi 7,2 lembar. Adapun, lanjut dia, sebanyak 22 ribu surat suara tidak layak pakai karena rusak setelah melewati proses sortir. Kendati demikian, Sumarno menerangkan bahwa sudah menggantinya dengan mencetak yang baru. Soal jumlah TPS masih seperti pemberitahuan sebelumnya. Sebanyak 13.023 tempat dan tidak akan bertambah. "Jumlahnya 13.023 dan tak ada TPS tambahan," terang Sumarno. Seperti diketahui, tanggal 15 Februari merupakan hari pencoblosan Pilkada serentak seluruh Indonesia. Tak terkecuali DKI Jakarta. Fase Pilkada saat ini tengah memasuki hari-hari terakhir kampanye para kandidat Pilgub DKI. Tepat Sabtu (11/2) pekan ini, KPU DKI menutup aksi kampanye. Sedangkan 12 hingga 14 Februari merupakan masa tenang Pilkada Jakarta sebelum akhirnya memilih pemimpin DKI periode 2017-2022. (uya/JPG)

KPUD DKI Sebut  Logistik Pencoblosan Sudah Terdistribusi 100 Persen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kpud dki

Berita Terkini