<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/logo-pilkada-serentak-2020-1.jpg" alt="Pilkada Serentak 2020. Antara" width="100%">
<figcaption>Pilkada Serentak 2020. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koordinator Visi Integritas Febri Diansyah dan Donal Fariz mengajukan pengunduran diri sebagai Tim Penyusun Materi Debat pada Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Tanah Datar. Langkah tersebut ditempuh sebagai prinsip politik berintegritas.  "Donal Fariz sebelumnya diminta masuk sebagai Tim Penyusun Materi Debat di KPU Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Febri Diansyah di KPU Kabupaten Tanah Datar," kata Koordinator Visi Integritas Febri Diansyah dalam keterangannya, Kamis (18/11).  Febri menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk mencegah sejak awal potensi terjadinya konflik kepentingan. Karena posisinya saat ini merupakan kuasa hukum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya nomor urut 2, Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Dasril Panin Datuk Labuan.  "Hal ini kami lakukan karena prinsip-prinsip politik berintegritas memang perlu konsistensi. Seperti yang kami terapkan pada hubungan pendampingan hukum terhadap SR-Labuan di Kabupaten Dharmasraya, agar kita bersama-sama menjaga prinsip-prinsip intergritas tersebut," tegas Febri.  Meskipun Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Tanah Datar merupakan wilayah yang berbeda, sambung Febri, namun memandang perlu melakukan declare terkait posisi tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan sejak awal sekaligus penghormatan terhadap prinsip Independensi KPU Kabupaten Tanah Datar dalam menjalankan tugasnya mewujudkan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.  "Kami berharap pelaksanaan Pilkada yang demokratis dan berintegritas dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar dirasakan manfaat dan kerja nyatanya oleh masyarakat," pungkas Febri.

Mundur dari Tim Debat KPU Sumbar, Febri: Untuk Jaga Integritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/15-daerah-di-sumbar-terima-logistik-pemilu-kpu-butuh-gudang_m_.jpg" alt="Ketua KPU Sumbar Amnasmen" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Sumbar Amnasmen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan secara resmi empat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan maju di pemilihan gubernur. Keempatnya dinyatakan memenuhi syarat dana siap bertarung pada 9 Desember 2020.  "Keempat pasangan calon yang telah mendaftar dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon," ujar Ketua KPU Sumatera Barat Amnasmen di Padang sebagaimana dilansir dari Antara, Rabu (23/9).  Keempat pasangan yang ditetapkan KPU Sumatera Barat sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Sumbar diantaranya, pasangan Mahyeldi Ansharullah dan Audy Joinaldy yang diusung PKS dan PPP.  Kemudian pasangan Nasrul Abit dan Indra Catri yang diusung Partai Gerindra. Setelah itu pasangan Fakhrizal dan Genius Umar yang diusung Partai Golkar, PKB, dan Nasdem serta didukung PBB dan Hanura. Terakhir, pasangan Mulyadi dengan Ali Mukhni yang diusung Partai Demokrat dan PAN. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://padek.jawapos.com/sumbar/23/09/2020/pilgub-sumbar-masuk-kerawanan-tinggi/?_ga=2.51904992.818235766.1599976499-1079996633.1579150168">Pilgub Sumbar Masuk Kerawanan Tinggi</a></li> </ul> Tahapan selanjutnya, kata Amnasmen, KPU Sumbar akan menetapkan nomor urut pasangan calon pada Kamis (24/9) di Hotel Grand Inna Padang. "Kita sudah tetapkan pasangan calon dan akan tetapkan nomor urut calon," kata dia.  Diketahui, KPU Sumatera Barat melakukan pleno penetapan pasangan calon ini secara internal dan tertutup di Kantor KPU Sumbar pada Kamis (23/9).  Rapat pleno sendiri dimulai pukul 11.00 WIB dan sempat dihentikan karena menunggu surat keterangan resmi dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumatera Barat terkait hasil pemeriksaan keempat pasangan calon  Rapat pleno tersebut ditutup sekitar pukul 11.15 WIB dan empat pasangan calon ditetapkan sebagai calon kepala daerah di Pilkada Sumbar 2020.

KPU Tetapkan 4 Paslon di Pilgub Sumbar 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Screenshot_2020-05-15-16-41-56-263_com.facebook.katana.jpg" alt="Ketua KPU Sumbar Amnasmen dicegat petugas PSBB Kota Padang karena tidak memiliki KTP dengan alamat tinggal di Kota Padang. (Tangkapan layar facebook)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Sumbar Amnasmen dicegat petugas PSBB Kota Padang karena tidak memiliki KTP dengan alamat tinggal di Kota Padang. (Tangkapan layar facebook)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembelakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Provinsi Sumbar membuat pejabat daerah tidak bisa leluasa beraktivitas, terutama perjalan antarkota.  Ketua KPU Provinsi Sumbar Amnasmen contohnya. Dia terpaksa berurusan dengan petugas di Posko Covid-19 yang berlokasi di Lubuk Paraku, perbatasan Kota Padang-Kabupaten Solok.  Berurusannya Amnasmen pun sempat viral di media sosial facebook sebagaimana video yang diunggah oleh akun bernama Zulkifli Muncak.  Di perbatasan kota itu, Amanasmen saat diperiksa diketahui memiliki KTP dengan alamat Kota Solok. Sedangkan kantornya, KPU Sumbar, di Kota Padang. Ditambah pula ketika diperiksa itu, Amnasmen tidak mengantongi surat tugas yang menyatakan dia harus pulang pergi dari Solok - Padang  Ketika dikonfirmasi, Amnasmen mengatakan kejadian pencegatan itu berlangsung pada Rabu (13/5), sekira pukul 12.00.  Dia menjelaskan, dalam situasi Sumbar yang menerapkan PSBB dirinya tetap harus hadir di kantor KPU Sumbar sebanyak dua hingga tiga kali seminggu. Sementara rumahnya di Solok. Akibatnya dirinya harus pulang pergi Padang-Solok.  Sebagaimana SOP di Posko penanganan covid-19, setiap kendaraan yang masuk dari luar Kota Padang, terutama dari arah Solok, maka harus menjalani pemeriksaan suhu tubuh, mencuci tangan di tempat yang disediakan petugas. "Saya sudah turun dari mobil dan mengikuti ketentuan terkait PSBB. Bahkan suhu tubuh saya ketika 36,3 derajat celcius," ujar Amnasmen kepada JawaPos.com, Jumat (15/5).  Saat pemeriksaan, imbuh mantan Ketua KPU Kota Solok itu, petugas juga menanyakan tujuan perjalanannya. "Saya menjawab dalam rangka dinas di kantor KPU Sumbar dan saya menggunakan kendaraan dinas," ujarnya.  Pemeriksaan Amnasmen pun selesai. Dia pun bersiap melanjutkan perjalanan ke Kota Padang. Sesaat akan melaju, datang seorang petugas perempuan menanyakan pemeriksaan. "Saya jawab sudah ikut diperiksa," kata Amnasmen.  "Semula saya dipersilakan jalan oleh petugas lain, tapi si ibu itu malah menanyakan KTP dan menyuruh saya turun dari mobil. Lantas saya menyerahkan KTP," terangnya.  Ternyata petugas itu menyatakan Amnasmen tidak bisa masuk Kota Padang meskipun untuk kepentingan dinas yang jabatannya Ketua KPU Sumbar. Alasannya, alamat KTP Amnasmen tidak di Kota Padang.  "Hal itulah yang membuat terjadinya dialog yang kurang baik ketika yang bersangkutan meminta surat tugas saya. Petugas itu dengan arogan menyatakan saya tidak boleh masuk Kota Padang," imbuhnya. Padahal ketika itu Amnasmen sudah menawarkan untuk meninggalkan KTP sebagai jaminan akan diantarkannya surat tugas.  Dalam video itu, sang petugas menyilakan Amnasmen untuk mencatat namanya, Rita Sumarni, dan dilaporkan ke Wali Kota Padang Mahyledi Ansharullah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=KbyvhO2-QLQ  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=vk4Qbj3cRE8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=u-gHEkGFEE0

Ber-KTP Solok, Ketua KPU Sumbar Dilarang Masuk Kota Padang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/20200219_115256_1.jpg" alt="Pasangan Irjen Pol Fakhrizal - Genius Umar yang maju dalam Pilgub Sumbar dari jalur perseorangan (Istimewa via Antara)" width="100%">
<figcaption>Pasangan Irjen Pol Fakhrizal - Genius Umar yang maju dalam Pilgub Sumbar dari jalur perseorangan (Istimewa via Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasangan calon (paslon) perseorangan Irjen Fakhrizal-Genius Umar melewati satu tahapan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumbar 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar menyatakan surat dukungan pasangan tersebut memenuhi syarat.  Komisioner KPU Sumbar Izwaryani mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan pihaknya menyatakan surat dukungan yang dapat diterima KPU Sumbar sebesar 327.774 dukungan.  "Setelah dilakukan pemeriksaan berkas dilakukan hingga Minggu malam sampai 23.30 WIB, dan dinyatakan memenuhi syarat," ucap Izwaryani sebagaimana dilansir Antara, Senin (24/2).  Izwaryani mengatakan, jumlah dukungan yang dimiliki paslon Fakhrizal- Genius Umar melewati batas minimal yang ditentukan, yakni 316.051.  Sementara, dari berkas yang diserahkan pasangan perseorangan tersebut kepada KPU Sumbar pada Rabu (19/2), sebanyak 336.657 dukungan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ada sejumlah berkas yang tidak lengkap yaitu sebesar 7.108 dukungan.  Menurut dia dukungan yang tidak lengkap karena dukungan tidak dilengkapi KTP elektronik, tidak ditandatangani, dan lainnya.  Selanjutnya, setelah penentuan berkas lengkap, KPU Sumbar akan melakukan verifikasi administrasi yang dilakukan pada 24 Februari hingga 22 Maret 2020.  Menurut Izwaryani, dalam verifikasi administrasi ini pihaknya akan memeriksa bukti dukungan tersebut. Mulai dari apakah orang itu sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), masuk dalam Daftar Penduduk Pemilih Potensial (DP4).  Kemudian memeriksa pekerjaan pendukung. Apakah ASN, wali nagari, pegawai BUMN, beralamat di Sumbar, atau sudah pindah, dan lainnya.  Setelah dilakukan verifikasi administrasi dan dinyatakan jumlahnya melebihi batas minimal, lalu dilanjutkan dengan verifikasi faktual. "Prosesnya masih panjang yang harus dijalani hingga pendaftaran nantinya," kata dia.

KPU Sumbar Nyatakan Surat Dukungan 1 Paslon Perseorangan Penuhi Syarat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/15-daerah-di-sumbar-terima-logistik-pemilu-kpu-butuh-gudang_m_.jpg" alt="Ketua KPU Sumbar Amnasmen" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Sumbar Amnasmen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persiapan Pemilu 2019 sudah dikebut. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) terus mengebut persiapan pemungutan suara Pemilu 17 April 2019 mendatang. Ketua KPU Sumbar Amnasmen mengatakan, distribusi logistik dari pusat berupa surat suara Pemilu sudah mendarat di 15 kabupaten/kota. Sedangkan 4 daerah lainnya masih menunggu kiriman. Masing-masing Agam, Pasaman Barat, Payakumbuh dan Limapuluh Kota. "Kami sudah koordinasi dengan percetakan. Mudah-mudahan logistik Pemilu paling telat sampai 20 Maret," kata Amnasmen, Kamis (21/2). Kendati demikian, jelas Amnasmen, setelah sampai di daerah, juga ditemukan kotak suara rusak dan tidak bisa dipakai. Seperti di Pesisir Selatan, Dharmasraya dan sebagainya. "Kotak suara rusak tidak sampai ratusan. Mudah-mudahan tidak ada persoalan, kami telah sampaikan kepada percetakan dan ekspedisi," tutur Amnasnen. Lebih lanjut Komisioner dua periode itu menerangkan, saat ini, kebutuhan gudang KPU kabupaten/kota untuk penyimpanan, penyortiran, dan pengepakan logistik sudah tercukupi. Namun, yang juga perlu dipikirkan adalah penyediaan gudang di tingkat Kecamatan. Gudang itu dibutuhkan untuk menampung kotak suara dari setiap TPS usai hari pemungutan suara. "Selesai proses pencoblosan seluruh kotak suara yang ada di TPS akan dibawa ke Kecamatan. Tentu butuh gudang menampung atus balik logistik itu. Kami mendorong KPU kabupaten kota untuk melakukan koordinasi ke pemerintah daerah untuk membantu persoalan ini," harapnya. Menyikapi kondisi itu, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengaku telah menginstuksikan bupati/wali kota untuk aktif membantu penyelenggaraan Pemilu. Khususnya untum membantu penyediaan gudang dengan menggunakan gedung yang menjadi aset daerah. "Kalau ada gedung yang bisa difungsikan, pinjamkan untuk kebutuhan gudang. Nanti polisi yang menjaga keamanannya. Kalau semua saling bersinergi rasanya tidak ada masalah," katanya.&nbsp;

15 Daerah di Sumbar Terima Logistik Pemilu, KPU Butuh Gudang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kpu-sumbar-klaim-logistik-pemilu-aman_m_.jpg" alt="Ketua KPU Sumbar Amnasmen" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Sumbar Amnasmen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemilihan umum (Pemilu) 2019 bakal sudah di depan mata. Sebagian logistik Pemilu pun sudah sampai di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Sumbar). Ketua KPU Sumbar Amnasmen mengatakan, pihaknya sudah melakukan evaluasi logistik Pemilu dengan Kabupaten/Kota pada Jumat (8/2) lalu. Setidaknya, surat suara (susu) telah sampai di tiga Kabupaten. Masing-masing di KPU Pesisir Selatan, KPU Kabupaten Solok, dan KPU Tanah Datar. Pihaknya berharap, KPU Kabupaten/Kota segera berkoordinasi dengan Bawaslu, Kepolisian serta stakeholder yang terkait dengan logistik Pemilu di daerah masing-masing. "Informasi yang kami terima dari perusahaan percetakan di Jawa Timur, susu sudah mulai dikirim ke seluruh daerah di Indonesia. Termasuk di Sumbar, sudah ada tiga daerah yang telah dikirimkan surat suara," kata Amnasmen, Minggu (10/2). Sejauh ini, terang Amnasmen, seluruh kebutuhan logistik untuk wilayah Sumbar masih terbilang aman. Namun, juga ditemukan kerusakan kotak suara di beberapa Kabupaten/Kota. Misalnya di Sijunjung dan Payakumbuh. "Tapi, itu sudah diatasi. Pihak rekanan juga bersedia mengganti," bebernya.&nbsp;

KPU Sumbar Klaim Logistik Pemilu Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kpu-dorong-kwarda-03-sumbar-bentuk-saka-pemilu-dan-demokrasi_m_.jpg" alt="Sosialisasi KPU Sumbar menyasar pemilih pemula di Kwartir Daerah (Kwarda) 03 Sumbar" width="100%">
<figcaption>Sosialisasi KPU Sumbar menyasar pemilih pemula di Kwartir Daerah (Kwarda) 03 Sumbar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) terus menggencarkan sosialasi. Hal ini tak lain untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan menekan angka Golput pada Pemilu serentak April 2019 mendatang. KPU menyasar berbagai elemen. Mulai dari masyarakat umum, pelajar hingga mahasiswa. Rabu (6/2), KPU Sumbar juga menggelar sosialisasi kepada pemilih pemula di Kwartir Daerah (Kwarda) 03 Sumbar. "KPU mendorong Kwarda 03 Sumbar membentuk Satuan Karya (Saka) Pemilu dan Demokrasi. Kami harap pramuka Penegak berpartisipasi menyukseskan Pemilu," kata Anggota KPU Sumbar, Gebril Daulai. Selain itu, Divisi Parmas dan SDM KPU Sumbar itu juga meminta KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan gerakan Pramuka di daerah masing-masing. Sehingga Saka Pemilu dan Demokrasi dapat melakukan sosialisasi Pemilu berkelanjutan di tingkat Kota/Kabupaten. Gebril berharap, pemilih milenial tidak menyia-nyiakan hak pilihnya. Apalagi, sampai beralasan tidak sempat datang ke TPS. "Saka Pemilu dan Demokrasi tidak hanya untuk Pemilu 2019. Tapi program jangka panjang. Sasarannya pemilih pemula," terang mantan wartawan Padang Ekspres (Jawa Pos Grup) itu. Senada dengan itu, Ketua Harian Kwarda 03 Sumbar Yulius menghimbau seluruh anggota gerakan pramuka se Sumbar untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. "Jangan sampai golput, karena itu bukan solusi," katanya. Disamping itu, Yulius juga meminta agar anggota Pramuka di Sumbar tidak ikut-ikutan politik praktis. Serta tidak menggunakan atribut pramuka dalam menyatakan dukungan terhadap calon yang maju pada Pemilu 2019. "Menyalurkan hak suara itu harus. Tapi menggukan atribut pramuka dalam politik praktis jangan," katanya.&nbsp;

KPU Dorong Kwarda 03 Sumbar Bentuk Saka Pemilu dan Demokrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/25-calon-dpd-asal-sumbar-resmi-mendaftar_m_227341.jpg" alt="Petugas KPU Sumbar saat memeriksa berkas bakal calon anggota DPD Ri wilayah pemilihan Sumbar." width="100%">
<figcaption>Petugas KPU Sumbar saat memeriksa berkas bakal calon anggota DPD Ri wilayah pemilihan Sumbar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah dibuka sejak 9 Juli 2018. Rabu (11/7) pukul 24.00 WIB, pendaftaran resmi ditutup. Tercatat ada 25 dari 26 bakal calon anggota DPD yang telah dinyatakan mencukupi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar). Para bakal calon itu adalah Desra Ediwan, Nurkhalis, Ramal Saleh, Yushardy Malay, Attila Majidi, Salman, dan Asnawi Bahar. Kemudian Alkudri, Zul Evi Astar, Julia F Agusta, Helmy Panuh, Muslim M Yatim, Ibrani dan Icu Zukafril. Selanjutnya Tukiman, Alirman Sori, Afrizal, Zainal Akil, Irdam Imran, Yuherman, Chairul Umaya, Mulyadi Afmar, Emma Yohanna, Komi Chaniago dan Leonardy Harmaini. Sementara itu, Rani Hastyasih batal mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD. "Yang bersangkutan tidak datang ke KPU. Karena waktu pendaftaran sudah ditutup, tentu tidak bisa lagi," kata Komisioner Divisi Teknis KPU Sumbar Izwaryani pada sejumlah awak media, Kamis (12/7). Berdasarkan keterangan petugas penghubung, Rani Hastyasih mengurungkan niatnya maju sebagai calon anggota DPD. Hal itu telah disampaikan melalui pesan WhatsApp yang ditujukan kepada panitia. Dalam pesan itu, Rani meminta maaf untuk mengundurkan diri. Alasannya adalah kepentingan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan dan diwakilkan. "25 Calon anggota DPD telah menerima bukti tanda terima pendaftaran pencalonan dari KPU," terangnya.

25 Calon DPD Asal Sumbar Resmi Mendaftar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpu-sumbar-sosialisasi-pilkada-dengan-warna-yang-berbeda_m_206535.jpeg" alt="Layangan Parpol mengudara saat festival layang-layang yang diadakan KPU Sumbar bersama KPU Kota Padang di kawasan danau Cimapago, pantai Padang, Minggu (22/4)." width="100%">
<figcaption>Layangan Parpol mengudara saat festival layang-layang yang diadakan KPU Sumbar bersama KPU Kota Padang di kawasan danau Cimapago, pantai Padang, Minggu (22/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) bersama KPU Padang menggelar pagelaran seni dan budaya Minangkabau, Sabtu (21/4) sore. Kegiatan tersebut dipusatkan di pentas terbuka Danau Cimpago Pantai Purus Padang. Ketua KPU Sumbar Amnasmen mengatakan, pagelaran seni dan budaya Minangkabau yang diadakan KPU adalah bentuk sosialisasi kepada warga untuk mensukseskan Pemilu 2019 mendatang. 16 partai peserta pemilu di Sumbar dan Kota Padang pun turut serta memeriahkan pagelaran tersebut. "Kegiatan itu juga untuk memperingati satu tahun pemilu jelang Pemilu 2019," kata Amnasmen di Sekterariat KPU Sumbar, Minggu (22/4). Dalam pagelaran seni dan budaya Minangkabau itu, KPU juga menampilkan kesenian dan budaya yang familiar di masyarakat Minang. Salah satu diantaranya adalah festival layang-layang. "Parpol menampilkan layang-layang kreasi mereka masing-masing. Dimana, pada layang-layang itu ada sombol-simbol parpol mereka. Seperti nomor urut dan ada juga yang menambahkan ya dengan gambar ketua umum partai mereka," lanjut Amnasmen. Total jumlah layang-layang Parpol yang ikut serta dalam kegaitan itu mencapai 18 unit. "Filosofi yang kami ambil dari festival layang-layang itu, tidak lain antar sesama partai beriringan menyongsong dan menyukseskan pemilu 2019," kata Amnasmen. "Sengaja kami gelar di lokasi terbuka dan sore hari. Agar masyarakat yang berwisata ke Pantai Padang kenal dengan partai-partai yang akan ikut Pemilu 2019 mendatang," sambung Amnasmen.

KPU Sumbar Sosialisasi Pilkada Dengan Warna yang Berbeda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/keceplosan-asn-boleh-dukung-calon-independen-kpu-ini-tarik-pernyataan_m_169750.jpeg" alt="ILUSTRASI: Pilkada Serentak 2018" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pilkada Serentak 2018</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Padang Sumatera Barat menarik kembali pernyataannya. Mereka keceplosan menyebut bahwa aparatur sipil negara (ASN) boleh memberikan dukungan untuk calon perseorangan (independen). Khususnya dalam pilkada Kota Padang 2018. KPUD membuat surat pernyataan larangan bagi ASN untuk memberi dukungan. Hal ini sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan. ''Kami menegaskan, bahwa ASN dilarang memberi dukungan kepada pasangan calon perseorangan,'' kata Ketua KPUD Kota Padang Muhammad Sawati dalam surat yang diedarkan Senin (20/11) kepada JawaPos.com. Penarikan pernyataan itu berawal ketika Sawati memberi sambutan dalam kegiatan Sosialisasi Pencalonan dan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) pasangan calon perseorangan dengan seluruh pimpinan parpol se-Kota Padang di Inna Muara Hotel, Kamis (9/11). Ketika itu, Sawati mengatakan, ASN diperbolehkan memberikan dukungan pada calon independen. Setelah dikaji ulang, pihaknya akhirnya merevisi jika pernyataan tersebut keliru dan salah. Hal itu bertentangan dengan Undang Undang KPU Nomor 3 Tahun 2017. Selain itu, pernyataan yang sama juga keluar dari Ketua Divisi Teknis KPU Sumbar Mufti Syarfie. Menurutnya, anggota TNI-Polri tidak dibenarkan memberikan dukungan pada calon perorangan dalam Pilkada pada 27 Juni 2018. Namun, ASN diperbolehkan memberikan dukungan untuk bakal calon perorangan. ''ASN hanya diperbolehkan memberi dukungan kepada calon, dengan alasan karena ASN memiliki hak pilih, yang tidak diperbolehkan adalah menjadi tim sukses (timses),'' kata Mufti saat itu. Di sisi lain, KPUD Kota Padang juga mengatakan, bagi pasangan calon yang akan maju dari jalur perseorangan, harus mendapat dukungan paling sedikit 41.116 atau 7,5 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat pada pemilihan serentak 2015 di Kota Padang, yakni 548.213. Bagi bakal pasangan calon dari jalur partai politik yang ingin mendaftar dalam pemilihan Wali Kota Padang dan wakilnya pda 2018, harus memenuhi persyaratan 20 persen jumlah perolehan kursi parlemen hasil pemilihan umum 2014 di tingkat Kota Padang. Rincinya 9 kursi atau 25 persen dari jumlah perolehan suara dalam pemilihan umum 2014 mencapai yaitu 84.514 suara.

Keceplosan ASN Boleh Dukung Calon Independen, KPU Ini Tarik Pernyataan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kpu sumbar

Berita Terkini