<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20221223_1849531.jpg" alt="Sidang dugaan pelanggaran administrasi dan prosedur KPU Sulsel di kantor Bawaslu Sulsel, Jalan Andi Pangeran Pettarani, Makassar, Jumat (23/12). Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang dugaan pelanggaran administrasi dan prosedur KPU Sulsel di kantor Bawaslu Sulsel, Jalan Andi Pangeran Pettarani, Makassar, Jumat (23/12). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar sidang perdana atas dugaan pelanggaran administrasi dan prosedur pengesahan partai politik non parlemen calon peserta Pemilu 2024 oleh Komisioner KPU Sulsel. Kasus tersebut dilaporkan koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Sulsel.  ”Untuk sidang hari ini (23/12), kita berpatokan pada pelapor seperti apa dalilnya. Yang disampaikan tadi ada beberapa dalil dan bukti-buktinya. Terlapor juga telah memberi jawaban. Jadi kami fokus di situ. Nanti kita lihat pada sidang pembuktian berikutnya,” ujar anggota majelis hakim Azry Yusuf seperti dilansir dari Antara di kantor Bawaslu Sulsel, Kota Makassar, Jumat (23/12).  Untuk materi sidang kali ini, lanjut Asry, terkait penyampaian pelaporan dari terlapor yakni OMS dan jawaban dari terlapor yaitu KPU Sulsel. Mengenai dengan pembacaan pettitum kedua belah pihak, Bawaslu berpandangan sebagai standar laporan dan jawaban. ”Kami tentu mendengarkan apa harapan dari kedua belah pihak seperti disampaikan dalam pettitum untuk memudahkan kami apa keinginan dari kedua belah pihak yang bersidang ini,” papar Azry Yusuf.  Untuk sidang lanjutan, kata Azry, agenda pembuktian dan memeriksa bukti-bukti tertulis dari pelapor dan saksi-saksi. Demikian pula dengan terlapor akan diminta menghadirkan saksinya jika ada dan bukti-bukti tertulis maupun elektronik serta surat lain akan diperiksa.  Sedangkan proses sidang sesuai aturan 14 hari kerja sejak diregistrasi per 21 Desember. Untuk putusan diperkirakan pada awal Januari 2023.  ”Kami upayakan putus paling lambat 9 Januari 2023. Tadi sempat pelapor meminta kepada majelis menghadirkan lembaga pemberi keterangan dan nanti disidang pembuktian dipertegas lagi, dan itu menjadi pertimbangan majelis,” ujar Azry Yusuf, anggota Bawaslu Sulsel itu.  Menurut dia, majelis hakim akan mempertimbangkan segala dalil dugaan pelanggaran terkait aturan yang dimaksud dan tentu sepengetahuan majelis atas rapat pleno yang sebelumnya diduga tidak kuorum saat penetapan parpol non parlemen tersebut. Selain itu, seluruh laporan yang diterima berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi oleh pelapor tetap disidangkan majelis, dan tidak ada laporan yang tidak disidangkan, sepanjang itu pelanggaran administrasi.  Penasihat hukum Koalisi OMS Haswandy Andy menjelaskan, sidang itu atas tindak lanjut laporan dugaan perubahan datapParpol non parlemen di KPU daerah sehingga semua dinyatakan memenuhi syarat (MS) di tingkat KPU Susel. Padahal, ada beberapa parpol tidak memenuhi syarat (TMS) termasuk penetapan berita acara rapat pleno dinilai cacat administrasi.  ”Sidang lanjutan nanti kami minta dihadirkan anggota KPU Sulsel Misnah Atas, lima KPU kabupaten kota yakni, Makassar, Gowa, Bantaeng, Pangkep, dan Barru. Kami ingin melihat kebenaran materiil untuk menghadirkan mereka,” kata Haswandy Andy, mantan Direktur LBH Makassar itu.  Ketua KPU Sulsel Faisal Amir mengatakan, proses rekapitulasi pleno sudah sesuai aturan perundang-undangan. Pihaknya menghargai proses hukum. Nanti pada sidang kedua ada pembuktian.  ”Jadi, apa yang didalilkan pelapor itu kami bantah dengan dalil. Saya kira sesuai peraturan perundang undang dan kita akan lihat nanti di pembuktian. Untuk saksi, kami diskusikan, yang pasti kita akan mengajukan saksi. Soal itu (intimidasi), kami sudah bantah, karena ada proses koordinasi. KPU itu lembaga hirarki. Proses komunikasi juga sesuai hirarki KPU,” kata Faisal.

Dugaan Pelanggaran Administrasi KPU Sulsel Disidangkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/JKT2_SIMULASI-PEMILIHANNDI-KPU_MIFTAHULHAYAT-7-1.jpg" alt="Pegawai KPU saat mengikuti Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 di halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/3/2019). MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Pegawai KPU saat mengikuti Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 di halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/3/2019). MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPU Sulawesi Selatan (Sulsel) menampung puluhan aduan dari berbagai daerah yang menuntut agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Sejauh ini KPU telah menerima, 40 pengajuan dari 13 kabupaten/kota di Sulsel.  "Rata-rata PSU itu direkomendasikan olehBawaslu Sulsel karena ada pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Tambahan (DPTb)," jelas Komisioner Divisi Hubungan Masyarakat, Data, Informasi, dan Antarlembaga KPU Sulel Uslimin, Selasa (23/4).  Daerah yang telah mengajukan PSU adalah Kota Makassar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Maros, Kota Parepare, Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu, Kota Palopo, dan Kabupaten Luwu Timur.  Salah satu faktor pengajuan PSU itu karena persoalan teknis. Rata-rata banyak warga yang tak terdaftar, namun mereka tetap menyalurkan hak suaranya bermodalkan e-KTP.  "Iya hampir sama semua kasusnya. Rata-rata (laporan) yang saya baca dari seperti itu," terang lelaki yang akrab disapa Usle ini.  Dari 13 daerah yang mengajukan, beberapa di antaranya telah melaksanakan PSU. Seperti Kabupaten Jeneponto yang menggelarnya, Senin kemarin (22/4). PSU akan menyusul secara bertahap di daerah-daerah lain. Seperti Kabupaten Bone. Namun, pertimbangan lain sehingga jadwal PSU belum ditetapkan untuk daerah selanjutnya disebabkan persoalan teknis lainnya.  "Prosedurnya itu kan kalau ada rekomendasi, maka KPU kabupaten/kota itu memeriksa rekomendasi itu. Dikaji, dicocokkan di lapangan seperti apa persoalannya. Kemudian baru memungkinkan untuk dibikinkan jadwal," terangnya.  Selain itu, ketersediaan logistik pemilu menjadi pertimbangan lain sebelum jadwal penetapan PSU digelar. Namun, pihaknya sejauh ini belum merinci berapa total TPS yang akan melakukan PSU.  "Jadi dimungkinkan lewat dari situ karena tergantung kesiapan logistik. Apalagi misalnya surat suara pilpres tidak ada cadangannya di provinsi. Cadangannya itu di KPU RI, sedangkan yang PSU itu sudah banyak sekali," pungkasnya.

KPU Sulsel Terima 40 Pengajuan PSU dari 13 Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/IMG-20190419-WA0010.jpg" alt="komisioner kpu sulsel. Sahrul Ramadhan." width="100%">
<figcaption>komisioner kpu sulsel. Sahrul Ramadhan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPU Sulawesi Selatan (Sulsel) menerima sejumlah laporan dugaan penganiayaan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) usai pelaksanaan Pemilu 2019. Dari beberapa laporan yang diterima KPU, dua di antaranya dianggap sebagai tindakan yang sangat berat.  "Disiram tinta dan disundut rokok. Kemudian ada juga yang (jadi korban) pemukulan," terang Komisioner KPU Sulsel Uslimin, Sabtu (20/4).  Insiden pertama terjadi di TPS 01 Kelurahan Penggoli, Kota Palopo. Petugas KPPS disiram tinta dan disundut rokok oleh oknum warga. Laporan yang masuk menyebutkan bahwa oknum tersebut tak terima dengan proses rekapitulasi suara di TPS.  Selanjutnya adalah laporan pemukulan yang dialami Ketua KPPS TPS 4 Desa Bone Pute, Burau, Luwu Timur. Perbuatan tersebut dinilai mencederai proses demokrasi.  Sejauh ini KPU Sulsel masih berkoordinasi dengan KPU di dua daerah tersebut. Mereka berupaya agar tindakan tersebut bisa diselesaikan ke jalur hukum.  "Kami minta KPU di daerah segera melapor ke polisi karena ini penganiayaan berat. Apalagi saat ini tahapan pemilu masih berlangsung, prosesnya berjenjang," imbuhnya.  Uslimin mengaku belum mendapatkan kronologi secara utuh, Kendati demikian, pihaknya tetap akan mengambil tindakan tegas.  Peristiwa di dua daerah tersebut sangat disesalkan. Oknum pelakunya dinilai melanggar hukum. Siapapun yang meragukan kinerja penyelenggara pemilu seyogyanya bisa menempuh langkah konstitusional.  "Buat kami,penyelenggara (pemilu) tidak boleh dianiaya dan tidak boleh main hakim sendiri karena kita hidup di negara hukum. Kalau ada yang salah atau kekhilafan dari penyelenggara, silakan tempuh cara-cara yang sesuai mekanisme Undang-undang," tutupnya.

Petugas KPPS di Sulsel Disiram Tinta dan Disundut Rokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/IMG-20190419-WA0014.jpg" alt="Ketua KPU Sulsel Misna M. Attas. Sahrul Ramadhan" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Sulsel Misna M. Attas. Sahrul Ramadhan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPU Sulawesi Selatan (Sulsel) memberi sinyal adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 12 daerah. Saat ini KPU masih mengkaji lebih dalam temuan yang ada serta menunggu rekomendasi dari Bawaslu.  "Laporan yang masuk ada 12 daerah kabupaten/kota di Sulsel. Nah, ini yang kemungkinan PSU. Saya belum mengeluarkan nama daerahnya karena sementara masih kami kaji," terang Ketua KPU Sulsel Misna M. Attas, Jumat (19/4).  Potensi coblosan ulang itu menyusul temuan pemilih yang berasal dari luar Sulsel tanpa dilengkapi formulir A5. Selain itu ada juga laporan tentang warga Sulsel yang memilih di luar kelurahan TPS asalnya.  Masalah-masalah itu diketahui setelah tahapan pencoblosan suara berlangsung. KPU sedang memastikan benar tidaknya laporan tersebut, serta mengumpulkan dokumen pendukungnya.  "Jadi saat ini beberapa kejadian-kejadian sedang dianalisis dan kemungkinan mengarah pada terjadinya PSU. Bergantung juga dari hasil kajian yang dilakukan dan rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu,” jelas Misna.  Jika betul digelar, maka petugas KPPS akan kembali membagikan pemberitahuan kepada pemilih di TPS masing-masing. PSU akan berlangsung di bawah pengawasan dan supervisi KPU Sulsel.  "PSU jangan dipandang sebagai momok. Ini hanya upaya atau ikhtiar KPU untuk menghasilkan pemilu yang berkepastian hukum, Jadi semangat mendorong penyelenggaraan pemilu yang berintegritas," pungkas Misna.

KPU Sulsel Beri Sinyal Coblosan Ulang di 12 Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/coblosan-kpu-makassar-antisipasi-persoalan-teknis_m_.jpg" alt="KPU Makassar menggelar simulasi pemungutan suara Pemilu 2019, Rabu (3/4)." width="100%">
<figcaption>KPU Makassar menggelar simulasi pemungutan suara Pemilu 2019, Rabu (3/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan (Sulsel) membuka kontak layanan tepat pada hari pemungutan suara, Rabu (17/4). Masyarakat bisa mengaksesnya melalui pesan instan WhatsApp (WA) dengan nomor 085244489000.  "Masyarakat bisa menanyakan atau berbagi apa saja seputar pelaksanaan pemilu. Utamanya soal pemungutan suara dan segala dimensinya," kata Humas KPU Sulsel Asrar Marlang, Selasa (16/4).  Asrar menegaskan, layanannya hanya melalui chat dan bukan telepon. Masyarakat mesti mengungkapkan bentuk pengaduan secara tertulis. Kemudian disertai dengan nama, nomor induk kependudukan, serta alamat domisili. "Selain di WA, akun media sosial kami lengkap. Ada Instagram, Facebook, dan Twitter," terang Asrar.  KPU Sulsel telah menyediakan berbagai layanan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi seputar Pemilu 2019. Salah satunya lewat aplikasi Sistem Manajemen dan Pemetaan TPS (SiManTaPS). Aplikasi ini bisa diunduh gratis di PlayStore.  "Aplikasi SiManTaPS memuat informasi umum seputar Pemilu 2019. Di antaranya data pemilih, panduan menggunakan hak pilih di TPS, berita pemilu, hingga pantuan hasil pemungutan suara," ulas Asrar.  Pada skala nasional, masyarakat bisa mengakses berbagai informasi melalui aplikasi KPU RI Pemilu 2019. Bisa juga dengan mengunjungi laman infopemilu.kpu.go.id.

KPU Sulsel Buka Kontak Layanan Via WhatsApp

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Surat-Suara-Pemilu-2019.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan (Sulsel) menutup pengurusan pindah lokasi pencoblosan dalam Pemilu 2019, Rabu (10/4). Ada ribuan warga yang mengajukan pindah pilih. Dari jumlah tersebut, terbanyak di Kota Makassar. Yakni, 5.866 warga. Baik yang masuk maupun keluar Makassar.  Umumnya, warga yang mengajukan pindah nyoblos karena alasan tugas. "Kebanyakan yang ingin pindah itu antar-kabupaten dan provinsi. Meskipun antar-TPS juga ada. Cuma tidak terakomodasi karena tidak memenuhi empat syarat. Mereka terancam tidak bisa menyalurkan hak pilihnya," terang Komisisoner KPU Sulsel Syaripuddin Jurdin saat ditemui di kantornya, Jalan AP Pettarani, Makassar, Kamis (11/4).  Merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK), KPU hanya melayani permintaan pindah pilih bagi empat kelompok khusus dalam masa perpanjangan. Adalah pemilih yang sakit dan menjalani rawat inap, tertimpa bencana alam, menjadi binaan di rumah tahanan, dan sedang menjalankan tugas.  Bagi warga yang sedang menjalankan tugas, KPU menetapkan syarat khusus. Mereka diminta menyertakan surat tugas. Syarat administrasi umum itu yang kebanyakan tak bisa disertakan warga dalam proses pengajuan pindah pilih.  Sementara berdasarkan data KPU Sulsel, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil pembiakan atau penambahan ketiga kalinya sebanyak 6.173.200 jiwa. Jumlah tersebut sudah termasuk 13.825 pemilih dalam DPT di 24 kabupaten/kota.

Di Makassar, 5.866 Warga Ajukan Pindah Nyoblos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Surat-Suara-Pemilu-2019.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan (Sulsel) belum menerima laporan hasil sortir surat suara Pemilu 2019 dari 7 daerah. Masing-masing adalah Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Sinjai, Luwu Utara (Lutra), Kota Makassar, dan Kabupaten Kepulauan Selayar.  "Yang belum melaporkan sortir untuk surat suara presiden dan DPD tinggal tujuh daerah itu. Kami target hari ini bisa masuk hasil sortinya. Supaya bisa mengetahui berapa jumlah yang rusak, dan berapa jumlah yang kurang dari pengiriman itu," kata Komisioner KPU Sulsel Syaripuddin Jurdin, Selasa (9/4).  Tujuh daerah itu merupakan bagian dari 24 kabupaten/kota se-Sulsel yang telah menerima seluruh jenis surat suara pemilu. Tak kunjung dilaporkannya hasil sortir, membuat KPU Sulsel belum bisa memastikan total surat suara yang dikategorikan rusak atau tak laik pakai.  "Seluruh kabupaten/kota sudah menerima surat suara presiden, DPD, DPRD Tingkat I, DPRD Tingkat II dan DPR RI. Seluruhnya sudah terima. Jadi kami belum bisa pastikan berapa total yang akan dilakukan pergantian," terang Syaripuddin.  Batas waktu pelaporan hasil sortir surat suara paling lambat sepekan sebelum hari pencoblosan pada 17 April 2019. Namun, KPU yakin bahwa jajarannya di tujuh daerah itu bisa menyelesaikan dalam waktu singkat.  Di sisi lain, KPU fokus mendistribusikan logistik pemilu untuk pulau-pulau hingga daerah-daerah terluar di Sulsel. Perdana, KPU Kabupaten Pangkeptelah mendistribusikan logistik ke salah satu pulau terluar pada Senin (8/4).  Seluruh logistik pemilu diangkut menggunakan kapal motor kayu dari Pelabuhan Paotere, Makassar, menuju Kepulauan Liukang Kalukuang Masalima (Kalmas) dan Kepulauan Liukang Tangngayya, Kabupaten Pangkep. Pendistribusian untuk 95 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan jumlah wajib pilih sekitar 22 ribu orang.  "Kami sementara memikirkan juga tantangan-tantangan apa yang dihadapi dalam proses pendistribusian. Supaya bisa dicarikan alternatif-alternatif yang ke depan direncanakan untuk dilakukan. Bentuk-bentuk antisipasinya agar logistik-logistik bisa sampai di daerah tujuan," ulasnya.

7 Daerah di Sulsel Belum Laporkan Hasil Sortir Surat Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dpt-di-sulsel-terbanyak-di-indonesia-timur_m_.jpg" alt="Rapat pleno KPU Sulsel beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Rapat pleno KPU Sulsel beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi daerah dengan jumlah pemilih terbesar se-Indonesia Timur pada Pemiu 2019. Hal itu merujuk pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mencapai 6.159.375 jiwa. Namun, pemilih asal Sulsel yang menggunakan hak suaranya di luar daerah lebih mendominasi. "Pemilih yang keluar dari Sulsel dan memilih untuk menggunakan hak suaranya di luar Sulsel itu lebih besar dari pada pemilh yang masuk," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel Misna M Attas, Selasa (26/3). Pemilih yang keluar dari Sulsel sebesar 22.153 jiwa. Sedangkan pemilih yang masuk ke Sulsel sebanyak 17.126 jiwa. Kendati begitu, situasi tersebut bukan kendala. Mengingat indeks demokrasi di Sulsel mencapai angka 70 persen. Sedangkan berdasarkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), KPU Sulsel diberikan target pencapaian partisipasi pemilih untuk memberikan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebesar 77,5 persen. "Kami berharap indeks demokrasi tidak turun. Kondisinya sudah lebih baik dan mudah-mudahan tidak turun pada angka yang lebih rendah lagi saat pelaksanaan Pemilu 2019," harap Misna. Terpisah, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah berharap partisipasi pemilih di Pemilu 2019 meningkat. Apalagi anggaran yang digelontorkan guna pelaksanaaan pesta demokrasi lima tahunan juga besar. "Setiap tahun, kami mengeluarkan anggaran yang tidak kecil. Tentu harus diimbangi dengan hasil yang kami peroleh. Oleh karena itu, kami lebih gencar mengajak masyarakat menggunakan hak suaranya," jelas Nurdin. Imbauan itu juga telah disampaikan Nurdin Abdullah dalam Rapat Koordinasi Terpadu Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Sulsel, Senin (25/3). "Karena partisipasi pemilih itu menentukan keberhasilan bangsa ke depan,"ucap gubernur yang bergelar akademik profesor itu.

DPT di Sulsel Terbanyak di Indonesia Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/9-parpol-batal-ikut-pileg-di-sulawesi-selatan_m_.jpg" alt="Ilustrasi KPU." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPU.</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;KPU mencoret sembilan parpol dari daftar peserta Pileg 2019 di Sulawesi Selatan. Hal itu menyusul&nbsp;surat keputusan&nbsp;nomor 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota&nbsp;DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019. Komisioner Divisi Hukum KPU Sulsel Upi Hastati menjelaskan, umumnya parpol yang digugurkan karena mereka tidak menyetorkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Bahkan hingga batas waktu yang ditetapkan pada 10 lalu, parpol yang bersangkutan tidak kunjung menyerahkan LADK. Sembilan parpol itu adalah Garuda, Berkarya, PKS, PPP, PSI, Hanura, PBB, PKB, dan PKPI. (selengkapnya lihat grafis di bawah) Untuk tingkat kabupaten/ kota, PKPI mendominasi. PKPI bahkan tidak punya pengurus di empat kabupaten di Sulsel. Sedangkan untuk tingkat provinsi, KPU Sulsel sejauh ini semua partai tertib administrasi. "Kalau untuk provinsi tidak ada parpol yang dibatalkan. Semua melaporkan LADK. Kalau untuk kabupaten/kota ada laporan masuk, tapi yang menetapkan kan KPU RI," jelas Upi, Jumat (22/3). Berikut rincian parpol yang dibatalkan keikutsertaaanya di kabupaten/kota se-Sulsel:* 1. Partai Garuda: Kabupaten Bone Kabupaten Barru Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Luwu Timur 2. Partai Berkarya: Kabupaten Wajo Kabupaten Luwu Utara 3. PKS Kabupaten Toraja Utara 4. PPP Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Tana Toraja 5. PSI Kabupaten Maros Kabupaten Tana Toraja 6. Hanura Kabupaten Soppeng 7. PBB Kabupaten Pangkep Kabupaten Toraja Utara (Tidak punya pengurus) Kabupaten Tana Toraja (Tidak punya pengurus) 8. PKPI Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Bulukumba Kabupaten Bantaeng Kabupaten Maros Kabuoaten Pangkep Kabupaten Barru Kabupaten Soppeng Kabupaten Wajo Kota Parepare Kabupaten Bone (Tidak punya pengurus) Kabupaten Enrekang (Tidak punya pengurus) Kabupaten Luwu Utara (Tidak punya pengurus) Kabupaten Luwu Timur (Tidak punya pengurus) 9. PKB Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara *Sumber KPU Sulsel

9 Parpol Batal Ikut Pileg di Sulawesi Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kpu-sulsel-minta-bantuan-cadangan-dana-rp-32-miliar-ke-pemprov_m_.jpg" alt="Jajaran komisioner KPU Sulsel bertemu langsung dengan Gubernur Nurdin Abdullah terkait permintaan anggaran, di Kantor Gubernur, Makassar, Kamis (21/3)." width="100%">
<figcaption>Jajaran komisioner KPU Sulsel bertemu langsung dengan Gubernur Nurdin Abdullah terkait permintaan anggaran, di Kantor Gubernur, Makassar, Kamis (21/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPU Sulawesi Selatan (Sulsel) melayangkan permintaan dana sebesar Rp 32 miliar ke Pemprov Sulsel. Dana tersebut akan dipakai untuk persiapan sosialisasi dan pelatihan sebelum memasuki pelaksanaan Pemilu 2019, 17 April mendatang. "Kami meminta pencadangan dana, karena saat ini dana untuk rekapitulasi di kecamatan tidak tersedia dalam penganggaran KPU. Mudah-mudahan dari KPU RI akan turun anggaran itu. Tapi kalau itu terkendala, maka kami mohon untuk dicadangkan ke Pemprov," terang Ketua KPU Sulsel Misna M Attas, Kamis (21/3). Misna berserta jajaran komisioner lainnya telah bertemu langsung dengan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Rabu siang. Permohonan cadangan anggaran diajukan karena khawatir&nbsp;dana yang disiapkan dari KPU pusat belum bisa cair sebelum pelaksanaan&nbsp;Pemilu 2019. "Anggaran sebesar Rp 32 miliar tersebut akan digunakan untuk kegiatan sosialisasi selama 14 hari di tingkat kecamatan se-Sulsel. Termasuk persiapan kegiatan rekapitulasi di tingkat kecamatan," jelas Misna. Menurut Misnah, aturan sebelumnya memang waktu sosialisasi hanya 10 hari. Tapi untuk ke depan akan diberlakukan aturan hingga 14 hari sosialisasi. Nurdin Abdullah menyambut baik permintaan anggaran rekapitulasi suara dan persiapan sosialisasi. Dia akah segera membahas soal permintaan KPU tersebut. "Mungkin kami perlu melalukan rapat koordinasi satu kali&nbsp;dengan seluruh komisioner KPU se-kabupaten/kota. Kami buat pelatihan secara menyeluruh semua kabupaten dan kota,&rdquo; ujarnya.

KPU Sulsel Minta Bantuan Cadangan Dana Rp 32 Miliar ke Pemprov

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kpu sulsel

Berita Terkini