<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/20/WhatsApp-Image-2023-08-20-at-163247-28134136.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali bersama Ketua KPU Jawa Timur dan KPU Sidoarjo beserta jajaran komisioner menerima rombongan KPU Kota Makassar dan KPU Sulawesi Selatan dalam serah terima Kirab Pemilu 2024 di Pendopo Delta Wibawa pada Minggu (20/8). Kirab itu merupakan bagian dari sosialisasi yang dilaksanakan KPU Republik Indonesia maupun di tingkat yang paling bawah. Kabupaten Sidoarjo merupakan jalur yang ke lima yang diterima dari Kota Makassar yang kemudian ke depan akan diserahterimakan di Mojokerto. Sebelum diserahterimakan, bendera 18 parpol itu akan dikirab ke seluruh kecamatan di Kabupaten Sidoarjo oleh PPK. Gus Muhdlor sapaan akrab Ahmad Muhdlor Ali menyampaikan, produk pemilu adalah pemimpin. Jadi penting bagi pemilih pemula untuk mengetahui bagaimana pemimpin yang akan berpengaruh pada perubahan. &rdquo;Yang namanya produk pemilu pasti hasilnya adalah pemimpin yang esensinya bukan hanya berdasar kuantitas tetapi kualitas. Akan terlihat seberapa besar pengaruh perubahan yang dibawa pemimpin yang terpilih,&rdquo; jelas Ahmad Muhdlor Ali. Menurut Gus Muhdlor, untuk mengejar pemimpin yang akan membawa perubahan tersebut pentingnya pendidikan politik bagi pemula yaitu generasi muda. &rdquo;Output dari pemilu bukan sekadar jumlah partisipasinya tetapi kualitas pemilih kita yaitu pendidikan politik pada generasi muda yang harus kita kejar dan ditanamkan,&rdquo; jelas Ahmad Muhdlor Ali. Dia berharap KPU Kabupaten Sidoarjo konsen pada dunia pendidikan politik kepada pemilih khususnya pemilih pemula. Sebab, ada 40 persen pemilih di Sidoarjo adalah pemula. &rdquo;Semoga KPU dan semua komisioner menjadi promotor bahwa pemilu di Sidoarjo bukan hanya berdasar kuantitas dan angka-angka saja tetapi hasil kualitas melebihi apa yang menjadi ekspektasi masyarakat,&rdquo; kata Ahmad Muhdlor Ali. Sementara itu, Ketua KPU Jawa Timur Zainul Anam menyampaikan bahwa Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur dari 38 kabupaten/kota. Jumlah pemilih cukup besar ada kurang lebih 1.490.000 pemilih. &rdquo;Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya pada Bupati Sidoarjo yang selama ini telah memiliki kontribusi yang luar biasa kepada penyelenggara pemilu yang sebagai bukti dapat dilihat kegiatan bisa terlaksana dengan sangat meriah dengan sangat mewah,&rdquo; ucap Zainul Anam. Sekadar informasi, kegiatan kirab pemilu ini bertujuan untuk menyosialisasikan dan menyebarluaskan informasi terkait Pemilu 2024. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan proses pergantian atau perpindahan kekuasaan cara damai dan legal. Selain itu, Kirab tersebut juga bertujuan untuk mewujudkan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa dengan membawa adat istiadat, seni-seni, serta keberagaman bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada kegiatan itu dilaksanakan penandatanganan deklarasi pemilu sebagai sarana integrasi bangsa oleh Bupati Sidoarjo, jajaran forkopimda, legislatif, dan 18 partai politik, serta secara resmi bupati memberangkatkan kirab bendera parpol di 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali bersama KPU Jawa Timur dan KPU Sidoarjo beserta komisioner Kirab Pemilu 2024 di Pendopo Delta Wibawa

Kirab Pemilu 2024, Bupati Sidoarjo Dorong Penguatan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/PANTARLIH-SIDOARJO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sebanyak 5.550 petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) untuk 346 desa/kelurahan di 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo resmi dilantik kemarin (12/2). Pelantikan dilaksanakan di masing-masing desa atau kelurahan oleh panitia pemungutan suara (PPS).  Ketua KPU Sidoarjo M. Iskak mengatakan, ada perubahan jumlah pantarlih di Sidoarjo. Rencana awal, KPU Sidoarjo merekrut 6.047 pantarlih. Jumlah itu sesuai dengan jumlah proyeksi tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Sidoarjo.  Namun, ternyata ada pengurangan jumlah TPS sehingga jumlah pantarlih juga berubah. ’’Ada restrukturisasi TPS dari KPU. Awalnya 6.047 menjadi 5.550 saja, tersebar di seluruh Sidoarjo,’’ kata Iskak.  Pasca dilantik, mereka bisa langsung bekerja. ’’Masa kerja pantarlih berlangsung sampai 11 April. Namun, kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) dimulai hari ini (kemarin, Red) sampai 14 Maret mendatang,’’ jelasnya. Artinya, sejak kemarin pantarlih mulai mendatangi warga langsung untuk melakukan coklit.  Iskak mengatakan, pantarlih bertugas melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih serta memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih.  Kemudian menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS. ’’Mereka juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,’’ jelasnya.  Iskak memastikan, seluruh pantarlih yang bertugas tersebut tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.

Sebanyak 5.550 Pantarlih Diterjunkan di Sidoarjo untuk Coklit Pemilih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/UJi-PUBLIK-KPU.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com– Tiga opsi daerah pemilihan (dapil) dan perubahan alokasi kursi anggota DPRD Sidoarjo pada Pileg 2024, sudah diuji publik. Senin (12/12), KPU Sidoarjo telah mengundang segenap stakeholder. Termasuk para pengurus partai politik (parpol). Baik parpol lama maupun parpol baru.  Hasilnya, mayoritas parpol tidak menginginkan ada perubahan dapil pada Pileg 2024. Artinya, mereka menghendaki dapil dan alokasi kursi sama dengan Pileg 2019. Setidaknya, 15 parpol yang menyuarakan itu. Yakni, Demokrat, PKS, Nasdem, PDIP, PKB, Golkar, PAN, Hanura, PBB, Partai Gelora, Partai Perindo, Partai Buruh, Partai Gerindra, PPP, dan PKN.  Sebagian besar dari mereka itu adalah parpol lama. Termasuk, yang saat ini telah mendapatkan kursi di DPRD Sidoarjo. “Rancangan 1 (dapil sama dengan Pileg 2019, Red) ini menampung prinsip kesinambungan,” kata Nanang, perwakilan dari Golkar, seperti dilansir Jawa Pos Radar Sidoarjo.  Namun, beberapa parpol juga ada yang berpendapat perlu ada penyesuaian atau perubahan. Salah satunya mempertimbangkan opsi atau rancangan 2. Suara itu muncul dari parpol-parpol yang masuk dalam kategori baru dalam pesta demokrasi ini. Yakni, Partai Umat dan Partai Garuda.  ’’Menurut kami yang cocok adalah rancangan terbaru. Rancangan 2. Kami kalah start, kalau rancangan lama tentu menguntungkan parpol lama,” kata perwakilan dari Partai Umat.  Sementara itu, Ketua KPU Sidoarjo M. Iskak mengungkapkan, uji publik yang dilakukan tersebut bagian dari proses penyusunan dapil pada Pemilu 2024 mendatang. “Ini tahapan puncak yang melibatkan elemen masyarakat,” katanya.  Iskak menambahkan, hasil uji publik ini akan dibawa ke KPU RI. Sebab, KPU RI yang berwenang untuk memutuskan dapil dalam pemilu nanti. Masukan dari hasil uji publik akan menjadi salah satu pertimbangan dalam memutuskan.  Sebagaimana diberitakan, KPU Sidoarjo menyuguhkan tiga opsi dapil di Pileg 2024. Rancangan 1, tetap terbagi dalam 6 dapil. Yakni, Dapil Sidoarjo 1 terdiri atas Kecamatan Sidoarjo, Buduran, dan Sedati. Dapil Sidoarjo 2 (Porong, Jabon, Tanggulangin, Candi); Dapil Sidoarjo 3 (Prambon, Krembung, Tulangan, Wonoayu).  Adapun, dapil Sidoarjo 4 meliputi Kecamatan Tarik, Krian, Balongbendo. Dan, dapil Sidoarjo 5 (Taman, Sukodono), dan dapil Sidoarjo 6 (Gedangan dan Waru). Total jumlah kursi dari enam dapil tersebut sebanyak 50 kursi.

Mayoritas Parpol Tidak Ingin Dapil Sidoarjo di Pileg 2024 Berubah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/DAPIL-DARJO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Daerah pemilihan (dapil) di Kabupaten Sidoarjo pada Pileg 2024, bakal berubah. KPU Sidoarjo sudah membuat tiga skema. Sejak 6 Desember, perubahan itu sudah melewati tahapan masukan dan tanggapan masyarakat. Nah, hari ini (12/12) bakal memasuki uji publik.  Ketua KPU Sidoarjo M. Iskak mengatakan, pada Pileg 2024 nanti tidak ada penambahan dapil. Tetapi, ada perubahan wilayah di dalam dapil. Sebab, daro hasil evaluasi, ada tiga kecamatan dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) cukup besar. Yakni, Kecamatan Waru, Taman, dan Sidoarjo. Karena itu, dilakukan opsi perubahan.  Iskak menyebutkan, dalam pemecahan dapil tersebut harus memenuhi kriteria tujuh prinsip. Yakni, kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, coterminous atau berdampingan, kohesivitas, dan kesinambungan. Dari prinsip itulah muncul tiga skema dapil pada Pileg 2024.  Dari tiga rancangan dapil itu, lanjut dia, saat ini sudah memasuki uji publik. Tujuannya, mendapat masukan atau umpan balik. Selanjutnya, hasil uji publik akan disampaikan ke KPU RI dan ditetapkan paling lambat 9 Februari 2023.  ”Kami hanya menetapkan rancangan dapil untuk dilakukan uji publik. Yang menetapkan dapil dan alokasi kursinya adalah KPU RI,” ungkap Iskak seperti dilansir dari Jawa Pos Radar Sidoarjo (11/12).  Dalam skema yang sudah disusun KPU Sidoarjo, jumlah dapil di Sidoarjo tetap enam atau sama dengan Pileg 2019 lalu. Namun, wilayah kecamatan di masing-masing dapil berbeda. Di Dapil Sidoarjo 1, misalnya. Pada skema pertama, meliputi wilayah Kecamatan Sidoarjo, Buduran, dan Sedati, dengan alokasi 10 kursi.  Adapun skema kedua, hanya dua kecamatan masng-masing Kecamatan Sidoarjo dan Candi dengan alokasi 9 kursi. Demikian juga skema ketiga, meliputi Kecamatan Sidoarjo dan Buduran dengan alokasi 8 kursi.  Lebih lanjut Iskak menjelaskan, pada setiap skema, alokasi kursinya berbeda-beda. Hanya, totalnya tetap sebanyak 50 kursi. ”Perbedaannya disesuaikan dengan jumlah DPT. Semakin banyak DPT, maka semakin tinggi pula jumlah alokasi kursinya,” paparnya.  Iskak pun berharap, saat uji publik semua stakeholder yang diundang KPU untuk datang. Lalu, mereka memberikan masukan atau umpan balik terhadap skema dapil pada Pileg 2024. Terutama dari kalangan partai politik.  Untuk diketahui, Pada Pileg 2019 lalu, dapil Sidoarjo 1 terdiri atas Kecamatan Sidoarjo, Buduran, dan Sedati (10 kursi); Dapil Sidoarjo 2, Kecamtan Candi, Tanggulangin, Porong, dan Jabon (8 kursi); Dapil Sidoarjo 3, Kecamatan Krembung, Prambon, Tulangan, dan Wonoayu (8 kursi).

Bongkar-Pasang Dapil Sidoarjo di Pileg 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/9-parpol-batal-ikut-pileg-di-sulawesi-selatan_m_.jpg" alt="Ilustrasi KPU." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPU.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo bakal membuka pendaftaran panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mulai 15 November mendatang. Sidoarjo diperkirakan membutuhkan 90 orang untuk PPK dan 1.047 orang untuk PPS.  Ketua KPU Sidoarjo M. Iskak menyatakan, kemarin (25/10) pihaknya menggelar audiensi bersama Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor terkait persiapan perekrutan PPS dan PPK.  Pihaknya ingin bupati memfasilitasi komunikasi dengan camat, desa, dan lainnya. ’’Karena kami butuh sosialisasi pendaftarannya sampai di tingkat bawah. Jadi, butuh melibatkan camat hingga ke bawah,’’ kata Iskak.  Iskak menyatakan, kebutuhan PPK di Sidoarjo sebanyak lima orang di tiap kecamatan. Artinya, ada 90 petugas PPK. Sementara itu, untuk petugas PPS, kebutuhannya tiga petugas di tiap desa atau kelurahan. Di Sidoarjo, ada 349 desa dan kelurahan.  ’’Total ada 1.047 PPS yang akan kami angkat,’’ katanya. Nanti mereka bertugas di 6.163 tempat pemungutan suara (TPS) di Sidoarjo. ’’Sebanyak 6.163 itu merupakan proyeksi jumlah TPS-nya. Tapi, jumlah tersebut bisa berubah,’’ lanjutnya.  Untuk daftar pemilih tetap (DPT) di Sidoarjo, ada sekitar 1,4 juta pemilih. Iskak menyatakan, nanti para pendaftar bisa langsung mendaftarkan diri ke kantor KPU Sidoarjo di Jalan Raya Cemengkalang atau bisa juga online. ’’Setelah ini kami lanjut gencar sosialisasi sampai ke tingkat bawah agar banyak yang mendaftar,’’ pungkas Iskak.

KPU Sidoarjo Segera Buka Lowongan 90 PPK dan 1.047 PPS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/pilbup-sidoarjo.jpg" alt="TIGA CALON: Papan informasi detail tentang paslon terpasang di depan KPU Sidoarjo. (Uzi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TIGA CALON: Papan informasi detail tentang paslon terpasang di depan KPU Sidoarjo. (Uzi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo sudah memerinci kebutuhan anggaran untuk pemilihan umum daerah (pilkada) pada 2024 mendatang. Jumlahnya mencapai Rp 101 miliar.  Ketua KPU Sidoarjo Mukhamad Iskak menuturkan, kebutuhan anggaran itu sudah disampaikan kepada Pemkab Sidoarjo. Termasuk perinciannya. ”Lebih dari 60 persen anggaran tersebut dialokasikan untuk honor petugas ad hoc,” jelas Iskak kemarin (13/6).  Baik honor panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), maupun kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). ”Sebagian yang lain untuk kebutuhan logistik pilkada,” katanya.  Iskak mengakui, memang jumlah anggaran yang diusulkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan pilkada 2020 yang hanya Rp 75 miliar. Perbedaan yang cukup besar tersebut terjadi karena kali ini pihaknya juga mengusulkan pengadaan alat pelindung diri (APD). ”Nilainya untuk pengadaan APD mencapai Rp 11 miliar,” ungkapnya.  Iskak menyatakan, pandemi saat ini mulai mereda. Namun, pihaknya tetap mengusulkan APD karena dikhawatirkan nanti butuh. ”Namun, butuh atau tidaknya nanti masih menunggu peraturan KPU (PKPU),” ujarnya.  Jika nanti APD tidak dibutuhkan karena pandemi sudah berakhir, anggaran itu tidak akan dipakai. ”Kalau tidak butuh APD, yang Rp 11 miliar akan kami kembalikan ke pemkab,” tegasnya.  Iskak menyebut saat ini usulan itu sudah masuk ke pemkab dan akan dibahas bersama=sama.

Estimasi Kebutuhan Dana Pilkada 2024 di Sidoarjo Capai Rp 101 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/pleno-pilbup-sidoarjo.jpg" alt="SAH: Ahmad Muhdlor Ali (tengah) dan Subandi (tiga dari kanan) yang telah disahkan menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Sidoarjo oleh KPU pada rapat pleno terbuka berfoto bersama Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono (empat dari kanan) dan forum koordinasi pimp" width="100%">
<figcaption>SAH: Ahmad Muhdlor Ali (tengah) dan Subandi (tiga dari kanan) yang telah disahkan menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Sidoarjo oleh KPU pada rapat pleno terbuka berfoto bersama Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono (empat dari kanan) dan forum koordinasi pimp</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo resmi menetapkan Ahmad Muhdlor dan Subandi sebagai pemenang Pilkada Sidoarjo 2020. Penetapan lewat rapat pleno terbuka itu dihadiri Forkopimda Sidoarjo di Fave Hotel, Jumat sore (22/1).  Sesudah penetapan, hari ini (23/1) KPU akan mengirimkan berkas pengajuan penetapan ke DPRD Sidoarjo. Dalam pilkada lalu, Muhdlor-Subandi menang setelah memperoleh 387.766 suara atau 39,8 persen.  Ketua KPU Sidoarjo M. Iskak menyatakan, setelah dipastikan tidak ada sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) atau gugatan terhadap hasil pilkada, pemenang bisa ditetapkan.  Selain paslon pemenang, KPU mengundang dua paslon lainnya. Namun, keduanya tidak bisa hadir. Satunya beralasan ke luar kota, satunya lagi tanpa konfirmasi.  ’’Kami berterima kasih kepada semua pihak yang turut menyukseskan. Besok (hari ini, Red) akan kami usulkan pengesahan pelantikan ke DPRD Sidoarjo,’’ ujar Iskak. Jika tidak ada halangan, pelantikan digelar 17 Februari mendatang oleh gubernur Jatim.  Sementara itu, setelah ditetapkan kemarin, Ahmad Muhdlor Ali mengatakan bahwa kemenangan tersebut bukanlah kemenangan miliknya maupun milik Subandi. ’’Ini adalah kemenangan seluruh masyarakat Sidoarjo,’’ ujarnya.  Dia juga mengajak seluruh pihak untuk bersatu dan bersama-sama membangun Kabupaten Sidoarjo agar menjadi lebih baik. Kompetisi, kata dia, sudah selesai. ’’Kini saatnya bersatu membangun Sidoarjo agar lebih maju, aman, dan sejahtera,’’ ucapnya.  Muhdlor menyebut pasangan lain sudah legawa. Mereka semua berjiwa kesatria.  Muhdlor dan Subandi bertekad langsung tancap gas. Terutama percepatan realisasi 17 program yang mereka gagas saat kampanye. Terkait dengan progres tim transisi, pihaknya mulai berkomunikasi dengan fraksi. Terutama ketua fraksi dari berbagai partai sekaligus ketua partai.  ’’Sekadar bincang-bincang karena sedari dini kami memastikan program dan janji kampanye lebih cepat eksekusi,’’ ungkapnya. Menurut Muhdlor, hal itu tidak mungkin terjadi tanpa komunikasi dengan legislatif.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/JlNSykjHNUY

KPU Sidoarjo Resmi Tetapkan Mudhlor sebagai Pemenang Pilbup Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/gus-muhdlor-pilbup-sidoarjo.jpg" alt="Gus Muhdlor di tempat pemungutan suara untuk Pilkada Sidoarjo. (Tim Gus Muhdlor for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gus Muhdlor di tempat pemungutan suara untuk Pilkada Sidoarjo. (Tim Gus Muhdlor for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Hasil resmi rekapitulasi tingkat kecamatan yang telah dilakukan KPU menyatakan pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Ahmad Muhdlor (Gus Mudhlor)-Subandi unggul dalam perolehan suara pada Pilkada Sidoarjo.  Pasangan nomor urut 2 itu mengantongi jumlah suara sah mencapai 387.766 suara, unggul dari Paslon nomor 1 Bambang Haryo-Taufiqulbar yang memperoleh 373.516 suara, dan Paslon nomor urut 3 Kelana Aprilianto-Dwi Astutik yang meraup 212.594 suara.  Dengan total suara sah yang masuk mencapai 973.876 suara, Paslon nomor 2 tercatat mendapat 39,82% suara, sedangkan Paslon 1 memperoleh 38,35% suara dan Paslon 3 mengantongi 21,83% suara. Artinya Paslon 2 unggul 1,47% atau sejumlah 14.250 suara dari pesaing terdekatnya, Paslon nomor 1.  ”Terima kasih atas kepercayaan dari masyarakat Sidoarjo. Terima kasih kepada seluruh pendukung dan para relawan. Mari bersama-sama kita kawal proses ini sampai penetapan KPU, sehingga Gus Mudhlor dan Subandi akan menjadi pemimpin baru Sidoarjo yang InsyaAllah amanah dan menyejahterakan warga,” ujar Dian Felani dari Tim Pemenangan Muhdlor-Subandi, Rabu (16/12).  Hasil rekapitulasi resmi di 18 kecamatan di seluruh Sidoarjo itu, lanjut Dian, juga tak berbeda signifikan dengan real count yang dilakukan oleh tim internal Muhdlor-Subandi. “Hasil dari penghitungan suara di tingkat kecamatan inilah yang menjadi penentu penghitungan sebelum nantinya hasil ini disahkan dalam Rapaat Pleno KPU Sidoarjo, sehingga semua proses ini terus kita kawal,” ujarnya.  Dari hasil rekapitulasi tiap kecamatan yang sudah selesai dihitung KPU, Paslon nomor 2 unggul di beberapa kecamatan seperti Buduran, Candi, Krembung, Krian, Porong, Prambon, Sedati, Sukodono, Taman, dan Tulangan. Sedangkan Paslon nomor 1 unggul di Kecamatan Balongbendo, Gedangan, Jabon, Sidoorjo, Tanggulangin, Tarik, Waru dan Wonoayu.

Rekapitulasi Kecamatan Tuntas, Gus Muhdlor-Subandi Unggul di Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/pilbup-sidoarjo-2.jpg" alt="PERWAKILAN: KPUD Sidoarjo mulai mendistribusikan alat peraga kampanye dan bahan kampanye kepada tiga pasangan calon. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PERWAKILAN: KPUD Sidoarjo mulai mendistribusikan alat peraga kampanye dan bahan kampanye kepada tiga pasangan calon. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo mulai mendistribusikan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye kepada tiga pasangan calon (paslon) yang akan berkontestasi dalam pilkada 2020 di Sidoarjo, Senin (26/10). Seluruh paslon boleh memperbanyak sendiri APK tersebut.  Ketua KPU Sidoarjo M. Iskak menjelaskan, ada berbagai jenis APK. Mulai baliho, umbul-umbul, hingga spanduk. Baliho bakal dipasang di tingkat kabupaten. Umbul-umbul akan disebar di tingkat kecamatan dan spanduk di tingkat desa.  ”Per paslon dapat 5 baliho, 20 umbul-umbul dikalikan 18 kecamatan se-Sidoarjo, dan 2 spanduk untuk ditempatkan di setiap desa,” papar Iskak.  Komisioner KPU Sidoarjo Divisi Sosdiklih, SDM, dan Parmas Fauzan Adim menuturkan bahwa para paslon diperbolehkan menambah APK tersebut hingga 200 persen dari yang telah disediakan KPU. Selain APK, kemarin KPU Sidoarjo membagikan bahan kampanye kepada tiga paslon. Ada 348.368 selebaran atau flyer, 348.368 brosur, 8.741 pamflet, dan 8.741 poster.  ”Untuk bahan kampanye, paslon boleh menambah hingga 100 persen dari jumlah yang diberikan KPU,” terang Fauzan.  Berdasar kesepakatan, seharusnya APK itu dibagikan pada 22 Oktober lalu. Namun, ada keterlambatan dari pihak penyedia sehingga APK baru bisa dibagikan kemarin. ”Malam kami terima. Hari ini (kemarin, Red) langsung dibagikan,” ujar Fauzan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=tlkJdTLd1bM&amp;ab_channel=JawaPos

KPU Sidoarjo Bagikan Alat Peraga dan Bahan Kampanye

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Ilustrasi-Pilkada-Koko.jpg" alt="ILUSTRASI Pilkada Serentak 2020, (Kokoh Praba Wardani/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Pilkada Serentak 2020, (Kokoh Praba Wardani/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menetapkan dua pasangan calon peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Meskipun pada saat pendaftaran ada tiga pasangan calon.  Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo M. Iskak seperti dilansir dari Antara di Sidoarjo mengatakan, pasangan calon itu masing-masing Bambang Haryo Sukartono-Taufiqulbar yang didukung Partai Gerindra, PKS, Golkar, PPP, dan Demokrat. Kemudian pasangan calon Ahmad Muhdlor Ali-Subandi yang diusung PKB.  ”Untuk pasangan Kelana Aprilianto-Dwi Astutik yang diusung PDI Perjuangan dan PAN belum ditetapkan karena masih proses verifikasi administrasi pencalonan. Melalui sidang pleno yang dilaksanakan di kantor KPU Sidoarjo saat ini dua paslon secara resmi ditetapkan KPU untuk bersaing di Pilkada Sidoarjo 2020,” terang M Iskak pada Rabu (23/9).  Dia mengatakan, belum ditetapkannya Kelana Aprilianto-Dwi Astutik setelah awal pemeriksaan kesehatan yang bersangkutan dinyatakan positif Covid-19 dan harus menunggu masa isolasi.  ”Senin (21/9), pasangan KelanaDwi Astutik baru bisa dilakukan proses pemeriksaan kesehatan dan sekaligus verifikasi berkas calon. Hari ini (23/9), dilakukan verifikasi syarat calon selama dua hari. Kemudian baru dikembalikan kepada calon untuk dilakukan perbaikan, sampai 27 September,” ujar M. Iskak.  Dia menjelaskan, setelah itu baru ditetapkan sebagai calon pada 28 September jika dari hasil tes kesehatan dan verifikasi administrasi sudah tidak ada persoalan. ”Kamis (24/9) kami akan melakukan pengundian nomor urut pasangan calon yang hari ini sudah ditetapkan di salah satu hotel di Sidoarjo,” kata M. Iskak.  Untuk menjaga protokol kesehatan, dia meminta kepada masing-masing pasangan calon untuk membawa maksimal 10 orang pendamping dari unsur ketua dan sekretaris partai. ”Hal itu sudah kami komunikasikan dengan penghubung dan juga pasangan calon,” terang M. Iskak.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=2IEf8bO-RNw

KPU Sidoarjo Tetapkan Dua Pasangan Calon Pilkada 2020

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kpu sidoarjo

Berita Terkini