<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/10/63304a39-20df-4aa8-90b3-13c6e06202e0-1-2458372524.jpg" alt="Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi memamerkan salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Senin (9/2). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi memamerkan salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Senin (9/2). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong> JawaPos.com</strong> &mdash; Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi memamerkan salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Senin (9/2).</p> <p>Hal itu merupakan tindak lanjut atas putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang mengabulkan seluruh permohonannya terkait informasi yang sebelumnya dikecualikan.</p> <p>&ldquo;Inti acara kita hari ini adalah menerima salinan resmi fotokopi ijazah. Saya catat, ini fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor,&rdquo; kata Bonatua di kantor KPU RI.</p> <p>Bonatua tampak memegang salinan ijazah Jokowi yang ditempel pada sebuah papan styrofoam.</p> <p>Ia menyebut, ijazah tersebut digunakan Jokowi sebagai syarat pencalonan Presiden RI pada periode 2014&ndash;2019 dan 2019&ndash;2024.</p> <p>&ldquo;Yang bagian atas adalah salinan ijazah untuk pencalonan 2019, yang bawah untuk 2014,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Menurut dia, publik saat ini dihadapkan opini terhadap keaslian ijazah Jokowi yang terbelah ke dalam tiga kelompok.</p> <p>Yakni mereka yang meyakini keasliannya, mereka yang masih ragu, dan mereka yang sama sekali tidak percaya.</p> <p>&ldquo;Selama ini kita dijebak pada ranah keyakinan, bukan ranah ilmiah. Dengan adanya ini, kami mencoba menawarkan pendekatan baru, yaitu pendekatan fakta empiris. Karena saya peneliti, inilah hasil dari fakta empiris tersebut,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>&nbsp;</p>

Salinan ijazah Jokowi terlegalisir tanpa sensor resmi dipamerkan di KPU RI. Bonatua Silalahi ungkap fakta empiris keaslian ijazah Jokowi.

Begini Penampakan Salinan Ijazah Jokowi Terlegalisir Tanpa Sensor di KPU RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/06/antarafoto-perkembangan-penerimaan-pendaftaran-pencalonan-kepala-daerah-300824-adm-9-826597852.jpg" alt="Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin (tengah) bersama Anggota KPU RI August Mellaz (kiri) dan Idham Holik (kanan). (Muhammad Adimaja/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin (tengah) bersama Anggota KPU RI August Mellaz (kiri) dan Idham Holik (kanan). (Muhammad Adimaja/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menjatuhkan sanksi peringatan keras terhadap Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin beserta empat anggotanya, yakni Idham Holik, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan August Mellaz. Penjatuhan sanksi itu setelah mereka terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).&nbsp;</p> <p>Putusan ini dibacakan dalam sidang pembacaan putusan tujuh perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Selasa (21/10).</p> <p>"Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada: Teradu I, Mochammad Afifuddin, selaku Ketua merangkap Anggota KPU RI; Teradu II, Idham Holik; Teradu III, Yulianto Sudrajat; Teradu IV, Parsadaan Harahap; Teradu V, August Mellaz; masing-masing selaku Anggota KPU RI," kata Ketua Majelis Heddy Lugito.</p> <p>"Beserta Teradu VII, Bernard Dermawan Sutrisno, selaku Sekretaris Jenderal KPU RI, terhitung sejak putusan ini dibacakan,&rdquo; sambunganya.</p> <p>Dalam pertimbangannya, DKPP menilai para teradu telah menyalahgunakan pengadaan jet pribadi dalam tahapan Pemilu 2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengadaan jet pribadi tersebut dirancang untuk memantau dan memastikan distribusi logistik Pemilu di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).</p> <p>Namun, berdasarkan bukti rute dan daftar penumpang (passenger list), DKPP menemukan ketidaksesuaian antara tujuan penggunaan dan pelaksanaan di lapangan.</p> <p>&ldquo;Pada faktanya, berdasarkan bukti rute jet pribadi dan passenger list sebanyak 59 kali perjalanan, tidak ditemukan satu pun rute perjalanan dengan tujuan distribusi logistik," ucap Anggota Majelis DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.</p> <p>DKPP menyebut, penggunaan jet pribadi itu disalahgunakan tidak sebagaimana tujuan awal penyewaannya.</p> <p>"Akan tetapi justru digunakan untuk kegiatan monitoring gudang logistik, menghadiri bimbingan teknis KPPS, kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan pasca pemilu serentak, penyerahan santunan untuk petugas badan adhoc, dan monitoring kesiapan serta pelaksanaan PSU di Kuala Lumpur,&rdquo; jelasnya.</p> <p>DKPP juga mencatat, anggaran yang digunakan untuk sewa jet pribadi tersebut mencapai Rp 90 miliar. Dana itu disebut bersumber dari anggaran Sekretariat Jenderal KPU RI Tahun Anggaran 2024.</p> <p>Menurut DKPP, penggunaan anggaran dalam jumlah besar tanpa pertimbangan efisiensi dan akuntabilitas telah mencederai prinsip penyelenggaraan pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas.&nbsp;</p> <p>"Terungkap dalam sidang pemeriksaan bahwa pagu anggaran pengadaan sewa dukungan kendaraan distribusi logistik untuk kegiatan monitoring dan evaluasi logistik Pemilu 2024, dengan kode RUP469 dan seterusnya, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 90 miliar. Pelaksanaan kontrak anggaran tersebut berlangsung pada Januari hingga Februari 2024," pungkasnya.</p>

DKPP menjatuhkan sanksi keras kepada Ketua KPU RI dan anggota terkait penyalahgunaan anggaran sewa jet pribadi.

DKPP Sebut Anggaran Sewa Privat Jet KPU RI Capai Rp 90 Miliar untuk 59 Kali Perjalanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/22/DKPP2-2419951691.jpg" alt="Transparency International Indonesia, Trend Asia, dan Themis Indonesia mengadukan tujuh komisioner KPU RI ke DKPP RI, Kamis (22/5). (Folly Akbar/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Transparency International Indonesia, Trend Asia, dan Themis Indonesia mengadukan tujuh komisioner KPU RI ke DKPP RI, Kamis (22/5). (Folly Akbar/Jawapos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Tujuh komisioner dan Sekjen Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) buntut penggunaan Private Jet dalam berdinas selama pemilu 2024 lalu. Aduan&nbsp;dilayangkan&nbsp;oleh tiga organisasi masyarakat sipil. Yakni Transparency International Indonesia, Trend Asia, dan Themis Indonesia.</p> <p>Peneliti Themis Indonesia Ibnu Syamsu Hidayat menilai, kebijakan KPU menggunakan private jet dinilai tidak bijak dan terkesan foya-foya dalam penggunaan anggaran. Sebab, meski KPU mengklaim private jet digunakan untuk monitoring logistik di daerah yang tidak bisa diakses oleh pesawat komersil, namun dalam jejak penerbangan justru sebagian besar digunakan di kota besar.</p> <p>"Pemantauan dari tren Asia ditemukan banyak pelintasan yang itu adalah ke kota-kota besar misalkan ke Bali, Makassar," ujarnya di Kantor DKPP RI, Jakarta, Kamis (22/5).</p> <p>Lebih lanjut lagi, kontrak Private jet yang mencakup 59 perjalanan itu juga berlangsung hingga pasca pemungutan suara. Baginya itu tidak efisien mengingat sengketa justru ada di Mahkamah Konstitusi, Jakarta.</p> <p>"Yang di daerah-daerah harus ke Jakarta, mereka yang menyamperi ke Jakarta, bukan dari Jakarta yang harus datang ke daerah," imbuhnya.</p> <p>Manager Riset dan Investigasi Trend Asia, Zakki Amali menambahkan, angka kontrak penggunaan privat jet sebesar Rp 65 miliar dinilai janggal. Dalam hitungannya, perjalanan sebanyak 59 hanya menghabiskan Rp 15 miliar.</p> <p>Meski KPU sudah klarifikasi hanya Rp 45 miliar, baginya itu masih terlalu besar dari angka riil. "Inilah yang menurut kami KPU sangat tidak transparan dalam menggunakan uang APBN," jelasnya.</p> <p>Atas dasar itu, pihaknya mendesak DKPP untuk meminta untuk memberhentikan semua komisioner KPU RI.</p>

Tujuh komisioner KPU RI diadukan ke DKPP terkait penggunaan jet pribadi yang dianggap tidak efisien dan foya-foya dalam pemilu 2024.

Dinas Pakai Private Jet, Tujuh Komisioner dan Sekjen KPU RI Diadukan ke DKPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/21/prPpdmwQZLsu7Ugw2UkUMlqJnLR5muzEbypFoABm-1-31488424.jpg" alt="Akun X KPU RI, @KPU_ID diretas dan sempat unggah konten ijazah palsu serta promosi judol. (X @KPU_ID)" width="100%">
<figcaption>Akun X KPU RI, @KPU_ID diretas dan sempat unggah konten ijazah palsu serta promosi judol. (X @KPU_ID)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Akun media sosial KPU RI terkena serangan siber, Rabu pagi (21/5). Akun X KPU RI sempat ramai usai mendadak menggunggah terkait pemalsuan ijazah.</p> <p>Selain itu, terdapat postingan 'INDONESIA BAKAL GELAP SEPENUHNYA' beserta hashtag #Indonesiatetapgelap.</p> <p>akun tersebut juga mengunggah promosi ssitus judi online dan unggahan yang sempat menyinggung jurnalis senior Najwa Shihab.</p> <p>Terkait hal itu, Komisioner KPU RI August Mellaz mengakui bahwa akun X KPU RI terkena serangan hacker.&nbsp;</p> <p>"Kami mengetahui bahwa tadi pagi akun X KPU RI terkena serangan tersebut. Seketika setelah diketahui, pihak humas dan Pusdatin KPU RI langsung melakukan langkah-langkah untuk mengatasinya," ujarnya, Rabu (21/5).</p> <p>August menjelaskan, langkah antisipasi dilakukan dengan menggandeng para pihak. Termasuk Badan Siber dan Sandi Negara.</p> <p>"Saat ini proses penanganannya sedang dilakukan dengan bantuan dari pihak X dan BSSN. Postingan dari hacker sudah tidak ada lagi," imbuhnya.</p> <p>Meski sudah tidak ada, August menyebut pihak KPU masih menunggu dan mencermati proses pemulihan secara penuh. foto profil di akun X @KPU_ID pun masih kosong, setelah sempat diganti oleh situs judi online.</p>

Akun media sosial KPU RI diserang hacker, mengunggah konten pemalsuan ijazah dan postingan kontroversial. KPU RI segera mengambil tindakan p

Akun X KPU RI Kena Hack, Sempat Posting Pemalsuan Ijazah dan Promosikan Situs Judi Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/09/JKT_Sidang-Perdana-Sengketa-Pilkada_Salman-Toyibi-09JPG-4288492374.jpg" alt="Suasana Gedung Mahkamah Konstitusi di hari pertama sidang perselisihan sengketa pilkada, Jakarta, Rabu (8/1/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana Gedung Mahkamah Konstitusi di hari pertama sidang perselisihan sengketa pilkada, Jakarta, Rabu (8/1/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) usai menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan untuk 310 Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 terhitung sejak 8 Januari 2025 hingga 31 Januari 2025.</p> <p>Pada Jumat (31/1), Majelis Hakim Konstitusi&mdash;yang terbagi dalam tiga panel&mdash;juga telah menyelesaikan sidang dengan agenda Jawaban KPU selaku Pihak Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu.</p> <p>Dalam keseluruhan persidangan, baik saat pemeriksaan terhadap Permohonan Pemohon, maupun mendengarkan Jawaban KPU dan Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, semua pihak sudah diberikan kesempatan yang adil untuk menjelaskan argumen dan menguraikan fakta yang dimiliki.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2025, penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah untuk berikutnya memasuki tahapan pembahasan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.</p> <p>Dalam rapat ini, seluruh hakim konstitusi secara kolektif bersama akan mempertimbangkan segala aspek. Beberapa aspek yang menjadi pertimbangan, di antaranya mempertimbangkan Permohonan, Jawaban Termohon, tanggapan atau keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, serta argumen dan fakta yang muncul dalam persidangan untuk diputuskan apakah pemeriksaan akan dilanjutkan atau perkara dihentikan.</p> <p>Dari hasil Rapat Permusyawaratan Hakim, MK direncanakan akan menggelar sidang Pengucapan Putusan dan/atau Ketetapan pada hari ini Selasa (4/2), dan Rabu (5/2)&nbsp;mendatang. Dalam persidangan ini akan diketahui perkara akan lanjut ke tahap pembuktian atau perkara dihentikan.</p> <p>Terhadap perkara yang lanjut ke tahap pembuktian, selanjutnya MK akan menggelar sidang pemeriksaan lanjutan yang akan dilaksanakan pada 7 hingga 17 Februari mendatang. Dalam persidangan pembuktian, masing-masing pihak akan diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi ataupun ahli.</p> <p>Untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, para pihak diberi hak untuk mengajukan saksi ataupun ahli, secara keluruhan maksimal enam orang. Sementara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wali kota, secara keseluruhan para pihak diperbolehkan mengajukan maksimal empat orang saksi maupun ahli.</p> <p>Adapun mekanisme pengajuan daftar nama saksi dan atau ahli, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan paling lambat satu hari kerja sebelum hari persidangan.</p> <p>Kepala Biro Umum MK,&nbsp;Budi Wijayanto menjelaskan bahwa putusan yang akan dibacakan pada 4&ndash;5 Februari 2025<em>&nbsp;</em>merupakan putusan untuk perkara-perkara yang tidak akan dilanjutkan ke tahap pembuktian. Sehingga, diperlukan dukungan dari pihak Kepolisian untuk memberikan dan menjamin pengamanan terhadap MK dan seluruh pihak.</p> <p>"Semangat pimpinan kami Pak Kapolres, yaitu tetap ingin memberikan kemudahan kepada para pencari keadilan," ujar Budi,&nbsp;dikutip dari laman MK, Selasa (4/2).</p> <p>Kapolres Jakarta Pusat, Susatyo&nbsp;memastikan bahwa Polres Jakarta Pusat memberikan dukungan pengamanan pelaksanaan putusan di MK. Lebih lanjut Kapolres menjelaskan bahwa secara internal, selama persidangan, Kepolisian telah membagi penanggungjawab Perwira pada tiga Korwil.</p> <p>Korwil A untuk Jawa dan Sumatera; Korwil B untuk Sulawesi, Bali, NTB, dan NTT; serta Korwil C untuk Maluku dan Papua. Untuk teknis operasional di lapangan, Polres juga melakukan penebalan pada titik-titik strategis, baik di dalam ruang sidang maupun luar persidangan sebagai upaya mitigasi risiko pengamanan.</p>

Terhadap perkara yang lanjut ke tahap pembuktian, selanjutnya MK akan menggelar sidang pemeriksaan lanjutan yang akan dilaksanakan, 7-17/2.

Hari ini, MK Mulai Pembacaan Putusan Sengketa PHP Pilkada Serentak 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/30/dkpp-3219922236.jpg" alt="Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di ruang sidang DKPP, Jakarta, Kamis (30/1). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di ruang sidang DKPP, Jakarta, Kamis (30/1). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yang diduga dilakukan ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Utara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam perkara nomor 30-PKE-DKPP/I/2025 ini yang menjadi pihak teradu adalah Ketua KPU Barito Utara. Komosioner KPU Kabupaten Barito Utara itu diadukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Barito Utara, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya, melalui kuasa hukumnya Andi Muhammad Asrun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Asrun mempersoalkan keputusan KPU yang tidak melakukan pemungutan suara ulang (PSU). Padahal, Bawaslu sudah merekomendasikan untuk melakukan PSU di TPS 04 Malem Waken dan TPS 01 Kampung Melayu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Rekomendasi Bawaslu Kabupaten tidak dilaksanakan oleh KPU. Padahal tidak ada kewenangan untuk menolak, karena wajib hukumnya. Malah KPU ini, dia berdalih, dia membuat kajian hukum dalam rangka mengalahkan rekomendasi Bawaslu itu kesalahannya," kata Asrun di kantor DKPP, Jakarta, Kamis (30/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam proses persidangan DKPP, lanjut Asrun,&nbsp;disebutkan&nbsp;bahwa memang terdapat dugaan pelanggaran pemungutan suara. Ia menyebut, KPU Kabupaten Barito Utara melakukan pelanggaran etik, karena tidak mematuhi keputusan Bawaslu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kesalahannya di situ jadi kita adukan. Ini kan pelanggaran hukum dan termasuk pelanggaran etik," tegas Asrun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyesalkan, terdapat penambahan suara tanpa identitas. Bahkan, dalam persidangan DKPP terungkap bahwa terdapat pemilih yang tidak membawa kartu tanda penduduk (KTP) saat melakukan pencoblosan, pada 14 Februari 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi orang datang, kemudian asumsi ketua KPPS dia kenal orang itu, ya kan nggak bisa bilang kenal. Kemudian ada surat lagi menyatakan satu surat lagi bahwa itu adalah warga kita, ya kan itu nggak benar," pungkasnya.</div>

KPU Kabupaten Barito Utara, lanjut Asrun, melakukan pelanggaran etik, karena tidak mematuhi keputusan Bawaslu.

Dalam Sidang DKPP, Pengadu Ungkap KPU Barito Utara Tak Patuhi Rekomendasi Bawaslu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/08/WhatsApp-Image-2025-01-07-at-193230-1-3385094418.jpeg" alt="Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/1/2025). (Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/1/2025). (Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Prabowo Subianto mewacanakan pemilihan kepala daerah ke DPRD lantaran mahalnya biaya yang harus di keluarkan.&nbsp; Namun, Ketua Divisi Teknis Pemilu KPU DKI Jakarta Dody Wijaya sejatinya tidak terlalu mahal. Ia mengungkapkan, pada Pilkada Jakarta 2024, anggaran yang dikeluarkan hanya Rp 600 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika dibagi dengan 8 juta pemilih di Jakarta, tiap pemilih hanya mengeluarkan Rp 75 ribu. Jika kembali dibagi dengan lima tahun tiap periode kepemimpinan, hanya akan mengeluarkan Rp 15 ribu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi total anggaran putaran pertama sekitar Rp 600 miliar, kalau dibagi 8 juta pemilih itu biaya penyelenggaran itu hanya Rp 75 ribu per pemilih, kalau dibagi lima tahun, satu tahun Rp 15 ribu, kalau menjawab mahalnya biaya sebenarnya biaya demokrasi kita ini relatif," terangnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dody mengatakan, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan hak masyarakat berdemokrasi.&nbsp;"Ini bagian hak berdemokrasi masyarakat, justru ini bisa memilih pemimpin secara langsung justru demokrasi kita lebih sehat, mereka bisa memilih pemimpin yang diharapkan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD semakin santer usai Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataannya dalam perayaan HUT Ke-60 Golkar pada Kamis (12/12) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam acara yang dihadiri mayoritas ketua umum partai politik (parpol) tersebut, Prabowo mengungkapkan tingginya biaya politik di Indonesia. Namun, biaya itu bisa ditekan dengan pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo mengajak semua pihak tidak malu-malu mengakui bahwa sistem politik RI terlalu mahal. Dia pun menyinggung para pemenang pilkada yang tampak lesu kendati mereka menang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Kita harus berani mengoreksi diri,&rdquo; kata ketua umum Partai Gerindra tersebut.</div>

Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD semakin santer usai Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataannya di HUT-60 Golkar

Prabowo Usul Gubernur Dipilih DPRD karena Ongkos Pilkada Mahal, KPU Jakarta: Hanya Butuh Rp 15.000 per Pemilih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/17/Screenshot_20240831-134956-265675210.jpg" alt="Ilustrasi Pilkada serentak.(Dok.Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pilkada serentak.(Dok.Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Henes Sondegau menyebut KPU setempat diduga mengabaikan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu terkait dengan dokumen D-Hasil Pemilihan Calon Bupati Intan Jaya. Seharusnya temuan ini ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Beberapa kejadian yang jelas diabaikan oleh KPUD Intan Jaya seperti dokumen D-Hasil untuk delapan distrik se-Kabupaten Intan Jaya tidak didistribusikan bersamaan dokumen pemilihan lainnya, lain suara lapangan atau akar rumput, lain secara penetapan PPD, lain," kata Henes, Senin (16/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Henes mengatakan, sikap KPU ini menimbukan kerugian bagi calon pasangan lain. Maka dari itu, ia meminta agar KPU RI dapat memberi atensi khusus agar permasalahan ini segera seslai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kiranya KPU Provinsi Papua Tengah serta KPU Pusat memberikan perhatian khusus agar menjadi acuan untuk terciptanya situasi kondusif bagi pesta demokrasi di Intan Jaya," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015424228/kpu-ri-bantah-aparat-kepolisian-intervensi-proses-rekapitulasi-suara-di-papua-tengah">KPU RI Bantah Aparat Kepolisian Intervensi Proses Rekapitulasi Suara di Papua Tengah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, rekomendasi dari Bawaslu termuat dalam surat bernomor 1279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/<wbr />2024. Berikut ini petikan surat tersebut:&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, ditemukan hal-hal sebagai berikut:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Tidak diserahkan salinan formulir C-Hasil dan D-Hasil distrik kepada Pandis maupun Bawaslu Kabupaten Intan Jaya oleh KPU Kabupaten Intan Jaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Tidak diserahkan dokument resmi Atau Berita Acara KPU Kabupaten Intan Jaya yang menjelaskan terkait kendala pada formulir C-Hasil atau D-Hasil yang tidak ada pada saat Pelaksanaan rekapitulasi Suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3. Hasil pleno rekapitulasi dinilai tidak sah hingga seluruh dokumen hasil pemilu, terutama Salinan formulir C-Hasil dan D-Hasil Distrik dan Dokument lainnya diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahwa Berdasarkan Hal tesebut Bawaslu Kabupaten Intan Jaya merekomendasikan:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Pembatalan pengesahan hasil rekapitulasi hingga seluruh dokumen hasil pemilu, berupa formulir C-Hasil dan D-Hasil distrik, atau Dokument lain diserahkan secara lengkap dan transparan kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Segera menyerahkan salinan formulir C-Hasil atau dokumen lainya yang terbukti keabsahannya apa bila terjadi Kehilangan atau Kerusakan pada formulir C-Hasil dan D-Hasil distrik kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3. Segera menyerahkan Dokument Resmi atau Berita Acara yang pada prinsipnya menjelaskan terkait tidak adanya Formulir C-Hasil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">4. Segera melaksanakan rekapitulasi dan Penyandingan data ulang hasil suara Bupati dan Wakil Bupati:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Distrik Agisiga</div> <div dir="auto">2. Distrik Ugimba</div> <div dir="auto">3. Distrik Hitadipa</div>

Hanes mengatakan, sikap KPU ini menimbukan kerugian bagi calon pasangan lain. Maka dari itu, ia meminta agar KPU RI dapat memberi atensi.

Gaduh Pilkada Intan Jaya Papua, Anggota DPR Papua Tengah Hanes Sondrgau Minta KPU RI Beri Atensi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/05/JKT-1-REKAPITULASI-SUARA-PILKADA-SERENTAK-DKI-FED-6JPG-593463358.jpg" alt="Petugas PPK Kecamatan Kemayoran membuka kotak berisi amplop form C hasil perhitungan suara saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pilkada serentak tahun 2024 di Kota Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2024). (Fedrik Tariga" width="100%">
<figcaption>Petugas PPK Kecamatan Kemayoran membuka kotak berisi amplop form C hasil perhitungan suara saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pilkada serentak tahun 2024 di Kota Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2024). (Fedrik Tariga</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan berlangsung secara aman, tertib dan lancar. Hal ini disampaikan Advokat Konstitusi, Viktor Santoso Tandiasa mengingat MK telah menerima ratusan perkara perselisihan PHP Kada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun perselisihan ini diajukan usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara pasangan calon. "Saya berharap Mahakamah Konstitusi tetap menjaga muruahnya seperti penanganan Pemilu 2024 kemarin, sebagai penjaga demokrasi," kata Viktor kepada wartawan, Minggu (15/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam penanganan perkara PHP Kada, ia mengaku memegang dua perkara PHP Kada di Daerah Kabupaten Morowali Utara yakni Delis-Djira dan Banggai Kepulauan yakni Rusly-Serfi. Keduanya menjadi pihak terkait di MK lantaran posisi pasangan calon kepala daerah yang dipegang Viktor memperoleh suara terbanyak dengan selisih yang signifikan yakni 6,81 persen untuk Morowali Utara dan 4,07 persen untuk Banggai Kepulauan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain dua daerah tersebut, masih ada tiga kabupaten/kota lagi yang rencananya akan menyerahkan kuasa kepada Viktor untuk menjadi pihak terkait. Sebagai pihak terkait, ia berharap MK tetap memperhatikan syarat ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Pilkada terhadap kewenangan MK untuk mengadili perkara yang dimohonkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan, pelanggaran-pelanggaran yang sudah diselesaikan oleh Penyelenggara Pilkada, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tidak lagi diadili oleh MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maksudnya Perkara tersebut haruslah dianggap bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, agar Mahkamah Konstitusi tidak dijadikan sebagai &lsquo;Keranjang Sampah&rsquo;," ujar Viktor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bisa kita bayangkan dengan banyaknya jumlah perkara yang masuk, kalau MK harus memeriksa kembali dan memutus semua perkara-perkara yang sudah diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pilkada," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Viktor menilai proses dismisal yang didahului dengan Rapat Permusyawartawan Hakim (RPH) dapat dijadikan bagian untuk memilah perkara yang bisa dan tidak bisa ditangani oleh MK. "Artinya proses dismisal haruslah menjadi instrumen MK dalam menyaring perkara-perkara yang bisa masuk dalam pemeriksaan pokok perkara dan putusan akhir," pungkasnya.</div>

Menurutnya, Rapat Permusyawartawan Hakim (RPH) dapat dijadikan bagian untuk memilah perkara yang bisa dan tidak bisa ditangani oleh MK.

Tangani Ratusan Perselisihan Hasil Pilkada 2024, MK Diharapkan Jaga Independensi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/14/JKT_KPU_UPDATE-PILKADA-SERENTAK-2024_ali4-60671535.jpg" alt="Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin (kanan) didampingi anggota KPU August Mellaz (kiri) memberikan keterangan perkembangan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Jumat (13/12/2024). (Muhamad Ali/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin (kanan) didampingi anggota KPU August Mellaz (kiri) memberikan keterangan perkembangan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Jumat (13/12/2024). (Muhamad Ali/Jawapos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Separuh jajaran KPU dan Bawaslu di daerah masih akan disibukkan dengan urusan Pilkada hingga&nbsp;Februari 2025 mendatang. Itu menyusul banjirnya jumlah sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) 2024 yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK).</p> <p>Dari total 545 daerah penyelenggara Pilkada 2024, nyaris separuhnya berujung ke MK. Hingga pukul 17.00 WIB Minggu (15/12), MK menerima 283 perkara. Terdiri dari 16 perkara pemilihan gubernur, 218 perkara pemilihan bupati, dan 49 perkara pemilihan wali kota.</p> <p>Komisioner KPU RI Iffa Rosita mengatakan, kesiapannya menghadapi sengketa. Pihaknya telah membekali jajaran di daerah jelang PHP di MK. Salah satunya dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 1871 Tahun 2024, tentang Pedoman teknis penyelesaian perselisihan hasil Pilkada.</p> <p>Pedoman tersebut, bisa menjadi panduan bagi KPU Provinsi maupun kabupaten/kota dalam menyelesaiakn seluruh proses perselisihan hasil pemilihan. "Di mulai dari proses persiapan dan penyelesaian perselisihan hingga akhirnya berkonsultasi dengan kami di KPU RI," ujarnya.</p> <p>KPU RI, lanjutnya, juga telah menyiapkan tim khusus yang akan standby di hotel borobudur. Tim tersebut yang akan mendampingi. Baik tim litigasi sepertibadmisitrasi, jawaban dan alat bukti, penataan dan distribusi, maupun tim non litigasi yaitu tim helpdesk tim umum.</p> <p>"Mereka akan <em>stay</em> untuk menerima konsultasi dari KPU provinsi kabu]aten/kota," jelasnya.</p> <p>Anggota Bawaslu Herwyn Malonda menginstruksikan jajaran pengawas untuk berkoordinasi dengan baik menjelang Perselisihan Hasil Pemilihan 2024 di MK. Dalam sengketa, hasil pengawasan Bawaslu akan menjadi salah satu informasi yang dipertimbangkan majelis hakim seperti pada Pemilu 2024 lalu.</p> <p>Untuk itu, dia meminta agar dipersiapkan maksimal. "Kita akan menyampaikan data dan fakta apa adanya," ujarnya.</p> <p>Keterangan, lanjutnya, akan disampaikan oleh bawaslu masing-masing daerah. Adapun petugas di level Pengawas Kecamatan dan dibawahnya, hanya akan memnerikan keterangan jika diminta.</p> <p>Herwyn juga meminta jajaran termasuk Panwascam menghimpun informasi seluruh hasil kerja pengawasan bersama Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dan PTPS jika menghadapi sengketa hasil di MK. "Kalau ada laporan yang ditangani, sampaikan ke Bawaslu Kabupaten," imbuhnya.</p>

Dari total 545 daerah penyelenggara Pilkada 2024, nyaris separuhnya berujung ke MK, dengan total gugatan masuk sebanyak 283 perkara.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kpu ri

Berita Terkini