<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/PILKADA-SERENTAK.jpg" alt="Ilustrasi Pilkada Serentak (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pilkada Serentak (JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua menunda pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel yang seharusnya diselenggarakan pada 9 Desember.  Anggota KPU Provinsi Papua Melkianus Kambu seperti dilansir dari Antara di Jayapura mengatakan, penundaan itu sebagaimana hasil rapat pleno pihaknya pada Senin (7/12) malam. Keputusan pelaksanaan Pilkada 2020 di Boven Digoel yang tinggal tiga tahap ditunda hingga proses sengketa yang diajukan pasangan Yusak Yaluwo-Yacob Waremba selesai dan mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.  ”Jadi kami sudah menggelar pleno dan memutuskan untuk menunda Jadwal Pemungutan Suara, Penghitungan, dan Rekapitulasi untuk Pilkada Boven Digoel,” ujar Melkianus Kambu.  Menurut Melkianus, soal berapa lama waktu penundaan tersebut dilakukan, KPU belum menetapkan. Intinya, KPU menunggu hasil sengketa di Bawaslu. Setelah itu, nanti diplenokan lagi untuk jadwal tiga tahap yang tertunda.  ”Adapun penundaan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel sebagaimana Keputusan KPU Papua Nomor 104 tertanggal 7 Desember 2020, juga menyatakan penundaan pelaksanaan Pilkada Boven Digoel dilakukan sampai dengan ditetapkannya Keputusan Bawaslu Boven Digoel atau putusan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,” tutur Melkianus Kambu.  Dia menjelaskan, dengan keputusan ditundanya Pilkada Kabupaten Boven Digoel, pengadaan atau pendistribusian perlengkapan pemungutan suara di TPS dan dukungan perlengkapan lain di TPS, PPS, dan PPK dihentikan.  ”Selain itu, KPU juga melakukan penghentian sementara terhadap masa kerja anggota PPK, PPS, dan KPPS,” ucap Melkianus Kambu.  Pleno penetapan penundaan Pilkada Kabupaten Boven Digoel dipimpin Ketua KPU Provinsi Papua Theodorus Kossay dan dihadiri lima anggota KPU Provinsi Papua. Pleno tersebut dilakukan secara virtual, lantaran sejumlah anggota KPU berada di Kabupaten Mamberamo Raya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=DhUoWz_YiCY

KPU Papua Tunda Pelaksanaan Pilkada Boven Digoel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/IMG-20200907-WA0029_copy_800x600-1.jpg" alt="Kantor KPU Papua di Jayapura. Evarukdijati/Antara" width="100%">
<figcaption>Kantor KPU Papua di Jayapura. Evarukdijati/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisioner KPU Papua Melkianus Kambu mengakui, saat ini tercatat delapan orang peserta pilkada yang positif Covid-19. Sebelumnya terdapat enam orang peserta yang positif Covid-19 pada Selasa (8/9).  ”Delapan orang bakal calon bupati dan wakil bupati yang positif virus korona baru yang berasal dari Kabupaten Supiori, Keerom, dan Yahukimo,” kata Melkianus Kambu seperti dilansir dari Antara di Jayapura, Jumat (11/9).  Saat ini kedelapan bakal calon bupati dan wakil bupati sedang menjalani perawatan. Setelah dinyatakan positif hasil pemeriksaan tes usap (swab), mereka tidak bisa melanjutkan pemeriksaan kesehatan termasuk tes bebas narkotika di BNN dan tes psikologi.  ”Kedelapan peserta pilkada itu baru bisa melanjutkan tahap selanjutnya setelah dinyatakan negatif,” kata Kambu seraya enggan menyebut nama-nama yang positif Covid-19. ”Yang pasti mereka saat ini sudah menjalani perawatan,” kata Kambu.  Ketika ditanya hasil pemeriksaan rapid test yang dilakukan kepada komisioner dan staf KPU Papua, Kambu mengaku, hasilnya negatif. Namun, seminggu mendatang akan dites lagi sebelum KPU Papua mengaktifkan kembali kerja di kantor. Sebab, saat ini sedang menjalani kerja dari rumah setelah salah seorang komisioner KPU Papua positif Covid-19.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=rrQPzxTi4WQ

Peserta Pilkada Papua Positif Covid-19 Bertambah Jadi Delapan Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Rekapitulasi-Surat-Suara-Pemilu-2019-Tingkat-Kecamatan-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="PEMILU 2019: Enam komisioner KPU Papua jadi tersangka karena diduga mengalihkan perolehan suara caleg. - Dery Ridwansah/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>PEMILU 2019: Enam komisioner KPU Papua jadi tersangka karena diduga mengalihkan perolehan suara caleg. - Dery Ridwansah/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan pengalihan suara caleg oleh penyelenggara pemilu terjadi di Papua. Kasus itu dilaporkan caleg Partai Gerindra Ronald Engko yang merasa perolehan suaranya berkurang drastis. Senin lalu (8/7) terlapor enam komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Sentra Gakkumdu.  Enam anggota KPU itu adalah Theodorus Kossay, Diana Simbiak, Melkianus Kambu, Zufri Abubakar, Fransiskus Letsoin, dan Sandra Mambrasar. Mereka diduga melanggar pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.  Pengalihan perolehan suara Ronald Engko diduga terjadi dalam rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 di tingkat Kota Jayapura. Semula, caleg untuk Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) itu yakin memperoleh 13.106 suara. Namun, saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi pada 18 Mei 2019, KPU Papua menetapkan Ronald mendapatkan 5.914 suara.  Ronald lantas melaporkan enam komisioner KPU Papua karena diduga mengubah hasil perolehan suaranya di empat distrik di Kota Jayapura. Yakni, Distrik Abepura, Jayapura Selatan, Jayapura Utara, dan Heram.  Saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos (Jawa Pos Group), Komisioner KPU Papua Sandra Mambrasar mengaku tahu informasi pene­tapan tersangka terhadap dirinya pada Selasa (9/7). Bersama lima rekannya, dia sudah dipanggil dua kali. Namun, mereka belum dapat memenuhi panggilan tersebut karena masih sibuk mengikuti sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).  "KPU Papua tidak ada unsur kesengajaan untuk mengalihkan suara ke caleg tertentu. KPU Papua hanya menetapkan pleno berdasarkan hasil penetapan rekapitulasi suara dari tingkat distrik DA 1 dan tingkat kabupaten DB 1," jelasnya melalui sambungan ponsel kemarin (11/7).  Seharusnya, lanjut Sandra, komisioner KPU Kota Jayapura juga berpotensi menjadi tersangka. Sebab, merekalah yang mengesahkan data rekapitulasi suara pada form DB1 dan DA1 saat itu. "Waktu itu kami mengambil alih pelaksanaan pleno rekapitulasi suara di tingkat Kota Jayapura karena batas waktu untuk pleno di tingkat nasional yang semakin dekat. Langkah kami menetapkan hasil pleno rekapitulasi suara dari Kota Jayapura ini sesuai dengan peraturan KPU," tuturnya.  Menurut dia, penetapan status sebagai tersangka oleh Sentra Gakkumdu terasa janggal. Sebab, pihak Bawaslu Papua yang merupakan salah satu unsur dari Sentra Gakkumdu belum mengetahui penetapan enam anggota KPU sebagai tersangka. "Pada dasarnya, kami siap memenuhi panggilan penyidik Sentra Gakkumdu sebagai tersangka. Tapi setelah tanggal 15 Juli. Karena saat ini konsentrasi kami fokus di MK," pungkasnya.

Enam Komisioner KPU Papua Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/yusril-ungkap-kejanggalan-yang-dilakukan-kpu_m_189762.jpeg" alt="Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan sikap KPUD Papua yang membatalkan kelolosan partainya, dalam hasil rekapitulasi persyaratan peserta Pemilu 2019. Sebelumnya KPUD Papua diketahui telah mengumumkan&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/17/189468/tak-lolos-verifikasi-pbb-dan-pkpi-gagal-jadi-peserta-pemilu-2019" target="_blank">kelolosan PBB.</a> "Disinyalir ada permainan pat gulipat menggagalkan PBB ikut pemilu melalui KPU Papua dan dibenarkan oleh KPU pusat," beber Yusril kepada wartawan, Minggu (18/2), dilansir RMOl (Jawa Pos Grup). Menurut Yusril, pihaknya mengetahui KPU Papua telah mengumumkan ke publik bahwa PBB memenuhi syarat pada 11 Februari lalu. Namun, pada 14 Februari, tanpa diketahui PBB Papua, KPUD merubah status PBB menjadi tidak lolos, dan hasil itulah yang dilaporkan ke KPU RI. Pihaknya mengaku sangat dirugikan dan dipermainkan oleh KPU. Yusril menegaskan tak hanya akan menggugat KPUD Papua dan KPU RI, tapi juga memidanakan mereka. "Kami ingin membongkar dugaan bawa ada konspirasi menggagalkan PBB ikut pemilu dengan memperalat KPU. Semuanya bukan saja akan kami gugat secara perdata tapi juga akan kami lawan secara pidana," jelas Yusril. Ditambahkan Yusril, sejak lama PBB yang dikenal sebagai partai Islam moderat dan nasionalis selalu dihalang-halangi ikut pemilu oleh kekuatan sekuler dan kiri anti Islam. "Sekuat tenaga kami akan melawan," kata Yusril. Dia memastikan bahwa berbagai elemen ormas Islam, cendekiawan dan ulama moderat memberi dukungan kuat agar partai Islam modernis seperti PBB tetap eksis di Indonesia. "PBB tetap kritis dan tidak mudah diombang-ambingkan kekuasaan. Itu mungkin sebabnya kehadiran PBB tidak disenangi oleh kelompok sekular dan kiri anti Islam," pungkas Yusril

Yusril Ungkap Kejanggalan yang Dilakukan KPU

kpu papua

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kpu papua

Berita Terkini

KPU Papua Tunda Pelaksanaan Pilkada Boven Digoel

Peserta Pilkada Papua Positif Covid-19 Bertambah Jadi Delapan Orang

Enam Komisioner KPU Papua Jadi Tersangka

Yusril Ungkap Kejanggalan yang Dilakukan KPU

Download Aplikasi JawaPos.com