<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/09/1000574806-1-418123989.jpg" alt="Wali Kota Surabaya terpilih Eri Cahyadi. (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya terpilih Eri Cahyadi. (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya resmi menetapkan Eri Cahyadi dan Armuji, sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya terpilih periode 2025-2030. Setelah keduanya memenangkan Pilkada serentak 2024 melawan kotak kosong. Eri-Armuji merupakan pasangan calon tunggal dalam Pemilihan Wali (Pilwali) Kota Surabaya 2024. Mereka mengalahkan kotak kosong dengan memperoleh 980.380 suara sah atau setara 81,3 persen. Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Teknis Penyelenggaraan Bakron Hadi menyatakan, pleno terbuka penetapan calon terpilih yang digelar di Hotel Novotel Samator Surabaya, Kamis (9/1), berjalan sesuai regulasi. "Hari ini KPU Kota Surabaya, karena tidak ada perkara di Mahkamah Konstitusi, maka kita sesuai regulasi yang ada itu menetapkan pasangan calon yang kemarin mengikuti Pilkada 2024," ujar Bakron ditemui setelah pleno. Sementara, Wali Kota Surabaya terpilih Eri Cahyadi menyampaikan terima kasih atas amanah yang diberikan masyarakat, sehingga ia bisa kembali memimpin Kota Pahlawan lagi selama lima tahun ke depan. "Alhamdulillah, saya berharap setelah penetapan ini, maka tugas kita bersama adalah membangun Kota Surabaya dengan welas asih, gotong royong, guyub rukun," ujar Eri kepada awak media. Menurut dia, Surabaya masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) yang perlu diselesaikan segera. Sebab pada periode pertama kepemimpinan Eri-Armuji, dua tahun di antaranya digunakan untuk menangani pandemi Covid-19. &ldquo;Periode pertama saya hanya 3,5 tahun. Sehingga lima tahun ke depan, saya berharap seluruh warga menjadi satu bagian untuk mewujudkan surabaya kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan,&rdquo; imbuhnya. Eri memastikan bahwa beberapa program kerja akan segera dikerjakan setelah pelantikan. Seperti penyelesaian saluran Diversi Gunung Sari hingga penyelesaian proyek pembangunan Jalan Raya Wiyung. "Program kerja terdekat itu. (Sebenarnya) itu program kita yang masuk periode pertama, tetapi (tidak selesai) terpotong karena ada Pilkada serentak. Tetap saja kita bekerja seperti biasanya, ya," jelas Eri. Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa pelantikan calon kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2024 akan mundur hingga Maret 2024 mendatang.&nbsp; Bila merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024, bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota terpilih hasil Pilkada serentak 2024, dijadwalkan dilantik pada 10 Februari 2025.&nbsp; "Bukan penundaan. Kita menyesuaikan jadwal persidangan MK, kemarin pendaftarannya dari Januari menjadi Desember. Persidangan juga bergeser, kita harus menunggu," ujarnya di Surabaya, Jumat (20/12) lalu.

Pada periode pertama kepemimpinan Eri-Armuji, dua tahun di antaranya digunakan untuk menangani pandemi Covid-19.

Jadi Wali Kota Surabaya Lagi, Eri Cahyadi Ungkap PR Besar yang Harus Dituntaskan di Kota Pahlawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/16/Screenshot_2024-02-16-19-58-12-407_comandroidchrome-edit-1571281969.jpg" alt="Ilustrasi Kantor KPU Kota Surabaya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kantor KPU Kota Surabaya</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; <div>JawaPos.com-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Jawa Timur mempersiapkan santunan bagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia usai bertugas di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.</div> Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014168822/aksi-klub-alwi-slamat-bagikan-tiket-gratis-untuk-minta-dukungan-masyarakat-di-semifinal-liga-2">Aksi Klub Alwi Slamat Bagikan Tiket Gratis untuk Minta Dukungan Masyarakat di Semifinal Liga 2</a>&nbsp; <div>Sekretaris KPU Kota Surabaya Titus Saptadi mengaku telah menerima laporan dua orang petugas KPPS meninggal dunia, yakni atas nama Imnesti Aufa (22) asal Plemahan dan Joko Budiono (51) asal Krukah Utara.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Memang benar kami sudah menerima laporan ini, maka berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023 untuk pedoman teknis pemberian santunan kematian dan santunan kecelakaan kami proses sesuai prosedur administrasi dan secara faktual," kata Titus di Surabaya, Jumat.</div> <div>Ia menyebut dana santunan itu senilai Rp 36 juta dan akan diberikan secara langsung kepada masing-masing keluarga atau ahli waris.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Kemudian dapat diberikan biaya pemakanan Rp10 juta," ujarnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sebagaimana diketahui, Ketua KPPS TPS 42 Joko Budiono meninggal dunia karena sakit pada Jumat. Almarhum sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soetomo, Surabaya, pada Rabu (14/2).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sedangkan, seorang petugas KPPS atas nama Imnesti Aufa asal Jalan Plemahan meninggal dunia karena mengalami kecelakaan lalu lintas seusai merampungkan tugas di TPS 41, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Titus menjelaskan, penyerahan santunan kematian kepada ahli waris menyesuaikan dengan masa kerja KPPS yang terhitung sejak awal dilantik hingga akhir masa tugas.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Jadi harus kami teliti, mereka sudah dilantik tanggal 25 Januari dan batas terakhir 25 Februari, bisa kami cover nanti santunannya," ucap dia.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Saat ini KPU Kota Surabaya masih mengupayakan untuk mengumpulkan data administrasi dua petugas KPPS yang meninggal dunia dengan berkoordinasi bersama para ahli warisnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Kami laporkan ke KPU provinsi untuk diteruskan kepada KPU RI, setelah ada perintah kami akan menindaklanjuti," ujarnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sementara itu, Titus menyebut ada sejumlah petugas yang mengalami gangguan kesehatan karena kelelahan hingga kecelakaan saat bertugas di Pemilu 2024.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014168837/kisah-sukses-cut-nuraini-nasabah-pnm-mekaar-yang-piawai-mengembangkan-bisnis-camilan-sehat">Kisah Sukses Cut Nuraini, Nasabah PNM Mekaar yang Piawai Mengembangkan Bisnis Camilan Sehat</a></div> <div>&nbsp;</div> <div>"PPK satu orang, PPS tiga orang, KPPS lima orang. Satu KPPS ada yang dirawat di rumah sakit karena kecelakaan saat membawa kotak suara dari TPS ke PPS, kejadiannya di Jalan Tenggilis Mejoyo," kata Titus. (*)</div>

Sekretaris KPU Kota Surabaya Titus Saptadi mengaku telah menerima laporan dua orang petugas KPPS meninggal dunia

KPU Surabaya akan Beri Santunan Dua Anggota KPPS yang Meninggal Dunia, Segini Jumlahnya

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/07/Surat-suara-rusak-948111133.jpg" alt="TELITI ULANG: Surat suara diperiksa lagi sebelum dikirim ke berbagai TPS di Surabaya." width="100%">
<figcaption>TELITI ULANG: Surat suara diperiksa lagi sebelum dikirim ke berbagai TPS di Surabaya.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Pemungutan suara&nbsp;<a href="https://radarsurabaya.jawapos.com/tag/pemilu-2024">Pemilu 2024</a>&nbsp;tinggal menghitung hari. Namun, KPU Kota Surabaya menemukan ribuan&nbsp;<a href="https://radarsurabaya.jawapos.com/tag/surat-suara-rusak">surat suara rusak</a>&nbsp;dan tidak bisa digunakan untuk pemungutan suara dalam pemilu nanti. <div>Terkait kasus ini, <a href="https://radarsurabaya.jawapos.com/tag/kpu-surabaya">KPU Surabaya</a>&nbsp;memastikan surat suara yang rusak ini tidak akan memengaruhi kebutuhan logistik setiap tempat pemungutan suara (TPS).</div> Sebab, untuk mencegah kecurangan, sudah ada prosedur standard (SOP)&nbsp;<a href="https://radarsurabaya.jawapos.com/tag/pemusnahan">pemusnahan</a>&nbsp;surat suara tersebut. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya, Teguh Susasono Widodo menyatakan, jumlah surat suara yang rusak mencapai 2.464 lembar. Semuanya akan segera dimusnahkan sebelum hari-H pemungutan suara pada 14 Februari nanti. Angka itu merupakan jumlah total dari lima jenis surat suara untuk pemilih.&nbsp; "Tidak akan mengganggu jalannya pemilu nanti," ujarnya, dikutip dari Radar Surabaya Rabu (7/2). Dia memastikan KPU Kota Surabaya sudah menyortir surat suara yang rusak tersebut. Pasalnya, mereka memiliki aturan yang jelas untuk mengantisipasi hal tersebut. "Surat suara itu mengalami kerusakan. Misalnya, proses cetak yang menyebabkan tinta meluber dan lainnya," ucapnya. Teguh menyatakan, KPU Kota Surabaya mencatat temuan tersebut. Surat suara yang rusak ada di setiap jenisnya. Salah satunya, surat suara pilpres, ada 311 surat yang rusak. "Selain itu untuk DPR, ada 484 lembar yang rusak. DPD ada 78 surat yang rusak. DPRD provinsi 539 surat yang rusak. Kemudian DPRD Surabaya 1.052 lembar yang rusak," papar Teguh. Sementara itu, Ketua KPU Kota Surabaya Nur Syamsi menyebutkan, surat suara yang rusak akan dimusnahkan. Proses itu akan dilakukan sendiri oleh KPU Surabaya untuk menghindari pemanfaatan surat suara di luar ketentuan. Dia memastikan, proses pemusnahan itu sesuai SOP yang berlaku. "Nanti dilakukan pemusnahan di kantor KPU Surabaya sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Dengan cara dibakar," tegasnya. Syamsi menyebutkan, berbagai faktor teknis mengakibatkan surat suara tidak bisa digunakan. Beberapa temuannya, hasil cetak yang tidak simetris, tinta meluber hingga menutupi nama paslon, hingga ada tanda titik di salah satu lambang parpol. "Semuanya faktor saat proses pencetakan. Tenaga lipat teliti dalam menyortir surat suara yang akan dilipat. Kami juga ada stok cadangan yang disiapkan oleh pusat,&rdquo; ucapnya.&nbsp;

KPU Surabaya memastikan surat suara yang rusak ini tidak akan memengaruhi kebutuhan logistik setiap tempat pemungutan suara

Jelang Pemungutan Suara, 2.464 Ribuan Surat Suara utuk Kota Surabaya Rusak, Ini yang Akan Dilakukan KPU Kota Surabaya untuk Hindari Kecurangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/26/WhatsApp-Image-2023-08-26-at-125624-4174601112.jpg" alt="AMPD serahkan tanggapan warga atas bakal caleg kepada Komisioner KPU Surabaya Soeprayitno." width="100%">
<figcaption>AMPD serahkan tanggapan warga atas bakal caleg kepada Komisioner KPU Surabaya Soeprayitno.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) mendatangi KPU Kota Surabaya. Mereka menyerahkan nama-nama bakal calon legislatif yang diduga tidak sesuai aturan. Ketua AMPD Moh Syafi'i mengatakan, pihaknya menyerahkan tiga nama bacaleg yang aktif di BUMD hingga LPMK Surabaya. Ketiganya berasal dari dua partai yang berbeda. &rdquo;Yang satu aktif sebagai badan pengawas salah satu BUMD. Lalu, dua caleg lain aktif sebagai LPMK Surabaya,&rdquo; kata Moh Syafi'i saat ditemui di KPU Surabaya. Sebenarnya, lanjut Syafi'i, pihaknya mendapatkan 7 laporan yang masuk ke MPDI. Namun, dari 7 laporan itu, AMPD berhasil mengumpulkan bukti yang kuat hanya 3 orang caleg. &rdquo;Kami berharap, KPU Surabaya segera menindak termasuk dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi,&rdquo; ujar Syafi'i. Sementara itu, Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Teknis Penyelenggaraan Soeprayitno mengatakan, menerima dengan baik tanggapan dari AMPD di KPU Surabaya. Sesuai tahap setelah pengumuman daftar calon sementara (DCS) pada 19 Agustus. Berdasar pada pasal 11 PKPU 2023 tentang Pencalonan Anggota DPRD RI, Provinsi, Kota/Kabupaten, status TNI/Polri dan termasuk pegawai BUMN atau BUMD dilarang untuk melakukan pencalonan legislatif. &rdquo;Kita akan cermati tanggapan dari masyarakat tersebut. Lalu, kami sampaikan kepada partai yang terkait, partai politik yang mengklarifikasi ke KPU Surabaya nanti,&rdquo; papar Soeprayitno.

Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) menyerahkan tanggapan atas bakal caleg yang diduga melanggar aturan ke KPU Surabaya

Diduga Bacaleg Aktif Bekerja di BUMD, Warga Datangi KPU Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/14/WhatsApp-Image-2023-05-14-at-142035-3643079989.jpg" alt="Sosialisasi tentang Pemilu 2024 digelar KPU Kota Surabaya di area car free day, sepanjang Jalan Raya Darmo, Minggu (14/5)." width="100%">
<figcaption>Sosialisasi tentang Pemilu 2024 digelar KPU Kota Surabaya di area car free day, sepanjang Jalan Raya Darmo, Minggu (14/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;KPU Kota Surabaya bersama seluruh jajaran badan ad hoc, PPK dan PPS menggelar sosialisasi di area car free day, sepanjang Jalan Raya Darmo, Minggu (14/5). Sosialisasi dilakukan sebagai rangkaian Kirab Pemilu 2024, yang berlangsung di Kota Surabaya sejak sepekan lalu. Sosialisasi disambut antusias warga kota Surabaya, terutama di arena car free day, diwarnai dengan berbagai metode sosialisasi. Mulai dari senam bersama, flashmob jingle Pemilu 2024, gelar seni budaya musik patrol dan electon, maskot Sura dan Sulu, serta cek Daftar Pemilih Tetap (DPT) online. Seluruh anggota PPK dan PPS diiringi musik patrol melakukan jalan sehat sepanjang arena car free day. Sekaligus juga membagi selebaran, bahan sosialisasi kepada pejalan kaki, yang di dalamnya berisi ajakan memilih dan gambar 18 partai politik. Lalu mengajak warga untuk datang ke TPS, Rabu 14 Februari 2024. Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Surabaya Subairi menyatakan, sosialisasi di sepanjang car free day Jalan Raya Darmo merupakan rangkai kirab yang memasuki hari ke enam. Tujuannya, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024. Dia menilai penting menyampaikan pada publik, seluruh lapisan masyarakat Kota Surabaya bahwa Pemilu 2024 sudah di depan mata. Dari itu, sosialisasi secara masif dengan berbagai segmen perlu dilakukan. &rdquo;Salah satunya seperti yang dilaksanakan pada Minggu (14/5), bertepatan agenda rutin car free day. Kami sosialisasikan Pemilu 2024, langsung kepada masyarakat secara masif,&rdquo; ujar Subairi. Pria yang akrab dipanggil Bairi itu menambahkan, dalam agenda sosialisasi juga melibatkan perah aktif masyarakat. Ikut senam bersama, bahkan sampai acara selesai dengan menyediakan hadiah kuis dari KPU Kota Surabaya. &rdquo;Kami tidak hanya cukup sosialisasi, juga melakukan pendidikan pemilih. Tentunya agar menjadi pemilih cerdas dalam Pemilu 2024,&rdquo; terang Subairi. Dalam Kirab Pemilu 2024, ada 18 partai politik yang benderanya dikirab sejak 14 Februari. Untuk Kota Surabaya masuk dalam jalur IV yang dimulai dari KPU Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Datang dan berada di Kota Surabaya sejak Selasa (12/2). Selanjutnya, mobil Kirab Pemilu 2024 akan diserahterimakan kepada Kota Probolinggo, Selasa (16/5). Rute kirab akan berakhir di Kantor KPU Surabaya. Bendera partai politik yang dikirab sesampainya di kantor KPU RI akan diserahkan ke masing-masing ketua partai. Sementara itu, Teguh Hadi, salah satu warga yang ikut car free day saat Senam Sehat Pemilu 2024 menyatakan, sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Surabaya perlu ditingkatkan. Sebab, masyarakat cukup terbantu dan sekaligus diingatkan kalau Pemilu 2024 sudah dekat, tinggal dalam hitungan bulan. Sosialisasi dengan berbagai segmen, juga penting. Seperti juga di pusat keramaian warga di taman kota, pasar tradisional, dan mal. Selain hari pemungutan suara, warga juga butuh tahu jumlah partai politik yang akan menjadi peserta pada Pemilu 2024. &rdquo;Setidaknya terus diingatkan, agar yang datang nyoblos ke TPS nanti banyak. Ya, salah satunya dengan memperbanyak sosialisasi,&rdquo; terang Teguh Hadi.

KPU Kota Surabaya bersama PPK dan PPS menggelar sosialisasi di area car free day, sepanjang Jalan Raya Darmo, Minggu (14/5)

KPU Surabaya Gelar Sosialisasi di Car Free Day Darmo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/13/WhatsApp-Image-2023-05-13-at-095258-751712659.jpg" alt="Dari kiri, Akmarawita, Arif Fathoni, serta Agoeng Prasodjo saat rapat pleno diperluas di DPD Golkar Surabaya." width="100%">
<figcaption>Dari kiri, Akmarawita, Arif Fathoni, serta Agoeng Prasodjo saat rapat pleno diperluas di DPD Golkar Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;DPD Partai Golkar Kota Surabaya menggelar rapat pleno diperluas dengan agenda penetapan 50 daftar caleg sementara (DCS). Rencananya, Golkar membawa daftar nama bacaleg ke KPU Kota Surabaya pada Minggu (14/5) pukul 09.00. Ketua DPD Golkar Surabaya Arief Fathoni mengatakan, rapat pleno diperluas merupakan rapat yang dihadiri seluruh pengurus pleno DPD Partai Golkar Kota Surabaya dan unsur Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kota Surabaya. Sebagai partai kekaryaan, Partai Golkar dalam setiap pengambilan keputusan selalu terikat norma dan prosedur yang telah ditetapkan. &rdquo;Sehingga, partai berjalan berdasar sistem yang disepakati bersama. Tidak bisa dijalankan dengan suka-suka apalagi kehendak semaunya seorang nakhoda,&rdquo; terang Arief Fathoni. Lantas, bagaimana komposisi caleg yang dibawa Golkar? Fathoni menyampaikan, sebagai partai nasionalis dan religius, Golkar konsisten mewakili nilai-nilai keindonesiaan. Sehingga, 50 caleg Partai Golkar DPRD Kota Surabaya yang akan didaftarkan terdiri dari pengurus partai dan juga warga Surabaya. &rdquo;Ada pengusaha, aktivis perempuan, dosen, dokter, pegiat media sosial, pengacara (kurator), dan lain sebagainya,&rdquo; papar Arief Fathoni yang juga menjadi anggota Komisi A DPRD Surabaya itu. Untuk usia juga variatif. Fathoni menyatakan, caleg ada yang berusia di bawah 30 tahun. Kemudian, ada yang beragama Islam, Hindu, Budha, Protestan, Katolik , Konghucu, dan juga penganut kepercayaan. &rdquo;Komposisi 50 caleg Partai Golkar DPRD Surabaya juga terdiri atas suku Jawa, Madura, Tionghoa, Ambon, Bugis, dan lain sebagainya. Inilah indahnya Partai Golkar, semua berkumpul untuk menjaga nilai-nilai keindonesiaan kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika,&rdquo; jelas Arief Fathoni.

DPD Partai Golkar Kota Surabaya gelar rapat pleno diperluas dengan agenda penetapan 50 daftar caleg sementara (DCS)

Jelang Daftar Bacaleg Sementara, Golkar Surabaya Gelar Rapat Pleno Diperluas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMILU-GRAFIS-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Berbagai persiapan menjelang Pemilu 2024 dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya. Setelah melantik panitia pemungutan suara (PPS), KPU Surabaya membuka pendaftaran Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Panterlih).  Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi Naafilah Astri Swarist mengatakan, pembukaan panterlih sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pengumuman dan pendaftaran dibuka mulai 26-28 Januari. Batas berkas pendaftaran berakhir pada 31 Januari.  Untuk pelantikan, kata Naafila, dijadwalkan pada 6 Februari. Kebutuhan panterlih disesuaikan dengan sejumlah proyeksi Tempat Pemungutan Suara (TPS) coklit sebanyak 8.160 titik. ”Satu panterlih satu TPS,” tutur Naafilah Astri Swarist kepada JawaPos.  Pendaftaran panterlih tetap dibuka pada 28-29 Januari. Naafila menyampaikan, masyarakat bisa mendaftarkan diri di Kantor Sekretariat PPS di masing-masing kelurahan. Minimal jenjang pendidikan untuk melamar sebagai panterlih yakni SMA/sederajat.  Selain itu, anggota panterlih tidak boleh menjadi anggota partai politik. Naafila menyebutkan, calon panterlih harus memberikan surat pernyataan terkait tidak terdaftar sebagai anggota partai politik. ”Atau, paling tidak lima tahun sudah tak menjadi anggota partai politik,” tambah dia.  Naafila menambahkan, per TPS, diproyeksikan paling banyak ada 300 pemilih. Jumlah proyeksi TPS masih dinamis. Angka itu bisa saja berubah. Misal, karena ada kemungkinan pemilih yang baru memiliki KTP, baru berusia 17 tahun.  ”Jumlah TPS ditetapkan saat ditetapkan pemilih sementara tapi untuk jumlah pemilih bisa saja berkurang dan bertambah sampai penetapan DPT (pemilih tetap),” papar Naafilah Astri Swarist.

Jelang Pemilu 2024, KPU Surabaya Buka Pendaftaran Panterlih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/KPU-Surabaya-pendaftaran-PPK.jpg" alt="Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya membuka pendaftaran panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk Pemilu 2024 di Kantor KPU Surabaya, Minggu (20/11). KPU Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya membuka pendaftaran panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk Pemilu 2024 di Kantor KPU Surabaya, Minggu (20/11). KPU Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya membuka pendaftaran panitia pemilihan kecamatan (PPK) mulai 20-29 November. Mereka akan bertugas pada pelaksanaan Pemilu 2024.  Sekretaris KPU Kota Surabaya Wahyu Ramadhani Setiawan mengatakan, guna memberikan pelayanan maksimal dalam pendaftaran PPK, pihaknya menyiapkan ruangan khusus helpdesk untuk sentra informasi dan pelayanan.  ”Di helpdesk disiapkan sarana dan prasarana yang sangat memadai. Ini untuk memfasilitasi para pendaftar yang hadir secara luring di kantor KPU Surabaya,” ujar Wahyu Ramadhani Setiawan seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, helpdesk merupakan tempat yang difokuskan dalam melayani pendaftaran PPK dan panitia pemungutan suara (PPS). Seluruh masyarakat yang mengalami kesulitan informasi terkait pendaftaran, bisa langsung datang ke kantor KPU Surabaya di Jalan Adityawarman, Surabaya.  Wahyu menambahkan, pendaftaran PPK yang datang ke helpdesk akan diarahkan melalui aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad hoc (SIAKBA). Pendaftar yang sudah membawa berkas pendaftaran bisa dibantu melakukan pendaftaran, termasuk scan dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam persyaratan.  ”Di ruang helpdesk juga dilengkapi dengan fasilitas yang memadai mulai dari komputer, scanner, printer, dan jaringan internet,” ujar Wahyu Ramadhani Setiawan.  Tidak hanya itu, menurut dia, ada pegawai yang akan memandu dan membantu apabila pendaftar mengalami kesulitan. Pendaftar akan diarahkan melakukan pendaftaran melalui SIAKBA, di laman www.siakba.kpu.go.id.  ”Kami sudah siap lahir batin, menyambut tahap pembentukan badan ad hoc. Fasilitas dalam helpdesk sangat maksimal, dalam mempermudah masyarakat,” terang Wahyu Ramadhani Setiawan.  Pelayanan helpdesk pendaftaran PPK Pemilu 2024 dilaksanakan mulai 20-29 November mulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB. Tidak hanya melalui helpdesk, KPU Surabaya juga melakukan publikasi maksimal lain seperti akan menempel pengumuman pendaftaran PPK di 31 kecamatan.  ”Tentunya juga melalui seluruh akun media sosial (medsos),” ucap Wahyu Ramadhani Setiawan.

KPU Surabaya Buka Pendaftaran PPK Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/nano-KPU-dan-verfak.jpg" alt="Anggota KPU Kota Surabaya Soeprayitno dan verifikator melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik dengan masuk dan keluar kampung di Kota Surabaya. KPU Kota Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota KPU Kota Surabaya Soeprayitno dan verifikator melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik dengan masuk dan keluar kampung di Kota Surabaya. KPU Kota Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menyebut sebanyak 2.732 anggota partai politik (parpol) di Kota Pahlawan, sesuai dengan data sampel.  Anggota KPU Kota Surabaya Soeprayitno mengatakan, verifikator KPU Kota Surabaya sejak 18 Oktober hingga saat ini terus masuk dan keluar kampung untuk verifikasi faktual keanggotaan partai politik sebagaimana data sampel. ”Fakta di lapangan, tidak sedikit nama anggota sebagaimana data yang meninggal sejak beberapa tahun lalu,” kata Nano, sapaan akrab Soeprayitno seperti dilansir dari Antara.  Selain itu, lanjut dia, ada yang pindah alamat, termasuk yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya setelah bercerai serta alamat yang tertera adalah rumah mantan mertua. Banyak pula yang rumah dan alamat sebagaimana data yang dipindahtangankan atau dijual.  ”Pindahnya ke mana? Warga sekitar juga tidak mengetahui secara pasti,” terang Soeprayitno.  Temuan di lapangan selama verifikasi faktual pada tanggal 18-19 Oktober, diketahui tidak sedikit di antara warga yang namanya masuk dalam data sampel mengaku bukan sebagai anggota partai politik tersebut. Meski demikian, Nano mengatakan, verifikator tetap bersemangat untuk menyelesaikan verifikasi faktual guna mengejar tuntasnya data sampel meski saat ini hujan kerap kali mengguyur wilayah Surabaya.  ”Sejak pagi hingga sore, verifikator turun. Istirahat sejenak, lanjut verifikasi faktual hingga malam,” ujar Soeprayitno yang juga Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Surabaya.

2.732 Anggota Parpol di Surabaya Sesuai Data Sampel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/KPU-hearing-komisi-A.jpg" alt="Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya saat mengikuti rapat dengar pendapat di Komisi A DPRD Surabaya, Jumat (23/9). DPRD Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya saat mengikuti rapat dengar pendapat di Komisi A DPRD Surabaya, Jumat (23/9). DPRD Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya mengajukan anggaran Pemilu 2024 kepada pemerintah kota sebesar Rp 129 miliar.  Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi mengatakan, sudah melakukan rapat koordinasi bersama Komisi A DPRD Surabaya untuk membahas anggaran Pilkada dan Pemilu 2024 pada Jumat (23/9). ”Proses penganggaran sudah disampaikan ke pemkot. Saat ini sedang dilakukan proses pembahasan bersama,” kata Nur Syamsi seperti dilansir dari Antara.  Dia menjelaskan, terkait daftar pemilih tetap (DPT) berdasar daftar pemutakhiran pemilih berkelanjutan sudah mencapai 2.016.000 orang. Terkait wacana penambahan daerah pemilihan (dapil), pihaknya belum bisa memastikan apakah ada penambahan dapil karena itu kewenangan KPU RI.  Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna mengatakan, anggaran Pemilu 2019 mencapai Rp 110 miliar, sedangkan anggaran Pemilu 2024 diajukan naik menjadi Rp 129 miliar.  ”Kenaikan anggarannya memang banyak. Anggaran memang harus ditambah karena untuk operasional lainnya,” kata Ayu.  Ayu mengatakan sumber anggaran tersebut berasal dari APBN dan APBD Surabaya Tahun 2023. Mengenai wacana penambahan daerah pemilihan (dapil), sementara masih tetap 5 dapil dan tempat pemungutan suara (TPS) masih sama, tidak ada perubahan.  ”KPU sudah mulai melakukan persiapan untuk pilkada terlebih dahulu,” papar Pertiwi Ayu Krishna.

KPU Surabaya Ajukan Anggaran Pemilu 2024 Sebesar Rp 129 Miliar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kpu kota surabaya

Berita Terkini