<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/19/WhatsApp-Image-2023-09-18-at-213749-126047524.jpeg" alt="Tangkapan layar sidang perdana DKPP terkait pemberhentian delapan mantan PPS Kecamatan Tamalate sebagai pengadu dan anggota KPU Makassar sebagai teradu melalui video virtual di Kantor Bawaslu Sulsel." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar sidang perdana DKPP terkait pemberhentian delapan mantan PPS Kecamatan Tamalate sebagai pengadu dan anggota KPU Makassar sebagai teradu melalui video virtual di Kantor Bawaslu Sulsel.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa empat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar. DKPP juga memeriksa delapan eks anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Tamalate usai diberhentikan di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan. &rdquo;Kami telah mendalami keterangan dari para pihak, baik pengadu maupun teradu. Dan saya anggap cukup untuk pemeriksaan,&rdquo; ujar Ketua Majelis DKPP Ratna Dewi Pettalolo seperti dilansir dari Antara. Dari penjelasan tersebut, pihaknya memberikan batas waktu kepada pengadu yaitu delapan mantan anggota PPS di Kecamatan Tamalate maupun teradu empat anggota KPU Kota Makassar untuk menyiapkan kesimpulan paling lambat tiga hari ke tim persidangan DKPP. Anggota KPU Kota Makassar Endang Sari dalam pemeriksaan mengatakan, keputusan memberhentikan delapan anggota PPS tersebut karena terbukti melakukan pertemuan dengan bakal calon legislatif DPRD Sulsel di Rumah sakit Ananda. itu dilakukan setelah yang bersangkutan mendaftar ke KPU. &rdquo;Pertemuan itu di tempat privat, di rumah sakit. Kami juga mempelajari rekomendasi Bawaslu Makassar di mana ada ungkapan aman, tidak ada CCTV dan mereka menerima uang,&rdquo; tutur Endang. Dari pendalaman, pertemuan tersebut untuk mengkonsolidasikan pemenangan salah satu bakal calon legislatif (bacaleg) untuk Pemilu 14 Februari 2024. Selain itu, dari keterangan saksi, ada pembicaraan bahwa setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) mesti memiliki minimal 12 suara. &rdquo;Bagi kami, pertemuan itu mencederai penyelenggara pemilu dan pelanggaran kode etik dan itu tidak bisa kami toleransi. Semua (mantan PPS) membenarkan pemeriksaan Bawaslu. Jadi, langkah kami langsung memberhentikan mereka,&rdquo; ungkap Endang Sari. Untuk posisi teradu yakni Ketua KPU Kota Makassar M. Faridl Wajdi serta tiga anggotanya masing-masing Endang Sari, M. Gunawan Mashar, dan Abd Rahman. Sedangkan delapan orang eks PPS di Kecamatan Tamalate yang menjadi pengadu masing-masing mantan Ketua PPS Tanjung Merdeka A. Burhanuddin, mantan Ketua PPS Balang Baru Ahmad, mantan Ketua PPS Maccini Sombala Israq, mantan Ketua PPS Bongaya Muchlis Jerry Ruslim. Selanjutnya, mantan Ketua PPS Parang Tambung Muhammad Nur Syahid, mantan Ketua PPS Pa'baeng-baeng Suhardi, mantan anggota PPS Bongaya Budi Setiawan, dan mantan anggota PPS Parang Tambung Hardi. Mereka bertemu dengan pemilik rumah sakit tersebut yang merupakan bacaleg dari PDI Perjuangan. Salah satu teradu dalam sidang tersebut yakni Muhammad Nur Syahir mantan Ketua PPS Parang Tambung berdalih bahwa pertemuan di Rumah Sakit Ananda pada akhir Mei tidak ada kaitan dengan politik melainkan membahas organisasi sayap Nahdlatul Ulama yakni Ansor. &rdquo;Beliau (dokter Fadli) dewan penasihat organisasi saya. Mereka (PPS) akan direkrut menjadi calon kader agar sumber daya SDM kami bertambah. Jadi, tidak ada masalah politik hanya masalah pengkaderan saja (Ansor),&rdquo; kata Muhammad Nur Syahir berdalih.

DKPP memeriksa empat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar dan delapan eks anggota PPS Kecamatan Tamalate usai diberhentikan

DKPP Periksa Empat Anggota KPU Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/24/IMG_20230524_164059_1-1911234961.jpg" alt="Ilustrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menemukan 23 nama bakal calon legislatif (bacaleg) ganda untuk DPRD Kota Makassar untuk Pemilu 2024. Mereka berasal dari sejumlah partai politik. &rdquo;Sejauh ini ada 23 kasus bacaleg ganda yang ditemukan untuk bacaleg DPRD Kota Makassar. Dari jumlah 23 bacaleg ganda, ada 10 kasus di antaranya ganda internal, dan 13 kasus ganda eksternal,&rdquo; sebut Anggota KPU Makassar membidangi Devisi Teknis dan Penyelenggaraan Gunawan Mashar&nbsp;seperti dilansir dari Antara di Makassar, Rabu (24/5). Ganda internal, kata dia, dimaksud adalah ganda yang terjadi dalam satu partai, namun namanya terdaftar di dua dapil atau dua lembaga perwakilan. Dia mencontohkan, satu orang nama bacaleg di partai A, diajukan di Kota Makassar di Daerah Pemilihan (Dapil) 1, tapi diajukan pula namanya di kabupaten/kota yang berbeda tapi satu wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk ganda eksternal, lanjut Gunawan, adalah ganda di partai yang berbeda. Contohnya, satu orang nama bacaleg di partai A diajukan di Kota Makassar pada Dapil 1, tapi diajukan lagi oleh partai B pada tingkat DPRD provinsi, dan lain-lain. Meski demikian, dari sejumlah temuan awal dalam kasus itu, pihaknya terus melakukan proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan bacaleg agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari saat penetapan daftar caleg tetap atau DCT. &rdquo;Vermin masih terus dilakukan KPU Kota Makassar selama masa tahapnya selesai. Selanjutnya masuk masa tahap perbaikan berkas,&rdquo; tutur Gunawan Mashar. Saat ditanyakan dari 23 nama bacaleg ganda itu dari partai politik mana saja, Gunawan belum dapat menyampaikan. Sebab, proses vermin dokumen persyaratan bacaleg masih sedang berlangsung sejak dimulai 15 Mei sampai 23 Juni. &rdquo;Belum bisa, karena proses vermin masih berjalan. Pemberitahuan ke partai akan dilakukan setelah vermin selesai, dan memasuki masa perbaikan,&rdquo; jelas Gunawan Mashar. Disinggung terkait dengan salah seorang anggota KPU Makassar Romy Harminto naik kelas, lolos menjadi anggota KPU Sulsel dan dilantik hari ini apakah tidak menghambat kinerja KPU Makassar, Gunawan menyatakan, semua tahap tetap jalan, karena semua sudah jelas pembagian desk kerjanya masing-masing.

KPU Kota Makassar menemukan 23 nama bakal calon legislatif ganda untuk DPRD Kota Makassar untuk Pemilu 2024 dari sejumlah partai politik

KPU Makassar Temukan 23 Nama Bacaleg Ganda dari Sejumlah Parpol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG_20220731_201519.jpg" alt="Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar. Darwin Fatir/Antara" width="100%">
<figcaption>Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar. Darwin Fatir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).  Komisioner KPU Kota Makassar Gunawan Mashar mengatakan, sosialisasi PKPU itu akan dirangkaikan dengan rapat koordinasi yang mengundang 39 partai politik sebagai calon peserta Pemilu 2024. Itu dilakukan guna memastikan aturan tersebut dijalankan dengan benar.  ”Koordinasi dan sosialisasi ini sebagai upaya untuk mengenalkan ke pengurus partai politik khususnya di kabupaten/kota, tentang aturan terbaru pendaftaran dan verifikasi partai politik,” ujar Gunawan Mashar seperti dilansir dari Antara.  Gunawan mengatakan, rapat koordinasi dan sosialisasi PKPU itu akan dilaksanakan pada 2 Agustus di Hotel Santika Makassar.  Dari tahap pemilu yang ditetapkan, untuk tahap pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2024 dimulai KPU pada 1–14 Agustus. KPU masih akan menerima pendaftaran dengan batas akhir hingga pukul 24.00 wita pada 14 Agustus.  ”Senin (1/8) sudah mulai dibuka pendaftaran partai politik, setelah sebelumnya sudah puluhan partai politik mengambil akses akun Sipol dan mengisinya,” kata Gunawan Mashar, mantan ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Makassar itu.  Tahap pendaftaran hingga verifikasi administrasi wewenangnya berada di KPU pusat. Namun menurut dia, sebagai penyelenggara di daerah tetap melaksanakan tahap verifikasi administrasi guna memastikan syarat-syarat peserta pemilu di daerah.  ”Partai yang lolos pada dua tahap ini, baru dilakukan verifikasi faktual (pengecekan kantor atau sekretariat) dan akan dilakukan kabupaten/kota,” tambah Gunawan Mashar.

KPU Makassar Sosialisasi PKPU Terkait Pendaftaran Parpol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/ilustrasi-pemilu-2024-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar menyatakan jumlah pemilih muda atau kaum milenial tercatat mendominasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2024. Angka tersebut terus dimutakhirkan penyelenggara pemilu.  ”Bicara pemuda dan pemilih pemula saat ini adalah tema yang sangat penting. Sebab, jumlahnya mendominasi Daftar Pemilih Tetap atau DPT,” ujar Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Endang Sari seperti dilansir dari Antara di Makassar.  Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021 menunjukkan, penduduk Indonesia pada 2020, didominasi penduduk usia produktif. Bahkan menurut Endang Sari, sudah mengalami bonus demografi.  Saat ini, jumlah total penduduk Indonesia sudah mencapai 270,20 juta jiwa atau bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan Sensus Penduduk 2010. ”Hasil sensus tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen penduduk Indonesia didominasi generasi millenial atau pemuda dan Gen Z, sebagian besar pemilih pemula,” terang Endang Sari.  Sedangkan di Kota Makassar, menurut dia, persentase millenial dan Gen Z juga mendominasi jumlah di Daftar Pemilih Berkelanjutan. Pemilih (DPB) dengan usia 17–20 tahun tercatat 65.699 orang, usia 21–30 tahun ada 224.765 orang, dan usia 31–40 tahun sebanyak 200.618 orang.  Untuk itu, KPU akan terus melakukan upaya sosialisasi dan edukasi kepemiluan kepada pemilih milenial guna mendorong menyalurkan hak pilihnya pada pemilu serentak 2024. ”Generasi ini mampu beradaptasi lebih cepat dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Perkembangan teknologi informasi sudah mendisrupsi dunia dan masuk dalam kehidupan kita,” ujar Endang Sari.  ”Tentu ini akan mewarnai dan membuat pemilu dan pilkada kita lebih berbeda dari sebelumnya,” tambah Endang Sari, anggota Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Makassar itu.

KPU Makassar Sebut Pemilu 2024 Didominasi Pemilih Milenial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1654268840704_1.jpg" alt="Komisioner KPU Makassar menggelar rapat pleno pemutakhiran data pemilih di Makassar. Antara" width="100%">
<figcaption>Komisioner KPU Makassar menggelar rapat pleno pemutakhiran data pemilih di Makassar. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar mengumumkan sebanyak 101 pemilih dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk menyalurkan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024. Sebab, sudah meninggal dunia dan pindah keluar dari Makassar.  ”TMS karena meninggal dan ada yang pindah domisili keluar dari Kota Makassar,” kata Komisioner KPU Kota Makassar Endang Sari seperti dilansir dari Antara di Makassar.  Data pemilih TMS telah dibahas dalam rapat pleno untuk pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) periode Juni. Hal itu sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Secara Umum Pemilihan.  Dalam PKPU, KPU kabupaten dan kota berkewajiban memutakhirkan dan memelihara data pemilih secara berkesinambungan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU Kota Makassar menggelar rapat pleno terkait pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) 2022 berdasar ketentuan PKPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.  Dalam pemutakhiran data, terdapat data 466.099 perempuan dan 436.392 laki-laki, sehingga total pemilih 902.491 orang. Endang mengatakan, jumlah pemilih itu tersebar di 153 kelurahan/desa dari 15 kecamatan di Kota Makassar.  ”Data tersebut juga telah disesuaikan dengan pendataan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Unit Pelaksana Teknis Pemakaman Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, terang Endang Sari.  Sebelumnya, dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Makassar 2020 tercatat sebanyak 901.915 DPT. Daftar pemilih terus berubah setiap bulan, baik bertambah maupun berkurang. Pada Februari 2020, data pemilih baru tercatat 25 orang, terdiri atas delapan perempuan dan 17 laki-laki.  Endang Sari menambahkan, sejak Mei 2021, KPU Kota Makassar belum pernah menerima informasi sinkronisasi data dari Disdukcapil Kota Makassar. KPU Kota Makassar sudah tiga kali mengirimkan surat untuk sinkronisasi data. Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan dari dinas terkait.  ”Kami sangat berharap bisa berkoordinasi secara intens dengan pemangku kepentingan terkait , karena jumlah DPT yang ditetapkan KPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menjadi dasar penetapan jumlah kursi legislatif tingkat kota,” papar Endang Sari.

KPU Makassar Temukan 101 Pemilih Tak Penuhi Syarat untuk Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/KPU-1.jpg" alt="Dua siswa melintas di mural kampung demokrasi di Cileles, Lebak, Banten, Rabu (9/11/2022). Pencanangan Kampung Demokrasi tersebut dalam rangka menggelar sosialisasi serta edukasi pendidikan politik bagi masyarakat guna mensukseskan Pemilu dan Pilkada 2024" width="100%">
<figcaption>Dua siswa melintas di mural kampung demokrasi di Cileles, Lebak, Banten, Rabu (9/11/2022). Pencanangan Kampung Demokrasi tersebut dalam rangka menggelar sosialisasi serta edukasi pendidikan politik bagi masyarakat guna mensukseskan Pemilu dan Pilkada 2024</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar mengumumkan sebanyak 467 pemilih dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk menyalurkan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sebab, di antaranya sudah meninggal dunia atau menjadi anggota TNI dan Polri.  ”TMS karena meninggal dunia dan ada yang lolos menjadi anggota TNI dan Polri, sehingga otomatis mereka semua tidak bisa menyalurkan hak pilihnya saat Pemilu 2024 maupun pilkada,” kata Komisioner KPU Kota Makassar Endang Sariseperti dilansir dari Antara di Makassar.  Data pemilih TMS tersebut sudah dibahas dalam rapat pleno pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) periode Februari sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dalam PKPU tersebut, KPU di tingkat kabupaten dan kota berkewajiban memutakhirkan dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan, dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan perundang-undangan.  KPU Kota Makassar menyelenggarakan rapat pleno terkait pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) 2022 berdasar ketentuan PKPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Dalam pemutakhiran data itu, terdapat data pemilih sebanyak 466.422 perempuan dan 436.937 laki-laki. Sehingga total pemilih sebanyak 903.359 orang.  Endang mengatakan, jumlah pemilih tersebut tersebar di 153 kelurahan yang ada di 15 kecamatan di Kota Makassar. Data itu juga sudah disesuaikan dengan pendataan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), termasuk Dinas Lingkungan Hidup Unit Pelaksana Teknis Pemakaman Kota Makassar.  Sebelumnya, pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Makassar 2020, tercatat total DPT sebanyak 901.915 orang. Daftar pemilih itu terus berubah setiap bulan, baik mengalami kenaikan maupun pengurangan.  ”Pada Februari 2020, data pemilih baru tercatat sebanyak 25 orang, yang terdiri atas delapan perempuan dan 17 laki-laki,” terang Endang Sari.  Dia juga mengatakan, sejak Mei 2021, KPU Kota Makassar belum pernah menerima informasi sinkronisasi data dari Disdukcapil Kota Makassar. KPU Kota Makassar sudah melayangkan surat untuk melakukan sinkronisasi data sebanyak tiga kali.  ”Sampai sekarang belum ada respons dari dinas terkait. Kami sangat berharap bisa berkoordinasi intens dengan stakeholder terkait, karena jumlah DPT yang ditetapkan KPU sesuai Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, menjadi dasar penetapan jumlah kursi legislatif tingkat kota,” tutur Endang Sari.

KPU Kota Makassar Temukan 467 Pemilih Tidak Memenuhi Syarat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG_20201209_001652-1.jpg" alt="Pegawai KPU Kota Kota Makassar, Sulawesi Selatan, membakar kertas suara rusak dan sisa di halaman gedung Celebes Convention Center (CCC) Jalan Tanjung Bunga, Makassar, Selasa (8/12) malam. KPU Makassar/Antara" width="100%">
<figcaption>Pegawai KPU Kota Kota Makassar, Sulawesi Selatan, membakar kertas suara rusak dan sisa di halaman gedung Celebes Convention Center (CCC) Jalan Tanjung Bunga, Makassar, Selasa (8/12) malam. KPU Makassar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar memusnahkan sebanyak 9.651 surat suara yang rusak di halaman gedung Celebes Convention Center (CCC) Jalan Tanjung Bunga Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (8/12) malam. Surat suara rusak itu hasil penyortiran sebelumnya.  Pemusnahan surat suara yang rusak tersebut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, (Forkopimda), Bawaslu Kota Makassar, serta undangan lainnya.  Komisioner KPU Makassar Gunawan Mashar mengatakan, pemusnahan surat suara rusak tersebut dengan cara dibakar di dalam dua wadah drum besi. Hal itu bertujuan agar tidak mudah disalahgunakan oknum saat pemungutan suara yang berlangsung Rabu (9/12).  ”Surat suara rusak ini termasuk kelebihan atau sisa yang sudah didistribusikan kita musnahkan agar tidak menjadi persoalan. Selain itu sesuai aturan harus dimusnahkan sebelum hari pencoblosan,” papar Gunawan Mashar seperti dilansir dari Antara.  Sebelumnya, KPU Kota Makassar telah merampungkan distribusi logistik untuk Pilkada Makassar termasuk alat pelindung diri (APD) di 2.394 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 153 kelurahan dengan total 15 kecamatan. Sebab, saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19.  Selain itu, surat suara yang telah didistribusikan tercatat 926.771 lembar serta 2,5 persen surat suara cadangan telah dirampungkan untuk digunakan pemilih menyalurkan hak pilihnya di TPS masing-masing.  Sedangkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) tercatat untuk Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 2020 sebanyak 901.087 pemilih. Proses pemungutan suara pun diwajibkan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 di semua TPS.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=OmM8PxOcADM

KPU Makassar Musnahkan 9.651 Surat Suara Rusak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/tekan-angka-golput-kpu-makassar-sosialisasi-ke-pedagang-pasar_m_.jpg" alt="Sosialisasi KPU Makassar untuk menekan angka golput di Pasar Terong, Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Bontoala." width="100%">
<figcaption>Sosialisasi KPU Makassar untuk menekan angka golput di Pasar Terong, Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Bontoala.</figcaption>
</figure>JawaPos.com-&nbsp;Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar semakin gencar menggelar sosialisasi. Mereka terus mengampanyekan gerakan anti golput menjelang Pemilu 2019. Setelah menyasar pelajar sebagai pemilih pemula, kini KPU Makassar aktif mendatangi pasar. Mereka menyasar para pedagang sesuai dengan hasil evaluasi saat Pilkada serentak tahun lalu. "Pada saat rapat koordinasi dengan Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), kami mendapat fakta bahwa kesadaran pedagang untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada lalu sangat rendah. Walaupun Tempat Pemungutan Suara (TPS) sudah ada di dekat tempat berdagang mereka," jelas Komisioner KPU Makassar Endang, Senin (11/2). Dari 15 kecamatan yang ada di Makassar, sebanyak 153 kelurahan memiliki tingkat partisipasi rendah pada Pilkada tahun lalu. Salah satu kelurahan tersebut adalah Tompo Balang di Kecamatan Bontoala. Angka partisipasi di sana hanya mencapai 58,03 persen. Mayoritas pemilih di kelurahan tersebut adalah pedagang. "Di Kelurahan Tompo Balang, lebih banyak pedagang yang memilih melanjutkan aktivitas jual beli ketimbang menyalurkan hak pilihnya," terang Endang. Sosialisasi KPU diharapakan dapat mengunggah kesadaran masyarakat, khususnya pedagang. "Saat ini KPU memang sedang gencar-gencarnya turun langsung ke tengah-tengah masyarakat. Kami berusaha mendengarkan kegelisahan yang sedang dialami masyarakat terkait Pemilu, sehingga dapat menjadi masukan bagi kami ke depannya. Juga untuk meningkatkan partisipasi memilih di Makassar," ucapnya. Selain memberikan pemahaman terkait tahapan-tahapan pemilu, KPU Makassar juga mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dengan hoax, ujaran kebencian, hingga&nbsp;money politic. "Pemilu merupakan pertaruhan integeritas dan idealitas, kita semua harus memiliki komitmen dalam perbaikan negara.&nbsp;Semua itu diawali dengan cara menggunakan hak pilih, jangan golput dan tolak politik uang," pungkasnya.

Tekan Angka Golput, KPU Makassar Sosialisasi ke Pedagang Pasar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sah-kotak-kosong-menang-atas-calon-tunggal-di-pilwali-makassar-2018_m_225869.jpg" alt="Paslon tunggal Pilwali Makassar Munafri Arifuddin - Rachmatika Dewi saat kampanye." width="100%">
<figcaption>Paslon tunggal Pilwali Makassar Munafri Arifuddin - Rachmatika Dewi saat kampanye.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rapat pleno rekapitulasi perolehan suara pemilihan dan penetapan hasil Wali Kota (Pilwali) Makassar 2018 resmi ditutup, Jumat (6/7) malam. Pasangan calon (Paslon) tunggal Munafri Arifuddin - Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) gagal menjadi Wali Kota Makassar periode 2019-2024. Hal itu akibat perolehan suaranya kalah banyak dari kotak kosong. Diusung koalisi 10 partai politik (parpol), paslon tunggal ini hanya bisa meraih 46,77 persen dari total 565.040 suara sah. Sedangkan kotak kosong dominan dengan 53,23 persen. "Menetapkan pasangan Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi dengan 264.245 suara dan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/01/07/2018/fakta-fakta-manipulasi-kekalahaan-kotak-kosong-di-pilwali-makassar" target="_blank">kolom kosong</a> dengan perolehan 300.795 suara," kata komisioner KPU Makassar Abdullah Manshur saat membacakan surat keputusan rapat pleno, pukul 24.00 WITA. Sesuai Undang-Undang Nomor 10/2016 dan Peraturan KPU Nomor 13/2018 tentang Pilkada, pasangan calon tunggal di Pilkada harus mengantongi lebih dari 50 persen suara agar bisa menang. Berdasarkan kondisi di Makassar, tidak ada pemenang di Pilkada tahun ini. Tak ada pemenang, memungkinkan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/02/07/2018/saksi-calon-tunggal-usir-jurnalis-saat-rekapitulasi-suara-kotak-kosong" target="_blank">Pilkada Makassar</a> bakal diulang pada Pilkada serentak di periode selanjutnya. Sebab hasil rapat pleno terbuka bersifat final dan mengikat. "Karena di tahun 2019 ada Pemilihan Presiden dan tidak ada Pilkada, maka Pilkada Makassar digelar kembali di tahun 2020," ujar Manshur. Manshur menyatakan, pihaknya mempersiapkan diri untuk menerima gugatan dari pihak yang tidak menerima hasil dan keputusan itu, dalam hal ini paslon tunggal. Rapat pleno rekapitulasi Pilkada Makassar sendiri, digelar sejak Kamis (5/7) yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Makassar, Syarif Amir. Hasil suara juga sempat berubah di Kecamatan Tamalanrea, namun tidak mengubah hasil akhir. Rapat pleno KPU Makassar diwarnai banyak protes. Puncaknya saat saksi Appi-Cicu, Habibie dan Irfan Idham yang memutuskan walk out&nbsp;dari arena sidang. Mereka keberatan karena rekapitulasi di kecamatan Bontoala tidak menyertakan salinan form DA1-KWK, atau sertifikat hasil rekapitulasi dan rincian penghitungan suara di setiap tingkatan. Kedua saksi ngotot berkas yang tercecer itu agar dihadirkan. Komisioner KPU Abdullah Manshur menawarkan solusi karena dikejar tenggat batas rekapitulasi pujul 24.00 WITA. Merujuk Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018, rekapitulasi hanya bisa dilakukan bisa dengan membandingkan C1 hologram dengan C1 Plano dan KWK. Belakangan Irfan Idham menganulir walk out dan kembali ke dalam ruangan. Dia memilih mengajukan form keberatan saksi atau DB2-KWK. "Karena proses rekapitulasi di salah satu kecamatan cacat, maka kami anggap secara keseluruhan proses rekapitulasi ini cacat. Kami menolak hasil dan keputusannya," tegas Irfan. Berikut hasil rekapitulasi suara Pilkada Makassar: Kecamatan Biringkanaya Paslon: 36.092 suara Kotak Kosong: 39.320 suara Kecamatan Sangkarrang Paslon: 3.261 Kotak Kosong: 3.645 Kecamatan Manggala Paslon: 30.384 Kotak Kosong: 27.631 Kecamatan Mamajang Paslon: 10.886 Kotak Kosong: 13.407 Kecamatan Makassar Paslon: 13.654 Kotak Kosong: 21.081 Kecamatan Mariso Paslon: 11.566 Kotak Kosong: 12.845 Kecamatan Tallo Paslon: 26.297 Kotak Kosong: 29.122 Kecamatan Pannakukang Paslon: 25.069 Kotak Kosong: 31.108 Kecamatan Rappocini Paslon: 29.844 Kotak Kosong: 32.460 Kecamatan Tamalanrea Paslon: 16.912 Kotak Kosong: 21.138 Kecamatan Ujung Pandang Paslon: 3.822 Kotak Kosong: 7.319 Kecamatan Tamalate Paslon: 33.817 Kotak Kosong: 33.541 Kecamatan Ujung Tanah Paslon: 7.362 Kotak Kosong: 8.317 Kecamatan Wajo Paslon: 4.695 Kotak Kosong: 7.954 Kecamatan Bontoala Paslon: 10.584 Kotak Kosong: 11.907 Total Paslon: 264.245 Koko: 300.795 Total suara sah: 565.040

Sah, Kotak Kosong Menang atas Calon Tunggal di Pilwali Makassar 2018

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pembatalan-ramdhan-indira-akan-diumumkan-senin_m_208175.jpeg" alt="Pasangan calon DIAmi di sela-sela kampanye beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Pasangan calon DIAmi di sela-sela kampanye beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar telah menggugurkan pencalonan pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi). Mereka batal menjadi peserta Pemilihan Wali (Pilwali) Kota Makassar 2018. Namun hasil rapat pleno termasuk surat keputusan (SK) tentang pembatalan pencalonan belum diumumkan kepada masyarakat. KPU Makassar berdalih persoalan internal menjadi kendalanya. Rencananya, pengumumam pembatalan pasangan Ramdhan-Indira dilakukan pada Senin (30/4) pekan depan. "Karena saat ini kami komisioner berpencar-pencar dengan agenda kegiatan masing-masing," kata Komisioner KPU Kota Makassar Rahma Saiyed di Makassar, Sabtu (28/4). Rahma mengatakan, pleno pembatalan pasangan Calon Wali Kota-Calon Wakil Wali Kota (Cawali-Cawawali) Makassar nomor urut 2 itu digelar di tengah padatnya jadwal KPU. Karena itu, pihaknya tidak sempat mengeluarkan pemberitahuan awal kepada khalayak. Dia juga menolak anggapan bahwa KPU Makassar tidak transparan kepada publik. Rahma mencontohkan dirinya yang bekerja di bidang data. Sehari-hari, ia disibukkan dengan urusan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil perbaikan. KPU Makassar tidak ingin agenda penting di tahapan Pilkada Serentak ini terbengkalai. "Ada tahapan yang harus kami selesaikan cepat juga," ucap Rahma. KPU Makassar sengaja tidak mengumumkan lebih awal soal rapat pleno pembatalan calon. Ini untuk mencegah meluasnya polemik dan protes berlebih dari pihak yang merasa tidak puas. Apalagi tersiar kabar ada rencana massa menyerbu Kantor KPU Makassar. "Coba kalau dirilis sebelum pleno, bisa-bisa tertunda lagi agenda kami karena massa mendatangi kantor," terangnya. Sebelumnya diberitakan, KPU Makassar resmi membatalkan pencalonan pasangan DIAmi. Langkah KPU itu menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) soal sengketa Pilwali Kota Makassar yang diperkuat putusan MA. Lewat rapat pleno, KPU Kota Makassar menerbitkan surat keputusan baru tentang penetapan Cawali-Cawawali Makassar 2018. SK bernomor 64/P. KWK/ HK.03.1. Kpt- 7371/KPU- kot/IV/2018 itu berisi satu pasangan calon. Adalah Munafri Arifuddin-Rahmatika Dewi. Sedangkan nama Ramdhan-Indira tidak lagi tercantum. Pada salinan SK terbaru, KPU Makassar menyatakan bahwa Ramdhan-Indira tidak memenuhi syarat pencalonan berdasarkan putusan MA RI nomor 250 K / TUN / PILKADA/ 2018 tanggal 23 April 2018. Karena itu, SK lama yang mencantumkan Ramdhan-Indira sebagai calon otomatis tak lagi berlaku.

Pembatalan Ramdhan-Indira Akan Diumumkan Senin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kpu kota makassar

Berita Terkini