<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/pembahasan-dapil.png" alt="AUDIENSI: Sejumlah pengurus parpol menyampaikan keberatan atas pemekaran dapil Pemilu 2024 di kantor KPU Banyuwangi Selasa (7/2). (Ramada Kusuma/Jawa Pos Radar Banyuwangi)" width="100%">
<figcaption>AUDIENSI: Sejumlah pengurus parpol menyampaikan keberatan atas pemekaran dapil Pemilu 2024 di kantor KPU Banyuwangi Selasa (7/2). (Ramada Kusuma/Jawa Pos Radar Banyuwangi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPU telah menetapkan komposisi daerah pemilihan (dapil) Pemilu 2024. Termasuk pemilihan umum legislatif (pileg) kabupaten/kota di wilayah Jatim. Hasilnya, ada perubahan jumlah dapil dibandingkan Pemilu 2019 di sebagian daerah.  Misalnya, yang ditetapkan di Jember. Jumlah dapil pileg tingkat kabupaten/kota resmi berubah. Dari sebelumnya enam menjadi tujuh dapil.  ”Yang ditetapkan KPU RI adalah usulan rancangan kami yang ketiga,” kata Komisioner KPU Jember Achmad Susanto.  Sementara itu, perubahan dapil di Kabupaten Lumajang cukup signifikan. Yakni dari lima menjadi tujuh dapil. Di Kota Probolinggo juga sama. Bertambah dari tiga menjadi lima dapil.  ”Dengan lima dapil ini, tiap kecamatan menjadi dapil sendiri,” kata Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri.  Perubahan besar juga terjadi pada dapil pileg tingkat II di Banyuwangi. Yakni, dari lima menjadi delapan dapil. Keputusan KPU tersebut berujung pro-kontra.  Kemarin Forum Komunikasi Partai Politik dan Organisasi Masyarakat (FKPPO) mendatangi kantor KPU Banyuwangi untuk beraudiensi dengan para komisioner. Mereka menolak perubahan itu.

Pro-Kontra Warnai Perubahan Dapil Pemilu Kabupaten/Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG_20210219_142158.jpg" alt="Suasana sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP), di aula KPU Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (19/2). KPU Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Suasana sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP), di aula KPU Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (19/2). KPU Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) yang diduga dilakukan anggota KPU Kabupaten Jember Achmad Susanto. Dia  diduga melanggar kode etik terkait surat tidak sesuai nota dinas.  Sidang dipimpin ketua majelis Muhammad, dengan anggota majelis Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Jawa Timur, yakni Rochani (unsur KPU), Eka Rahmawati (unsur Bawaslu), dan Hananto Widodo (unsur masyarakat) di Kantor KPU Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (19/2) malam. Perkara itu diadukan Cahya Adi Saputra melalui kuasanya Heru Prastiono. Namun Heru Prastiono berhalangan hadir akibat terpapar Covid-19 dan dikuasakan kepada M. Husni Thamrin.  Pokok perkara terkait dugaan teradu (Achmad Susanto) mengeluarkan surat tertanggal 25 Juni 2020 yang hanya ditandatangani teradu selaku anggota KPU Kabupaten Jember Divisi Teknis dan Penyelenggara. Surat itu berjudul Resume Rapat Koordinasi (daring) Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020 tidak memiliki kop surat KPU Kabupaten Jember dan tidak distempel KPU Kabupaten Jember sebagaimana surat resmi lainnya.  ”Kami menduga surat tersebut disebarluaskan melalui grup whatsapp kepada jajaran penyelenggara pemilu ad hoc khususnya Divisi Teknis PPK dan semua PPS se-Kabupaten Jember,” kata M. Husni Thamrin dalam persidangan sebagai pengadu.  Menurut dia surat tersebut menjadi pedoman bagi penyelenggara ad hoc dalam melakukan verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020. Kriteria surat dinas seperti yang termuat dalam PKPU No. 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang menjelaskan kriteria surat dinas yang dikeluarkan lembaga KPU.  Achmad Susanto sebagai teradu menolak dalil aduan pengadu, karena menurut dia laporan pengadu yang dituduhkan adalah bukan merupakan surat dinas yang dikeluarkan KPU Kabupaten Jember. Surat itu hanya bersifat catatan resume rapat koordinasi melalui daring untuk internal penyelenggara badan ad hoc.  ”Berdasar PKPU tersebut, jelas yang berwenang untuk membuat surat dinas secara resmi sesuai ketentuan adalah Ketua KPU Jember dan bukan saya seperti yang ditunjukkan pengadu,” ujar Achmad Susanto.  Terkait dalil aduan bahwa surat tersebut dijadikan pedoman penyelenggara ad hoc dalam melakukan verifikasi faktual dukungan bakal paslon, dia juga membantah.  ”Pelaksanaan verifikasi faktual dalam Pilkada 2020 dilakukan berdasar surat KPU RI Nomor: 481/PL.02.2-SD/06/KPU/VI/2020 tertanggal 22 Juni 2020 dan bukan surat sebagaimana pengadu tuduhkan,” terang Achmad Sutanto.  Ketua DKPP Muhammad mengatakan, pemeriksaan perkara tersebut hanya cukup sekali sidang. Fakta-faktanya akan diplenokan DKPP dalam waktu dekat.  ”Biasanya putusan sidang paling lama sepekan setelah sidang digelar. Biasanya pada Rabu akan digelar pleno terkait sidang-sidang yang dilaksanakan DKPP. Mudah-mudahan bisa segera diplenokan,” tutur Muhammad.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=phIZ8U-Ji8o

DKPP Periksa Anggota KPU Jember Terkait Surat Tak Sesuai Nota Dinas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/WhatsApp-Image-2021-01-22-at-16.58.23.jpeg" alt="Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih Hendy Siswanto dan M. Balya Firjaun Barlaman. Zumrotun Solichah/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih Hendy Siswanto dan M. Balya Firjaun Barlaman. Zumrotun Solichah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember resmi menetapkan pasangan calon Hendy Siswanto dan M. Balya Firjaun Barlaman sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih dalam Pilkada 2020. Penetapan tersebut disampaikan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri Komisioner KPU Jawa Timur Gogot Cahyo Baskoro, KPU dan Bawaslu Jember, forkopimda, dan perwakilan masing-masing partai pengusung pasangan calon yang digelar di salah satu hotel berbintang di Jember, Jumat (22/1).  Ketua KPU Jember M. Syai'in mengatakan, penetapan Bupati dan Wakil bupati Jember terpilih dilaksanakan setelah dipastikan tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dari pasangan calon lain.  ”Hari ini (22/1), kami menetapkan pasangan calon Hendy Siswanto dan M. Balya Firjaun Barlaman sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih sesuai dengan mekanisme yang ada,” tutur M. Syai'in seperti dilansir dari Antara, Jumat (22/1).  KPU Jember kata dia, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat terkait pelaksanaan Pilkada 2020 yang berjalan aman lancar dan kondusif di Jember.  ”Terima kasih juga kami sampaikan kepada masyarakat Jember yang telah berpartisipasi penuh dalam Pilkada 9 Desember 2020, meskipun dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19,” ujar M. Syai'in.  Pilkada Jember diikuti tiga pasangan calon yakni pasangan Faida-Dwi Arya Nugraha Oktavianto (Faida-Vian) dengan nomor urut 1, pasangan Hendy Siswanto-M. Balya Firjaun Barlaman (Hendy-Firjaun) dengan nomor urut 2, dan pasangan Abdus Salam-Ifan Ariadna Wijaya (Salam-Ifan) dengan nomor urut 3.  Hendy-Gus Firjaun mendapatkan 489.794 suara (46,60 persen), kemudian pasangan calon Faida-Vian memperoleh 328.729 suara (31,27 persen), dan pasangan Salam-Ifan sebanyak 232.648 suara (22,13 persen).  Sementara itu, Komisioner KPU Jatim Gogot Cahyo Baskoro yang hadir dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih tersebut mengapresiasi kinerja KPU Jember.  ”Pilkada Jember berjalan aman dan tidak ada catatan klaster Covid-19 baru dan alhamdulillah hari ini (22/1) dilaksanakan penetapan Bupati dan Wabup Jember terpilih,” kata Gogot.  Dia mengatakan, partisipasi masyarakat dalam pilkada meningkat dibanding Pilkada 2015 yang tercatat sebanyak 51,63 persen. Pada Pilkada 2020 meningkat menjadi 58,51 persen.  Penetapan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih tersebut tidak dihadiri dua pasangan calon yang kalah dalam Pilkada 2020 yakni petahana Faida-Vian dan Salam-Ifan, meskipun keduanya diundang secara resmi oleh KPU Jember.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=jDHtn62oL5Q

KPU Tetapkan Hendy-Firjaun Sebagai Bupati dan Wabup Jember Terpilih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/susanto-kpu-jbr-1.jpg" alt="Komisioner KPU Jember Achmad Susanto. KPU Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Komisioner KPU Jember Achmad Susanto. KPU Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sumbangan dana kampanye untuk tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati di Pilkada Jember hanya berasal dari calon bupati. Hal tersebut berdasar laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) yang diterima KPU Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (31/10).  ”Masing-masing tim pasangan cabup-cawabup sudah menyerahkan LPSDK kepada KPU Jember secara daring,” kata Komisioner KPU Jember Achmad Susanto seperti dilansir dari Antara di Jember.  Menurut dia, sumbangan dana kampanye pasangan cabup-cawabup nomor urut 1 Faida-Dwi Arya Nugraha Oktavianto berasal dari cabup petahana tersebut sebesar Rp 1,85 miliar berdasar rekening koran yang dilampirkan. Kemudian pasangan cabup-cawabup nomor urut 2 Hendy Siswanto-Muhammad Balya Firjaun Barlaman melaporkan tidak memperoleh sumbangan dana kampanye. Selanjutnya pasangan cabup-cawabup nomor urut 3 Abdus Salam-Ifan Ariadna melaporkan mendapat sumbangan dari cabup Abdus Salam sebesar Rp 345 juta.  ”Dari laporan tiga pasangan calon tersebut, total dana kampanye dua pasangan calon yang berubah dari saldo awal pembukaan rekening dana kampanye yakni pasangan nomor urut 1 dan 3,” kata Achmad Susanto.  Berdasar laporan awal dana kampanye (LADK) yang diterima KPU Jember tercatat saldo awal pembukaan rekening dana kampanye Faida-Vian nol rupiah, Hendy-Firjaun sebesar Rp 1 miliar, dan pasangan Salam-Ifan Rp 100 juta.  ”Alhamdulillah ketiga pasangan cabup-cawabup Jember tersebut sudah menyetorkan laporan dana sumbangan kampanye,” ucap Achmad Susanto, Komisioner KPU Jember Divisi Teknis dan Penyelenggaraan itu.  Susanto menjelaskan, pasangan calon juga harus menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) usai kampanye berakhir. ”Sesuai Peraturan KPU, masing-masing pasangan calon harus menyerahkan LPSDK tahap II pada 31 Oktober, kemudian kami akan mengumumkannya pada 1 November,” ujar Achmad Susanto.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=zZplfg0alb8

Sumbangan Dana Kampanye Pilkada Jember Hanya Berasal dari Cabup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-24-at-22.53.47.jpg" alt="Tiga pasangan cabup-cawabup Jember usai pengundian nomor urut pasangan calon dalam rapat pleno terbuka di Jember, Jawa Timur, Kamis (24/9). KPU Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Tiga pasangan cabup-cawabup Jember usai pengundian nomor urut pasangan calon dalam rapat pleno terbuka di Jember, Jawa Timur, Kamis (24/9). KPU Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember akan mencoret peserta pilkada yang tidak tertib melaporkan sumbangan dana kampanye kepada penyelenggara pemilu. KPU Jember meminta tiga pasangan calon peserta Pilkada 2020 tertib melaporkan dana kampanye. Anggota KPU Jember Achmad Susanto menyatakan, KPU bisa menjatuhkan sanksi apabila pasangan cabup-cawabup Jember tidak melaporkan penggunaan dana kampanye tersebut. ”KPU akan menjatuhkan sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pilkada, apabila pasangan calon bupati dan wakil bupati Jember tidak tertib melaporkan penggunaan dana kampanye,” ucap Achmad Susanto seperti dilansir dari Antara di Jember.  ”Tiga pasangan cabup-cawabup Jember sudah melaporkan dana awal kampanye kepada KPU Jember dan sudah kami umumkan, sehingga bisa diakses masyarakat,” tambah Achmad Susanto.  Pilkada Jember diikuti tiga pasangan calon yakni Faida-Dwi Arya Nugraha Oktavianto (Faida-Vian) dengan nomor urut 1, kemudian pasangan Hendy Siswanto-Muhammad Balya Firjaun Barlaman (Hendy-Firjaun) dengan nomor urut 2, dan pasangan Abdus Salam-Ifan Ariadna (Salam-Ifan) nomor urut 3.  ”Berdasar laporan awal dana kampanye (LADK), saldo awal pembukaan rekening dana kampanye Faida-Vian nol rupiah, kemudian Hendy-Firjaun sebesar Rp 1 miliar, dan pasangan Salam-Ifan sebesar Rp 100 juta,” terang Achmad Susanto.  Selanjutnya tim pasangan calon juga harus melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) yang disetorkan saat pertengahan masa kampanye. Pasangan calon juga diminta untuk menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) usai kampanye berakhir.  ”Mereka juga wajib melaporkan anggaran dana yang akan digunakan untuk proses kampanye dan dalam melakukan pelaporan harus mengisi di form aplikasi sistem aplikasi dana kampanye (Sidakam), sehingga kami bisa memantau,” ujar Achmad Susanto.  Terkait dengan besaran sumbangan dana kampanye, lanjut dia, sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 dan hal tersebut sudah disosialisasikan kepada masing-masing tim pasangan calon.  Sementara itu, Ketua Bawaslu Jember Imam Thobrony Pusaka mengingatkan tiga pasangan calon peserta Pilkada Jember 2020 untuk menyampaikan laporan pengelolaan dana kampanye kepada penyelenggara pemilu secara berkala.  ”Kami akan mengawasi kepatuhan prosedur administratif peserta pilkada terhadap waktu pelaporan, mulai penerimaan dana awal kampanye dan pengeluaran dana kampanye hingga laporan akhir dana kampanye,” kata Imam Thobrony Pusaka.  Dia mengatakan partai politik dan gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing. Pasangan calon juga dilarang menerima sumbangan dana kampanye dari pemerintah dan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa (BumDes).  ”Jumlah sumbangan dana kampanye dari perseorangan paling banyak Rp 75 juta dan dari badan hukum swasta paling banyak Rp 750 juta, serta penggunaan dana kampanye wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai standar akuntansi keuangan,” tutur Imam Thobrony Pusaka.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6Woja72TXqA&ab_channel=jawapostvofficial

KPU Jember Coret Peserta Pilkada Tak Laporkan Sumbangan Kampanye

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-24-at-22.53.47.jpg" alt="Tiga pasangan cabup-cawabup Jember usai pengundian nomor urut pasangan calon dalam rapat pleno terbuka di Jember, Jawa Timur, Kamis (24/9). KPU Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Tiga pasangan cabup-cawabup Jember usai pengundian nomor urut pasangan calon dalam rapat pleno terbuka di Jember, Jawa Timur, Kamis (24/9). KPU Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Jember pada Pilkada 2020 melaporkan dana awal kampanye kepada KPU Kabupaten Jember, Jawa Timur. Masing-masing pasangan telah membuka rekening khusus untuk dana tersebut.  ”Semua tiga pasangan calon sudah menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK) pada Jumat (25/9) sore. Kami juga sudah mengumumkan di papan pengumuman Kantor KPU,” kata Komisioner KPU Jember Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Achmad Susanto seperti dilansir dari Antara di Jember.  Pilkada Jember diikuti tiga pasangan calon yakni Faida-Dwi Arya Nugraha Oktavianto (Faida-Vian) dengan nomor urut 1, kemudian pasangan Hendy Siswanto-Muhammad Balya Firjaun Barlaman (Hendy-Firjaun) nomor urut 2, dan pasangan Abdus Salam-Ifan Ariadna (Salam-Ifan) nomor urut 3.  ”Berdasar LADK itu, saldo awal pembukaan rekening dana kampanye Faida-Vian sebesar nol rupiah (Rp 0), kemudian Hendy-Firjaun sebesar Rp 1 miliar, dan pasangan Salam-Ifan sebesar Rp 100 juta,” tutur Achmad Susanto.  Dalam LADK tersebut tercatat sumber penerimaan sumbangan dana kampanye Hendy-Firjaun sebesar Rp 1 miliar berasal dari pasangan calon dan sumber penerimaan sumbangan dana kampanye Salam-Ifan juga berasal dari pasangan calon sebesar Rp 100 juta.  Menurut dia, tim pasangan calon wajib melaporkan anggaran dana yang akan digunakan untuk proses kampanye dan dalam melakukan pelaporan harus mengisi form aplikasi sistem aplikasi dana kampanye (sidakam), sehingga bisa dipantau KPU.  ”Kami minta tiga pasangan calon peserta Pilkada Jember 2020 untuk tertib melaporkan dana kampanye sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan pada peraturan KPU,” ujar Achmad Susanto.  Susanto menjelaskan, laporan dana kampanye terdiri atas tiga tahap yakni pertama laporan awal dana kampanye (LADK) yang diserahkan ke KPU sebelum masa kampanye. Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) yang disetorkan saat pertengahan masa kampanye, dan pasangan calon diminta untuk menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) usai kampanye berakhir.  ”Setiap ada pemasukan dan pengeluaran harus dilaporkan ke sistem dana kampanye (sidakam). Laporannya tidak manual, sehingga setiap transaksi yang dilakukan yakni pengeluaran dan pemasukan dilaporkan ke sistem,” terang Achmad Susanto.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=q6usnjR_m1k

Tiga Pasangan Cabup-Cawabup Jember Laporkan Dana Awal Kampanye

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/dana-kampanye.jpg" alt="Rapat koordinasi KPU Jember dengan tim penghubung ketiga pasangan cabup-cawabup Jember terkait dana kampanye di kantor KPU, Senin (21/9). KPU Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Rapat koordinasi KPU Jember dengan tim penghubung ketiga pasangan cabup-cawabup Jember terkait dana kampanye di kantor KPU, Senin (21/9). KPU Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pasangan calon kepala daerah yang maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jember wajib membuka rekening khusus untuk dana kampanye. Pembuatan rekening khusus dana kampanye itu merupakan kewajiban bagi pasangan calon setelah resmi ditetapkan.  Ketua KPU Jember Muhammad Syai'in seperti dilansir dari Antara di Jember mengatakan, embukaan rekening tersebut dengan membawa surat pengantar dari KPU kabupaten/kota yang ditujukan kepada pimpinan bank umum yang dituju. Pihaknya juga sudah menggelar rapat koordinasi dengan tim penghubung dari tiga pasangan calon yang sudah ditetapkan untuk membahas pelaporan dana kampanye tersebut.  ”Dalam tahap kampanye, tim pasangan calon wajib melaporkan anggaran dana yang akan digunakan untuk proses kampanye dan dalam melakukan pelaporan harus mengisi form aplikasi sistem aplikasi dana kampanye (Sidakam),” tutur Muhammad Syai'in.  Dia menjelaskan, laporan dana kampanye terdiri atas tiga tahap yakni laporan awal dana kampanye (LADK) yang diserahkan ke KPU sebelum masa kampanye. Selanjutnya laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) yang disetorkan saat pertengahan masa kampanye dan terakhir pasangan calon diminta untuk menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) usai kampanye berakhir.  ”Kami juga sudah menyampaikan kepada tim pasangan calon terkait sumbangan, penerimaan, dan penggunaan dana kampanye oleh parpol, baik batasan sumbangan dari perseorangan, kelompok, badan usaha dan parpol,” terang Muhammad Syai'in.  Dana kampanye diatur dalam dalam pasal 13 ayat (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Batas nominal sumbangan partai politik atau gabungan partai politik maksimal Rp 750 juta, sedangkan untuk perseorangan dapat memberikan sumbangan kampanye maksimal Rp 75 juta.  KPU Jember menetapkan tiga pasangan cabup-cawabup Jember yakni pasangan Hendy Siswanto-Muhammad Balya Firjaun Barlaman (Hendy-Gus Firjaun) yang diusung Partai Nasdem, Gerindra, Demokrat, PPP, dan PKS dengan jumlah 28 kursi di DPRD Jember. Pasangan kedua yakni Abdus Salam-Ifan Ariadna Wijaya (Salam-Ifan) yang diusung PKB, PDI-P, Golkar, Perindo, PAN, dan Partai Berkarya dengan total 22 kursi DPRD Jember.  Pasangan ketiga yakni petahana Faida-Dwi Arya Nugraha Oktavianto (Faida-Vian) dari jalur perseorangan yang mendapatkan sebanyak 146.687 surat dukungan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Qhik1a5dtsg

Pasangan Calon Pilkada Jember Wajib Buka Rekening Khusus Dana Kampanye

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/rapat-KPU-jember.jpg" alt="KPU Jember menggelar rapat dalam kantor penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jember 2020 di aula KPU Jember, Selasa (22/9). KPU Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>KPU Jember menggelar rapat dalam kantor penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jember 2020 di aula KPU Jember, Selasa (22/9). KPU Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Rapat pleno penetapan pasangan calon pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jember 2020 akan digelar secara tertutup di Kantor KPU Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (23/9).  ”Memang pada pilkada sebelumnya rapat pleno penetapan calon dilakukan secara terbuka, namun untuk pilkada 2020 dilakukan secara tertutup sesuai dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 pasal 68,” kata Ketua KPU Jember Muhammad Syai'in seperti dilansir dari Antara di Kantor KPU pada Selasa (22/9).  Dia mengatakan, mekanisme penetapan pasangan calon digelar sesuai PKPU No. 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pilkada 2020. Pasal 68 PKPU itu menyebutkan, penetapan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, dan penetapan pasangan calon peserta pemilihan dilakukan melalui rapat pleno KPU provinsi atau kabupaten/kota.  ”Hasil verifikasi pasangan calon kemudian dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon. Kami juga akan mengumumkan di papan pengumuman atau laman resmi KPU Jember,” terang Muhammad Syai'in.  Menurut dia, rapat pleno penetapan pasangan calon tersebut hanya dihadiri komisioner dan staf KPU Jember. Setelah rapat pleno, akan diumumkan secara terbuka kepada media. Penetapan pasangan calon tidak akan dihadiri pasangan calon kepala daerah sesuai dengan ketentuan, sehingga tidak akan menimbulkan kerumunan massa.  ”Setelah menggelar rapat pleno dan menetapkan pasangan calon Pilkada Jember melalui berita acara, kami akan menyampaikan hasil penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pilkada Jember kepada teman-teman wartawan,” tutur Muhammad Syai'in.  Setelah dilakukan penetapan pasangan calon, lanjut dia, tahap berikutnya adalah pengundian nomor urut pasangan calon yang akan dihadiri masing-masing pasangan calon dengan timnya.  ”Kami akan tetap membatasi jumlah tim pasangan calon yang dapat hadir saat pengundian nomor urut calon seiring dengan masa pandemi Covid-19 karena protokol kesehatan secara ketat akan diterapkan,” kata Muhammad Syai'in.  KPU Jember menenerima tiga bakal pasangan calon yang mendaftar di Pilkada Jember yakni Hendy Siswanto-Muhammad Balya Firjaun Barlaman diusung Partai Nasdem, Gerindra, Demokrat, PPP, dan PKS dengan jumlah 28 kursi DPRD, kemudian Abdus Salam-Ifan Ariadna Wijaya yang diusung PKB, PDIP, Golkar, Perindo, PAN, dan Berkarya (22 kursi DPRD).  Selanjutnya petahana Faida yang menggandeng Dwi Arya Nugraha Oktavianto melalui jalur perseorangan dengan 146.687 surat dukungan yang terverifikasi untuk mendaftar.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=HjXaLZHzKq8

Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Pilkada Jember Digelar Tertutup

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#KPU Jember

Berita Terkini