<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/12/husein-jeje-3160048107.jpg" alt="DARI HATI KE HATI: Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata (kiri).(DENI/RADAR TASIKMALAYA)" width="100%">
<figcaption>DARI HATI KE HATI: Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata (kiri).(DENI/RADAR TASIKMALAYA)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; PDI Perjuangan telah resmi mengusung pasangan Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja untuk maju pada Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2024. Pasangan Jeje-Ronal didaftarkan DPD PDIP Jabar ke KPU di menit-menit akhir pendaftaran Pilkada Serentak 2024, Kamis (29/8) malam. Jeje dan Ronal tak hadir langsung saat pendaftaran ke KPU Provinsi Jabar saat didaftarkan. Keduanya hanya menyampaikan sambutan melalui siaran live di kantor KPU Jabar. Siapa sosok Jeje Wiradinata? Jeje merupakan Bupati Pangandaran yang menjabat sejak 2016. Saat ini, Jeje memasuki jabatan periode kedua sebagai Bupati Pangandaran. Sebelum jadi Bupati Pangandaran, Jeje sempat menjabat sebagai Wakil Bupati Ciamis pada periode 2014&ndash;2015. Jeje merupakan tokoh kelahiran Pangandaran, 14 Februari 1965. Jeje menempuh pendidikan di SDN 8 Pangandaran pada 1972&ndash;1978. Dia melanjutkan pendidikannya di SMPN 1 Pangandaran pada 1978&ndash;1981, lalu bersekolah di SMAN 1 Ciamis pada 1981&ndash;1984.&nbsp;Kemudian, Jeje kuliah di Politeknik AUP Jakarta pada 1981 dan lulus pada 1988. Kiprah Jeje di dunia politik terbilang mulus. Jeje dikenal sebagai anak seorang nelayan hingga politisi kampung. Bahkan ia menjadi Ketua KUD Minasari (Koperasi Nelayan) di Pangandaran sejak 2014 sampai sekarang. Kiprah politik Jeje Wiradinata berawal saat menjadi Ketua PAC PDIP pada 1999. Ia kemudian terpilih menjadi Anggota DPRD Ciamis pada periode 1999&ndash;2004 dan terpilih lagi menjadi Anggota DPRD Ciamis periode 2004&ndash;2009. Jeje lantas mengikuti Pilbup Ciamis pada 2014 sebagai Wakil Bupati mendampingi Iing Syam Arifin sebagai Bupati. Namun Saat itu Jeje hanya menjabat selama satu tahun pada 2014-2015. Jeje memutuskan untuk mencalonkan sebagai Bupati Pangandaran bersama H. Adang Hadari pada 2015. Saat itu, Pangandaran telah menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Jeje-Adang terpilih sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2020. Jeje kemudian kembali maju pada Pilbup Pangandaran berpasangan dengan Ujang Endin. Pasangan itu terpilih, dan Jeje-Ujang resmi menjadi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2024.

PDI Perjuangan telah resmi mengusung pasangan Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja untuk maju pada Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2024.

Profil Jeje Wiradinata, Bupati Pangandaran Dua Periode yang Diusung PDIP jadi Cagub di Pilkada Jabar 2024   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dua-pleton-polisi-jaga-rekapitulasi-kpu-bandung_m_225081.jpg" alt="Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Hendro Pandowo" width="100%">
<figcaption>Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Hendro Pandowo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polrestabes Bandung melakukan cek persiapan penghitungan suara tingkat di KPU Jawa Barat dan Kota Bandung, Rabu (4/7). Pasalnya Kamis (5/7) merupakan rapat pleno secara serentak. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Hendro Pandowo mengatakan pihak kepolisian akan menjamin dalam segi kemaanan dan kelancaran pelaksanaan penghitungan suara di Kota Bandung. "Kita mengecek kesiapan KPU Kota Bandung nanti pada saat rapat pleno untuk hasil pilakda Kota Madya. Intinya pola pengamanan, di KPU provinsi maupun kota hampir sama," kata Hendro di KPU Bandung, Rabu (4/7). Dalam pengamanan akan dibagi dalam empat ring yaknj ring 1, ring 2, ring 3, dan termasuk ring 4 di jalur. Sebagaimana diketahui jumlah personil akan disesuaikan. Yakni tingkat Provinsi satu kompi sedangkan KPU Kota dua Pleton. "Namun demikian, semuanya kita sesuaikan, manakala diperlukam penambahan personel maka akan kita lakukan," ujarnya. Selaku Kaporestabes Kota Bandung akan menjamin, memberikan rasa aman kepada Ketua KPU. Termasuk nanti menjamin saat pelaksanaan penggitungan suara tingkat KPU Kota Bandung. "Insya Allah rekap mulai besok (5/7), sesuai tahapan. Jadi besok serentak se-Jabar. Kita akan mulai pukul 09.00WIB. Mudah-mudahan bisa selesai dalam satu hari untuk Pilwalkot," kata Ketua KPU Bandung, Rifqi Alimubarok, Rabu (4/7). Sehingga, kata Rifqi pada saat proses rekap sudah bisa mengetahui hasil perolehan suara untuk Pilwakot. Saat ini untuk persiapan sudah optimal 95 persen. "Kita juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Jajaran Polrestabes Kota Bandung yang mengawal proses dari pemungutan suara sampai rekap dengan baik dan lancar. Dan untuk kotak suara sudah berada di KPU. Sebab segala sesuatu yang berkaitan dengan tahapan proses pilwalkot ini lancar dan aman," tandasnya.

Dua Pleton Polisi Jaga Rekapitulasi KPU Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpu-jabar-belum-bisa-pastikan-kapan-website-jabar-dapat-diakses-lagi_m_224226.jpeg" alt="Website infopemilu.kpu.go.id belum dapat diakses" width="100%">
<figcaption>Website infopemilu.kpu.go.id belum dapat diakses</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hingga kini situs resmi infopemilukpu.go.id belum dapat diakses. Hal itu disebabkan tindakan peretasan oleh oknum tak bertanggung jawab. Atas kondisi ini pihak KPU Jawa Barat (Jabar) belum dapat memberikan kepastikan kapan website itu bisa diakses lagi. Kendati demikian pihak KPU Jabar memastikan kondisi website itu tidak akan mengganggu proses penghitungan suara secara realtime. Menurut Humas KPU Jabar Mira, pihaknya tidak mempermasalahkan perihal tidak bisa diaksesnya web resmi KPU tersebut. Karena, hingga detik ini pihaknya masih melakukan perhitungan manual yang diproses dengan merekap data dari kecamatan dan provinsi yang ada di wilayah Jawa Barat. "Setahu saya data yang masuk sampai dengan 29 Juni pukul 20.00 sudah 95,33 persen. Data hitungan manual masih diproses di kecamatan dan rekap di provinsi 7- 9 Juli," jelasnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Minggu (1/7). Disebutkan Mira, data terakhir dalam hasil hitung cepat versi KPU Jabar yang sempat diamankan pihaknya, masih menunjukan pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum menempati posisi pertama dengan perolehan 32,98 persen, sedangkan posisi kedua Sudrajat-Syaikhu dengan perolehan suara 28,50 persen. "Kemungkinan persentase raihan suara tidak jauh berbeda," tukasnya. Mira mengaku belum mengetahui hingga kapan web resmi KPU perihal versi hitung cepat kapan akan bisa diakses kembali. Karena, dia mengaku belum bertemu dengan Komisioner KPU Jabar. "Saya belum ketemu dengan mereka (Komisioner Jabar), belum ada info kapan bisa diakses kembali," tutupnya. Sebelumnya, Ketua KPU RI Arief Budiman mengakui bahwa sistem keamanan IT dalam situs resminya ada banyak upaya peretasan. Hal itulah yang membuat beberapa kali masyarakat tak bisa mengakses laman infopemilukpu.go.id. Menurut pengakuan Arief, upaya peretasan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/07/2018/ketua-kpu-hampir-tiap-menit-website-kami-diserang" target="_blank">website resmi KPU</a> berlangsung terus-menerus. Bahkan, hampir setiap menit, ada upaya oknum untuk melakukan peretasan sistem keamanan website lembaganya itu. "Kalau downnya kan datang dan pergi. Sudah kita bersihkan naik (down) lagi, nanti diserang lagi kita bersihkan lagi. Karena hampir setiap menit kita diserang," kata Arief di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (30/6). Arief menambahkan, akibat dari peretasan itu, pihaknya tidak menampik bahwa kinerjanya sedikit mengalami keterlambatan. Akan tetapi pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk penangkalan peretasan. "Kalau diserang macam-macam cara nangkalnya. Bisa langsung ditangkal atau bisa juga kita tutup (websitenya) dulu, terus penyakit-penyakitnya kita bersihkan dulu baru kita nyalakan lagi. Bisa on off gitu," ungkapnya. Kendati demikian, Arief menjamin tidak ada perbedaan data atau suara yang berubah selama website mengalami gangguan. Dia meminta masyarakat untuk ikut memantau <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/07/2018/website-diretas-kantor-kpu-kaltim-dijaga-ketat-aparat" target="_blank">kinerja KPU</a> dalam pelaksanaan rekapitulasi suara. Itu ditujukan agar publik dapat percaya dengan kinerja sistem website KPU. "Saya menjamin tidak ada perubahan data. Kami minta supaya masyarakat tidak berburuk sangka. Prinsipnya kerja KPU adalah transparan dan penuh integritas. Sampai hari ini, proses penghitungan di Kecamatan itu terbuka," pungkasnya. Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman memang membenarkan situs resmi infopemilukpu.go.id. tidak bisa diakses publik karena diretas oleh pihak yang tak bertanggungjawab.

KPUD Jabar Belum Bisa Pastikan Kapan Website KPU Dapat Diakses Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/usai-coklit-ini-pesan-menakertrans-untuk-para-pemilih_m_182999.jpeg" alt="Ketua KPUD Jawa Barat mendatangi rumah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhammad Hanif Dakhiri dalam pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada 2018." width="100%">
<figcaption>Ketua KPUD Jawa Barat mendatangi rumah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhammad Hanif Dakhiri dalam pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada 2018.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada 2018 terus berlangsung, Minggu (21/1). Di Kota Depok, KPU Jawa Barat bersama dengan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) menyambangi kediaman Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhammad Hanif Dhakhiri. Selama sekitar 40 menit, petugas melakukan coklit data pemilih Menaker. Usai proses coklit, Hanif menegaskan bahwa proses Pilkada 2018 harus dihadapi dengan bahagia. "Pemilih harus&nbsp; menyikapi Pemilu dengan bahagia, damai, dan tidak marah-marahan," ucap Hanif di rumahnya Perum Permata Depok, Minggu (21/1). Hanif berharap seluruh warga masyarakat menggunakan hak pilihnya pada 27 Juni 2018 mendatang. Pasalnya selain belajar demokrasi, juga menentukan masa depan dalam memilih pemimpin selama 5 tahun ke depan. "Datanglah ke TPS, gunakan hak pilih dengan baik,&rdquo; paparnya. Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Jawa Barat, Yayat Hidayat menambahkan, tak hanya membuka pintu untuk melakukan coklit, Hanif pun menjamu petugas PPDP dan rombongan di rumahnya. "Bahkan PPDP di sini merupakan PPDP paling beruntung se-Indonesia karena dijamu pemilih (seorang menteri)," sebutnya. "Pak menteri ini lebih cocok disebut menteri zaman now. Atau santri zaman now," imbuh Yayat.&nbsp; Untuk diketahui kegiatan coklit akan berlangsung selama 30 hari yakni 20 Januari hingga 18 Februari 2018.&nbsp;Masyarakat akan didatangi petugas PPDP untuk mencoklit daftar pemilih. Ada pun berkas yang harus dipersiapkan warga sebelum petugas datang, yakni KTP Elektronik atau Surat Keterangan (suket) dan Kartu Keluarga (KK).

Usai Coklit, Ini Pesan Menakertrans untuk Para Pemilih

kpu jawa barat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kpu jawa barat

Berita Terkini

Profil Jeje Wiradinata, Bupati Pangandaran Dua Periode yang Diusung PDIP jadi Cagub di Pilkada Jabar 2024

Dua Pleton Polisi Jaga Rekapitulasi KPU Bandung

KPUD Jabar Belum Bisa Pastikan Kapan Website KPU Dapat Diakses Lagi

Usai Coklit, Ini Pesan Menakertrans untuk Para Pemilih

Download Aplikasi JawaPos.com