<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/11/KPR-SYARIAH-1695258536.jpg" alt="Ilustrasi perumahan (Foto: Pixabay)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perumahan (Foto: Pixabay).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kredit Pemilikan Rumah (KPR) semakin diminati oleh masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang ingin memiliki rumah tanpa melanggar prinsip syariah. Dengan sistem yang bebas riba dan transparan, KPR Syariah menawarkan solusi pembiayaan rumah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, bagi anda yang ingin merencanakan membeli rumah dengan sistem KPR Syariah, yuk pahami dulu terkait pengertian, prinsip dasar, hingga tips membeli rumah dengan sistem KPR Syariah! Apa Itu KPR Syariah? KPR Syariah adalah produk pembiayaan rumah yang berlandaskan prinsip syariah Islam. Berbeda dengan KPR konvensional yang menggunakan sistem bunga, KPR Syariah menggunakan akad-akad seperti murabahah (jual beli), musyarakah mutanaqisah (kemitraan berkurang), atau ijarah (sewa). Sistem ini menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi), sehingga lebih aman dan sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), permintaan KPR Syariah terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, pembiayaan perumahan syariah tumbuh sebesar 20%, dengan nilai pembiayaan mencapai Rp 15 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang memilih KPR Syariah sebagai solusi pembiayaan rumah. Keunggulan KPR Syariah 1. Bebas Riba: Tidak ada unsur bunga dalam pembiayaan. 2. Transparansi: Semua biaya dan akad dijelaskan secara jelas sejak awal. 3. Adil: Pembiayaan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan saling menguntungkan. 4. Fleksibel: Tersedia berbagai pilihan akad sesuai kebutuhan nasabah. 5. Dukungan Pemerintah: Program seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) juga tersedia dalam skema syariah. Perbedaan KPR Syariah dan KPR Konvensional - Sistem Bunga vs Bagi Hasil: KPR konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan KPR Syariah menggunakan sistem bagi hasil atau margin keuntungan. - Akad: KPR Syariah menggunakan akad syariah seperti murabahah atau musyarakah, sementara KPR konvensional menggunakan akad pinjaman berbunga. - Kepastian Biaya: Biaya dalam KPR Syariah sudah ditetapkan di awal, sehingga nasabah tidak akan mengalami kenaikan biaya di tengah jalan. Meskipun permintaannya terus meningkat, KPR Syariah masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk syariah dan persaingan dengan KPR konvensional. Namun, dengan sosialisasi yang gencar dari lembaga keuangan syariah dan dukungan pemerintah, KPR Syariah diprediksi akan semakin berkembang. Tips Memilih KPR Syariah 1. Pilih Bank Syariah Terpercaya: Pastikan bank atau lembaga pembiayaan memiliki izin dari OJK dan reputasi yang baik. 2. Pahami Akad: Pelajari jenis akad yang ditawarkan, seperti murabahah atau musyarakah mutanaqisah. 3. Cek Biaya dan Tenor: Pastikan biaya dan tenor sesuai dengan kemampuan finansial Anda. 4. Manfaatkan Program Pemerintah: Gunakan program FLPP Syariah jika memenuhi persyaratan. KPR Syariah menjadi solusi tepat bagi calon pemilik rumah yang menginginkan pembiayaan sesuai prinsip syariah. Dengan keunggulan seperti transparansi, bebas riba, dan dukungan pemerintah, KPR Syariah siap membantu mewujudkan impian memiliki rumah secara halal. --- Caption: Ilustrasi perumahan (Foto: Pixabay).

KPR Syariah menjadi solusi tepat bagi calon pemilik rumah yang menginginkan pembiayaan sesuai prinsip syariah.

Ingin Beli Rumah dengan Sistem KPR Syariah? Yuk Kenali Dulu Prinsip Dasarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/25/Rumah-Impian-Untuk-Pasangan-Muda-Dery-Ridwansah-4JPG-2267172794.jpg" alt="Sales marketing saat menjelaskan KPR rumah subsidi dibeli di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (25/2/2024). PT. Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) tengah gencar membidik potensi pembiayaan rumah bersubsidi untuk generasi milenial dan pasanga" width="100%">
<figcaption>Sales marketing saat menjelaskan KPR rumah subsidi dibeli di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (25/2/2024). PT. Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) tengah gencar membidik potensi pembiayaan rumah bersubsidi untuk generasi milenial dan pasanga</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah suatu fasilitas pinjaman yang diberikan perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah. Di Indonesia ada 2 jenis KPR. Yaitu, KPR Subsidi dan KPR Non Subsidi. KPR Subsidi&nbsp;adalah suatu kredit yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki. Bentuk subsidi yang diberikan berupa&nbsp;subsidi meringankan kredit dan subsidi menambah dana pembangunan atau perbaikan rumah. Kredit subsidi diatur oleh Pemerintah, sehingga tidak semua masyarakat yang mengajukan kredit dapat diberikan fasilitas subsidi itu. Secara umum batasan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam memberikan subsidi adalah penghasilan pemohon dan maksimum kredit yang diberikan. KPR Non Subsidi&nbsp;adalah suatu KPR yang diperuntukan bagi seluruh masyarakat. Ketentuan KPR ditetapkan oleh bank, sehingga penentuan besarnya kredit maupun suku bunga dilakukan sesuai kebijakan bank yang bersangkutan. Untuk diketahui, kredit adalah transaksi yang biasa dilakukan masyarakat yang tidak dibayarkan secara tunai, tetapi dengan pembayaran non tunai. Dalam literatur lain, kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu &ldquo;credere&rdquo; yang berarti kepercayaan.&nbsp; Kredit yang diberikan harus dapat dikembalikan ke pemberi kredit sesuai waktu dan syarat yang telah disepakati bersama. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (11), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga. Kredit rumah atau Kredit Pemilikan Rumah (KPR), merupakan salah satu jenis pelayanan kredit yang diberikan oleh bank kepada para nasabah yang menginginkan pinjaman khusus untuk memenuhi kebutuhan dalam pembangunan rumah. Secara umum ada tiga jenis KPR, yaitu KPR subsidi, non subsidi, dan syariah. Yang dimaksud KPR subsidi adalah suatu kredit yang diperuntukkan kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan menengah ke bawah.&nbsp; Lalu bagaimana menggunakan KPR dalam perspektif Islam? Mengutip laman suaramuhamadiyah.id, kita sebagai umat Islam sebaiknya menggunakan KPR syariah. Berikut adalah penejelasannya:&nbsp; Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian. Perbedaan antara produk KPR Bank Konvensional dengan Bank Syariah ada pada konsep bagi hasil dan kerugian (profit dan loss sharing). Hal yang perlu diperhatikan antara KPR Konvensional dengan KPR Syariah adalah perbedaan akad yang berlaku pada keduanya.&nbsp; Mengacu pada Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 08 Tahun 2006 tentang bunga bank memutuskan bahwa bunga (interest) adalah riba karena (1) merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, padahal Allah berfirman &ldquo;Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu&rdquo; (2) tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat suka rela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba.&nbsp; Sedangkan KPR Syariah di dalamnya tidak menganut sistem riba, tetapi menganut sistem murabahah. Yaitu, suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Murabahah dilaksanakan atas dasar saling rela atau suka sama suka dengan tidak keluar dari aturan agama Islam. Adapun prosedur pembiayaan murabahah dapat dijelaskan sebagai berikut,&nbsp; Nasabah melakukan pemesanan barang yang akan dibeli kepada Bank Syariah dan dilakukan negosiasi terhadap harga barang dan keuntungan, syarat penyerahan barang, dan syarat pembayaran barang. Setelah diperoleh kesepakatan dengan nasabah, Bank Syariah mencari barang yang dipesan (melakukan pengadaan barang kepada pemasok). Bank Syariah juga melakukan negosiasi terhadap harga barang, syarat penyerahan, dan syarat pembayaran. Pengadaan barang yang dipesan nasabah merupakan tanggung jawab bank sebagai penjual.&nbsp; Setelah diperoleh kesepakatan antara Bank Syariah dan pemasok, dilakukan proses jual barang dan penyerahan barang dari pemasok ke Bank Syariah. Setelah barang secara sah menjadi milik Bank Syariah, lantas dilakukan proses akad jual beli murabahah. Penyerahan dari penjual yaitu Bank Syariah kepada pembeli yaitu nasabah. Penyerahan itu memerhatikan syarat penyerahan barangnya. Tahap akhir adalah dilakukan pembayaran yang dapat dilakukan dengan tunai atau tangguh sesuai kesepakatan Bank Syariah dengan nasabah. (*) &nbsp;

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah suatu fasilitas pinjaman yang diberikan perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli rumah

Hukum KPR Rumah Menurut Islam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/16/dirut-btn-99411005.jpg" alt="Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu.</figcaption>
</figure> <div>JawaPos.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) mencatatkan posisi kredit dan pembiayaan Rp 314,2 triliun per Agustus 2023, tumbuh 9,9 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari Rp 286,1 triliun pada Agustus 2022.</div> "Dengan indikator makro yang semakin kondusif, kondisi perekonomian dan perbankan nasional juga akan semakin membaik karena didorong juga oleh beberapa stimulus," kata Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu, Jumat (15/9). <div>Nixon mengatakan, perseroan membidik pertumbuhan kredit di level sekitar 10 persen yoy, yang akan ditopang oleh KPR Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi, KPR Non-Subsidi, dan kredit high yield.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sementara itu, pertumbuhan positif pada kredit di emiten bersandi saham BBTN tersebut terpantau ditopang kegiatan akad massal yang aktif digelar. Pada paruh kedua tahun ini, Bank BTN juga tercatat telah menggelar akad KPR massal mencapai 10.000 unit secara serentak di seluruh Indonesia.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012444437/gelaran-akad-massal-kpr-bank-btn-10000-unit-adalah-solusi-hunian-rakyat">Gelaran Akad Massal KPR Bank BTN 10.000 Unit Adalah Solusi Hunian Rakyat</a></div> <div>&nbsp;</div> <div>Gelaran akad massal tersebut merupakan komitmen Bank BTN dalam mendukung Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam merealisasikan Program Satu Juta Rumah. Akad KPR massal juga difokuskan Bank BTN pada area-area perumahan yang dekat dengan sarana transportasi umum.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sebagai contoh, akad KPR massal pada Agustus 2023 dilaksanakan di Perumahan Puri Delta Tigaraksa yang dekat dengan Stasiun Tigaraksa dan Stasiun Tenjo. "Perumahan Puri Delta Tigaraksa ini sesuai dengan konsep TOD (Transit Oriented Development), karena jarang dengan stasiun dekat dan memudahkan mobilisasi para karyawan yang bekerja di Jakarta," tuturnya.</div>

Nixon mengatakan, perseroan membidik pertumbuhan kredit di level sekitar 10 persen yoy, yang akan ditopang oleh KPR subsidi dan nonsubsidi.

Kredit BTN per Agustus 2023 Sentuh Rp 314,2 Triliun, Tahun ini Ditarget Tumbuh Dua Digit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/REALISASI-PROGRAM-SATU-JUTA-RUMAH_Salman-Toyibi_1-4.jpg" alt="Pekerja menyelesaikan pembangunan perumahan di Depok, Jawa Barat, Senin (16/1/2023). Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mencatat, capaian Program Sejuta Rumah (PSR) tahun 2022 lalu mencapai 1.117.491 unit. Capaian pemban" width="100%">
<figcaption>Pekerja menyelesaikan pembangunan perumahan di Depok, Jawa Barat, Senin (16/1/2023). Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mencatat, capaian Program Sejuta Rumah (PSR) tahun 2022 lalu mencapai 1.117.491 unit. Capaian pemban</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perbankan syariah bakal menggenjot bisnisnya tahun ini. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menggeber pembiayaan perumahan. Sedangkan, PT Bank Jago Tbk meluncurkan deposito syariah digital.  Pengalihan pembiayaan rumah atau take over menjadi andalan Bank Muamalat mengejar target akhir tahun ini. Bahkan mematok target tumbuh hingga dua kali lipat. Sejalan dengan pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang semakin meningkatkan daya beli masyarakat.  "Kami meyakini bahwa bisnis pembiayaan perumahan masih sangat prospektif. Setelah sempat slow down selama masa pandemi Covid-19, saat ini daya beli masyarakat sudah mulai pulih dan rumah sebagai salah satu kebutuhan primer akan menjadi prioritas," kata Direktur Bank Muamalat Wahyu Avianto, kemarin (2/2).  Perseroan menyiapkan sejumlah strategi untuk mengejar target pertumbuhan tersebut. Yakni, menggandeng pengembang perumahan ternama dan program KPR Hijrah.  "Pembiayaan untuk kepemilikan rumah tinggal termasuk untuk renovasi dan pengalihan (take over) dari bank lain berdasarkan prinsip syariah," jelasnya.  Bank Muamalat juga menawarkan skema pengalihan pembiayaan rumah atau take over kepada masyarakat. Take over diharapkan dapat menjadi penyumbang terbesar dari total portofolio pembiayaan perumahan. Selain itu, nasabah juga bisa melakukan penambahan (top up) pembiayaan.  Mengingat, tren hijrah saat ini sedang berkembang di masyarakat. Fenomena itu membuka peluang Bank Muamalat melalui pembiayaan syariah dengan sejumlah keunggulan dibandingkan bank konvensional.  Sementara itu, PT Bank Jago Tbk melalui unit usaha syariah (Jago Syariah) meluncurkan deposito Jago Syariah dengan menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Survei Jago Syariah menunjukkan bahwa, setiap nasabah memiliki mimpi, kebutuhan, dan tujuan yang berbeda dalam menyimpan uangnya di bank. Sebanyak 67 persen nasabah menabung untuk dana darurat, 57 persen untuk dana pendidikan, dan 43 persen sebagai dana persiapan pensiun.  Head of Sharia Business Bank Jago Waasi B. Sumintardja menyadari tingginya kebutuhan nasabah terhadap produk simpanan berjangka dengan imbal hasil yang lebih baik, mudah dijangkau, diakses, dan bisa dipantau setiap waktu. "Nasabah butuh deposito yang bersifat fleksibel terutama dalam hal besaran minimal dana yang bisa didepositokan. Penempatan dana mulai dari Rp 1 juta. Nasabah juga dapat mencairkan deposito syariah ini tanpa terkena penalti," jelasnya.  Bank Jago akan terus menggenjot layanan syariahnya guna meraup potensi pasar yang besar. Mengingat, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Data The Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC) menunjukkan penduduk muslim Indonesia tercatat sebanyak 231,06 juta orang pada 2021.  Waasi meyakini, prospek industri syariah akan cerah tahun ini. Jago Syariah bakal berkolaborasi dan membuat ekosistem syariah. Tak hanya di industri keuangan, namun juga di industri lainnya. Saat ini pihaknya tengah mempelajari industri mana yang bisa diajak kolaborasi.  "Industri syariah bisa terus berkembang. Karena pada prinsipnya kami terus mencari hal yang lebih baik. Khususnya dalam konteks memenuhi prinsip syariah," tegasnya.

Bank Jago Tawarkan Deposito Rp 1 Juta, Bank Muamalat Tawarkan 'Hijrah'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Rumah-KPR-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN Syariah) semakin ekspansif memperluas cakupan bisnisnya tahun ini. Salah satunya, dengan membuka kantor cabang syariah di Bandar Lampung. Sejalan dengan permintaan pembiayaan syariah yang tinggi di sana.  Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar mengatakan, ekspansi tersebut dilakukan untuk menggarap potensi bisnis pembiayaan perumahan syariah yang tengah diminati masyarakat. Sekaligus mendukung program pemerintah dalam meningkatkan ekosistem syariah di Indonesia.  Menurut dia, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung terus menunjukkan pergerakan positif. Ditambah, masih mencatatkan angka kebutuhan rumah yang tinggi.  Data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung menunjukkan perekonomian tumbuh mencapai 3,91 persen secara tahunan pada triwulan III- 2022. Sektor real estate ikut tumbuh sebesar 3,75 persen year-on-year (YoY).  Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat masih terdapat lebih dari 227 ribu keluarga di Lampung belum memiliki rumah. Jumlah tersebut didominasi kebutuhan rumah dari keluarga milenial sebanyak lebih dari 101 ribu unit.  "Dengan potensi besar tersebut, BTN Syariah dapat menyalurkan pembiayaan mencapai lebih dari Rp 50 miliar khusus segmen kredit pemilikan rumah (KPR) Subsidi di Lampung. Pasalnya, potensi bisnis pembiayaan syariah di berbagai daerah sangat tinggi terutama di kota kota yang berada di wilayah Sumatera," kata Hirwandi, Rabu (18/1).  "Bahkan di tengah pandemi Covid-19, bisnis pembiayaan syariah di kawasan tersebut mencatatkan kinerja positif. Delapan kantor cabang syariah Bank BTN yang berada di Sumatera, menorehkan kinerja melebihi target yang ditetapkan," jelas Hirwandi.  Jaringan kantor BTN Syariah di Sumatera berhasil mencatatkan pertumbuhan pembiayaan sebesar 18,37 persen YoY sebesar Rp 6,15 triliun. Aset UUS BTN di Sumatera turut naik 19,37 persen. Dari Rp 5,13 per Desember 2021 menjadi Rp 6,12 triliun per Desember 2022.  Pada akhir 2022 lalu, Bank BTN berhasil menyelesaikan target bisnis dengan baik. Data unaudited menunjukkan KPR tumbuh 8,5 persen.  "Terbesar masih berasal dari KPR subsidi. Bahkan mendekati double digit," terang Wakil Direktur Utama Nixon LP Napitupulu.  Menurut dia, pertumbuhan KPR di segmen bawah lebih tinggi dibandingkan kelas menengah atas (middle up). Ditambah, pemerintah telah menaikkan 10 persen kuota skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 200 ribu menjadi 220 ribu unit rumah tahun ini.  "Sehingga kami yakin bahwa dengan data-data itu masih bisa tumbuh double digit. Sekitar 10 sampai 11 persen," imbuhnya.  Nixon memastikan kualitas kredit masih terjaga. Rasio kredit macet alias non-performing loan (NPL) untuk KPR subsidi masih di bawah 1 persen.  Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penerapan dan penguatan tata kelola digital di Industri Jasa Keuangan (IJK). Sehingga mampu meningkatkan kinerja, layanan, dan pengawasan. Dengan begitu akan berdampak positif pada perlindungan konsumen.  Era transformasi digital mengharuskan para pelaku usaha jasa keuangan untuk membuat perubahan yang radikal. Mendorong aktivitas bisnis perusahaan masuk ke dalam skema digital yang canggih dan saling terintegrasi satu sama lain.  "Digitalisasi memberikan manfaat dan keuntungan besar bagi para pelaku usaha, antara lain menciptakan efisiensi proses bisnis dan mekanisme kerja, mendorong lebih banyak munculnya inovasi, dan yang juga sangat penting adalah mempermudah akses bagi konsumen," kata Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena.

Permintaan KPR Tinggi, BTN Syariah Buka Kantor Cabang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/ilustrasi-perumahan.jpg" alt="GUNAKAN AKAD SESUAI TUJUAN: Pengembangan kompleks perumahan di Sidoarjo, Jawa Timur. Calon konsumen dapat memanfaatkan kredit pemilikan rumah (KPR) berdasar prinsip syariah untuk membeli properti. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>GUNAKAN AKAD SESUAI TUJUAN: Pengembangan kompleks perumahan di Sidoarjo, Jawa Timur. Calon konsumen dapat memanfaatkan kredit pemilikan rumah (KPR) berdasar prinsip syariah untuk membeli properti. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Daya tarik properti sebagai instrumen investasi masih tinggi. Apalagi, saat ini pemerintah memberikan insentif khusus untuk pembelian rumah. Kredit pemilikan rumah (KPR) pun menjadi pilihan banyak orang karena uang tunai yang tidak cukup. KPR syariah bisa menjadi alternatif dengan keunggulan tersendiri.  ---  PEMBIAYAAN syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah berdasar prinsip syariat Islam. Dengan demikian, penyaluran pembiayaan menggunakan akad-akad syariah sesuai dengan tujuannya. Macam-macamnya, antara lain, murabahah (jual beli), ijarah/ijarah muntahiya bittamlik (sewa), musyarakah (bagi hasil), mudarabah (kerja sama), dan musyarakah mutanaqishah (kepemilikan bersama).  Lantas, apa perbedaan dan keunggulan KPR syariah jika dibandingkan dengan KPR konvensional? Direktur Syariah Banking PT Bank CIMB Niaga Tbk Pandji P. Djajanegara menjelaskan, KPR syariah tidak menerapkan suku bunga bank yang naik turun. Dalam skema akad murabahah, misalnya, bank diasumsikan sebagai penjual rumah. Sementara itu, nasabah adalah pembeli rumah.  Bank membeli rumah yang dipilih nasabah. Lalu, dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambah dengan margin bank yang telah disepakati. ’’Pembelian rumah oleh nasabah itu dicicil setiap bulan dengan jumlah yang tetap hingga berakhirnya tenor,” tutur Pandji.  Namun, ketika menggunakan akad ijarah/ijarah muntahiya bittamlik atau musyarakah mutanaqishah, angsuran per bulan itu bisa dikaji ulang (review) dengan menyesuaikan kondisi pasar. Tentu, dengan formula review yang disepakati dari awal pada saat melakukan akad pembiayaan.  Dari uraian itu, Pandji mengingatkan pentingnya memilih jenis akad pembiayaan yang sesuai dengan kondisi keuangan nasabah. ’’Hal ini karena pricing KPR syariah ini biasanya sesuai dengan jenis akadnya,’’ katanya kepada Jawa Pos pada Jumat (30/7). Calon nasabah hendaknya juga memahami ketentuan pelunasan. Sebab, setiap akad memiliki aturan pelunasan yang berbeda.  Calon nasabah juga harus cermat memilih pengembang sebagai penyedia rumah. Sebaiknya, memilih yang sudah bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah sehingga akan mempermudah proses selanjutnya. Nasabah KPR syariah hanya dikenai biaya administrasi.  Menurut dia, sangat tepat jika nasabah menggunakan pembiayaan KPR syariah untuk pembelian propertinya. Khususnya ketika kondisi krisis akibat pandemi Covid-19 saat ini. Sebab, nasabah dapat membayar uang muka lebih rendah, biaya lebih murah, dan adanya kepastian angsuran.  Meski demikian, Pandji mengakui bahwa penetrasi pembiayaan syariah masih lebih kecil daripada pembiayaan konvensional. Itu tidak terlepas dari edukasi dan literasi masyarakat yang masih rendah tentang keuangan syariah. Selain itu, produk-produk pembiayaan syariah belum setara dengan produk-produk konvensional.  ’’Saya kira KPR syariah saat ini sudah kompetitif dengan konvensional. Contohnya, porsi penyaluran pembiayaan KPR syariah Unit Usaha Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga Syariah) sudah mencapai 51 persen dari total penyaluran pembiayaan KPR CIMB Niaga,’’ beber Pandji.  CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menambahkan, tren KPR syariah makin menunjukkan peningkatan. Terutama didorong naiknya kepercayaan masyarakat terkait dengan pembiayaan tanpa riba. Terlepas dari itu, sebenarnya tingkat bagi hasil (syariah) dan tingkat suku bunga (konvensional) tidak terlalu berbeda.  Dengan bagi hasil yang tetap, akan lebih menjamin kepastian nasabah untuk mencicil. Namun, pada saat tren suku bunga konvensional menurun, skema bagi hasil relatif lebih tinggi sedikit daripada konvensional.  Di sisi lain, Ali menyebutkan, saat ini adalah waktu yang tepat untuk membeli properti. Wabah global membuat harga properti tertahan, bahkan cenderung turun. Pemerintah juga mengubah ketentuan rasio uang muka kredit rumah (loan-to-value/LTV) kredit dan pembiayaan semua jenis properti menjadi 100 persen. ’’Yang artinya, bisa membeli rumah baru tanpa uang muka atau down payment,” ujarnya.  Ditambah, stimulus pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah di bawah Rp 2 miliar dan 50 persen PPN untuk rumah harga Rp 2 miliar–Rp 5 miliar. ’’Ini langkah luar biasa yang diambil pemerintah untuk menggerakkan ekonomi, khususnya properti. Konsumen harus melihat itu sebagai momen untuk membeli properti karena mungkin tidak akan ada lagi kebijakan seperti ini,’’ bebernya.  Sementara itu, Agus Dwi Prasetyo, seorang karyawan swasta, sudah tiga tahun mencicil rumah dengan KPR syariah. Awalnya, dia mendapat rekomendasi dari temannya. Menurut dia, cicilan flat memiliki daya tarik. Sebab, memberi kepastian yang jelas tanpa harus memikirkan sewaktu-waktu nominal cicilan naik.  Dalam proses pengajuan ke BNI Syariah yang sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia, Tyo, sapaan karib Agus Dwi Prasetyo, tidak menemukan kendala yang berarti. Dia mengambil KPR dengan jangka waktu 15 tahun. Selama pandemi, pria kelahiran Lampung itu sempat mendapat tawaran keringanan angsuran. Yakni, berupa penundaan pembayaran. Namun, Tyo menilai justru penundaan tersebut malah akan memberatkan ke depan. ’’Ini tidak saya ambil. Malah numpuk ning mburi. Kan jadi repot nanti,’’ celetuknya.  KPR SYARIAH VS KPR KONVENSIONAL  KPR Syariah  - Akad menggunakan prinsip murabahah (jual beli), ijarah/ijarah muntahiya bittamlik (sewa), musyarakah (bagi hasil), mudarabah (kerja sama), dan musyarakah mutanaqishah (kepemilikan bersama).  - Tidak menerapkan suku bunga.  - Cicilan bersifat tetap hingga tenor berakhir.  - Bisa negosiasi ulang pilihan rumah, bahkan di tengah berjalannya KPR (pembayaran fleksibel).  - Tenor berkisar 5 sampai 15 tahun.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/30/07/2021/samuel-hartono-pemilik-showroom-disidang-karena-jual-mobil-tanpa-bpkb/">Samuel Hartono, Pemilik Showroom Disidang karena Jual Mobil tanpa BPKB</a>  KPR Konvensional  - Menggunakan skema pinjaman dengan bunga.  - Cicilan fluktuatif menyesuaikan suku bunga BI 7-Day (Reverse) Repo Rate (BI-7DRR) dan kebijakan bank.  - Jika sudah bayar uang muka, bayar cicilan sampai lunas. Tidak bisa berubah.  - Tenor lebih lama bisa sampai 25 tahun.  - Ada denda bagi nasabah yang lebih awal (melunasi) atau terlambat membayar cicilan.

Investasi Properti dengan KPR Syariah, Kepastian dengan Cicilan Flat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/properti-syariah_1.jpg" alt="Yon Rizal menunjukan brosur Perumahan The New Alexandria di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Selasa (3/12). Perumahan The New Alexandria merupakan salah satu perumahan yang akan dibangun oleh PT ARM Citra Mulia yang merupakan penipuan berkedok Syariah.FOTO:MI" width="100%">
<figcaption>Yon Rizal menunjukan brosur Perumahan The New Alexandria di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Selasa (3/12). Perumahan The New Alexandria merupakan salah satu perumahan yang akan dibangun oleh PT ARM Citra Mulia yang merupakan penipuan berkedok Syariah.FOTO:MI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Salah satu proyek perumahan syariah PT ARM Cipta Mulia adalah Perumahan The New Alexandria di Bojonggede, Kabupaten Bogor. Lokasinya mepet dengan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Gunung Putri.  Sebagian besar area masih berupa lahan kosong. Hanya ada empat unit rumah contoh. Tetapi, satu di antaranya nyaris roboh.  Tiga rumah contoh itu ditinggali Yon Rizal, keluarganya, serta anak buahnya. Yon dan anaknya menempati rumah tipe 45 dengan ukuran tanah 80 meter persegi. Anak buahnya tinggal di rumah berlantai dua yang lebih besar. Yon adalah kontraktor yang dikontrak PT ARM Cipta Mulia untuk menggarap empat rumah contoh. Dia mulai membangun rumah contoh itu pada 2015.  Pria 51 tahun tersebut bercerita, Perumahan The New Alexandria Bojonggede rencananya memiliki 240 unit rumah dengan tiga tipe. Rumah tipe 45 dengan luas tanah 84 meter persegi dibanderol Rp 450 juta. Tipe 70/90 dipatok Rp 600 juta. Yang paling mahal adalah rumah dua lantai tipe 100/105 seharga Rp 750 juta.  Yon mengatakan, skema <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/properti/13/01/2020/properti-syariah-tumbuh-subur-hati-hati-penipuan/">penjualan rumah berbasis syariah</a> yang ditawarkan PT ARM Cipta Mulia sebenarnya menarik. Di antaranya, tidak ada BI checking dan cicilan dibayar ke developer. ’’Apa kalau mau menipu harus pakai istilah agama dulu,’’ selorohnya.  Yon kemudian membangun empat unit rumah contoh itu. Setelah semua selesai, dia mulai mencium gelagat kurang baik dari manajemen developer.  Dia bahkan diberi cek kosong senilai Rp 80 juta. Uang itu merupakan sebagian ongkos pembangunan rumah contoh. Hingga saat ini, menurut perhitungannya, developer masih memiliki utang sekitar Rp 300 juta. Semula Yon tidak terlalu menghiraukan sisa cicilan itu. Sebab, banyak proyek perumahan yang sedang dikerjakan. Namun, suatu hari Yon kaget saat melihat kondisi rumah contoh yang dia bangun itu. ’’Satu rumah nyaris rusak. Beberapa bagian copot dicuri orang,’’ katanya.  Akhirnya Yon memutuskan menempati rumah contoh itu. Dia mengatakan, tujuannya adalah menyelamatkan rumah tersebut. Dia merasa rumah itu adalah hartanya. Sebab, developer masih memiliki utang biaya pembangunan.  Salah seorang korban perumahan berbasis syariah itu adalah Yuda Permana. Warga Depok tersebut membeli rumah The New Alexandria Bojonggede. Dia mengetahui proyek itu dari media sosial. Menurut dia, tim marketing perumahan tersebut sangat aktif berpromosi di media sosial. ’’Setelah informasi yang masif, kami tertarik dan menuju kantor pemasaran,’’ tuturnya. Dia diajak melihat rumah contoh.  Namun, dia merasa ada yang tidak beres saat pembangunan tiba-tiba mandek. Developer juga menghilang dan susah dihubungi. ’’Akhirnya kami membuat kesepakatan dengan sesama korban untuk menempuh jalur hukum,’’ jelasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/properti-syariah-750x466.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Rumah contoh di Perumahan The New Alexandria, Bojonggede, Kabupaten Bogor. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)

Cerita Nasabah KPR Syariah Jadi Korban Penipuan Developer Nakal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/properti-syariah.jpg" alt="Rumah contoh di Perumahan The New Alexandria, Bojonggede, Kabupaten Bogor. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Rumah contoh di Perumahan The New Alexandria, Bojonggede, Kabupaten Bogor. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beberapa tahun terakhir, penjualan perumahan dengan sistem syariah semakin tumbuh. Tapi, hati-hati. Sebab, ada juga yang memanfaatkan label syariah untuk menipu calon pembeli.  PENJUALAN properti syariah kini mengalami perubahan. Sebelumnya, untuk mendapatkan rumah secara syariah, seseorang bisa memperolehnya dengan cara kredit pemilikan rumah (KPR) syariah di bank-bank syariah.  Tapi, belakangan berkembang properti syariah yang dijual tanpa melibatkan perbankan.  Hampir semua properti syariah menawarkan kemudahan yang sama untuk proses cicilan. Di antaranya adalah tidak melibatkan bank dan tanpa BI checking. Jadi, uang cicilan dibayarkan langsung ke developer atau pengembang. Kemudian, angsuran tidak dikenai bunga untuk menghindari riba. Besaran angsuran flat alias tetap. Lalu, tidak ada denda ataupun sita aset jika terjadi persoalan dalam pembayaran cicilan. Di sejumlah daerah, penjualan properti syariah menjamur. Misalnya, Depok, Bogor, Bekasi, bahkan sampai ke Sidoarjo, Jawa Timur. Lantas, apakah benar penjualan properti syariah seperti itu?  Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Huzaimah Tahido Yango meminta masyarakat berhati-hati terhadap pengembang yang menawarkan properti syariah. ’’Harus dilihat dulu legalitasnya. Apalagi, dia bilang tidak perlu lewat bank dan lainnya. Jangan langsung dipercaya,’’ katanya.  Huzaimah menegaskan, konsep properti syariah seperti itu sampai saat ini belum mendapatkan pengakuan dari MUI. Dosen ilmu fikih alumnus Mesir itu mengatakan, MUI belum pernah mengeluarkan fatwa terkait perumahan berbasis syariah yang tidak melibatkan perbankan.  Menurut dia, masyarakat yang membeli rumah syariah bisa jadi tidak mengejar aspek syariahnya semata. Tetapi, mengejar kemudahan-kemudahan yang ditawarkan pengembang. Huzaimah mengatakan, untuk masyarakat yang ingin mendapatkan rumah secara syariah, sudah ada skema KPR syariah. Menurut dia, KPR syariah lebih terjamin kehalalan atau aspek syariahnya. Sebab, setiap bank yang menawarkan KPR syariah memiliki dewan pengawas syariah (DPS). ’’Ada dua sampai tiga orang MUI di DPS. Sesuai permintaan banknya,’’ jelasnya.  DPS bertugas mengawasi sistem sehingga terjamin kehalalan atau sesuai syariah. Misalnya, menggunakan akad murabahah. Akad murabahah itu merupakan skema terbanyak dalam sistem KPR syariah. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sekitar 60 persen penjualan KPR syariah menggunakan akad murabahah.  Imbauan MUI supaya masyarakat lebih berhati-hati terhadap penjualan properti berbasis syariah itu patut diperhatikan. Sebab, pengungkapan kasus penipuan perumahan syariah oleh kepolisian terus bermunculan.  Pada November 2019, misalnya, Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan rumah syariah PT ARM Cipta Mulia. Lokasi perumahan syariah yang dipasarkan PT ARM Cipta Mulia itu tersebar di sejumlah lokasi. Yaitu, Kabupaten Bogor (Bojonggede), Kabupaten Bekasi (Cikarang), Bandung, dan Lampung. Total korban mencapai 270 orang dengan kerugian ditaksir sekitar Rp 23 miliar.  Tidak lama berselang, tepatnya pada awal Desember 2019, Polda Metro Jaya kembali mengungkap kasus yang lebih besar. Polisi mengamankan empat orang terkait penjualan rumah syariah yang bakal dibangun di Tangerang Selatan dan Banten. Bendera perusahaan yang digunakan bernama PT Wepro Citra Sentosa. Total masyarakat yang menjadi korban mencapai 3.680 orang. Kerugiannya Rp 40 miliar.  Kasus penipuan perumahan syariah juga dibongkar jajaran Polrestabes Surabaya. Direktur Utama PT Cahaya Mentari Pratama berinisial MS selaku pengembang perumahan Multazam Islamic Residence ditahan polisi. Menurut keterangan polisi, ada 32 korban dengan kerugian sekitar Rp 3,2 miliar.  Ketua Umum sekaligus founder komunitas Developer Property Syariah (DPS) Rosyid Aziz Muhammad menyampaikan rasa kecewanya atas kasus penipuan berkedok perumahan syariah. Dia mengaku sama sekali tidak mengenal pemilik perusahaan-perusahaan nakal itu. ”Jangan sampai nila setitik rusak susu sebelanga,” katanya.  Rosyid menjelaskan, komunitasnya memiliki anggota sekitar 1.900 developer. Ada yang berbentuk PT, CV, maupun perseorangan. Secara berkala, anggotanya menggelar pertemuan untuk pelatihan, standardisasi dan sertifikasi. ”Pengembang itu kita tidak kenal, tidak pernah belajar bersama kita. Akhirnya kena semua kita,” tuturnya.  Dia lantas menyampaikan peluang bisnis properti syariah. ”Kita yakin spirit dan konsep syariah pasti menang. Tahun depan itu puncaknya booming produk halal,” katanya. Menurut dia, saat ini banyak taipan besar yang ikut menyasar segmen syariah.  ”Jangan sampai kesalahan satu pihak malah merusak nama syariah,” katanya.  Menurut Rosyid, pengembang properti syariah yang berujung penipuan itu bisa jadi tidak paham bisnis syariah. Menurut dia, konsep syariah sudah sangat lengkap. Di komunitas DPS sendiri, diperlukan pelatihan 2–3 bulan untuk memberikan ilmu soal bagaimana mendapatkan modal usaha properti yang tidak menabrak syariah.  Setelah mencuat kasus penipuan berkedok syariah, dia mengingatkan masyarakat tetap tenang. Rosyid menjelaskan, sebagai umat Islam, syariah itu bukan pilihan. Melainkan kewajiban. Karena itu, kasus penipuan berkedok perumahan syariah jangan sampai memunculkan apriori atau antipati kepada properti syariah. ”Buktinya, proyek-proyek kami lancar semua,” jelasnya. Meski begitu, dia mengingatkan masyarakat untuk selalu mengecek legalitas saat ingin membeli properti. Baik properti syariah maupun properti konvensional.  Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan bahwa tren penjualan rumah berbasis syariah memang semakin marak. Namun, Totok mengakui bahwa sebagian penjualan properti berbasis syariah masih bermasalah. Di asosiasi REI sendiri, lanjut Totok, tidak ada anggotanya yang menjual properti dengan basis syariah. ”Reward dan punishment dalam pembiayaan itu kan harus seimbang. Sementara di syariah tidak ada punishment yang tegas,” ujar Totok saat dihubungi Jawa Pos.  Menurut Totok, meski begitu, tidak berarti konsep syariah tak bagus. Dia mencontohkan bahwa perbankan syariah menjadi sektor yang tumbuh positif. ”Di bank syariah tetap pakai sistem bagi hasil, kalau tidak bayar, tetap ada sanksinya. Tapi, kalau hubungan bisnis tanpa ada sanksi itu agak berat,” tambahnya.  Dia mencontohkan, ada developer perumahan syariah yang berhasil menjual 100 unit, tetapi hanya 30 persen dari 100 unit tersebut yang mampu membayar sesuai ketentuan. Jika terjadi demikian, developer akan ”goyang”. ”Itulah yang membuat banyak masalah.  Beberapa developer syariah juga banyak yang tidak mengerti, pilih lokasi yang asal murah, padahal lokasinya zona hijau. Zona yang sebetulnya nggak bisa dibangun hunian,” paparnya.  Ditambah, menurut Totok, hampir sebagian besar developer yang menjual properti syariah tidak terdaftar di asosiasi. Padahal, asosiasi mempunyai peran penting untuk melindungi kepentingan konsumen dan developer itu sendiri.  Sementara itu, juru bicara OJK Sekar Putih Djarot menuturkan, penanganan investasi ilegal, termasuk investasi di bidang properti, merupakan ranah Satgas Waspada Investasi. ”Satgas Waspada Investasi ini adalah forum koordinasi dari berbagai kementerian dan lembaga,” katanya.  Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing menuturkan, secara sederhana, investasi dapat didefinisikan sebagai upaya membelanjakan sejumlah uang atau dana pada sesuatu hal untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Dalam berinvestasi, terdapat dua hal utama yang wajib dipahami masyarakat. Yakni, tingkat imbal hasil yang ditawarkan (return) dan tingkat risiko.

Properti Syariah Tumbuh Subur, Hati-hati Penipuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Rumah-DP-0-Rupiah-Rampung-Agustus-2019-Salman-Toyibi-2-1.jpg" alt="Rumah DP 0 persen." width="100%">
<figcaption>Rumah DP 0 persen.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konsep syariah saat ini makin diminati oleh masyarakat dari mulai layanan jasa keuangan hingga properti syariah. Pasalnya, Indonesia didominasi dengan masyarakat beragama Islam. Tak heran properti berbasis syariah banyak diminati. Namun, mengutip situs resmi Rumah123.com, masyarakat juga perlu berhati-hati, karena saat ini mulai bermunculan bisnis berbasis syariah yang kurang amanah. Properti syariah hanya dijadikan kedok bagi para developer untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Maka dari itu, jangan mudah tergiur dengan iming-iming syariah sebelum memahami betul tentang konsep properti syariah itu sendiri. Secara umum, properti syariah merupakan jenis properti yang sistem transaksinya dijalankan sesuai dengan syariah islam, yaitu sebagai berikut: 1. Transaksi tanpa riba Berbeda dengan jual beli properti konvensional yang mengenakan bunga dan denda, transaksi properti jenis syariah tidak mengenakan keduanya sama sekali. Sebab, baik bunga maupun denda adalah riba dalam jual beli, yang dilarang dalam syariah Islam. 2. Akad jual beli Ciri khas lain dari properti jenis syariah adalah adanya akad jual beli yang dilakukan oleh pemilik dan pembeli. Tidak ada pihak ketiga seperti bank untuk menjadi perantara. Transaksi yang terlibat dalam kepemilikan properti jenis syariah adalah murni transaksi bisnis jual beli, baik itu secara kredit ataupun cash. Selain itu, dalam transaksi jual beli pada properti jenis syariah, pembeli juga tidak akan dibebankan biaya administrasi oleh pengembang. 3. Harga jual tidak berubah sejak akad Dalam melakukan akad jual beli di awal, akan disepakati satu harga yang dipilih oleh developer dan pembeli. Di dalam akad juga terdapat jumlah cicilan per bulan dan jangka waktu yang dipilih. Perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak harus disampaikan seluruhnya sejak perjanjian awal, dan tidak ada perubahan di tengah atau di akhir proses. Tidak ada asuransi Jika kamu membeli rumah secara syariah, hampir semua rumah tersebut tidak akan diasuransikan. Hal ini disebabkan karena akad yang terjadi dalam asuransi mengandung ketidakjelasan yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Misalnya soal waktu yang tidak pasti bagi nasabah untuk menerima klaim. Tidak setiap nasabah bisa mendapatkan klaim, kecuali mengalami risiko. Asuransi juga mengandung judi, di mana pihak asuransi bisa untung karena tak mengeluarkan apa-apa, sekaligus bisa rugi besar ketika nasabah mengalami musibah. 4. Tanpa sita Ketika pembeli mengalami kendala keuangan dan tak sanggup melunasi cicilan, tidak ada penyitaan oleh penjual atau pengembang. Sebagai gantinya, mereka akan membantu pembeli untuk menjual rumahnya. Setelah rumah berhasil terjual, barulah sebagian hasilnya digunakan untuk membayar sisa utang. 5. Sistem KPR syariah Dalam transaksi syariah, bank seakan membeli rumah yang diinginkan konsumen dan menjualnya kepada konsumen tersebut dengan cara dicicil. KPR Syariah tidak mengenakan bunga, tapi tetap mengambil keuntungan dari harga jual rumah. Sejumlah bank di Indonesia yang mengusung konsep ini biasanya adalah bank syariah seperti Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Lalu, seperti apa skema cicilan pada KPR syariah? Sebagai contoh, kamu berencana mengambil rumah seharga Rp 200 juta. Uang muka yang disepakati sebesar Rp 40 juta. Lalu bank akan membayar Rp 160 juta sisanya. Setelah itu, akan terdapat kesepakatan antara pembeli dengan bank terkait keuntungan yang diambil. Jika margin disepakati 5 persen dengan tenor cicilan 15 tahun, maka cicilan yang harus dibayar per bulannya selama masa tenor adalah sebesar Rp1,5 juta. 6. Sistem developer syariah Selain KPR syariah, belakangan juga populer alternatif baru untuk membeli rumah sesuai syariat Islam, yaitu melalui developer syariah. Semua transaksi pembelian properti dengan developer syariah akan diterangkan secara tertulis pada Surat Pemesanan Pembelian Rumah (SPPR).  Pembeli nantinya harus menandatanganinya, diikuti dengan persetujuan dari pihak developer. Transaksi dengan developer syariah tidak melibatkan peran perbankan. Setelah harga dan tenor KPR disepakati, konsumen hanya perlu berurusan dengan pihak developer serta notaris yang ditunjuk. Misalnya kamu membeli rumah seharga Rp 265 juta dengan tenor 10 tahun dan margin sesuai kesepakatan 5 persen per tahun, maka cicilan yang harus kamu bayar setiap bulannya sebesar Rp 2,52 juta.

Kenali Dulu Konsep Syariah Sebelum Beli Rumah KPR

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kpr syariah

Berita Terkini