<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Perumahan-Subsidi-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/9/2021). Kementerian Pertanian menargetkan produksi padi pada tahun 2022 sebesar 55,20 juta ton untuk menjalankan program prioritas peningkatan ketersediaan, a" width="100%">
<figcaption>Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/9/2021). Kementerian Pertanian menargetkan produksi padi pada tahun 2022 sebesar 55,20 juta ton untuk menjalankan program prioritas peningkatan ketersediaan, a</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Skema pembiayaan subsidi rumah kepada masyarakat lewat Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) mulai direalisasikan tahun ini. Ini diwujudkan dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama penyaluran subsidi bunga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan PT Bank Tabungan Negara Tbk di Jakarta, Kamis (6/1).  “Kami berterima kasih kepada Pemeritah dan BP Tapera yang sudah mempercayakan BTN menjadi bank pertama yang mnyalurkan KPR Bersubsidi,” jelas Direktur Consumer and Commercial Banking Bank BTN Hirwandi usai seremonial acara Perjanjian Kerjasama antara BP Tapera dengan Bank Penyalur FLPP Tahun 2022 di Jakarta, Kamis (6/1).  Hirwandi mengatakan bahwa BTN segera melakukan penyaluran program KPR FLPP Sejahtera dengan tepat sasaran sehingga dapat mendukung penurunan backlog perumahan terutama pada segmentasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).  Target penyaluran KPR FLPP sepanjang 2022 diharapkan bisa mencapai 200.000 unit. Selain KPR FLPP, Bank BTN juga mendukung untuk menyalurkan program Tapera yg tersedia sebanyak 109.000 unit, juga menyalurkan KPR BP2BT kpd MBR.  “Kerjasama dengan BP Tapera sangat mendukung BTN dalam menjalankan peran perseroan dalam berkontribusi pada pencapaian target program sejuta rumah dan pengembangan bisnis sektor perumahan ke depan,” paparnya.  Sementara itu, Komisioner BP Tapera Adi Setianto dalam sambutannya mengatakan, BP Tapera pada tahun 2022 memiliki target penyaluran sebanyak 309 ribu unit rumah subsidi, yang terdiri dari FLPP sebanyak 200 ribu unit rumah subsidi senilai Rp 23 triliun serta ditambah 109 ribu unit rumah melalui Program Tapera. Target tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi BP Tapera yang baru saja menerima amanah mengelola FLPP.  “Hal ini tentunya membutuhkan dukungan para stakeholder, seperti bank sebagai lembaga keuangan penyalur dana FLPP, para pengembang perumahan dalam penyediaan hunian, lembaga pembiayaan dari sisi penguatan sumber dana lainnya, serta Pemerintah Daerah,” jelasnya.  Menurut Adi, dalam penyaluran dana FLPP Tahun 2022 ini, BP Tapera menginginkan komitmen Bank Penyalur FLPP untuk menyampaikan secara rinci rencana realisasi bulanan hingga akhir tahun berjalan yang akan dievaluasi setiap bulan. “Perlu digarisbawahi, kami tidak hanya mengedepankan kecepatan penyaluran dana FLPP saja, tetapi juga mengutamakan ketepatan sasaran, kualitas hunian, dan pengelolaan dana yang produktif serta efisien,” pungkasnya.

BP Tapera Gandeng BTN Salurkan Subsisi Perumahan MBR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/NIKSON.jpg" alt="Wakil Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu (kiri) (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu (kiri) (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk optimistis memenuhi target target kinerja bisnis perseroan 2021 menyusul berbagai transformasi yang telah dilakukan memanfaatkan potensi besar di sektor perumahan, stimulus dari pemerintah, hingga momentum pemulihan ekonomi nasional.  Wakil Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan perseroan terus berupaya menjaga performa transformasi di masa pandemi untuk mempertahankan kinerja yang positif dan berkelanjutan.  “Kami optimistis kinerja Bank BTN pada tahun ini akan tercapai dan tumbuh berkelanjutan. Bagi kami, sustainable merupakan prioritas terutama dalam menghadapi berbagai ketidakpastian di masa mendatang,” jelas Nixon dalam Public Expose Bank BTN secara virtual di Jakarta, Kamis (9/9).  Dalam rencana bisnis perseroan, BTN membidik pertumbuhan aset, kredit, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada kisaran masing-masing sebesar 2%-4%, 6%-8%, dan 5%-7% pada akhir 2021 nanti. Pertumbuhan tersebut ditargetkan bakal diiringi modal dan pencadangan yang kuat. BTN menargetkan pada akhir 2021, rasio permodalan (capital adequacy ratio/CAR) akan berada di level sebesar 16%-18% dan rasio pencadangan (coverage ratio) mencapai di atas 120%.  Berbagai transformasi dilakukan perseroan dengan memperkuat akses kredit ke segmen dengan potensi pertumbuhan besar. Di antaranya yakni segmen dengan permintaan tinggi seperti masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), milenial, kaum urban, dan rantai bisnis di industri tersebut.  Bank BTN, lanjut Nixon, juga terus meningkatkan penghimpunan dana murah. Perseroan juga memfokuskan cabang dan outlet sebagai point of sales and services sehingga proses kredit dilakukan di tingkat regional. “Langkah ini telah kami lakukan sebelum pandemi dan hingga kini strategi tersebut sukses membawa Bank BTN mampu mengarungi badai pandemi,” kata Nixon.  Di sisi pembiayaan, per 31 Maret 2021, KPR Bank BTN menguasai 41% market share KPR secara nasional. Sementara, untuk KPR Subsidi dominasi Bank BTN sudah tidak terbendung dengan menguasai market share sebesar 87%. Menurut Nixon, besarnya kontribusi Bank BTN dalam penyaluran KPR, tidak terlepas dari peran strategis perseroan dalam memperkuat ekosistem perumahan.  Nixon menyebutkan di tengah pandemi Covid-19, Bank BTN mampu membukukan kenaikan laba bersih, kredit, DPK, aset, dan rasio LDR serta NPL yang terjaga. Hingga semester I/2021, Bank BTN berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 920 miliar naik 19,9% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 768 miliar.  Kenaikan laba bersih terutama didorong oleh kenaikan penyaluran kredit dan net interest margin (NIM) serta efisiensi yang dilakukan perseroan. Pada akhir Juni 2021, Bank BTN membukukan kenaikan penyaluran kredit sebesar 5,59% yoy menjadi Rp 380,5 triliun dari Rp 314,6 triliun di periode yang sama tahun lalu. DPK pun melonjak 31,8% yoy dari Rp 226,3 triliun per Juni 2021 menjadi Rp298,3 triliun pada periode yang sama tahun ini.  Dengan capaian yang positif tersebut, aset Bank BTN berhasil tumbuh 21% yoy menjadi sebesar Rp 380,5 triliun di semester I/2021 dari sebelumnya Rp 314,6 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Fokus Biaya Properti, BTN Incar Pertumbuhan Kredit 8 Persen di 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/BTN-OKE2.jpg" alt="Direktur Utama Bank BTN, Pahala N. Mansury melakukan peninjauan perumahan yang pembiayaannya digarap BTN. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Bank BTN, Pahala N. Mansury melakukan peninjauan perumahan yang pembiayaannya digarap BTN. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus mengupayakan penyediaan pasokan perumahan dengan mempermudah perizinan kepada para pengembang. Di sisi lain, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terus  berupaya memenuhi kebutuhan nasabah KPR (kredit pemilkan rumah) seiring fokus bisnis perseroan pada penyediaan perumahan bagi masyarakat Indonesia.  Direktur Utama Bank BTN, Pahala N. Mansury mengatakan BTN terus berupaya memenuhi kebutuhan pembiayaan rumah guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan kebutuhan perumahaan.  "Setidaknya hingga kini lebih dari Rp 195 triliun KPR yang telah disalurkan BTN, sekitar Rp 111 triliun lewat KPR bersubsidi dan sisanya KPR non subsisi. Ini bukti bahwa BTN fokus pada penyediaan perumahan bagi masyarakat Indonesia," kata Pahala dalam keterangannya di di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (2/2).  Menurut Pahala, kepemilikan rumah merupakan salah satu bentuk dari masyarakat agar bisa memiliki aset yang peningkatan nilainya di masa datang bisa berlipat-lipat.  "Kita berharap masyarakat terus diedukasi, didorong bahwa pendapatan yang mereka miliki bukan hanya digunakan untuk kebutuhan konsumstif saja, namun betul-betul bisa diinvestasikan, bisa juga ditabung dan sebagian juga untuk bisa memiliki aset yang nilainya berlipat-lipat di masa datang," ujarnya.  Sebagai bank yang pangsa pasarnya di atas 90 persen untuk perumahan bersubsidi, BTN juga turut memastikan kualitas pengembang atau developer agar para pengguna yang menggunakan rumah subsidi yang dibiayai perseroan betul-betul bisa memberikan manfaat yang baik dan optimal.  "Kita berharap developer yang memperoleh pendanaan dari Bank BTN betul-betul berkinerja baik, NPLnya juga rendah dan juga kualitas bangunan atau huniannya baik serta fasilitas umumnya menunjang, sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi para warganya," tegas Pahala.  Perseroan pun tetap berkomitmen menjadi mitra pemerintah dalam program sejuta rumah dengan membuat bisnis yang inovatif dengan mengoptimalkan big data analytic sehingga kekuatan BTN di KPR bisa ikut mendorong pertumbuhan dana murah, transaksi dan free based income.

Fokus Garap KPR,  BTN Salurkan Kredit Rp 195 Triliun Kepada Debitornya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/RUMAH-KEMENDES.jpg" alt="BERI KEMUDAHAN: Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi meresmikan perjanjian kerja sama program kepemilikan rumah pegawai antara Kemendes PDTT, PT Bank Negara Indonesia, dan PT Alexandra Citra" width="100%">
<figcaption>BERI KEMUDAHAN: Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi meresmikan perjanjian kerja sama program kepemilikan rumah pegawai antara Kemendes PDTT, PT Bank Negara Indonesia, dan PT Alexandra Citra</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para pegawai, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bekerja sama dengan Bank BNI dan PT Alexandra Citra Pertiwi untuk memberikan kemudahan kepemilikan perumahan bersubsidi.  Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi mengungkapkan, akses tersebut merupakan bentuk pelayanan kepada para pegawai Kementerian Desa untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS) maupun non-PNS.  ’’Ini bagian dari yang harus kami lakukan. Terutama memberikan pelayanan terhadap karyawan di lingkungan Kementerian Desa yang tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan. Perumahan merupakan satu problem yang memang selama ini menjadi tantangan,’’ ujar Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi di gedung Kemendes PDTT Kamis (10/10).  Anwar menjelaskan bahwa Bank BNI siap memberikan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) kepada 1.400 PNS dan 1.200 non-PNS Kemendes PDTT. Total ada 2.600 pegawai yang berpotensi membeli rumah bersubsidi.  Terdapat beberapa alasan Kemendes PDTT bekerja sama terkait program kepemilikan rumah pegawai tersebut. Pertama, dia melihat bahwa perumahan merupakan kebutuhan keluarga yang paling esensial. Di lokasi tersebut akan dibangun ekosistem keluarga yang akan membentuk masyarakat. Kedua, dia menyadari sulitnya mendapatkan akses rumah lengkap beserta tanah. ’’Untuk mendapatkan rumah lengkap dengan tanah dalam kondisi saat ini, usaha yang harus dikeluarkan cukup luar biasa,’’ kata Anwar.  Karena itu, pihaknya berharap fasilitas rumah bersubsidi di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, tersebut dapat dimanfaatkan pegawai dengan baik. Sebab, lokasi perumahan itu, menurut dia, sangat dekat dengan fasilitas transportasi umum sehingga memudahkan karyawan saat bekerja.  ’’Yang ditawarkan PT Alexandra Citra Pertiwi dan didukung Bank BNI ini sangat menarik. Artinya, teman-teman di lingkungan pegawai Kementerian Desa bisa mendapatkan kesempatan untuk memperoleh rumah. Kami berharap semoga banyak yang memanfaatkan kesempatan ini,’’ paparnya.

Kemendes PDTT Fasilitasi Kepemilikan Rumah Pegawai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rumah-dp-nol-persen-untuk-930-ribu-anggota-tni-polri_m_.jpg" alt="Ilustrasi: anggota TNI dan Polri akan mendapatkan rumah dengan cara kredit melalui skema FLPP" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: anggota TNI dan Polri akan mendapatkan rumah dengan cara kredit melalui skema FLPP</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Sebagian aparatur sipil negara (ASN) dan anggota TNI-Polri masih memiliki permasalahan dalam kepemilikan rumah. Berdasar data pemerintah, jumlah mereka mencapai 930 ribu orang. Pemerintah kini menyiapkan kepemilikan rumah bagi abdi negara tersebut dengan skema uang muka (down payment/DP) nol persen. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan, pemerintah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut. Salah satu upaya yang tengah digodok adalah aturan penyediaan hunian terjangkau yang bisa diakses ASN serta anggota TNI dan Polri. "Melalui skema khusus, yaitu skema penyediaan rumah ASN dan anggota TNI-Polri dengan DP nol persen," ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin (7/11). Bambang menjelaskan, rencananya hunian yang disiapkan memiliki konsep sebuah kompleks seperti apartemen ataupun rumah susun. Hal itu sangat cocok dengan kondisi masyarakat kota yang minim lahan. Namun, untuk di daerah, konsep landed house mungkin dilakukan di daerah non perkotaan. Terkait skema pembayarannya, pemerintah merencanakan FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) atau cicilan dengan suku bunga rendah dan iuran murah. Semuanya didebit otomatis dari gaji. "Masa pinjaman bisa sampai 30 tahun," imbuhnya. Yang menarik, fasilitas tersebut juga bisa dimanfaatkan ASN dan anggota TNI-Polri yang sudah memiliki rumah. Yang terpenting, lanjut Bambang, usia mereka tidak melebihi 53 tahun. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya akan meminta pemda menginventarisasi aset daerah. Baik tanah, bangunan tidak terpakai, maupun rumah dinas. "Sehingga bisa dimaksimalkan untuk rumah hunian ASN dan anggota TNI-Polri," ucapnya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani membantah anggapan bahwa kebijakan tersebut merupakan upaya menggaet efek elektoral dalam pemilu. Kata dia, kebijakan itu sudah dibahas sejak tahun lalu.&nbsp;

Rumah DP Nol Persen untuk 930 Ribu Anggota TNI-Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/genjot-penyaluran-kpr-bersubsidi-kementerian-pupr-gaet-bpd-dan-smf_m_149422.jpeg" alt="Dirjen Pembiayaan Perumahan PUPR Lana Winayanti" width="100%">
<figcaption>Dirjen Pembiayaan Perumahan PUPR Lana Winayanti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) lebih berperan menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di daerahnya. Pasalnya, kemampuan BPD menyalurkan KPR dengan skema subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang digulirkan sejak 2010 baru mencapai 1,2% dari total KPR FLPP. Untuk meningkatkan kapasitas BPD dalam penyaluran KPR, Kementerian PUPR bekerjasama dengan PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) menyerahkan Standar Operasi Prosedur (SOP) KPR BPD SMF dan SOP Kredit Modal Kerja - Konstruksi Perumahan SMF (KMK KP SMF) kepada 25 BPD, di Jakarta Senin (7/8). "Kerja sama pemerintah, SMF dan Asbanda diharapkan akan memberikan kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mendapatkan fasilitas KPR FLPP dari BPD," ujar Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti di Jakarta, Senin (7/8). Menurutnya, permintaan rumah MBR dengan penghasilan maksimum Rp 4 juta untuk rumah tapak dan Rp 7 juta untuk rumah susun dinilai masih tinggi. Pada tahun 2017, dana bantuan pembiayaan perumahan dialokasikan sebesar Rp 3,1 triliun untuk KPR FLPP bagi 40.000 unit dari DIPA APBN-P TA 2017 dan Rp 1,4 triliun dari pengembalian pokok KPR FLPP. Selain itu juga dialokasikan dana sebesar Rp 615 miliar untuk pembiayaan 239 ribu unit rumah melalui KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan sebesar RP 1,1 Triliun untuk membiayai sebanyak 279 ribu unit rumah melalui Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM). Lana berharap dukungan BPD dalam pemberian KPR bersubsidi dapat memperepat penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan di daerah.

Genjot Penyaluran KPR Bersubsidi, Kementerian PUPR Gaet BPD dan SMF

kpr bersubsidi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kpr bersubsidi

Berita Terkini

BP Tapera Gandeng BTN Salurkan Subsisi Perumahan MBR

Fokus Biaya Properti, BTN Incar Pertumbuhan Kredit 8 Persen di 2021

Fokus Garap KPR, BTN Salurkan Kredit Rp 195 Triliun Kepada Debitornya

Kemendes PDTT Fasilitasi Kepemilikan Rumah Pegawai

Rumah DP Nol Persen untuk 930 Ribu Anggota TNI-Polri

Genjot Penyaluran KPR Bersubsidi, Kementerian PUPR Gaet BPD dan SMF

Download Aplikasi JawaPos.com