<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/08/ibu-bundir-96938185.jpg" alt="Kemenko PMK memberikan pendampingan bagi keluarga korban tragedi gantung diri seorang ibu di Bandung. (Kemenko PMK)" width="100%">
<figcaption>Kemenko PMK memberikan pendampingan bagi keluarga korban tragedi gantung diri seorang ibu di Bandung. (Kemenko PMK)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memberikan pendampingan bagi keluarga korban tragedi gantung diri seorang ibu, usai meracuni kedua anaknya di sebuah rumah kontrakan di Banjaran, Kabupaten Bandung. Layanan psikososial diberikan untuk memulihkan kondisi mereka pasca tragedi yang terjadi.&nbsp; Mewakili Menko PMK, Staf Khusus Menteri Bidang Mobilisasi Sumber Daya Bencana, Kemenko PMK, Mochammad Luthfie Beta mendatangi kediaman keluarga pada Minggu (7/9). &nbsp;Dalam kunjungan tersebut, dia menegaskan bahwa negara hadir untuk memberikan empati dan pendampingan kepada keluarga. Ia memastikan, keluarga akan mendapatkan perhatian dari pemerintah, baik melalui layanan psikososial maupun dukungan perlindungan yang berkelanjutan. "Mewakili Bapak Menko PMK, kami menyampaikan duka mendalam atas tragedi ini. Kasus ini menjadi pengingat betapa pentingnya memperkuat akses layanan konseling, kesehatan mental, dan perlindungan keluarga," tuturnya.&nbsp; Kunjungan ini sekaligus menjadi sarana koordinasi antara pemangku kepentingan. Mulai dari Kemenko PMK, aparat desa, tim UPTD PPA Kabupaten Bandung, serta kepolisian. Luthfie pun menekankan pentingnya memperkuat sinergi lintas sektor agar keluarga yang terdampak krisis serupa dapat segera memperoleh bantuan. Karenanya, pihaknya bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Kesehatan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, BPJS Kesehatan, serta pemerintah daerah tengah memperkuat kolaborasi dalam penyediaan layanan perlindungan. &nbsp;&ldquo;Fokusnya tidak hanya pada penanganan kasus, tetapi juga pencegahan melalui konseling keluarga, pendampingan psikososial, serta intervensi dini terhadap tekanan hidup yang dihadapi masyarakat,&rdquo; paparnya.&nbsp; Melalui penguatan ini, ia ingin memastikan tidak ada keluarga yang terabaikan. Terutama dalam situasi tekanan hidup yang berat.&nbsp; Dalam peninjauan tersebut, Luthfie juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan tim pendamping perlindungan anak yang telah bergerak cepat sejak kasus ini terjadi. Ia berharap perhatian bersama ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat sistem perlindungan sosial dan keluarga di Indonesia. Seperti diketahui, seorang ibu dengan inisial EN, 34, ditemukan tewas gantung diri. EN ditemukan oleh sang suami di dalam rumahnya. Nahasnya, dua anaknya usia 9 tahun dan 11 bulan juga ditemukan meninggal dunia tak jauh dari lokasi EN tewas. Kedua bocah tersebut diduga diracun sebelum sang ibu memutuskan mengakhiri nyawanya. Dari olah TKP, ditemukan catatan pribadi yang ditinggalkan oleh korban. Kasus ini terus didalami oleh Unit Reskrim Polresta Bandung dengan indikasi terjadi akibat faktor tekanan hidup.

Pemerintah memberikan layanan psikososial kepada keluarga korban bunuh diri di Bandung untuk memulihkan kondisi mereka.

Kasus Ibu Bunuh Diri dan Racuni Anak di Bandung, Kemenko PMK Beri Pendampingan Keluarga Almarhum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/08/kekerasan-seksual-1178649243.jpg" alt="Kasus kekerasan seksual terhadap anak di daerah semakin mengkhawatirkan. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kasus kekerasan seksual terhadap anak di daerah semakin mengkhawatirkan. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam dua pekan terakhir, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Gresik meringkus tiga tersangka yang terlibat kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Mirisnya, para pelaku berstatus sebagai orang dekat alias ayah tiri korban. Setiap kali melancarkan aksinya, mereka selalu mengintimidasi korban agar menuruti nafsu bejatnya. Rupanya modus tersebut juga dialami para anak di bawah umur yang mengalami peristiwa serupa. Data yang dihimpun Dinas Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak (KBPPPA) mencatat 15 anak yang mengalami kekerasan seksual. Jumlah tersebut terhitung sejak Januari-Mei 2025. "Masing-masing 6 kasus pelecehan dan 9 kasus persetubuhan," ujar Ratna Faizah, Kepala UPT PPA Dinas KBPPPA Gresik. Ratna menjelaskan bahwa pelecehan seksual yang dilakukan pria dewasa terhadap anak merupakan ranah pidana. Meski dalam beberapa kasus, banyak pelaku yang berdalih melakukan aksi tersebut karena alasan suka sama suka. "Karena secara hukum, anak belum dianggap cakap memberikan persetujuan dalam konteks seksual,&rdquo; jelasnya. Hal tersebut sejalan amanat Undang-undang nomor 35 tahun 2024 tentang Perlindungan Anak. Yang menegaskan status anak dengan rentang usia 0 hingga sebelum 18 tahun. "Sehingga segala bentuk aktivitas seksual dengan anak tetap dikategorikan sebagai kekerasan seksual terhadap anak," terangnya. Mayoritas kasus kekerasan banyak dipengaruhi oleh dua faktor. Yakni micro system atau lingkungan terdekat korban. Dan chromo system atau pengaruh perubahan zaman. Dampaknya, setiap anak mampu mengakses seksual di media digital yang tidak dibarengi edukasi yang memadai. "Kami selalu melakukan pendampingan intensif terhadap korban. Namun, unsur pencegahan yang terpenting melalui keluarga dan lingkungan sekitar," tandasnya. Sementara itu, Ketua Komnas-PA Jawa Timur Febri Kurniawan Pikulun mendesak pemerintah untuk serius melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Pasalnya, grafik peristiwa yang terjadi terus meningkat. "Kondisi itu menggambarkan lemahnya penerapan perlindungan anak secara menyeluruh," jelasnya. Dalam regulasi Perlindungan Anak, pemerintah memiliki peran sentral dalam ranah pencegahan maupun penindakan. "Memiliki instrumen untuk menggerakkan lembaganya dalam memerangi kekerasan terhadap anak. Bahkan hingga tingkat Desa," beber Febri. Sebab, tidak jarang kasus harus berakhir gara-gara intervensi oknum tertentu. Yakni dengan mengarahkan para korban dan pelaku untuk menempuh jalur damai. "Dengan dalih menutupi aib. Jika dibiarkan demikian, akan berdampak panjang dan merusak kehidupan sosial," pesannya. Sehingga, tugas pemerintahan tentu wajib memastikan para korban untuk mendapat jaminan perlindungan hukum. Termasuk, memastikan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menjamin terselenggaranya perlindungan anak. "Ini masalah serius dan harus disikapi dengan serius. Gresik sudah berulangkali terjadi," pungkasnya.

Dalam dua pekan terakhir, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Gresik meringkus tiga tersangka pelecehan seksual.

15 Anak jadi Korban Kekerasan Seksual, Orang Dekat dan Perkembangan Zaman Penyebab Dominan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/06/Pol-Sodomi-1180007483.jpg" alt="KemenPPPA berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jabar dan Sukabumi, terkait kasus kekerasan terhadap anak." width="100%">
<figcaption>KemenPPPA berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jabar dan Sukabumi, terkait kasus kekerasan terhadap anak.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sangat prihatin dengan adanya kasus pencabulan dan penganiayaan yang dilakukan remaja terhadap anak hingga korban anak&nbsp;meninggal dunia&nbsp;di Sukabumi, Jawa Barat. "Kami prihatin dengan kejadian ini yang dilakukan anak dan menimpa anak sebagai korban," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Nahar saat dihubungi di Jakarta, Senin (6/5). Nahar mengapresiasi langkah cepat Polres Sukabumi Kota dalam mengungkap kasus ini.&nbsp;"Kasus ini sudah ditangani oleh Polres Sukabumi. KemenPPPA mengapresiasi langkah cepat tim Polres Sukabumi menangani kasus ini," katanya. KemenPPPA sendiri telah berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jabar dan Sukabumi, untuk memastikan anak yang berkonflik dengan hukum memperoleh pendampingan dalam proses hukum. "Untuk memastikan proses hukum tetap dilaksanakan, dan pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum untuk mendapatkan pendampingan dalam proses hukum," kata Nahar. Sebelumnya, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun mengalami pencabulan dan tindak pidana pembunuhan&nbsp;hingga korban&nbsp;meninggal. Pelaku adalah teman korban, seorang remaja laki-laki berinisial S, 14, di Sukabumi, Jawa Barat. Kasus tersebut terjadi pada 16 Maret 2024. Polisi kemudian menangkap S pada Sabtu (27/4) dan menahannya di Polres Sukabumi Kota.

Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun mengalami pencabulan dan tindak pidana pembunuhan hingga korban meninggal. Pelaku adalah teman korban

KPPPA Prihatin atas Kekerasan terhadap Anak hingga Meninggal di Sukabumi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/14/WhatsApp-Image-2024-03-14-at-102558-2667339002.jpeg" alt="Penyelenggaraan Commision on the Status of Women (CSW) ke-68 mengangkat tema &ldquo;Addressing Poverty, Strengthening Institutions and Financing with a Gender Perspective&rdquo;." width="100%">
<figcaption>Penyelenggaraan Commision on the Status of Women (CSW) ke-68 mengangkat tema &ldquo;Addressing Poverty, Strengthening Institutions and Financing with a Gender Perspective&rdquo;.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penyelenggaraan Commision on the Status of Women (CSW) ke-68 mengangkat tema &ldquo;Addressing Poverty, Strengthening Institutions and Financing with a Gender Perspective&rdquo;. CSW akan berfungsi sebagai platform untuk memperlihatkan inisiatif dan pencapaian Indonesia dalam mempromosikan kesetaraan gender, mengurangi kemiskinan, memperkuat pembiayaan dan lembaga dengan perspektif gender. Tema CSW ke-68 mendapat perhatian khusus dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), bagaimana wanita memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan roda mikro ekonomi serta pembangunan yang berkelanjutan. PNM hadir untuk mendukung jalannya acara bertaraf internasional ini dengan mengemban tugas mulia. Razaq Manan Ahmad selaku EVP Pengembangan dan Jasa Manajemen PT Permodalan Nasional Madani hadir pada gelaran CSW ke-68. &ldquo;PNM menjadi salah satu perwakilan di panggung dunia bersama KPPPA yaitu melalui pameran wastra nusantara. PNM memperkenalkan para wanita hebat dari Indonesia yang merupakan binaan dari PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) berfokus untuk meningkatkan, memberikan pendampingan serta memberdayakan para wanita prasejahtera penggiat UMKM yang ingin mengembangkan bisnisnya secara baik dan maksimal," tutur Razaq Manan Ahmad. "Saya berharap event ini menjadi stimulus bagi seluruh nasabah kami sehingga mereka menjadi perempuan yang berdaya dalam ekonomi keluarga," imbuh Razaq Manan Ahmad. &ldquo;Kami menyampaikan penghargaan yang tulus kepada PT Permodalan Nasional Madani atas kontribusi mereka pada pameran ini. Komitmen mereka yang teguh untuk mendorong pemberdayaan ekonomi telah memainkan peran sentral di Indonesia. Prestasi luar biasa PT Permodalan Nasional Madani dalam mendukung perempuan di sektor ultra mikro ekonomi merupakan bukti nyata dari dedikasi mereka dalam menciptakan peluang bagi para pengusaha perempuan. Melalui inisiatif strategis dan program-program inovatif, PNM telah meningkatkan kesejahteraan banyak perempuan, memberikan pelatihan serta pendampingan yang diperlukan untuk berkembang di sektor ekonomi ultra mikro," ujar Lenny Rosalin, Kepala Deputi Bidang Kesetaraan Gender KPPPA. PNM merupakan lembaga pembiayaan dan pendamping perempuan prasejahtera di Indonesia melalui sektor usaha ultra mikro. PNM tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk juga dilakukan. Hingga kini sudah ada 15.2 Juta nasabah PNM di seluruh Indonesia. Singkatnya, PNM bekerja untuk pemberdayaan nasabah melalui pembiayaan dan pendampingan. Pembiayaan dan pendampingan merupakan dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan satu dengan lainnya.

PNM hadir untuk mendukung jalannya acara Commision on the Status of Women dengan mengemban tugas mulia.

PNM Bersama KPPPA Sukseskan Commision on the Status of Women (CSW) ke-68 di New York

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/1648774883783.jpg" alt="Ilustrasi pemerkosaan. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemerkosaan. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kondisi kesehatan anak yang menjadi korban pemerkosaan 11 orang di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, berangsur membaik. Meski belum menjalani operasi pengangkatan rahim, korban telah dipindahkan dari ruang intensive care unit (ICU). Perkembangan tersebut dilaporkan tim SAPA 129 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Menurut Men PPPA Bintang Puspayoga, tim turun mendampingi korban lantaran kondisi yang dinilai urgen. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KPPPA Nahar mengungkapkan, sambil menunggu pendalaman terkait kondisi kesehatan korban, proses hukum terus berjalan. Selain melengkapi bukti dokumen untuk pembuktian, kepolisian tengah memburu satu terduga pelaku yang masih buron. Nahar berjanji mengawal kasus tersebut. Seluruh pelaku harus diproses tanpa membedakan latar belakang tersangka. Soal ancaman dan desakan damai kepada korban, pihaknya juga telah mendeteksinya. Karena itu, pendampingan diarahkan ke sana. Tim juga sudah menyiapkan sejumlah skenario terkait tempat berlindung atau rumah aman. &rdquo;Kalau seandainya dibutuhkan tempat yang terlindungi dan segala macam, kami tentu siapkan. Di sisi lain, tim LPSK juga sudah turun,&rdquo; ungkapnya. (mia/c7/fal)

Kondisi kesehatan anak yang menjadi korban pemerkosaan 11 orang di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, berangsur membaik.

KPPPA Siapkan Skenario Perlindungan Korban Kasus Rudapaksa Anak di Sulteng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/korban_anak_anak.jpg" alt="RAPUH: Foto ilustrasi menggambarkan anak korban kekerasan seksual yang hidupnya dibayangi ancaman dan ketakutan. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>RAPUH: Foto ilustrasi menggambarkan anak korban kekerasan seksual yang hidupnya dibayangi ancaman dan ketakutan. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Orang tua harus kian ketat mengawasi buah hatinya. Pasalnya, kasus penculikan anak terus meningkat setiap tahun. Sepanjang tahun lalu saja, 35 anak dilaporkan mengalami penculikan.  Angka tersebut merujuk pada laporan yang tercatat dalam data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Jika ditelisik lebih dalam, jumlah tersebut mengalami kenaikan tajam dibandingkan dengan tahun dua tahun sebelumnya. Pada 2020, <a href="https://www.jawapos.com/tag/kasus-penculikan-anak/">kasus penculikan anak</a> mencapai 20 anak. Sementara itu, pada 2021, ada 15 kasus.  Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Nahar meyakini, data di lapangan bisa jadi lebih banyak. "Jadi, ini bukan data yang pasti hanya segitu itu. Ada yang nggak dilaporin," ujar Nahar dalam acara media talk <a href="https://www.jawapos.com/tag/kpppa/">KPPPA</a> di Jakarta kemarin (13/1).  Maraknya kasus penculikan, menurut dia, dipengaruhi oleh tuntutan ekonomi dan pengasuhan. Nahar mendorong agar pola pengasuhan sesuai standar. Misal, ketika pengasuhan tak bisa dilakukan oleh orang tua, harus ada pengasuhan alternatif. Penetapannya pun harus sesuai ketentuan.

Angka Penculikan Anak Cenderung Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/reza-indragiri.jpg" alt="Reza Indragiri Amriel" width="100%">
<figcaption>Reza Indragiri Amriel</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemberian perlindungan khusus wajib dilakukan negara. Demikian pula bagi anak-anak FS dan PC.  Menurut pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel, dengan asumsi bahwa anak-anak itu rentan mengalami stigmatisasi akibat perbuatan orangnya, mereka termasuk dalam salah satu kategori anak yang mendapat perlindungan khusus. Secara berurutan, pihak tersebut adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya.  ”UU 35/2014 mengatur pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan khusus,” terang Reza.  Tapi kalau dalam kasus anak-anak FS dan PC yang turun tangan adalah langsung dari pusat, lanjut dia, wajar jika publik bertanya-tanya.  ”Saya pun gumun. Sehebat apa FS dan PC, sampai anak-anak mereka ditangani langsung oleh pusat. Anggaplah FS adalah (mantan) orang penting. Tapi apakah status anak-anaknya juga menjadi di atas anak-anak lainnya?” ucap Reza.  Padahal, menurut dia, Polri punya Polda dan Polres. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga punya Dinas PPPA di daerah. Begitu pula kementerian-kementerian lain.  ”Cukup kerahkan kantor-kantor dinas mereka. Itulah sewajarnya takaran empati sekaligus pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab mereka. Jangan malah memberikan layanan yang dikemas dalam privilese berlebihan,” ujar Reza.  Reza membandingkan misalnya antara lain dengan keluarga sejumlah terduga teroris. Persekusi terhadap orang terdekat mereka luar biasa. Diusir dari kampung tempat mereka tinggal.  ”Silakan cek, kementerian dan lembaga apa yang menerjunkan langsung tim dari pusat untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak dan para istri yang terkena getah akibat (dugaan) perbuatan ayah atau suami mereka? Apa yang dilakukan Mabes Polri, KPPPA, Komnas Perempuan ketika atau setelah persekusi itu berlangsung?” ucap Reza.  Dia menambahkan, salah satu asas perlindungan anak adalah non diskriminatif. Tapi kalau ada privilese seperti itu, bisa dinilai publik sebagai bentuk perlakuan mengistimewakan sebagian anak dan mendiskriminasi sebagian anak lainnya.

Soal Perlindungan Anak-Anak Ferdy Sambo, Ini Kata Psikolog

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/image-2.jpg" alt="Ilustrasi tawuran. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tawuran. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyoroti tingginya aksi tawuran dan penganiayaan antaranak. Tak sedikit korban jiwa berjatuhan akibat ulah brutal tersebut.  Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, Femmy Eka Kartika Putri meminta pihak-pihak terkait mengambil langkah menyikapi fenomena tersebut. Aspek pencegahan harus dimaksimalkan agar tidak terjadi lagi tawuran.  "Saat ini banyak ditemukan kasus kekerasan dari anak oleh anak, ini sungguh memprihatinkan kita semua, dimana seharusnya anak-anak banyak belajar agama dan berada di rumah bersama orang tuanya. Ini malah malam-malam keluar dan tawuran," ujar Femmy, Kamis (21/4).  Oleh karena itu, Kemenko PMK memandang penting untuk bersinergi bersama dan berkoordinasi dalam mengatasi masalah ini. "Karena, indeks perlindungan anak dan pembangunan anak harus terus kita dorong, agar anak-anak sejahtera, sehat, lingkungannya baik, dapat terpenuhi haknya dan dilindungi dari hal negatif," tambahnya.  Menurut Femmy, tawuran pelajar merupakan penyimpangan karena kerap merengut nyawa. Oleh karena itu, tak bisa disebut kenakalan remaja, melainkan tindak kriminal.  Terjadinya tawuran di kalangan anak juga di sebabkan masalah sepele yang dibesar-besarkan antara dua kelompok atau dua sekolah yang berbeda. Mereka melakukan tawuran sebab sudah dianggap sebagai tradisi yang bisa menyelesaikan masalah.  "Kita sebenarnya sudah mempunyai banyak dasar hukum dengan perlindungan anak termasuk disini UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Kita juga punya payung hukum dari UU hingga peraturan menteri terkait, ini menjadi acuan kita dalam menangani isu kekerasan anak kepada anak," jelasnya.  Adapun anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tersebar di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maupun Lembaga Pemasyarakatan (LP). Dari 1.083 ABH, sebanyak 62 persennya ada di LPKA dan 38 persen ada di LP.  "Ini memang jumlahnya semakin sedikit dibanding tahun sebelumnya, namun demikian bukan berarti kita tidak waspada. Karena anak ini memang perlu dipenuhi haknya dan dilindungi," tegasnya.

Kemenko PMK: Tawuran Bukanlah Kenakalan Remaja, tapi Tindak Kriminal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/korban_anak_anak.jpg" alt="RAPUH: Foto ilustrasi menggambarkan anak korban kekerasan seksual yang hidupnya dibayangi ancaman dan ketakutan. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>RAPUH: Foto ilustrasi menggambarkan anak korban kekerasan seksual yang hidupnya dibayangi ancaman dan ketakutan. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat masih tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan. Hal itu diketahui berdasarkan survei pengalaman hidup perempuan nasional yang digelar pada Desember 2021.  Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan, berdasarkan survei tersebut prevalensi kekerasaan terhadap perempuan dan anak memang menurun. Namun, angkanya masih sangat memprihatinkan.  "Prevalensi kekerasan fisik dan atau seksual yang dilakukan pasangan dan selain pasangan tahun 2021 masih dialami oleh 26,1 persen atau 1 dari 4 perempuan usia 15 sampai 64 tahun selama hidupnya," kata Bintang kepada wartawan, Rabu (9/3).  Sementara survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja 2021, menggambarkan bahwa anak perempuan lebih banyak mengalami lebih dari satu jenis kekerasaan sepanjang hidupnya, dibanding anak laki-laki. Grafik menanjak di balik kondisi ini yaitu terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak yang terlaporkan.  "Tren meningkatnya pelaporan kasus di tengah menurunnya prevalensi kekerasan, artinya masyarakat mulai berani untuk melapor. Semakin masifnya penggunaan media sosial juga turut andil untuk mengungkap berbagai kasus kekerasan," jelas Bintang.  Kendati demikian, dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa program memberantas kekerasaan seksual terhadap perempuan dan anak masih butuh perjuangan panjang. Kerja sama antarlini dibutuhkan untuk memaksimalkan pencegahan.

KPPPA Sebut 1 dari 4 Perempuan Usia 15-64 Tahun Pernah Alami Kekerasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/herry_dituntut.jpg" alt="PREDATOR SEKS: Herry Wirawan digiring petugas setelah menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Kota Bandung kemarin (11/1). (TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)" width="100%">
<figcaption>PREDATOR SEKS: Herry Wirawan digiring petugas setelah menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Kota Bandung kemarin (11/1). (TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat untuk melakukan upaya hukum banding terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung atas kasus terdakawa pemerkosaan 13 santriwati, Herry Wirawan. Upaya hukum banding ini ditempuh, karena KPPPA enggan membayarkan ganti rugi atau restitusi senilai Rp 331 juta kepada belasan santriwati yang menjadi korban pemerkosaan.  "Dalam putusannya Hakim menyatakan Negara harus hadir untuk melindungi dan memenuhi hak korban dengan cara memberikan restitusi. Hanya saja restitusi itu kewajiban pelaku dan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan Saksi dan Korban. Memperhatikan ketentuan tersebut, KemenPPPA tidak dapat dibebankan untuk membayar restitusi," kata Deputi Perlindungan Khusus Anak, KemenPPPA Nahar dalam keterangannya, Kamis (17/2).  Nahar mengatakan, Hakim membebaskan terdakwa dari hukuman bayar restitusi ganti kerugian dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah dihukum seumur hidup. Hakim merujuk Pasal 67 KUHP yang menyebutkan jika terdakwa telah divonis seumur hidup di samping tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi, kecuali pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman majelis hakim.  Dia pun menjelaskan, asas hukum lex posterior derogat legi priori, artinya asas hukum yang terbaru (lex posterior) kesampingkan hukum yang lama (lex prior). Selanjutnya, ketentuan terbaru UU 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  Dia mengutarakan, UU 17 Tahun 2016 ini menegaskan bahwa pelaku persetubuhan terhadap anak di samping mendapatkan hukuman maksimal dengan pidana mati, dapat juga dikenakan juga hukuman tambahan, tindakan kebiri kimia dan rehabilitasi. Pertimbangan ini dapat diusulkan sebagai bahan penyusunan Memori Banding JPU.  "Penunjukan KemenPPPA yang akan menanggung restitusi perlu dipertimbangkan kembali dengan alasan bahwa pemerintah bukan keluarga atau relasi kuasa dari terdakwa," tegasnya.  Hal itu mengacu pada UU 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan PP 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah melalui PP 35 Tahun 2020. Mengacu pada peraturan perundangan-undangan tersebut, maka restitusi tidak dibebankan kepada negara.  "Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga," ungkapnya.  Oleh karena itu, Tim KemenPPPA terus berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Dinas PPPA Jawa Barat dalam menyikapi putusan hakim yang menetapkan pelaksanaan restitusi kepada korban dan perawatan kepada 9 anak dari 8 anak korban dari total 13 anak korban yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk mendorong upaya banding.  Sebagaimana diketahui, alasan biaya restitusi dibebankan ke Kementerian PPPA, karena terdakwa Herry Wirawan sudah divonis hukuman seumur hidup. Hal itu mengacu pada Pasal 67 KUHP, dimana orang yang telah divonis seumur hidup tidak bisa dibebankan pidana tambahan. Restitusi korban perkosaan Herry Wirawan totalnya sebesar Rp 331.527.186.

Enggan Bayar Restitusi Korban Herry Wirawan, KPPPA Minta Jaksa Banding

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kpppa

Berita Terkini