<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/05/umar-patek-2997576681.jpg" alt="Umar Patek kini menekuni usaha Kopi Ramu. (Ramadhoni Cahya/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Umar Patek kini menekuni usaha Kopi Ramu. (Ramadhoni Cahya/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div class="box-header bg-blue-active bs-example">&nbsp;</div> <div class="box-header bg-blue-active bs-example">Bagi Umar Patek, kopi racikannya bukan semata bisnis, tapi penanda hidup baru. David Andreasmito yang mengajaknya bekerja sama mengaku melihat keinginan kuat Umar untuk berubah sejak kali pertama mereka bertemu.</div> <div class="box-body"> <div class="form-group"> RAMADHONI CAHYA, Surabaya --- KOPI&nbsp;Ramu racikannya memang dijual di kafe. Ada modal yang dialirkan, mulai untuk pelatihan sampai membeli mesin pengolah kopi. Tapi, bagi Umar Patek,ini bukan soal bisnis semata. Ini juga tentang penanda hidup. &rdquo;Saya ingin membuktikan bahwa saya bisa berubah, bisa memberi manfaat,&rdquo; kata Umar dalam peluncuran Kopi Ramu di Hedon Estate, Surabaya, Selasa (3/6) malam. Bagi seorang eks narapidana teroris (napiter) seperti Umar, tak mudah membuat orang percaya bahwa dia berniat berubah. Punggungnya terus digendongi masa lalu kelam buntut keterlibatannya dalam Bom Bali I pada 2002. Dia memang pernah menjadi salah satu teroris paling dicari pemerintah Indonesia, Australia, Filipina, dan Amerika Serikat(AS). Pemerintah AS bahkan pernah menjanjikan reward USD 1 juta bagi siapa saja yang bisa menangkap atau memberikan informasi untuk penangkapannya. Sampai kemudian jalan itu terbuka lewat kopi yang dia suguhkan kepada David Andreasmito, seseorang yang belum lama mengenalnya ketika dokter gigi tersebut bertamu ke rumahnya di Porong, Sidoarjo, pada awal 2023. Itu pertemuan mereka yang kesekian setelah Umar yang baru keluar dari Lapas Surabaya Kelas I di Porong pada 7 Desember 2022 berkali-kali menolak bantuan dari David. Suguhan kopi rempah racikan Umar yang resepnya diwarisi sang ibu itu memikat David. Dari sanalah ide bisnis kopi rempah mulai digarap serius. &rdquo;Sejak pertemuan pertama saya melihat ada keinginan kuat untuk menjadi lebih baik dari dalam diri Umar,&rdquo; sebut David. Berbagai&nbsp;Varian Ada beragam varian kopi yang telah dihasilkan Umar selama dua tahun terakhir, termasuk kopi rempah. &rdquo;Kopi rempah ini resep dari ibu saya dan kebetulan saya dari kecil suka kopi,&rdquo; tutur pria kelahiran Pemalang, Jawa Tengah, 20 Juli 1966 itu. Begitu menyepakati tawaran David, dukungan modal juga mengalir. Seorang rekan David yang berkecimpung di dunia kopi turut membantu mewujudkan rencana itu. Mulai memberi pelatihan hingga membelikan mesin pengolah kopi senilai Rp 260 juta untuk mendukung produksi. &rdquo;Pemilihan nama Ramu itu dari kebalikan nama saya. Jadi, Umar dulu meramu bom, sekarang meramu kopi,&rdquo; tuturnya. Kini racikan kopi Umar telah hadir di sejumlah titik, termasuk kafe-kafe di Banyuwangi dan Surabaya. &rdquo;Beliau menawarkan saya untuk menjual kopi di kafenya, sebagian besar menggunakan biji kopi dari Bondowoso,&rdquo; ungkapnya tentang David. Selain kopi, Umar juga menekuni fotografi makro. Objek yang dia jepret dari jarak sangat dekat dan menunjukkan detail. Mulai hewan, bunga, atau lainnya. Foto-fotonya acap kali dia unggah di akun Instagram pribadinya, @umar.potret. &rdquo;Pertama kali tertarik saat di dalam lapas, melihat tayangan televisi tentang fotografi makro menggunakan handphone dengan lensa tambahan yang dijepit di kamera belakang,&rdquo; ujar dia. Muncul&nbsp;Spontan Lantas, mengapa David yang sebelumnya tak mengenal Umar sama sekali repot-repot mau membantu? Menurut pria 58 tahun itu, ide tersebut muncul secara spontan di pikirannya. Dia kemudian meminta bantuan rekannya agar dapat bertemu dengan pria yang terlahir dengan nama Hisyam itu secara langsung. Sebuah langkah yang mendatangkan banyak pertanyaan dan kritik. Bahkan Umar sendiri keheranan. &rdquo;Dia bilang kok saya enggak takut. Saya jawab saya cuma takut sama Tuhan, bukan sama manusia,&rdquo; kata David. Ketika akhirnya tawarannya kepada Umar diterima, dia pun berfokus untuk membantu dari sisi manajemen. Sedangkan Umar berfokus meracik kopi. Skema bisnisnya, David akan membeli produk Umar dan dipasarkan melalui kafenya. David menegaskan, tak ada niat mengambil untung. &rdquo;Semata ingin menunjukkan bahwa seseorang bisa berubah terlepas dari masa lalu yang pernah terjadi,&rdquo; katanya. Bahwa Umar bersungguh-sungguh berubah sekeluar dari penjara yang dia jalani sejak 2011&ndash;2022, mantan Kepala Densus 88 Antiteror Polri Komjen Pol Marthinus Hukom termasuk yang bisa memberikan testimoni. &rdquo;Saya masih teringat, begitu dia keluar, langsung menghubungi dan mengajak bertemu,&rdquo; ucap Marthinus yang kini menjabat kepala Badan Narkotika Nasional saat hadir dalam peluncuran. Umar mengakui masa lalunya memang kelam. &rdquo;Tapi, saya ingin sisa hidup jadi lebih baik,&rdquo; ujarnya.&nbsp;(*/ttg) </div> </div>

Bagi Umar Patek, kopi racikannya bukan semata bisnis, tapi penanda hidup baru. David Andreasmito yang mengajaknya bekerja sama.

Hidup Baru dengan Kopi, Umar Patek Ingin Membuktikan Bisa Berubah dan Memberi Manfaat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/25/WhatsApp-Image-2025-04-25-at-80707-PM-3757529343.jpeg" alt="Ketua KPPI Sinda Sutadisastra. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPPI Sinda Sutadisastra. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kongres Pejuang Perempuan Indonesia (KPPI) menggelar Kongres di Kemayoran, Jakarta pada Jumat (25/4). Dalam kongres kali ini KPPI mengandeng lebih dari 130 organisasi perempuan nasional untuk berkolaborasi mewujudkan Indonesia maju. Ketua KPPI Sinda Sutadisastra mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan energi perempuan dari seluruh Indonesia. Menurutnya, KPPI harus menjadi mitra pemerintah. &ldquo;Kita ingin menghasilkan sebuah kesepakatan untuk kerjasama di antara 130 organisasi yang hadir, bahwa pemerintahan saat ini harus dikawal, dan perempuan-perempuan yang terlibat dalam 130 organisasi ini harus ikut serta,&rdquo; kata Sinda. &ldquo;Kita harus diberdayakan, kita harus bersama-sama memajukan bangsa kita,&rdquo; sambung dia. Sinda juga mengajak lebih dari 500 aktivis perempuan dari berbagai latar belakang yang hadir dalam acara ini untuk melupakan konstetasi Pilpres 2024 lalu. Semua pihak harus bersatu kembali dalam membangun bangsa bersama&nbsp;Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabumung Raka. &ldquo;Kita tetap menjadi aktivis politik, dan kita tetap satu dengan Pak Presiden Prabowo dan Pak Wapres Gibran,&rdquo; imbuhnya. Dia juga mengungkapan, bahwa tantangan kaum perempuan di era saat ini jauh lebih besar. Terlebih, perempuan masa kini juga harus tetap bersaing. &ldquo;Jadi tantangan perempuan itu luar biasa, dan perempuan kini itu harus lebih cepat, dan lebih banyak persaingan. Jadi perempuan-perempuan sekarang itu hebat,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, Sinda juga menyoroti prilaku kekerasan yang dialami perempuan. Dia pun berharap, dengan berkumpulnya para aktivisi perempuan dari berbagai organisasi ini bisa melahirkan sebuah trobosan dalam menghadapi tantangan perempuan, baik secara fisik maupun secara ekonomi &ldquo;Jadi mudah-mudahan semua bersinergi dan aktivis-aktivis yang bergerak di bidang ekonomi, membantu juga pergerakan ekonomi Indonesia. Dan tidak kiranya semua pergerakan tidak bisa dilandasi dengan pergerakan tanpa adanya pergerakan politik,&rdquo;&nbsp;pungkas Sinda. &nbsp;

Kongres Pejuang Perempuan Indonesia (KPPI) menggelar Kongres di Kemayoran, Jakarta pada Jumat (25/4).

Kongres Pejuang Perempuan Indonesia Kumpulkan 130 Organisasi, Bahas Kemajuang Bangsa dan Kawan Pemerintahan Prabowo-Gibran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Rapat-Paripurna-DPR-Penutupan-Masa-Sidang-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Suasana rapat paripurna penutupan masa sidang DPR RI, Kamis (16/12/2021). Rapat paripurna dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Sebanyak 71 anggota DPR hadir rapat paripurna secara fisik. virtual 218, izin 20. Total 309 dari 575 ang" width="100%">
<figcaption>Suasana rapat paripurna penutupan masa sidang DPR RI, Kamis (16/12/2021). Rapat paripurna dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Sebanyak 71 anggota DPR hadir rapat paripurna secara fisik. virtual 218, izin 20. Total 309 dari 575 ang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi produk hukum terakhir yang disahkan DPR RI sebelum Ketua DPR RI Puan Maharani menutup Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022. DPR sendiri telah melakukan pengambilan keputusan terhadap tiga Rancangan Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif parlemen  “Produk legislasi DPR harus memiliki landasan sosiologis yang kuat dan memberikan manfaat untuk memajukan kesejahteraan rakyat serta mencapai kemajuan Indonesia,” kata Puan Maharani dalam pernyataan tertulis yang dikutip Kamis (21/04).  Sejak dilantik menjadi Ketua DPR RI pada Oktober 2019, Puan meminta kepada anggota Komisi agar tolok ukur program legislasi yang dirumuskan DPR tidak berdasarkan dari banyaknya undang-undang yang dilahirkan. Namun, dari kualitasnya.  “Membuat Undang-Undang itu tidak bisa sembarang. Tidak bisa sekedar memasang target jumlah 100 atau 200 UU. Namun, yang jauh lebih penting adalah UU itu dibahas dengan mekanisme yang benar serta memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat. Kerja legislasi DPR tidak hanya sekedar kuantitas, tapi soal kualitas, ” kata Puan.  Hal inilah yang menjadi dasar mengapa UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagai salah satu produk legislasi yang disahkan pada Masa Persidangan IV DPR, membutuhkan waktu dalam proses pembahasannya.  “UU TPKS merupakan hadiah buat seluruh masyarakat Indonesia menjelang peringatan Hari Kartini. Payung hukum ini bertujuan menjaga dan mengayomi, bukan hanya untuk perempuan melainkan untuk satu bangsa Indonesia,” tutur Puan.  Menurut Puan, UU ini lahir atas kolaborasi dan sinergi yang apik antar semua pihak. Dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusannya, UU ini juga berusaha mengakomodir dan memberi ruang yang luas untuk publik berpartisipasi secara aktif.  Merespons hal itu, Ketua Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Kanti W. Janis mengapresiasi upaya Puan Maharani dalam menyerap aspirasi publik saat proses perumusan Undang-Undang TPKS. Ia menyebut Puan merespons serius serta cepat menanggapi masukan masyarakat.  “Ini bukan hanya soal bagaimana proses aspirasi politik itu diperhatikan, tapi ada kepemimpinan yang efektif terutama dari pimpinan DPR,” kata Kanti dalam pernyataan tertulis yang dikutip Kamis, (21/04).  Kanti, yang juga aktif dalam gerakan literasi, mengatakan bahwa lahirnya UU TPKS ini merupakan salah satu tanda zaman bahwa Indonesia memasuki era modern sesungguhnya.  “Ciri utama negara modern adalah memberi perlindungan nyata tidak hanya untuk perempuan, namun juga kelompok rentan lain,” ucap Kanti.  Kanti berharap penerapan UU ini benar-benar tegas dan tidak memberikan celah bagi pelaku kejahatan seksual untuk bebas, serta mampu mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual.  “Tentu agar UU ini menjadi hukum yang hidup di masyarakat, kita harus awasi dan kawal bersama implementasinya,” pungkas Kanti.

DPR Lebih Fokus Pada Kualitas Legislasi Dibanding Kuantitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/KAWAH-IJEN-SUBHEKI.jpg" alt="Sejumlah wisatawan memotret aktivitas para penambang belerang di dasar kawah Ijen, Banyuwangi, beberapa waktu lalu. (BEKY SUBECHI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah wisatawan memotret aktivitas para penambang belerang di dasar kawah Ijen, Banyuwangi, beberapa waktu lalu. (BEKY SUBECHI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menarik wisatawan muslim. Saat ini populasi muslim di seluruh dunia sekitar 1,8 miliar jiwa. Ketua Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI), Riyanto Sofyan berkata bahwa Indonesia merupakan raksasa yang tertidur. Jika bisa dimanfaatkan dengan baik, bukan tidak mungkin perekonomian Indonesia dapat meningkat tajam.  "Indonesia ini raksasa yang tidur ya, potensinya besar sekali, kalau kita lihat Malaysia, populasi Malaysia sekitar 30 juta, wisatawannnya sekitar 27 juta, hampir sama dengan populasi. Jadi kalau kita bandingin ke situ kan, kita populasinya 266 juta, jika melihat itu, harusnya wisatawannya bisa 200-an juta," ungkapnya di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (15/11).  Namun, apakah itu bisa tercapai, harus juga dilihat dari aksi pemerintah daerah serta pelaku usaha apakah siap atau tidak dalam menjalankan program wisata halal tersebut. "Jadi makanya kita harus sadar, kayak semacam program quick win yang mana harus kita prioritaskan untuk dikembangkan," tutur dia.  Saat ini, berdasarkan data Global Muslim Travel Index (GMTI), sebesar 140 juta wisatawan muslim yang melakukan liburan ke luar negeri. Namun, pengembangan wisata halal yang belum sepenuhnya maksimal, Indonesia baru bisa mendapatkan kunjungan sebesar 3 juta jiwa. "Itu diluar daripada umrah dan haji, jadi sangat masih banyak ruang gerak untuk tumbuh," jelasnya.  Ia pun menuturkan, apabila Indonesia bisa mendapatkan kunjungan turis sebanyak 3,5 juta di tahun 2019. Pada 2024, kemungkinan besar wisatawan muslim akan mencapai dua kali lipat dari angka tersebut.  "Spendingnya (pengeluaran uang) wisatawan muslim lebih besar daripada wisatawan mancanegara secara rata-rata. wisman itu rata-rata sekitar USD 1.800 per turis, kalau wisatawan muslim misalnya dari Timur Tengah bisa sekitar USD 2.500 per turis. Wisatawan muslim kan bukan cuma dari Timur Tengah, ada dari Eropa, Asia dan sebagainya. Kita lakukan kalkulasi, rata-rata bisa sekitar USD 1.200 kalau 6 juta dikali USD 1.200 kan bisa sekitar USD 7,2 miliar oenambahan devisa kita," tutupnya.  Ada sepuluh provinsi dengan destinasi wisata halal unggulan yang terlibat, diantaranya adalah Aceh, Riau dan Kepulauan Riau, Sumatera Barat, DKl Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogjakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

Pacu Pariwisata Indonesia, PPHI Garap Potensi Populasi Muslim Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/volume-impor-alumunium-foil-melonjak-kppi-lakukan-penyelidikan_m_.jpg" alt="Ilustrasi alumunium foil" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi alumunium foil</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) memulai penyelidikan dugaan tindakan pengamanan perdagangan (safeguards) atas lonjakan volume impor barang aluminium foil. Langkah penyelidikan dilakukan atas dasar permohonan yang disampaikan oleh Asosiasi Produsen Aluminium Extrusi serta Aluminium Plate, Sheet &amp; Foil (APRALEX Sh &amp; F) yang memproduksi barang aluminium foil pada 3 Oktober 2018 lalu. &ldquo;Dari bukti awal permohonan yang diajukan, KPPI menemukan adanya lonjakan volume impor barang aluminium foil. Terdapat indikasi awal mengenai kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri akibat dari lonjakan volume impor tersebut,&rdquo; ujar Ketua KPPI Mardjoko dalam keterangan resmi, Jum&rsquo;at (12/10). Kerugian serius atau ancaman kerugian serius tersebut terlihat dari beberapa indikator kinerja industri dalam negeri pada periode tiga tahun terakhir (2015&mdash;2017). Indikator seperti kerugian finansial secara terus menerus akibat menurunnya volume produksi dan penjualan domestik, meningkatnya persediaan akhir serta menurunnya pangsa pasar industri dalam negeri di pasar domestik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam tiga tahun terakhir (2015&mdash;2017), volume impor barang aluminium foil terus meningkat dengan tren sebesar 23 persen. Pada tahun 2015 impor barang aluminium foil tercatat sebesar 25.189 ton, kemudian pada tahun 2016 naik 25 persen menjadi sebesar 31.404 ton, dan pada tahun 2017 naik 21 persen menjadi sebesar 37.998 ton. Negara asal impor barang aluminium foil antara lain dari China, Korea Selatan, dan Jepang. Volume impor barang aluminium foil Indonesia terbesar berasal dari China, dengan pangsa impor pada tahun 2015 sebesar 81,57 persen, kemudian tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 83,43 persen, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 85,84 persen. Sementara itu, tarif Bea masuk impor (MFN) barang aluminium foil untuk HS. 7607.11.00 dan 7607.19.00 masing- masing sebesar 20 persen dan 10 persen. Dengan adanya perjanjian ASEAN-China Free Trade Agreement (AC- FTA), ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AK-FTA), dan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) tarif bea masuk preferensial untuk komoditas ini sebesar 0 persen berlaku dan tahun 2017&mdash;2022. &ldquo;Hal ini menjadi salah satu penyebab melonjaknya jumlah impor aluminium foil yang menyebabkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius industri dalam negeri,&rdquo; pungkas Mardjoko.

Volume Impor Alumunium Foil Melonjak, KPPI Lakukan Penyelidikan

kppi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kppi

Berita Terkini

Hidup Baru dengan Kopi, Umar Patek Ingin Membuktikan Bisa Berubah dan Memberi Manfaat

Kongres Pejuang Perempuan Indonesia Kumpulkan 130 Organisasi, Bahas Kemajuang Bangsa dan Kawan Pemerintahan Prabowo-Gibran

DPR Lebih Fokus Pada Kualitas Legislasi Dibanding Kuantitas

Pacu Pariwisata Indonesia, PPHI Garap Potensi Populasi Muslim Dunia

Volume Impor Alumunium Foil Melonjak, KPPI Lakukan Penyelidikan

Download Aplikasi JawaPos.com