<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/eks-wamenkumham-ott-di-lp-sukamiskin-bukti-sistem-peradilan-gagal_m_230117.jpg" alt="Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana menilai persoalan kasus sel mewah, dilatar belakangi masalah integritas para petugas lapas." width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana menilai persoalan kasus sel mewah, dilatar belakangi masalah integritas para petugas lapas.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Wamenkumham, Denny Indrayana menyebut Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terhadap Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin Wahid Husein dan beberapa napi korupsi kembali menjadi ironi kesekian, dan membuktikan gagalnya sistem hukum di tanah air. "OTT itu lagi-lagi mengkonfirmasi bahwa sistem hukum kita sudah gagal, karena di dalamnya justru tumbuh subur praktik korupsi alias mafia hukum (judicial corruption)," ungkapnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Senin (23/6). Denny menuturkan, kasus korupsi besar yang ditangani lembaga antirasuah bukan saja kali ini. Sebelumnya sudah pernah menyentuh Ketua Mahkamah Konstitusi yang sudah pula divonis bersalah seumur hidup. Demikian pula, ada oknum polisi, jaksa, advokat, dan panitera. "KPK melengkapinya dengan OTT di lembaga pemasyarakatan khusus korupsi. Maka, lengkap dan paripurnalah gambaran korupsi di dunia hukum," tuturnya. Denny juga menegaskan rentetan peristiwa yang menyentuh semua sektor penegakan hukum baik hulu hingga ke hilir, sudah terkontaminasi. "Tidak ada wilayah hukum yang imun dari kanker ganas korupsi," tukasnya. Walau beberapa pihak menyebut OTT kali ini aga receh mengingat nilai barbuk yang ditemukan lembaga antikorupsi tidak terlalu fantastis, tapi bagi Denny, tetap saja ini potret rusaknya integritas di Lapas. "Korupsi di sektor pemasyarakatan daya rusaknya sangat besar," tutupnya.

Eks Wamenkumham: OTT di LP Sukamiskin Bukti Sistem Peradilan Gagal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/berurusan-dengan-kpk-inneke-pilih-absen-di-meet-greet_m_230032-scaled.jpg" alt="Inneke Koesherawati saat mendatangi kantor KPK usai OTT di Lapas Sukamiskin." width="100%">
<figcaption>Inneke Koesherawati saat mendatangi kantor KPK usai OTT di Lapas Sukamiskin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Artis Inneke Koesherawati seharusnya menghadiri acara meet &amp; greet dan penandatanganan buku Hi Darl di Supermal Karawaci, Tangerang, Minggu (22/7) siang. Namun, istri Fahmi Darmawansyah itu memilih absen. Hanya Marini Zumarnis, sahabat Inneke, yang hadir. "Dia kan memang lagi berhalangan," ujar Marini seusai acara meet &amp; greet. Inneke memang baru saja berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dia diperiksa 17 jam pada Sabtu (21/7)&nbsp;dini hari hingga malam hari. Pemeriksaan itu terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK di Lapas Sukamiskin yang melibatkan suaminya. Marini mengaku tidak menerima kabar apa pun terkait dengan pemeriksaan <a href="https://www.jawapos.com/features/22/07/2018/bilik-asmara-lapas-sukamiskin-bernama-gudang" target="_blank">Inneke</a> di KPK. "Saya ya tahunya dari berita-berita yang beredar itu," aku aktris sinetron Bidadari itu. Selama bersahabat dengan Inneke, Marini sama sekali tidak pernah mendengar sang sahabat bercerita seputar kasus suaminya ataupun keterlibatan dirinya. Sosok Inneke di mata Marini pun sangat positif. Keduanya sering bertukar cerita seputar kesamaan mereka, yakni gaya busana muslim dan hijrah. Begitu mendengar bahwa sahabatnya berurusan dengan KPK, Marini terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Inneke akan terseret ke perkara suap. "Tapi, saya sih nggak mau suuzon (berprasangka buruk, Red) dulu. Kan saya harus tahu informasi penuhnya," kata perempuan 42 tahun itu. Marini terakhir kali mengontak Inneke pada Jumat (20/7)malam, sebelum sahabatnya itu dijemput <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/22/07/2018/usai-ott-di-lapas-sukamiskin-nasib-inneke-koesherawati-belum-aman" target="_blank">KPK</a> di rumahnya di kawasan Menteng. Saat itu Marini mengabari Inneke soal acara lini hijab milik mereka di Bandung yang akan berlangsung pada 25 Juli. Setelah itu, Marini dan Inneke putus kontak. Hingga kemarin, Marini sama sekali tidak bisa menghubungi Inneke. Alhasil, dia juga tidak tahu kondisi terakhir sahabatnya itu. Walaupun Marini sendirian, acara meet &amp; greet tetap berlangsung lancar. Marini memilih untuk tidak terlalu membahas absennya Inneke. Karena sahabat sekaligus rekan bisnisnya sedang berada dalam masalah, Marini hanya bisa mendoakan. Inneke sudah dia anggap sebagai keluarga karena saking dekatnya. "Saya percaya Inneke itu kuat menghadapi cobaan. Semoga dia dapat yang terbaik, ya," ujar Marini, lantas buru-buru meninggalkan lokasi meet &amp; greet. Maret lalu Inneke dan Marini merilis Hi Darl yang mereka tulis berdua. Buku tersebut berisi tentang gaya hidup yang mereka jalankan. Misalnya yang terkait dengan tren hijab, make-up, tutorial dandan, busana, dan pengalaman mereka berhijrah.

Berurusan dengan KPK, Inneke Pilih Absen di Meet & Greet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pasca-ott-kpk-jero-wacik-sebut-lapas-sukamiskin-sudah-normal_m_229994.jpg" alt="Mantan Menteri ESDM Jero Wacik saat akan menjalani sidang PK kasus yang melilitnya di PN Tipikor Jakarta, (23/7)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri ESDM Jero Wacik saat akan menjalani sidang PK kasus yang melilitnya di PN Tipikor Jakarta, (23/7)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menceritakan keadaan lembaga pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin usai terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret Kalapas Sukamiskin Wahid Husein, terpidana Fahmi Darmawansyah serta dua orang lainnya. Jero yang juga mendekam di Lapas Sukamiskin menyebut, saat ini situasi di dalam lapas sudah kembali normal. Dia pun menyebut saung yang disebut fasilitas para koruptor di dalam lapas tidak terlihat mewah. "Kalau urusan yang OTT itu silahkan berjalan, kami yang di dalam ya baik-baik saja. Jadi kalau dibilang apa namanya saungnya mewah nggaklah, saudara yang sudah pernah ke sana tahu gubuk-gubuk gitu kok," kata Jero usai menjalani sidang permohonan Peninjauan Kembali (PK) di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (23/7). Jero yang mendekam di Sukamiskin hampir empat tahun lamanya mengklaim tidak mendapat fasilitas mewah, kamar tahanannya biasa saja tidak ada AC, kulkas dan televisi. "(Kamar mandi baru di renovasi) wc tadinya ada yang jongkok ya, ada yang diganti dengan yang duduk karena ada yang pada sakit nggak kuat jongkok. Kalau wc duduk kan bukan mewah biasa saja," ucap Jero. Meski mengaku mengenal Wahid dan Fahmi, Jero mengaku tidak pernah ditawari atau bercerita soal fasilitas di Lapas Sukamiskin. "Nggak pernah ada ditawarin (fasilitas), nggak ada ditawarin apa-apa. Saya pun nggak punya saung," ucapnya. Jero pun mengklaim tidak mengetahui siapa lagi yang mendapat fasilitas mewah di Lapas Sukamiskin. "Saya nggak tahu, saya menjadi tahanan biar saya selamat, biar saya sehat, olahraga tiap hari senam, main pingpong, jalan kaki itu aja," ucap Jero. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan empat orang tersangka dari operasi senyap di Lapas Sukamiskin. Keempat orang tersebut yakni, Kalapas Sukamiskin Wahid Husein, dia diduga menerima suap berupa uang dan mobil sejak Maret 2018. Uang serta dua unit mobil yang diterima Wahid itu diduga berkaitan dengan pemberian fasilita dan izin luar biasa yang seharusnya tidak diberikan kepada narapidana tertentu. Selain itu suami Inneke Koesherawati, Fahmi Darmawansyah yang merupakan napi korupsi juga ditetapkan sebagai tersangka. Dia diduga memberikan suap kepada Wahid untuk mendapatkan fasilitas khusus di dalam sel atau kamar tahanannya. Fahmi juga diberikan kekhususan untuk bisa mudah keluar-masuk lapas. Penerimaan itu diduga diperantarai oleh orang dekat Wahid dan Fahmi yakni Andri Rahmat (narapidana tahanan kasus pidana umum yang juga orang kepercayaan Fahmi) dan Hendri Saputra (PNS Lapas sukamiskin).

Pasca OTT KPK, Jero Wacik Sebut Lapas Sukamiskin Sudah Normal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ott-di-lp-sukamiskin-begini-alasannya-menurut-pimpinan-kpk_m_229991.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Laode M Syarief" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode M Syarief</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu di Bandung hingga menangkap Kalapas Sukamiskin, Wahid Husein tak dilakukan secara mendadak. Menurut Wakil Ketua KPK Laode M Syarif ada alasan mendasar kenapa bisa terjadi demikian. Syarief mengatakan, salah satunya ialah masih banyak kajian lembaganya yang belum dijalani oleh pihak Ditjen PAS maupun Kemenkumham. Padahal, lembaganya sudah melakukan kajian sejak 2008. "Kajian sejak tahun 2008 tentang lapas dan ada temuannya itu, sebenarnya rekomendasinya belum dijalankan secara utuh," ungkapnya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III, di Gedung DPR, Senayan, Senin (23/7). Dia juga menjelaskan ada beberapa kajian yang telah disampaikan lembaganya, seperti tidak adanya kode etik yang ketat bagi Dirjen PAS dan Lapas, kemudian Rendahnya keterbukaan informasi pemberian asimilasi, bebas bersyarat, cuti bersyarat. "Hingga rendahnya pemanfaatan IT dalam pelayanan masyarakat dan tidak efektifnya sarana pengaduan masyarakat," tuturnya. Dia juga menyebut, dalam kajian tersebut,&nbsp; salah satunya faktornya terbatasnya petugas dan juga kurangnya pengawas internal yang menghambat kerja lembaga terkait. "Jumlah petugas yang terbatas dan kurangnya pengawas internal Kementerian Ditjen&nbsp;PAS pada lembaga pemasyarakatan dan ini yang selalu menjadi keluhan serta kapasitas yang melebihi 150 persen," jelasnya. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Lembaga Permasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin Wahid Husein yang baru menjabat sejak bulan Maret 2018 sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pemberian fasilitas, pemberian perizinan, maupun pemberian lainnya di Lapas Sukamiskin. Sebelum melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK telah melakukan serangkaian penyelidikan terkait kasus suap ini sejak April 2018 yang lalu. &ldquo;Setelah melakukan pemeriksaan dan dilanjutkan gelar perkara dalam waktu 1x24 jam disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh penyelenggara megara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat terkait dengan pemberian fasilitas, pemberian perizinan ataupun pemberian lainnya di LP Klas 1 Sukamiskin,&rdquo; ungkap Wakil Ketua KPK Laode M Syarief dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (21/7) Dari enam orang yang diamankan, KPK kemudian menetapkan empat orang sebagai tersangka. Selain Kalapas Sukamiskin Wahid Husein ada tiga pihak lain yakni Hendry Saputra, Fahmi Darmawansyah dan Andri Rahmat yang turut ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai pihak penerima, Wahid Husein dan Henry Saputra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 128 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan Fahmi, suami Inneke dan Andi Rahmat sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

OTT di LP Sukamiskin, Begini Alasannya Menurut Pimpinan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/usai-ott-di-lapas-sukamiskin-nasib-inneke-koesherawati-belum-aman_m_229778-scaled.jpg" alt="Artis Inneke Koesherawati saat digiring ke KPK usai OTT di Lapas Sukamiskin." width="100%">
<figcaption>Artis Inneke Koesherawati saat digiring ke KPK usai OTT di Lapas Sukamiskin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rumor bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung, "bersahabat" dengan para napi koruptor akhirnya terbongkar. Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya indikasi adanya bisnis ilegal jual beli fasilitas wah dan izin luar biasa untuk pelesiran para terpidana kasus rasuah kemarin (21/7). Borok Sukamiskin itu terkuak melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Jumat malam (20/7) hingga dini hari kemarin. Empat orang ditetapkan sebagai tersangka dalam OTT itu. Yakni, Kepala Lapas (Kalapas) Sukamiskin Wahid Husen dan stafnya, Hendry Saputra. Serta suami artis Inneke Koesherawati, yakni Fahmi Darmawansyah, dan tahanan pendamping (tamping) Fahmi, Andri Rahmat. Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menjelaskan, tim bidang penindakan KPK awalnya mengamankan Wahid bersama istrinya, Dian Anggraini, di rumah mereka di Bojongsoang, Bandung. Dari rumah mantan Kalapas Kelas I Madiun tersebut, KPK juga mengamankan dua unit mobil: Mitsubishi Triton Exceed hitam dan Mitsubishi Pajero Sport Dakar hitam. Nilai dua mobil itu lebih dari Rp 900 juta. "Selain mobil, tim juga mengamankan uang Rp 20,505 juta dan USD 410," kata Laode. Secara paralel, tim juga mengamankan Hendry di rumahnya di Rancasari, Bandung Timur. Dari tangan Hendry, KPK mengamankan uang Rp 27,255 juta. Wahid dan istrinya serta Hendry kemudian dibawa ke Sukamiskin untuk pengembangan. Setiba di Sukamiskin, tim kemudian memeriksa sel Fahmi dan Andri. Dari situ, tim kembali menemukan uang Rp 139,3 juta dan sejumlah catatan sumber uang. Kemudian, dari sel Andri, KPK menyita uang Rp 92,96 juta dan USD 1.000. "Di sel AR, tim juga mengamankan dokumen pembelian dan pengiriman mobil Mitsubishi Triton berikut sebuah kuncinya," papar Laode. Yang mencengangkan, di kamar Fahmi ternyata banyak tersedia fasilitas wah. Mulai AC, TV, lemari pendingin, toilet duduk dan shower air panas, rak buku, wastafel, bed empuk, dan sejumlah alat elektronik seperti laptop serta handphone. Informasi awal yang diperoleh penyidik, sel mewah tersebut memang menjadi lahan basah bagi pejabat lapas. Terutama bagi Wahid yang baru empat bulan lalu menjadi Kalapas Sukamiskin. Tarifnya pun cukup fantastis. Yakni, berkisar Rp 200 juta sampai Rp 500 juta per kamar. "Untuk tarif sedang, kami teliti lagi berapa seseorang itu membayar," kata Laode. Selain mengungkap fakta tersebut, tim KPK menemukan fakta lain yang tidak kalah menarik. Yaitu, ketika KPK menyambangi sel Charles Jones Mesang (mantan anggota DPR), Fuad Amin Imron (mantan bupati Bangkalan), dan adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, yakni Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Tiga napi tersebut tidak berada di dalam sel saat disambangi. "Karena tidak menemukan keberadaan terpidana itu, tim kemudian menyegel sel tersebut," imbuh Laode. Dari OTT itu, total uang yang dibawa ke Jakarta adalah Rp 279,92 juta dan USD 1.410. Dua unit mobil bersama dokumen pembeliannya juga diboyong. "Diduga pemberian dari FD (Fahmi) itu terkait fasilitas sel dan kemudahan keluar masuk tahanan," terangnya. Lantas, bagaimana nasib Inneke? KPK kemarin hanya memeriksa istri Fahmi sebagai saksi. Inneke turut diamankan di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat, pukul 01.00 kemarin. Awalnya, Inneke diduga sebagai perantara pemberian suap tersebut. "Nanti akan di-update lagi oleh Febri (Febri Diansyah, juru bicara KPK, Red) ya," jelas Laode. Apakah KPK juga akan menelusuri keterlibatan terpidana korupsi lain dalam praktik ilegal pemberian fasilitas dan izin luar biasa keluar lapas itu? Laode mengatakan hal tersebut memang menjadi materi penyidikan itu. Keberadaan Fuad Amin, Wawan, dan Charles yang misterius juga akan didalami. "Kami akan melakukan pendalaman lebih lanjut," ungkap dia. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menambahkan, Fahmi dan Andri dikenai pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan penerima disangka melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 atau pasal 12 B UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. Khusus Fahmi, KPK bakal menguatkan pembuktian agar hukumannya diperberat. Sebab, Fahmi yang merupakan Dirut PT Merial Esa sebelumnya juga terlibat kasus korupsi pada 2017. Dia divonis penjara 2 tahun 8 bulan dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan dalam perkara suap proyek pengadaan alat monitoring satelit di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Saut menambahkan, pihaknya juga menemukan dugaan penyalahgunaan fasilitas berobat napi. Karena itu, dia mengingatkan pihak rumah sakit, dokter, atau tenaga kesehatan agar tetap menjaga profesionalitasnya dalam menjalankan pekerjaannya yang berkaitan dengan napi korupsi. "Jika ada Informasi napi yang menyalahgunakan fasilitas itu, kami imbau segera melapor kepada KPK," ujarnya. Dia juga menyesalkan sistem pemasyarakatan yang belum maksimal. Praktik suap itu, kata dia, sangat merusak cita-cita pemberantasan korupsi. "Kami sulit bicara tentang efek jera dalam menangani korupsi jika para narapidana kasus korupsi mendapat fasilitas yang berlebihan di sel mereka dan dapat keluar masuk tahanan dengan cara membayar sejumlah uang," kritiknya.&nbsp;

Usai OTT di Lapas Sukamiskin, Nasib Inneke Koesherawati Belum Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bilik-asmara-lapas-sukamiskin-bernama-gudang_m_229763.jpg" alt="Suasana di dalam Lapas Sukamiskin yang tenang dan mewah." width="100%">
<figcaption>Suasana di dalam Lapas Sukamiskin yang tenang dan mewah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lapas Kelas I Sukamiskin memang "ramah" bagi para narapidana (napi) koruptor. Sejumlah fasilitas wah bisa mereka dapatkan di sana. Ada bungalo dan saung, taman indah, kolam pancing, sampai bilik asmara. Wartawan Jawa Pos Agus Dwi Prasetyo menyambangi Lapas Sukamiskin beberapa waktu lalu sebelum KPK melakukan OTT. "HP dibawa saja, 'aman' kok!" celetuk rekan saya sebelum masuk pintu utama Lapas Sukamiskin Pintu itu berukuran besar. Dicat merah. Akses keluar masuk satu-satunya bagi pengunjung. "Oh, boleh ya HP dibawa masuk?" tanya saya memastikan. "Boleh, taruh di kantong belakang saja," kata teman saya. Kami pun masuk ke lapas. Lewat pintu kecil yang posisinya di sisi tengah bawah pintu besar itu. Petugas lapas menyambut kami dengan raut wajah ditekuk. Tanpa basa-basi, dia lalu meminta kami menitipkan tas yang kami bawa. Tidak ada pemeriksaan saat itu. HP di saku celana saya yang secara kasatmata tampak menonjol pun tak menarik perhatian petugas. Itu merupakan kunjungan pertama saya di Lapas Sukamiskin, 17 Juli 2017. Saya "nebeng" rekan saya yang mengunjungi salah seorang terpidana korupsi. Seorang mantan kepala daerah. Kasusnya diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2014. Kami masuk pukul 14.10. Itu merupakan waktu di luar jam besuk. Normalnya, pengunjung hanya bisa masuk pukul 09.00 sampai 11.00. Setelah masuk tanpa pemeriksaan ketat, kami lantas menuju deretan saung bambu di tengah area lapas. Jumlahnya puluhan. Dikelilingi pagar keamanan berukuran tinggi. Kesan eksklusif sangat terlihat di area itu. Sebab, bukan hanya kursi dan meja, di dalam saung juga tersedia berbagai perkakas rumah tangga. Misalnya, kompor, dispenser, gelas, piring, panci, dan penggorengan. Para napi korupsi biasanya menyuruh tahanan pendamping (tamping) untuk memasak makanan atau sekadar menyeduh kopi dan teh. "Kami kerja untuk membantu lapas, dinas. Itu aturan di sini (Sukamiskin) wajib. Jam 12.00 atau 12.30 baru ke sini (bungalo membantu napi korupsi, Red)," ungkap salah seorang tamping kepada Jawa Pos. Tamping itu umumnya adalah napi kasus pidana umum (pidum) di Sukamiskin. Ada puluhan napi pidum di lapas itu. Mayoritas "dipekerjakan" sebagai pembantu napi korupsi kelas elite. Bukan itu saja. Di kompleks tersebut juga terdapat fasilitas lain yang lebih privat. Dan bikin setiap orang yang mengetahuinya bakal mengernyitkan dahi. Yakni, bilik asmara. Ruang itu khusus bagi pasangan suami istri. Penghuni lapas menyebutnya ruang eksekusi. Yang cukup menggelikan, di bagian muka pintu ruang tersebut justru dipasang plang kecil bertulisan GUDANG. "Ya, sebetulnya sih itu kembali ke kita. (Kamar eksekusi bisa dipakai) dengan catatan untuk yang (sudah) nikah," papar tamping kelahiran Bandung tersebut. Saya pun penasaran. Dan diam-diam menyelidiki GUDANG tersebut. Bilik asmara itu selalu tertutup dan terkunci. Kamar berukuran kecil tersebut bersebelahan dengan toilet khusus pengunjung atau napi lapas yang bersantai di area saung. Saat saya berada di dekat kamar itu, terdengar samar-samar suara lenguhan laki-laki dan perempuan. Napas mereka berkejaran. Tidak lama menunggu, seorang perempuan berjilbab terlihat muncul dari dalam ruang eksekusi itu. Disusul sesosok pria yang tak asing. Yakni, mantan tokoh elite partai politik yang pernah terjerat kasus korupsi di KPK. --- Setahun kemudian, saya kembali menyambangi Sukamiskin pada 9 Juli atau 12 hari sebelum KPK melakukan OTT Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen. Kali ini saya "numpang" rekan saya, saudara seorang napi korupsi alumnus KPK yang baru beberapa bulan lalu dieksekusi ke lapas yang juga dikenal lapas pariwisata itu. Namun, tidak seperti sebelumnya, kali ini saya mencoba masuk lebih awal, yakni pukul 13.37. Ternyata, di jam itu pemeriksaan masih ketat. Tas dan handphone wajib dititipkan di loker pengunjung. Hanya dompet yang boleh dibawa. Saya pun masuk bersama dua rekan saya tanpa membawa HP. Tapi, itu hanya sementara. Setiba di dalam area lapas, saya meminta seorang tamping untuk mengambil HP dan tas yang kami titipkan. Dia pun menyanggupinya. Hanya, kami dimintai tip Rp 100 ribu untuk mengambil barang-barang tersebut. Uang itu untuk petugas. HP dan tas pun sampai ke tangan saya dalam hitungan belasan menit. Saat itu saya tengah menelusuri kabar yang menyebut bahwa mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) diduga kerap keluyuran pasca dieksekusi ke Sukamiskin awal Mei lalu. Kebetulan, bungalo atau bangunan rumah kecil Setnov yang hendak saya tuju berada tidak jauh dari bungalo napi korupsi yang kami sambangi. Namun, beda dengan sebelumnya, kompleks bungalo yang mayoritas baru dibangun itu berada di area lain di dalam lapas. Jaraknya agak jauh dari pintu masuk pengunjung. Untuk menuju ke sana, pengunjung harus berputar melewati saung di sisi utara blok tahanan. Kemudian, ketika sampai di depan Masjid Al Muslih Sukamiskin, belok ke timur. Dari kualitas, bungalo di area tersebut lebih elite daripada saung-saung di sisi utara <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/22/07/2018/kalapas-sukamiskin-terjerat-ott-dirjen-pas-sampaikan-permohonan-maaf" target="_blank">blok penjara</a>. Jumlahnya pun lebih sedikit. Tidak sampai belasan. Jarak setiap bungalo terpaut agak jauh, tidak seperti di area satunya yang dibangun berdekatan. Fasilitas di dalamnya pun lebih mentereng. Selain perkakas dapur, ada sofa empuk plus bantal, kipas angin, hingga lemari pendingin. Pantauan Jawa Pos, mayoritas bangunan yang mirip fasilitas resor di tempat-tempat wisata alam itu dikuasai napi-napi kelas elite. Dari penuturan sejumlah penghuni lapas, selain Setnov, bungalo berlantai keramik tersebut dihuni mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar dan Direktur Utama (Dirut) PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah (suami Inneke Koesherawati) yang tertangkap tangan KPK kemarin. Ada pula <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/22/07/2018/ott-lapas-sukamiskin-kpk-tak-temukan-wawan-dan-fuad-amin" target="_blank">Tubagus Chaeri Wardana</a> alias Wawan, adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Fasilitas bungalo yang dipakai Wawan lebih komplet daripada yang lain. Sebab, tidak hanya perkakas rumah tangga, tapi ada juga kolam pancing. Tepat berada di depan bungalo yang dia tempati.&nbsp;

Bilik Asmara Lapas Sukamiskin Bernama "Gudang"

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ott-lapas-sukamiskin-kpk-tak-temukan-wawan-dan-fuad-amin_m_229731-scaled.jpg" alt="Dua petugas KPK didampingi Wakil Ketua Laode M Syarif (kiri) dan Saut Situmorang (kanan) saat menunjukkan barang bukti atas OTT di Lapas Sukamiskin, Bandung." width="100%">
<figcaption>Dua petugas KPK didampingi Wakil Ketua Laode M Syarif (kiri) dan Saut Situmorang (kanan) saat menunjukkan barang bukti atas OTT di Lapas Sukamiskin, Bandung.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada saat menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Lapas Sukamiskin, Bandung, pada Jumat (20/7) malam, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menemukan dua terpidana korupsi di ruangannya. Keduanya adalah Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan (suami Wali Kota Tangerang Selatan) dan Fuad Amin (mantan Bupati Bangkalan). Tak ayal, ruangan sel mereka langsung disegel tim Satgas KPK. "Tim menuju tiga sel lainnya, ada sel Charles Jones Mesang, Tubagus Chaeri Wardana, dan Fuad Amin. Karena tidak menemukan dua narapidana (Tubagus dan Fuad) maka tim menyegel sel tersebut," ungkap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Minggu (22/7). Lebih jauh M Syarif menuturkan, saat itu petugas tidak menemukan kedua terpidana tersebut. Menurut informasi, keduanya memang keluar. Akan tetapi ketentuan napi boleh keluar lapas dan meninggalkan selnya hanya menggunakan dua alasan. "Di dalam UU di pemasyarakatan ada izin untuk keluar luar biasa. Izin luar biasa ini salah satu contohnya sakit. Boleh pakai izin dengan rekomendasi dari dokter. Yang kedua menjadi saksi pernikahan anaknya. Itu bisa diizinkan,"jelasnya. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mensinyalir kedua terpidana itu mendapatkan izin luar biasa. Sebab, saat dicek di rumah sakit dan kamar rumah sakit, mereka tidak ada. "Kemungkinan mereka izin luar biasa itu karena memang ada hak narapidana untuk memiliki izin itu," tukasnya. Untuk itu, Jubir KPK Febri Diansyah mengimbau pihak Lapas Sukamiskin untuk tidak menyentuh segel karena memiliki risiko hukum. "Untuk 2 sel terpidana korupsi di sana agar tidak dimasuki oleh pihak mana pun kecuali penyidik yang berwenang. Kami ingatkan, ada risiko hukum jika segel atau bukti dalam penyidik dirusak atau dihilangkan," tutupnya. Sebelumnya, KPK menetapkan Kalapas Sukamiskin Wahid Husein sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pemberian fasilitas, pemberian perizinan, maupun pemberian lainnya di Lapas Sukamiskin. Diketahui Wahid Husein baru menjabat sebagai Kepala Lapas Sukamiskin sejak Maret 2018. Sebelum melaksanakan OTT, KPK telah melakukan serangkaian penyelidikan terkait kasus suap ini sejak April 2018 yang lalu. Dari enam orang yang diamankan, KPK kemudian menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah Wahid Husein, Hendry Saputra, Fahmi Darmawansyah, dan Andri Rahmat. Wahid Husein dan Henry Saputra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 128 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan Fahmi&mdash;suami Inneke&mdash;dan Andi Rahmat sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

OTT Lapas Sukamiskin, KPK Tak Temukan Wawan dan Fuad Amin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ditjen-pas-akui-wawan-dan-fuad-amin-tak-di-lapas-saat-kpk-gelar-ott_m_229704.jpg" alt="Kalapas Sukamiskin Wahid Husein ketika akan menjalani penahanan perdana, Sabtu (21/7) malam" width="100%">
<figcaption>Kalapas Sukamiskin Wahid Husein ketika akan menjalani penahanan perdana, Sabtu (21/7) malam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam operasi senyap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Bandung dikabarkan beberapa narapidana tidak berada di sel. Beberapa yang hilang seperti mantan Bulati Bangkalan Fuad Amin dan adik mantan Gubernur Banten Ratut Atut Khosiah, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Sekretaris Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Setdirjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusian (Kemenkumham) Liberti Sitinjak membenarkan jika dua tahanan tersebut tidak berada di sel saat OTT berlangsung. "Berkaitan dengan pendalaman tadi siang sampau sore, apa yang beredar di medsos, ada dua warga binaan pemasyarakatan yang tidak ditempat. Pertama, pak Wawan dan kedua pak Fuad Amir," ungkap Liberti di Gedung Imigrasi Kemenkumham Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu malam (21/7). Liberti menuturkan, saat siang tadi ia berada di lapas Sukamiskin sempat berjumpa langsung dengan Wawan. Menurutnya Wawan pada saat OTT tengah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit. Namun hari ini sudah kembali ke lapas. "Kami di sana hanya sekitar 3-4 jam bahwa yang bersangkutan (Wawan) saya ketemu langsung begitu saya sampai di Sukamiskin," lanjutnya. Sementara itu Fuad Amin hingga sore tadi masih berada di Rumah Sakit Baromeus Bandung untuk rawat inap. Mantan Bupati Bangkalan itu sempat muntah darah sehingga harus mendapat perawatan intensif. "Pak Fuad Amin, yang bersangkutan memang dirawat inap di sana (RS Baromeus) lengkap dengan suratnya, dan sudah difoto, kami sudah punya datanya," lanjut Liberti. Sementara itu Liberti mengatakan jika jajaran Ditjenpas akan terus mendalami kasus ini. Terkait beberapa dokumen sudah diamankan untuk keperluan pendalaman kasus. "Akan turun Inspektorat malam ini untuk lebih mendalami hal-hal terkait perizinan berobat keluar. Sepintas tadi beberapa data sudah kami ambil," tandasnya.

Ditjen Pas Akui Wawan dan Fuad Amin Tak di Lapas Saat KPK Gelar OTT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-temukan-duit-ratusan-juta-di-sel-suami-inneke-koesherawati_m_229703.jpg" alt="Fahmi Darmawansyah saat akan menjalani penahanan terkait kasus suap Kalapas Sukamiskin, Sabtu (22/7)" width="100%">
<figcaption>Fahmi Darmawansyah saat akan menjalani penahanan terkait kasus suap Kalapas Sukamiskin, Sabtu (22/7)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan uang Rp 139,3 juta dari dalam sel lapas napi korupsi, Fahmi Darmawansyah, saat melakukan operasi tangkap tangan di Lapas Sukamiskin, Bandung, Sabtu (21/7). Tak hanya itu, ada uang dengan jumlah lain dan dokumen pembelian serta pengiriman mobil yang ditemukan di dalam sel lain. "Dari sel FD, tim mengamankan uang Rp 139,3 juta dan sejumlah catatan sumber uang," beber Wakil Ketua KPK Laode M Syarief, dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (21/7) malam. KPK menduga, uang di sel tersebut adalah uang suap yang akan diberikan kepada Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen. Suami dari Inneke Koesherawati itu diduga menyuap Wahid agar bisa mendapatkan fasilitas dan kemudahan untuk keluar-masuk tahanan. "Diduga pemberian dari FD tersebut terkait fasilitas sel/kamar yang dinikmati oleh FD dan kemudahan baginya untuk dapat keluar-masuk tahanan," .jelaskan. Syarief juga menuturkan Fahmi dibantu oleh Hendry Saputra dan Andri Rahmat dalam menjalankan aksinya melakukan suap menyuap kepada Wahid. Hendry adalah staf Wahid, sementara Andri adalah napi kasus pidana umum yang berstatus tahanan pendamping. "Dari sel AR (Andri Rahmat), tim mengamankan uang Rp 92,9 dan USD 1.000. Di sel AR tim juga mengamankan dokumen pembelian dan pengiriman mobil Mitsubishi Triton dan kuncinya," kata Syarief. Untuk itu, lembaga ini mengamankan uang senilai Rp 279,9 juta dan USD 1.410. Selain itu, ada dua mobil milik Wahid yang diamankan KPK karena diduga ada kaitannya dengan perilaku suap. Kedua mobil itu ialah Mistubishi Triton Exceed berwarna hitam dan Mitsubishi Pajero Sport Dakkar berwarna hitam. Dalam kasus ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Kepala Lembaga Permasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin Wahid Husein sebagai tersangka&nbsp; kasus suap terkait pemberian fasilitas, pemberian perizinan, maupun pemberian lainnya di Lapas Sukamiskin. &ldquo;Setelah melakukan pemeriksaan dan dilanjutkan gelar perkara dalam waktu 1x24 jam disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh penyelenggara megara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat terkait dengan pemberian fasilitas, pemberian perizinan ataupun pemberian lainnya di LP Klas 1 Sukamiskin,&rdquo; ungkap Wakil Ketua KPK Laode M Syarief dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (21/7) Selain Wahid, KPK&nbsp;juga menetapkan&nbsp;tiga pihak lain sebagai tersangka. Mereka antara lain Hendry Saputra, Fahmi Darmawansyah dan Andri Rahmat. Sebagai pihak penerima, Wahid Husein dan Henry Saputra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 128 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan Fahmi, suami Inneke dan Andi Rahmat sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KPK Temukan Duit Ratusan Juta di Sel Suami Inneke Koesherawati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-harga-kamar-mewah-di-lapas-sukamiskin-berkisar-rp-200-rp-500-juta_m_229701-scaled.jpg" alt="Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) Kalapas Sukamiskin, Sabtu (21/7) malam" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) Kalapas Sukamiskin, Sabtu (21/7) malam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi membeberkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jabar, Jumat (22/7). Dari operasi senyap tersebut, lembaga antirasuah ini mendapatkan informasi bahwa biaya yang harus dikeluarkan seorang narapidana untuk mendapat fasilitas tambahan di Lapas Sukamiskin, Bandung, berkisar Rp 200-500 juta. "Rp 200 juta - Rp 500 juta bukan per bulan. Untuk mendapat ruangan, di sana kan ada juga narapidana umum, seharusnya fasilitas sama. Tapi ada perbedaan," ungkap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (21/7). Sebelumnya, lembaga antirasuah ini juga menemukan ada sejumlah sel di Lapas Sukamiskin yang dilengkapi fasilitas mewah saat melakukan operasi tangkap tangan dan penggeledahan. Fasilitas itu mulai dari AC, kulkas, hingga televisi. "Mulai dari ditemukan sejumlah alat berupa HP untuk narapidana yang lebih lama, fasilitas tambahan dalam sel seperti AC, dispenser, televisi, kulkas," jelasnya. Namun, Syarief mengaku belum tahu secara pasti ada jumlah sel dengan fasilitas mewah di Sukamiskin. "Apakah fasilitas itu ada banyak, kami masih akan lakukan pendalaman," ujar Syarief. Penemuan KPK ini, menurut Laode, seperti membuktikan rumor yang terjadi selama ini bahwa di lapas banyak terjadi penyalahgunaan kewenangan dan kegiatan suap. "Jadi, betul-betul seperti ada bisnis dalam penjara," tukasnya. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Lembaga Permasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin Wahid Husein sebagai tersangka.&nbsp;Kalapas yang menjabat sejak Maret 2018 diduga menerima suap terkait pemberian fasilitas, pemberian perizinan, maupun pemberian lainnya di Lapas Sukamiskin.&nbsp; &ldquo;Setelah melakukan pemeriksaan dan dilanjutkan gelar perkara dalam waktu 1x24 jam, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat terkait dengan pemberian fasilitas, pemberian perizinan ataupun pemberian lainnya di LP Klas 1 Sukamiskin,&rdquo; ungkap Wakil Ketua KPK Laode M Syarief dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (21/7) Selain Wahid, KPK juga menetapkan beberapa orang sebagai tersangka. Mereka antara lain Hendry Saputra (Staf Wahid), Fahmi Darmawansyah (terpidana korupsi), dan Andri Rahmat (Napi Tamping) Sebagai pihak penerima, Wahid Husein dan Henry Saputra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 128 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan Fahmi&mdash;suami Inneke&mdash;dan Andi Rahmat sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KPK: Harga Kamar Mewah di Lapas Sukamiskin Berkisar Rp 200-Rp 500 Juta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kpk tangkap kalapas sukamiskin

Berita Terkini