<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sisa-pekara-di-ma-diklaim-menurun-drastis-ini-perbandingan-angkanya_m_.jpg" alt="Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali. Ali mengklaim jika penyelesaian perkara pada 2018 meningkat signifikan ketimbang tahun lalu." width="100%">
<figcaption>Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali. Ali mengklaim jika penyelesaian perkara pada 2018 meningkat signifikan ketimbang tahun lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali mengatakan, jumlah sisa perkara di Mahkamah Agung pada 2018 hanya 791 perkara. Jumlah tersebut diklaim lebih rendah pada tahun 2017 yang tersisa 1.388 perkara. "Sisa perkara per tanggal 21 desember 2018 sebanyak 791 perkara. Luar biasa kita turunkan dari 1388 sekarang ini 791 perkara sampai 21 Desember 2018,” kata Hatta saat pembacaan refleksi akhir tahun MA di Gedung MA, Jakarta, Kamis (27/12). Penurunan sisa perkara pun juga dianggap istimewa karena ada kenaikan jumlah perkara pada 2018, sekaligus penyelesaian perkara yang mangkrak pada 2017 lalu. Ia menyebut, perkara yang masuk sejak Januari 2018 hingga 21 Desember 2018 mencapai 16.754 perkara atau meningkat 8,06 persen. "Pada tahun 2017, MA menerima perkara hingga 15.505 perkara. Total perkara yang ditangani mencapai 18.102 di tahun 2018 dan sudah berhasil memutus 17.351 perkara di tahun 2018," ucapnya. Selain itu, jumlah beban perkara dari Januari hingga 21 Desember 2018 mencapai 6.032.195 perkara. Total perkara yang masuk mencapai 5.814.489 perkara. Kemudian ada sisa perkara di tahun 2017 mencapai 217.706 perkara. "Sejak Januari hingga 21 Desember 2018, sudah ada 5.789.263 perkara diputus, sementara 242.932 perkara masih berjalan," paparnya. Oleh karenanya, jumlah putusan perkara yang diunggah ke sistem penelusuran Mahkamah Agung pada 2018 cukup besar. Hatta menyebut MA berhasil mengunggah sekitar 3 juta putusan selama 2018. "Dari 3 juta putusan tersebut, MA merilis 16.788 perkara selama 2018," pungkasnya.

Sisa Perkara di MA Diklaim Menurun Drastis, Ini Perbandingan Angkanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/humas-pn-jaksel-benarkan-hakim-i-dan-riw-tak-ada-kabar-hari-ini_m_-1.jpg" alt="Humas PN Jaksel Achmad Guntur saat diwawancarai awak media, Rabu (28/11)" width="100%">
<figcaption>Humas PN Jaksel Achmad Guntur saat diwawancarai awak media, Rabu (28/11)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meringkus dua hakim dan panitera PN Jakarta Selatan dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (27/11) malam hingga Rabu (28/11) dini hari.&nbsp;Dari informasi yang dihimpun, dua hakim yang diringkus berinisial I dan RIW. Kini keduanya tengah diperiksa secara intensif oleh penyidik KPK. Menanggapi adanya operasi senyap yang dilakukan pihak KPK terhadap beberapa hakim dan panitera, Humas PN Jakarta Selatan Achmad Guntur, belum bisa memastikan. Namun, dia membenarkan jika dua hakim berinisial I dan RIW tidak masuk kerja hari ini. "Sampai hari ini tidak hadir dua-duanya (I dan RIW). Tapi saya nggak tahu, yang jelas tidak ketemu hari ini," kata Humas PN Jakarta Selatan Achmad Guntur, saat ditemui di PN Jakarta Selatan, Rabu (28/11). Guntur berdalih belum bisa memastikan siapa oknum hakim yang ditangkap dalam operasi senyap lembaga antirasuah. Dia menyebut masih menunggu kabar kepastian dari KPK. "Belum jadi kita masih mencari tahu. Jadi belum tahu, masih simpang siur. Masih dikumpulkan data-datanya. Nanti kalau sudah ada kepastian baru nanti diinformasikan," ucap Guntur. Terkait adanya OTT yang meringkus hakim, kata Guntur, Mahkamah Agung (MA) telah melakukan komunikasi kepada lembaga antirasuah. "MA mencari tahu, tadi saya berkoordinasi dengan Humas MA untuk mengumpulkan data-data," jelasnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, hakim yang diamankan berinisial I. Selain itu ada hakim berinisial RIW yang turut diamankan. Dia termasuk hakim senior yang sudah malang melintang berpindah tugas di berbagai pengadilan di Indonesia. RIW dikabarkan diamankan karena kedapatan menerima suap untuk mengamankan perkara perdata yang diajukan seorang pengacara."Terkait akuisi saham batubara," kata sumber JawaPos.com. Di lain pihak, terkait adanya OTT ini, Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkannya. "Benar ada giat tadi malam sampai dini hari, di Jakarta. terkait dengan penanganan perkara perdata di PN Jakarta Selatan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi wartawan. KPK akan menaikan status enam orang yang terseret operasi senyap dalam waktu 1x24 jam. Saat ini masih proses pemeriksaan intensif penyidik KPK.

Humas PN Jaksel Benarkan Hakim I dan RIW Tak Ada Kabar Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/humas-pn-jaksel-benarkan-hakim-i-dan-riw-tak-ada-kabar-hari-ini_m_.jpg" alt="Humas PN Jaksel Achmad Guntur saat diwawancarai awak media, Rabu (28/11)" width="100%">
<figcaption>Humas PN Jaksel Achmad Guntur saat diwawancarai awak media, Rabu (28/11)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meringkus dua hakim dan panitera PN Jakarta Selatan dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (27/11) malam hingga Rabu (28/11) dini hari.&nbsp;Dari informasi yang dihimpun, dua hakim yang diringkus berinisial I dan RIW. Kini keduanya tengah diperiksa secara intensif oleh penyidik KPK. Menanggapi adanya operasi senyap yang dilakukan pihak KPK terhadap beberapa hakim dan panitera, Humas PN Jakarta Selatan Achmad Guntur, belum bisa memastikan. Namun, dia membenarkan jika dua hakim berinisial I dan RIW tidak masuk kerja hari ini. "Sampai hari ini tidak hadir dua-duanya (I dan RIW). Tapi saya nggak tahu, yang jelas tidak ketemu hari ini," kata Humas PN Jakarta Selatan Achmad Guntur, saat ditemui di PN Jakarta Selatan, Rabu (28/11). Guntur berdalih belum bisa memastikan siapa oknum hakim yang ditangkap dalam operasi senyap lembaga antirasuah. Dia menyebut masih menunggu kabar kepastian dari KPK. "Belum jadi kita masih mencari tahu. Jadi belum tahu, masih simpang siur. Masih dikumpulkan data-datanya. Nanti kalau sudah ada kepastian baru nanti diinformasikan," ucap Guntur. Terkait adanya OTT yang meringkus hakim, kata Guntur, Mahkamah Agung (MA) telah melakukan komunikasi kepada lembaga antirasuah. "MA mencari tahu, tadi saya berkoordinasi dengan Humas MA untuk mengumpulkan data-data," jelasnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, hakim yang diamankan berinisial I. Selain itu ada hakim berinisial RIW yang turut diamankan. Dia termasuk hakim senior yang sudah malang melintang berpindah tugas di berbagai pengadilan di Indonesia. RIW dikabarkan diamankan karena kedapatan menerima suap untuk mengamankan perkara perdata yang diajukan seorang pengacara."Terkait akuisi saham batubara," kata sumber JawaPos.com. Di lain pihak, terkait adanya OTT ini, Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkannya. "Benar ada giat tadi malam sampai dini hari, di Jakarta. terkait dengan penanganan perkara perdata di PN Jakarta Selatan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi wartawan. KPK akan menaikan status enam orang yang terseret operasi senyap dalam waktu 1x24 jam. Saat ini masih proses pemeriksaan intensif penyidik KPK.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ky-heran-masih-ada-hakim-yang-terjaring-ott-kpk_m_-1.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung KY" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung KY</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim satgas penindakan KPK dikabarkan menangkap enam pihak dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Jakarta. Dalam operasi senyap itu, ada dua hakim PN Jaksel yang diduga diamankan oleh lembaga antikorupsi ini. Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut adanya dugaan proses transaksi atau suap menyuap yang membuat tim KPK menangkap dua hakim dan pihak lain seperti panitera dan pengacara.  Menanggapi akan adanya hal tersebut, Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY), Maradaman Harahap, sangat menyayangkan perilaku hakim yang masih saja mengabaikan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). "Tentu saja KY sangat menyayangkan kejadian tersebut, ternyata masih ada aja hakim yang berani mengabaikan/melanggar KEPPH," ucapnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Rabu (28/11). Lebih lanjut, Maradaman juga menilai hakim yang melakukan tindakan tersebut, begitu mencoreng citra peradilan dan mengabaikan sumpah jabatan yang sempat diikrarkan. "Lembaga peradilan yang seharusnya bersih dari praktek jual beli putusan," imbuhnya. Di lain pihak, akan adanya peristiwa ini. Dia menilai perbuatan yang dilakukan hakim merupakan perbuatan tercela. "Hakim yang sengaja menerobos atau meloncat atau merusak pagar dirinya karena sesungguhnya hukum dipagari dengan 4 pilar yaitu sumpah jabatan, tri prasetiya hakim, cakra (lambang hakim) hakim dan KEPPH," tukasnya.

KY Heran Masih Ada Hakim yang Terjaring OTT KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ky-heran-masih-ada-hakim-yang-terjaring-ott-kpk_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung KY" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung KY</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim satgas penindakan KPK dikabarkan menangkap enam pihak dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Jakarta. Dalam operasi senyap itu, ada dua hakim PN Jaksel yang diduga diamankan oleh lembaga antikorupsi ini. Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut adanya dugaan proses transaksi atau suap menyuap yang membuat tim KPK menangkap dua hakim dan pihak lain seperti panitera dan pengacara.  Menanggapi akan adanya hal tersebut, Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY), Maradaman Harahap, sangat menyayangkan perilaku hakim yang masih saja mengabaikan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). "Tentu saja KY sangat menyayangkan kejadian tersebut, ternyata masih ada aja hakim yang berani mengabaikan/melanggar KEPPH," ucapnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Rabu (28/11). Lebih lanjut, Maradaman juga menilai hakim yang melakukan tindakan tersebut, begitu mencoreng citra peradilan dan mengabaikan sumpah jabatan yang sempat diikrarkan. "Lembaga peradilan yang seharusnya bersih dari praktek jual beli putusan," imbuhnya. Di lain pihak, akan adanya peristiwa ini. Dia menilai perbuatan yang dilakukan hakim merupakan perbuatan tercela. "Hakim yang sengaja menerobos atau meloncat atau merusak pagar dirinya karena sesungguhnya hukum dipagari dengan 4 pilar yaitu sumpah jabatan, tri prasetiya hakim, cakra (lambang hakim) hakim dan KEPPH," tukasnya.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-ott-hakim-pn-jaksel-abdullah-ma-mengutuk-keras_m_-1.jpg" alt="BARBUK OTT: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>BARBUK OTT: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) mengutuk keras terhadap hakim dan panitera yang ikut terseret operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebab bukan kali ini, oknum lembaga peradilan terseret operasi senyap KPK. "MA mengutuk keras terhadap hakim maupun panitera yang diduga terkena OTT KPK," kata Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah kepada JawaPos.com, Rabu (28/11). Abdullah menuturkan, pihaknya telah melakukan berbagai cara seperti dikeluarkannya Peraturan MA (Perma) nomor 7, 8 dan 9 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada MA dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Tak hanya itu, untuk menekan terjadinya penyimpangan ada pula Maklumat Ketua MA serta tanggung jawab ketua pengadilan kepada jajarannya. "Tentunya kalau orang yang tahu paham maksud MA, tetapi masih ada saja yang melakukan perbuatan menyimpang merusak citra MA. Kami tidak memberikan toleransi apapun, sedikit pun kepada orang yang melakukan perbuatan merusak citra MA," tegas Abdullah. Selain itu, kata Abdullah, MA telah menerapkan alikasi elektronik court (e-court) terkait sistem pendaftaran perkara secara daring (dalam jaringan). Hal ini dilakukan untuk agar tidak adanya koneksi langsung antara pihak berperkara dengan unsur peradilan. "Secara logika sudah cukup, ini upaya menyimpang tidak bisa di halangi, kita berterima kasih kepada KPK mengurangi aparat yang nakal di lembaga peradilan," pungkasnya. Sebelumnya, KPK melakukan operasi senyap yang meringkus enam orang dari unsur hakim, panitera dan advokat terkait perkara di PN Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, hakim yang diamankan berinisial I. Selain itu ada hakim berinisial RIW yang turut diamankan. Dia termasuk hakim senior yang sudah malang melintang berpindah tugas di berbagai pengadilan di Indonesia. RIW dikabarkan diamankan karena kedapatan menerima suap untuk mengamankan perkara perdata yang diajukan seorang pengacara. Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkannya. "Benar ada giat tadi malam sampai dini hari, di Jakarta. terkait dengan penanganan perkara perdata di PN Jakarta Selatan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi wartawan. KPK akan menaikan status enam orang yang terseret operasi senyap dalam waktu 1x24 jam. Saat ini masih proses pemeriksaan intensif penyidik KPK.

KPK OTT Hakim PN Jaksel, Abdullah: MA Mengutuk Keras!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-ott-hakim-pn-jaksel-abdullah-ma-mengutuk-keras_m_.jpg" alt="BARBUK OTT: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>BARBUK OTT: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) mengutuk keras terhadap hakim dan panitera yang ikut terseret operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebab bukan kali ini, oknum lembaga peradilan terseret operasi senyap KPK. "MA mengutuk keras terhadap hakim maupun panitera yang diduga terkena OTT KPK," kata Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah kepada JawaPos.com, Rabu (28/11). Abdullah menuturkan, pihaknya telah melakukan berbagai cara seperti dikeluarkannya Peraturan MA (Perma) nomor 7, 8 dan 9 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada MA dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Tak hanya itu, untuk menekan terjadinya penyimpangan ada pula Maklumat Ketua MA serta tanggung jawab ketua pengadilan kepada jajarannya. "Tentunya kalau orang yang tahu paham maksud MA, tetapi masih ada saja yang melakukan perbuatan menyimpang merusak citra MA. Kami tidak memberikan toleransi apapun, sedikit pun kepada orang yang melakukan perbuatan merusak citra MA," tegas Abdullah. Selain itu, kata Abdullah, MA telah menerapkan alikasi elektronik court (e-court) terkait sistem pendaftaran perkara secara daring (dalam jaringan). Hal ini dilakukan untuk agar tidak adanya koneksi langsung antara pihak berperkara dengan unsur peradilan. "Secara logika sudah cukup, ini upaya menyimpang tidak bisa di halangi, kita berterima kasih kepada KPK mengurangi aparat yang nakal di lembaga peradilan," pungkasnya. Sebelumnya, KPK melakukan operasi senyap yang meringkus enam orang dari unsur hakim, panitera dan advokat terkait perkara di PN Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, hakim yang diamankan berinisial I. Selain itu ada hakim berinisial RIW yang turut diamankan. Dia termasuk hakim senior yang sudah malang melintang berpindah tugas di berbagai pengadilan di Indonesia. RIW dikabarkan diamankan karena kedapatan menerima suap untuk mengamankan perkara perdata yang diajukan seorang pengacara. Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkannya. "Benar ada giat tadi malam sampai dini hari, di Jakarta. terkait dengan penanganan perkara perdata di PN Jakarta Selatan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi wartawan. KPK akan menaikan status enam orang yang terseret operasi senyap dalam waktu 1x24 jam. Saat ini masih proses pemeriksaan intensif penyidik KPK.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/di-ott-segini-jumlah-harta-dua-hakim-yang-diciduk-kpk_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Satgas Penindakan KPK dikabarkan mengamankan dua orang hakim dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) digelar Selasa (27/11) malam hingga Rabu (28/11) dini hari. Diketahui, dua hakim yang diduga tertangkap dalam operasi senyap ini berinisial RIW dan I. Dia merupakan Hakim Pengadilan PN Jaksel. Berdasarkan data yang diakses laman https://acch.kpk.go.id/aplikasi-lhkpn/ terungkap RIW memiliki harta kekayaan senilai Rp 208 Juta. Jumlah ini&nbsp;dilaporkan terakhir pada 29 September 2016. Sedangkan pada 19 Oktober 2009 harta kekayaan RIW senilai Rp 223 juta. Ini artinya, dalam kurun hampir 7 tahun harta kekayaannya berkurang hampir senilai Rp 15 juta. Dalam data itu juga terungkap, dia memiliki harta tidak bergerak berbentuk tanah dan bangunan seluas 357 meter persegi dan 300 meter persegi yang berlokasi di Magelang senilai Rp 290 juta. Sementara itu, untuk harta bergerak, dia melaporkan bahwa memiliki dua buah kendaraan roda empat dan tiga buah kendaraan roda dua dengan nilai Rp 316 juta. Adapun, perinciannya untuk mobil pertama yakni Daihatsu Terios tahun 2008 senilai Rp 140 juta dan mobil kedua merk KIA RIO tahun 2013 senilai Rp 140 juta. Selain itu, RIW&nbsp;juga memiliki tiga buah motor bermerk Honda Supra Fit tahun 2008 senilai 10 juta, ada pula Honda Supra 2013 senilai Rp 12 juta dan motor bermerk Honda Beat tahun 2016 senilai Rp 14 juta. Adapun, harta bergerak lainnya dengan total 40,2 juta dengan rincian logam mulia senilai Rp 18,7 juta, dan benda bergerk lainnya senilai Rp 21,5 juta. Selain itu, RIW memiliki Giro bernilai Rp 30 juta. Namun dia memiliki hutang dalam bentuk pinjaman uang dan pinjaman barang Rp 468 juta. Sementara itu, hakim berinisial I, total memiliki harta kekayaan senilai Rp 110 juta yang pernah dilaporkannya pada 9 Mei 2002. Terungkap, I memiliki dua buah tanah dan bangunan seluas 800 dan 300 meter persegi senilai Rp 18 juta. Adapun, dia mempunyai harta bergerak berbentuk alat transportasi dengan mobil bermerk Toyota Kijang senilai Rp 50 juta. Selain itu, ada pula harta bergerak berbentuk logam mulia, batu mulia, barang-barang seni dan barang antik sebesar 32 juta. Dalam data itu juga dijelaskan I memiliki harta bergerak lainnya sepeeti pesawat televisi, kulkas, mesin cuci, computer, microwave dan meubeler dengan total Rp 16,2 juta. Sementara itu, giro dan setara kas lainnya senilai Rp 7,2 juta namun ada hutang dalam bentuk pinjaman uang sebesar Rp 10,3 juta.

Di-OTT, Segini Jumlah Harta Dua Hakim yang Diciduk KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/di-ott-segini-jumlah-harta-dua-hakim-yang-diciduk-kpk_m_-1.jpg" alt="Ilustrasi: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Satgas Penindakan KPK dikabarkan mengamankan dua orang hakim dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) digelar Selasa (27/11) malam hingga Rabu (28/11) dini hari. Diketahui, dua hakim yang diduga tertangkap dalam operasi senyap ini berinisial RIW dan I. Dia merupakan Hakim Pengadilan PN Jaksel. Berdasarkan data yang diakses laman https://acch.kpk.go.id/aplikasi-lhkpn/ terungkap RIW memiliki harta kekayaan senilai Rp 208 Juta. Jumlah ini&nbsp;dilaporkan terakhir pada 29 September 2016. Sedangkan pada 19 Oktober 2009 harta kekayaan RIW senilai Rp 223 juta. Ini artinya, dalam kurun hampir 7 tahun harta kekayaannya berkurang hampir senilai Rp 15 juta. Dalam data itu juga terungkap, dia memiliki harta tidak bergerak berbentuk tanah dan bangunan seluas 357 meter persegi dan 300 meter persegi yang berlokasi di Magelang senilai Rp 290 juta. Sementara itu, untuk harta bergerak, dia melaporkan bahwa memiliki dua buah kendaraan roda empat dan tiga buah kendaraan roda dua dengan nilai Rp 316 juta. Adapun, perinciannya untuk mobil pertama yakni Daihatsu Terios tahun 2008 senilai Rp 140 juta dan mobil kedua merk KIA RIO tahun 2013 senilai Rp 140 juta. Selain itu, RIW&nbsp;juga memiliki tiga buah motor bermerk Honda Supra Fit tahun 2008 senilai 10 juta, ada pula Honda Supra 2013 senilai Rp 12 juta dan motor bermerk Honda Beat tahun 2016 senilai Rp 14 juta. Adapun, harta bergerak lainnya dengan total 40,2 juta dengan rincian logam mulia senilai Rp 18,7 juta, dan benda bergerk lainnya senilai Rp 21,5 juta. Selain itu, RIW memiliki Giro bernilai Rp 30 juta. Namun dia memiliki hutang dalam bentuk pinjaman uang dan pinjaman barang Rp 468 juta. Sementara itu, hakim berinisial I, total memiliki harta kekayaan senilai Rp 110 juta yang pernah dilaporkannya pada 9 Mei 2002. Terungkap, I memiliki dua buah tanah dan bangunan seluas 800 dan 300 meter persegi senilai Rp 18 juta. Adapun, dia mempunyai harta bergerak berbentuk alat transportasi dengan mobil bermerk Toyota Kijang senilai Rp 50 juta. Selain itu, ada pula harta bergerak berbentuk logam mulia, batu mulia, barang-barang seni dan barang antik sebesar 32 juta. Dalam data itu juga dijelaskan I memiliki harta bergerak lainnya sepeeti pesawat televisi, kulkas, mesin cuci, computer, microwave dan meubeler dengan total Rp 16,2 juta. Sementara itu, giro dan setara kas lainnya senilai Rp 7,2 juta namun ada hutang dalam bentuk pinjaman uang sebesar Rp 10,3 juta.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tangkap-hakim-pn-jaksel-segini-barbuk-yang-diamankan-kpk_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Selasa (27/11) malam hingga Rabu (28/11) dini hari, Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan mengamankan hakim yang bertugas di PN Jaksel. Selain itu, tim menemukan uang sekitar SGD 45 ribu yang kemudian disita sebagai barang bukti perkara ini. "Ada sejumlah uang dalam bentuk dollar Singapura yang juga turut dibawa sebagai barang bukti dalam perkara ini," ucap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Rabu (28/11). Mantan aktivis ICW ini menuturkan, dalam operasi senyap yang digela pihaknya, ada enam pihak yang diamankan. Kendati demikian, dia belum bisa merinci siapa saja nama pihak tersebut. "6 orang tersebut, terdapat hakim, pegawai di PN dan Advokat. Mereka masih dalam proses pemeriksaan saat ini," imbuhnya. Yang pasti kata Febri,&nbsp; OTT ini terjadi karena adanya informasi terkait transaksi terhadap sebuah penanganan perkara di PN Jaksel. "Menindaklanjuti informasi yg didapatkan diduga akan terjadi transaksi terkait penanganan perkara di PN Jakarta Selatan," pungkasnya.

Tangkap Hakim PN Jaksel, Segini Barbuk yang Diamankan KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kpk tangkap hakim pn jaksel

Berita Terkini

Sisa Perkara di MA Diklaim Menurun Drastis, Ini Perbandingan Angkanya

Humas PN Jaksel Benarkan Hakim I dan RIW Tak Ada Kabar Hari Ini

Humas PN Jaksel Benarkan Hakim I dan RIW Tak Ada Kabar Hari Ini

KY Heran Masih Ada Hakim yang Terjaring OTT KPK

KY Heran Masih Ada Hakim yang Terjaring OTT KPK

KPK OTT Hakim PN Jaksel, Abdullah: MA Mengutuk Keras!

KPK OTT Hakim PN Jaksel, Abdullah: MA Mengutuk Keras!

Di-OTT, Segini Jumlah Harta Dua Hakim yang Diciduk KPK

Di-OTT, Segini Jumlah Harta Dua Hakim yang Diciduk KPK

Tangkap Hakim PN Jaksel, Segini Barbuk yang Diamankan KPK

Download Aplikasi JawaPos.com