<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sikap-nasdem-ketika-bupati-lampung-tengah-terciduk-ott-kpk_m_189153.jpeg" alt="Mustofa (kiri) hadir dalam Apel Gelar Pasukan pengamanan tahap kampanye dan sispamkota dalam rangka pilgub Lampung di Lapangan Saburai Kamis (15/2)" width="100%">
<figcaption>Mustofa (kiri) hadir dalam Apel Gelar Pasukan pengamanan tahap kampanye dan sispamkota dalam rangka pilgub Lampung di Lapangan Saburai Kamis (15/2)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah sempat batal terciduk, akhirnya Mustofa, Bupati Lampung Tengah, berhasil ditangkap anggota Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (15/2). Atas penangkapan itu, Mustofa menambah deretan kepala daerah yang ditangkap KPK. Tidak hanya itu, saat ini dia sedang mengikuti proses kontestasi Pilgub Lampung 2018 yang diusung <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/15/188952/pastikan-tak-terciduk-ott-kpk-bupati-lampung-tengah-hadir-di-sini" target="_blank">Partai Nasdem</a>. Atas kasus itu, Sekjen Partai Nasdem, Jhonny G Plate mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang dilakukan lembaga antirasuah ini. Nasdem juga mendukung pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. "Nasdem selalu mendukung usaha KPK dalam <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/15/188955/kisah-prof-ranuh-dokter-bidani-kurikulum-pendidikan-dokter-anak" target="_blank">pencegahan</a> dan penindakan korupsi," ujar Jhonny dalam konfrensi pers di Kantor DPP Nasdem, Gondangdia, Jakarta, Kamis (15/2). Anggota Komisi XI DPR itu mengaku sudah berkomunikasi dengan Mustofa. Dari hasil komunikasi itu, Mustafa yang juga Ketua DPW Partai Nasdem tersebut berjanji akan kooperatif terhadap lembaga yang dikepalai oleh Agus Rahardjo ini. "Sebagaimana disampaikan Mustofa, beliau akan memberi informasi dan membantu KPK dengan baik agar proses <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/15/189088/fredrich-yunadi-membela-diri-tuding-kpk-merakayasa-kasusnya" target="_blank">tindak pidana korupsi</a> dapat berjalan dengan baik," katanya. Sementata mengenai pencalonan Mustafa di Pilgub Lampung, Jhonny mengatakan pihaknya tidak akan mencabut atau menganti Mustafa dengan orang lain. Pasalnya dia sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Nasdem akan mengikuti secara cermat perkembangan proses yang akan dilakukan KPU terkait di Provinsi Lampung," pungkasnya. Sekadar informasi, penangkapan Mustafa ini menyusul OTT yang sebelumnya sudah dilakukan KPK pada Rabu (14/2) malam. Totalnya KPK mengamankan 19 orang dalam penindakan yang dilakukan di Lampung Tengah dan Jakarta. Mereka terdiri dari anggota DPRD Lampung Tengah, pihak Pemkab Lampung Tengah dan pihak swasta. OTT itu diduga berkaitan dengan suap dari eksekutif dalam hal ini pejabat di Pemkab Lampung Tengah kepada legislatif. Suap itu diduga agar DPRD Pemkab Lampung Tengah menyetujui soal usulan pinjaman. Dalam OTT ini, KPK menyita uang sekitar Rp 1 miliar dalam bentuk pecahan Rp 50.000 dan Rp 100.000 di dalam kardus. Mustafa ditangkap pada Kamis (15/2) petang, pukul 18.20 WIB di Bandar Lampung. Selanjutnya, Mustafa akan diterbangkan langsung dari Bandar Lampung menuju Jakarta. Dalam OTT yang dilakukan KPK, Rabu (14/2) malam sempat tersiar kabar jika Mustafa telah diamankan. Namun, ternyata pria yang akan mencalonkan diri menjadi Gubernur Lampung ini masih berkeliaran. Kamis (15/2) pagi, Mustafa bahkan sempat hadir dalam Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pilkada. Dia mengatakan, jika pada saat kejadian OTT, dirinya sedang melakukan check up kesehatan.

Sikap Nasdem Ketika Bupati Lampung Tengah Terciduk OTT KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/begini-kronologi-ott-bupati-lampung-tengah_m_189149.jpeg" alt="Wakil Ketua KPK Laode M Syarief" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode M Syarief</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Lampung Tengah, sedikitnya 19 orang telah ditangkap dalam operasi tersebut. Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief mengatakan, 19 orang yang diamankan dari OTT tersebut ditangkap dari tempat yang berbeda. "Sejak kemarin Rabu (14/2) tim berada di lapangan sampai tadi sore dan malam ini terkait dugaan pemberian suap di Kabupaten Lampung Tengah," kata Laode di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (15/2). Laode menjelaskan, rangakain OTT dilakukan di tiga lokasi yakni Jakarta, Bandar Lampung dan Lampung Tengah. Petugas mengamankan sedikitnya delapan orang di Jakarta dan 11 orang lainnya di wilayah Bandar Lampung dan Lampung Tengah. "Pada Rabu (14/2) petugas mengamankan seorang berinisial A (swasta) di Lampung Tengah sekitar pukul 14.00 WIB," ucap Laode. Kemudian tim melakukan penangkapan terhadap seorang lainnya yang berinisial NSW sekitar pukul 15.00 WIB. "Dia (NSW) diamankan di kediamannya, petugas pun turut mengamankan uang sejumlah Rp 160 juta," ungkap Laode. Tidak tinggal diam, kemudian petugas mengamankan seorang berinisial S di Bandar Lampung sekitar pukul 17.00 WIB. Selanjutnya, sekitar pukul 18.00 WIB petugas mengamankan seorang berinisial ADK di kediamannya. Turut juga mengamankan uang sejumlah Rp 1 miliar yang tersimpam dalam kardus di mobil CRV milik ADK. "Tim juga mengamankan seorang berinial R bersama rekannya S di jalan dalam perjalanan ke Bandar Lampung dari Lampung Tengah," urai Laode. Sekitar pukul 19.00 WIB, tim penyidik mengamankan N di rumahnya yang berlokasi di Lampung Tengah. Melanjutkan pengembangan, sekitar pukul 22.00 WIB penyidik mengamankan JNS yang merupakan Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah di kediamannya. "Penyidik juga mengamankan delapan orang dan dua orang sopir. Mereka kemudian dibawa ke Mapolda Lampung untuk pemeriksaan awal," tutur Laode. Pada hari yang sama, tetapi lokasi berbeda yaitu di Jakarta, KPK mengamankan delapan orang lainnya. "Tim KPK mengamankan lima orang yaitu TR (Kadis Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman), AAN, ADR, I, dan K di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Di saat yang sama tetapi hotel berbeda, KPK mengamankan 3 orang lainnya yaitu Z, R, dan IK," ungkap Laode. Selanjutnya, pada Kamis sekitar pukul 17.00 WIB petugas mengamankan ajudan Bupati lampung tengah di Bandar Lampung. "Sekitar pukul 18.20 WIB, petugas berhasil mengamankan Bupati Lampung Tengah Mustafa dan akan dibawa ke Jakarta malam ini," jelas Laode. Terkait kasus ini, KPK menetapkan tiga orang tersangka yaitu Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman. Natalis dan Rusliyanto diduga menerima uang dari Taufik. Untuk Bupati Lampung Tengah Mustafa, KPK masih perlu melakukan pemeriksaan terhadapnya. Status hukum Mustafa belum ditentukan KPK, menunggu pemeriksaan awal 1x24 jam.

Begini Kronologi OTT Bupati Lampung Tengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ott-di-lampung-tengah-kpk-tetapkan-pimpinan-dprd-tersangka_m_189147.jpeg" alt="Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) Dirjen Hubla, beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) Dirjen Hubla, beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap persetujuan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Selain Natalis, penyidik juga menetapkan&nbsp;dua orang lainnya yakni, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman sebagai tersangka. "KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan tiga orang tersangka, yaitu TR (Taufik Rahman) diduga sebagai pemberi serta JNS (J Natalis Sinaga) dan RUS (Rusliyanto) sebagai penerima," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (15/2). Dalam kasus ini, Taufik diduga memberikan uang kepada Natalis dan Rusliyanto terkait persetujuan pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp 300 miliar, yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur dan nantinya akan dikerjakan oleh Dinas PUPR Lampung Tengah. "Anggota DPRD Lampung Tengah diduga meminta Rp 1 miliar untuk memuluskan persetujuan itu," papar Laode. Menurut Laode, untuk mendapatkan pinjaman tersebut, dibutuhkan surat pernyataan yang disetujui atau ditandatangani bersama dengan DPRD Lampung Tengah sebagai persyaratan nota kesepahaman dengan PT SMI. "Untuk memberikan persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan tersebut diduga terdapat permintaan dana sebesar Rp 1 miliar," papar Laode. Atas perbuatannya, Taufik disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan Natalis dan Rusliyanto disangka melanggar melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Lampung dan Jakarta pada Rabu (14/2) dan Kamis (15/2). Dalam operasi senyap yang digelar di Jakarta dan Lampung, KPK total mengamankan sebanyak 19 orang. &ldquo;Delapan orang diamankan di Jakarta dan 11 orang diamankan di Bandar Lampung dan Lampung Tengah,&rdquo; terang Syarief.&nbsp; Adapun para pihak yang diamankan yakni, Bupati Lampung Tengah Mustafa, Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J. Natalis Sinaga, Anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Taufik Rahman, Za,RR,IK( Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah), Sekwan DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Kabid PUPR Kabupaten Lampung Tengah, N (swasta/kontraktor), A (swasta)SNW (PNS), ADK (swasta) AAN( PNS), I (staf PU), K ( PNS), dan 1 orang ajudan dan 2 orang sopir. Mustafa ditangkap pada Kamis (15/2) petang. &ldquo;Hari ini sekitar pukul 17.00 WIB di Bandar Lampung, KPK mengamankan ajudan Bupati. Setelah itu, tim berkoordinasi dengan Polda Lampung dan sekitar pukul 18.20 WIB Bupati Lampung Tengah sudah bersama tim dan dan kemudian diamankan, lalu dilakukan pemeriksaan awal,&rdquo; terang Wakil Ketua KPK Laode M Syarief, dalam konferensi pers, di kantornya, Kamis (15/2) malam. Selanjutnya, usai dilakukan pemeriksaan, Mustafa akan diterbangkan langsung dari Bandar Lampung menuju Jakarta. &ldquo;Malam ini akan dibawa ke kantor KPK di Jakarta,&rdquo; imbuhnya. Dalam OTT yang dilakukan KPK, Rabu (14/2) malam sempat tersiar kabar jika Mustafa telah diamankan. Namun, ternyata pria yang akan mencalonkan diri menjadi Gubernur Lampung ini&nbsp;masih berkeliaran. Kamis (15/2) pagi, Mustafa bahkan sempat hadir dalam Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pilkada. Dia mengatakan, jika pada saat kejadian OTT, dirinya sedang melakukan check up kesehatan. &ldquo;Alhamdulillah saya sehat dan kawan-kawan bisa liat saya masih hadir kali ini,&rdquo; jelasnya Kamis (15/2) pagi, di lapangan Saburai Enggal Bandar Lampung. Dalam kesempatan ini Mustafa meminta awak pers untuk ikut mengklarifikasi berita yang mencatut namanya sebagai salah satu terduga korupsi dalam OTT. &ldquo;Saya minta kawan-kawan pers untuk ikut membantu mengklarifikasi tentang berita tersebut karena ini bisa merugikan saya dalam Pilgub 2018,&rdquo; katanya. Mustafa mengaku mendukung KPK dalam melakukan OTT. Bahkan dia mengatakan siap menjadi saksi bila diperlukan. &ldquo;Pada dasarnya saya mendukung penuh KPK,&rdquo; ungkapnya. Namun, belum sampai 24 jam kemunculannya, Tim KPK mengamankan dirinya, setelah sebelumnya Tim Lembaga Antirasuah menciduk ajudannya.

OTT di Lampung Tengah, KPK Tetapkan Pimpinan DPRD Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengamat-biaya-ikut-pilgub-tinggi-satu-satunya-cara-lewat-korupsi_m_188904.jpeg" alt="KPK perlihatkan barang bukti dalam kasus dirhen hubla" width="100%">
<figcaption>KPK perlihatkan barang bukti dalam kasus dirhen hubla</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jelang Pilkada Serentak 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat masif melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di sejumlah daerah. Bahkan, saat ini sudah lima kepala daerah diciduk oleh lembaga antirasuah tersebut. Pakar hukum Universitas Trisakti, Abdul Fikchar Hadjar menilai, kepala daerah di Indonesia terbilang miskin. Sebab, tingginya biaya politik untuk mengikuti kontestasi Pilkada membuat kepala daerah mencari dana melalui jalur proyek di daerahnya. "Peserta calon bupati miskin-miskin nggak punya uang," kata Fikchar saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (14/2). Menurut Fikchar, saat menjadi kepala daerah, para bupati mencari cara agar memperkaya diri sendiri dan maju sebagai calon gubernur di wilayahnya. Salah satunya melalui korupsi. "Jadi satu-satunya cara, ya korupsi," jelasnya. Terbaru, setelah menangkap Bupati Subang, Jawa Barat, KPK baru saja menggelar <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/15/189028/zulkifli-hasan-sebut-politik-uang-biang-ott" target="_blank">OTT</a> terhadap Bupati Lampung Tengah Mustafa. "11 orang diamankan, termasuk Bupati Lampung Tengah berinisial M," terang sumber JawaPos.com, di Jakarta, Rabu (14/2) malam. Mustafa juga merupakan calon gubernur Lampung dalam pilkada 2018. Bupati ini diusung tiga partai yaitu Nasdem, PKS dan Hanura. Adapun para pihak yang diciduk selain sang bupati antara lain T, A, A I ,A, Z, I, K, E, dan E. Saat ini para pihak yang diamankan sebagian besar telah sampai di Gedung <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/15/189006/di-balik-ott-kepala-daerah-fahri-curiga-kpk-dapat-pesanan-khusus" target="_blank">KPK</a> sejak Rabu (14/2) malam. Mereka tengah menjalani pemeriksaan intensif guna ditentukan status hukumnya dalam waktu 1x24 jam. "Sudah di lantai 2 delapan orang (ruang penyidikan), tiga orang tengah dalam perjalanan," imbuh sumber tersebut. Terpisah ketika dikonfirmasi perihal adanya penangkapan tersebut, Sejumlah pimpinan KPK belum mau merespon. demikian juga dengan juru bicara KPK Febri Diansyah.

Pengamat: Biaya Ikut Pilgub Tinggi, Satu-satunya Cara Lewat Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ott-kpk-tangkap-bupati-lampung-tengah_m_188880.jpeg" alt="Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) Dirjen Hubla, beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) Dirjen Hubla, beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos-Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah, setelah sehari sebelumnya menangkap Bupati Subang, Jabar, Imas Aryumningsih. Dalam operasi senyap yang digelar Rabu (14/2), Tim Satgas Penindakan lembaga antirasuah menangkap seorang kepala daerah di wilayah Provinsi Lampung. "11 orang diamankan, termasuk <a href="https://www.jawapos.com/tag/187251/kpk-tangkap-bupati-lampung-tengah" target="_blank">Bupati Lampung Tengah</a> berinisial M," terang sumber JawaPos.com, di Jakarta, Rabu (14/2) malam. Adapun para pihak yang diciduk selain sang bupati antara lain T, A, A I ,A, Z, I, K, E, dan E. Saat ini para pihak yang diamankan sebagian besar telah sampai di Gedung&nbsp;KPK&nbsp;sejak Rabu (14/2) malam. Mereka tengah menjalani pemeriksaan intensif guna ditentukan status hukumnya dalam waktu 1x24 jam." Sudah di lantai 2&nbsp; delapan orang (ruang penyidikan), tiga orang tengah dalam perjalanan," imbuh sumber tersebut. Terpisah ketika dikonfirmasi perihal adanya penangkapan tersebut, Sejumlah pimpinan KPK belum mau merespon. demikian juga dengan juru bicara KPK Febri Diansyah.

OTT, KPK Tangkap Bupati Lampung Tengah