<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/fenomena-anggaran-pendidikan-disunat-ilr-hanya-kpk-yang-bisa-tangani_m_.jpg" alt="Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar (berompi oranye) jadi tersangka kasus pemerasan dan penyutan DAK Pendidikan. Dia digiring aparat KPK ke penjara." width="100%">
<figcaption>Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar (berompi oranye) jadi tersangka kasus pemerasan dan penyutan DAK Pendidikan. Dia digiring aparat KPK ke penjara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar (IRM) sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini berkaitan dengan pemerasan terhadap 140 kepala SMP terkait anggaran pendidikan di Cianjur. Dugaan KPK, Irvan memeras kepala sekolah terkait dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp 46,8 miliar. Dia diduga meminta bagian 7 persen atau sekitar Rp 3,2 miliar dari DAK tersebut. Menanggapi akan adanya fenomena ini, peneliti Indonesian Legal Rountable (ILR), Erwin Natosmal Oemar meyakini modus korupsi yang digunakan Bupati atau Wali Kota memang sering berupa pemerasan terhadap kepala dinasnya. "Ini modus korupsi yang jamak dilakukan oleh Bupati/Wali Kota terhadap sejumlah kepala dinasnya," tegas Erwin saat dikonfirmasi JawaPos.com, Sabtu (15/12). Lebih lanjut, Erwin menilai dengan adanya fenomena ini, semestinya lembaga antikorupsi ini bisa mengirimkan rekomendasi terkait pemberian anggaran pendidikan. Jika tidak ingin kejadian ini terulang kembali. "Harusnya KPK beri saran yang sangat spesifik terhadap pola pemberian anggaran pendidikan dan jaminan posisi birokrasi. Kalau tidak, pola pemerasan semacam ini juga akan tetap terjadi di daerah lain," imbuhnya. Di lain sisi, dia mengapresiasi penindakan yang dilakukan oleh lembaga yang digawangi Agus Rahardjo ini. Sebab, bisa mengendus praktik ini. "Ya memang hanya KPK yang bisa melakukan penegakan hukum terhadap kasus semacam ini. Meski demikian, saya harap KPK tidak hanya berhenti di sini," pungkasnya. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Irvan sebagai tersangka dugaan pemerasan kepada 140 kepala SMP di Cianjur. Pemerasan itu diduga dilakukan terkait penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur pada 2018. KPK menduga Irvan meminta atau memotong 14,5 persen dari Rp 46,8 miliar DAK tersebut. Sementara itu, bagian khusus untuk Irvan adalah 7 persen atau sekitar Rp 3,2 miliar. Saat menuju rumah tahanan, Irvan membantah dirinya memberi perintah memotong anggaran untuk pendidikan di Cianjur. Dia mengatakan itu inisiatif dari bawahannya. Selain Irvan, KPK menetapkan Cepy Cecep Sobandi (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur) dan Rosidin (Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur) sebagai tersangka.

Fenomena Anggaran Pendidikan Disunat, ILR: Hanya KPK yang Bisa Tangani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rakyat-berpesta-saat-bupati-cianjur-di-ott-kpk-malah-minta-maaf_m_.jpg" alt="Ribuan warga padati alun-alun rayakan OTT Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar" width="100%">
<figcaption>Ribuan warga padati alun-alun rayakan OTT Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah warga Kabupaten Cianjur berpesta merayakan ditangkapnya Sang Bupati bernama Irvan Rivano Muchtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menanggapi akan adanya hal tersebut, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang meminta maaf pihaknya belum bisa membuat warga di daerah lain membuat perayaan seperti yang dilakukan warga Cianjur. "KPK mohon maaf kalau 'pesta' (penindakan) seperti ini belum dilakukan di banyak tempat," ucapnya saat dikonfirmasi, Sabtu (15/12). Lebih lanjut, dia menegaskan sebenarnya banyak masyarakat Indonesia yang daerahnya ingin disambangi KPK dan menindak pemerintah daerah yang korup. Namun, pihaknya memiliki keterbatasan petugas dalam melakukan penindakan. "Karena sebenarnya, kondisi di mana rakyat-rakyatnya ingin gelar 'pesta' itu ada di beberapa tempat atau daerah," lanjutnya. "Namun, KPK belum bisa memenuhi keinginan masyarakat lebih banyak lagi untuk 'berpesta' karena keterbatasan petugas 'pasang tendanya' (operasi tangkap tangan) KPK," sebut dia. Oleh sebab itu, dirinya berharap penambahan jumlah personel. Sehingga memungkinkan pihaknya menjerat kepala daerah lain yang terbukti melakukan korupsi. Sekadar informasi, ribuan warga Kabupaten Cianjur tumpah ruah memenuhi alun-alun dan halaman Pendopo Bupati Cianjur, Jawa Barat. Warga menggelar syukuran dan makan bersama untuk merayakan penangkapan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar oleh KPK. Irvan sendiri ditangkap melalui OTT atas dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun 2018. Kader Partai Nasdem ini diduga memotong Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan sebesar 14,5 persen dari total Rp 46,8 miliar.

Rakyat Berpesta Saat Bupati Cianjur Di-OTT, KPK Malah Minta Maaf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pimpinan-kpk-ini-yang-membuat-kami-selalu-bekerja-keras-buru-koruptor_m_.jpg" alt="Seorang sopir angkot di Cianjur menggratiskan tarif usai KPK menangkap kepala daerahnya" width="100%">
<figcaption>Seorang sopir angkot di Cianjur menggratiskan tarif usai KPK menangkap kepala daerahnya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarief mengunggah sebuah foto yang menampilkan respons warga Cianjur usai penetapan tersangka Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar. Dalam akun twitternya, terlihat pintu angkot ditempel tulisan "Naik Angkot Gratis Hari Ini #Bonus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK". Terkait hal itu, Syarief mengungkapkan, hal tersebut sebagai apresiasi seorang warga Cianjur, yang berprofesi sebagai sopir angkutan kota atas tertangkapnya kepala daerahnya oleh KPK. Karena rasa syukurnya itu, maka sopir itu menggratiskan tarif untuk penumpang. Inilah yang membuat Syarief memiliki alasan kuat bersama lembaga antirasuah ini untuk bekerja keras memberantas para koruptor. "APRESIASI SUPIR KENDARAAN UMUM CIANJUR seperti ini yang MEMBUAT @KPK_RI selalu bekerja keras memburu koruptor karena RAKYAT SUDAH SANGAT TERTINDAS OLEH PERILAKU POLITISI/PEJABAT KORUP," tulis Laode dalam akun twitter @LaodeMSyarif. Lebih lanjut, pimpinan KPK itu juga meminta dukungan kepada Wakil Rakyat dan Presiden Joko Widodo serta Jusuf Kalla dalam memberantas korupsi. "MOHON DUKUNGAN Wakil Rakyat @DPR_RI Presiden @jokowi dan WAPRES @wapres_ri bapak @Pak_JK," lanjutnya. Saat dikonfirmasi secara terpisah, Syarief mengaku bahwa dia menganggap respons seorang sopir angkot itu sebagai bentuk apresiasi warga Cianjur kepada KPK. "KPK menghargai keikhlasan dan support mereka kepada KPK. Bupati Cianjur sudah beberapa kali melakukan korupsi dan menurut laporan tiap tahun memotong dana pendidikan," ungkapnya saat dikonfirmasi, Jumat (14/12) Dalam kasus ini, KPK menetapkan Irvan sebagai tersangka dugaan pemerasan kepada 140 kepala SMP di Cianjur. Pemerasan itu diduga dilakukan terkait penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur pada 2018. KPK menduga Irvan meminta atau memotong 14,5 persen dari Rp 46,8 miliar DAK tersebut. Sementara itu, bagian khusus untuk Irvan adalah 7 persen atau sekitar Rp 3,2 miliar.

Pimpinan KPK: Ini yang Membuat Kami Selalu Bekerja Keras Buru Koruptor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/usai-menyerahkan-diri-kpk-tahan-kakak-ipar-bupati-cianjur_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Penyidik KPK saat sedang melakukan penggeledahan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Penyidik KPK saat sedang melakukan penggeledahan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Kakak Ipar Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar, Tubagus Cepy Sethiady selama 20 hari ke depan. Tubagus merupakan tersangka yang diduga sebagai perantara dalam kasus dugaan pemerasan terhadap 140 kepala SMP di Cianjur. "TCS Ditahan 20 hari pertama di Polres Jaktim sejak 13 Des 2018," ucap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Jumat (14/12). Terpisah, pada Kamis malam (13/12) ketika hendak meninggalkan gedung KPK dan menuju mobil tahanan lembaga ini, dengan mengenakan rompi oranye, Tubagus hanya diam seribu bahasa. Ketika, awak media mencecar dengan berbagai pertanyaan. Sekadar informasi, Tubagus menyerahkan diri ke KPK pada Kamis (13/12) siang sekitar pukul 14.00 WIB. Pria&nbsp;yang juga merupakan orang kepercayaan Irvan, diduga berperan sebagai perantara dalam transaksi pemerasan oleh Irvan. Sebelum Tubagus, KPK telah menahan 3 tersangka lainnya lebih dulu. Ketiga tersangka yakni, Bupati Cianjur Irvan Rivano, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Cecep Sobandi dan Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rosidin. Irvan diduga memeras kepala sekolah terkait dana alokasi khusus (DAK) Rp 46,8 miliar. Dia diduga meminta bagian 7 persen atau sekitar Rp 3,2 miliar dari DAK tersebut.

Usai Menyerahkan Diri, KPK Tahan Kakak Ipar Bupati Cianjur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ditahan-kpk-bupati-cianjur-minta-maaf-karena-lalai-awasi-aparatnya_m_.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar (IRM) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Tahun 2018." width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar (IRM) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Tahun 2018.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar (IRM) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Tahun 2018. Usai diperiksa selama 36 jam dari operasi tangkap tangan, Irvan keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi oranye bertuliskan tahanan KPK. Ia keluar bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Cianjur, Cecep Sobandi yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini. Irvan pun mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Cianjur atas kelalaiannya yang telah melanggar hukum. "Saya memohon maaf kepada warga masyarakat Kabupaten Cianjur atas kelalaian saya dalam mengawasi aparat pemerintah Kabupaten Cianjur yang telah melanggar hukum," ungkapnya, di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (13/12). Lebih lanjut, dia mengatakan, akan bertanggung jawab dalam kasus yang menyeretnya serta akan menjadikan kasus ini sebagai pembelajaran ke depannya bagi aparat pemerintah. "Tentunya saya sebagai kepala daerah ikut bertanggung jawab dan semoga ke depan ini menjadi pembelajaran untuk kita semua juga aparat Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk menciptakan pemerintahan yang bersih," lanjutnya. Kendati demikian, Irvan membantah adanya pemotongan anggaran DAK Pendidikan yang dilakukan oleh dirinya dan tersangka lain. Ia pun menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum yang menemaninya. "Tidak. Tidak ada (pemotongan anggaran). Tidak ada sama sekali. Iya, seperti itu, nanti kuasa hukum yang jawab," pungkas Irvan. Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap Bupati Cianjur, Irvan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Cecep. "Dilakukan penahanan selama 20 hari pertama, yaitu IRM, Bupati Cianjur periode 2016-2021 ditahan di Rutan Cab KPK di belakang Gedung KPK, Kav K-4 serta CS, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur ditahan di Rutan Cab KPK di Kav C-1," kata Febri.

Ditahan KPK, Bupati Cianjur Minta Maaf karena Lalai Awasi Aparatnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/beres-ott-kpk-begini-penampakan-istana-bupati-cianjur_m_.jpg" alt="Rumah pribadi Irvan di Perumahan Elite BLK, Kabupaten Cianjur." width="100%">
<figcaption>Rumah pribadi Irvan di Perumahan Elite BLK, Kabupaten Cianjur.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pascatertangkap Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) 'istana' Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar sepi. Sejak kemarin, baik di kediaman pribadi maupun rumah dinasnya terlihat sepi. Suasana serupa juga masih terlihat hingga hari ini (13/12). Pantauan awak radarcianjur.com (JawaPos Grup), tak ada aktivitas apapun di sana. Hanya ada sejumlah aparat Satpol PP yang menjaga rumah Irvan. Sebagai informasi, rumah pribadi Irvan berlokasi di Perumahan Elite BLK, Kabupaten Cianjur. Sementara kediaman dinasnya di Kampung Cimapag, Desa Cidadap, Kecamatan Campaka. Di rumah dinas yang semuanya terbuat dari kayu ini hanya terlihat tiga orang Satpol PP yang berjaga. Sejak Irvan membuat kebijakan untuk memindahkan pusat administrasi pemerintahan ke Kecamatan Campaka. Sejak saat itu, bangunan termasuk Pendopo Bupati dan Masjid Besar di depan bangunan Pendopo pun dibangun. Awak radarcianjur.com sempat bertandang ke Rumdin Bupati hari ini. Lokasinya berada di arah Cianjur selatan. Saat tiba, suasana dingin dan sepi terlihat di seputaran bangunan. Sebelum masuk ke gapura jalan ke arah Pendopo ada Pos Keamanan dari Satpol PP Pemkab Cianjur. Setelah berhasil menemui Komandan Regu Satpol PP, Jamaludin perbincangan kondisi rumah pasca OTT pun disampaikan. Jamaludin mengatakan, sudah beberapa hari Bupati Cianjur tak datang ke rumah dinas di Campaka. &rdquo;Saya mendengar kemarin menginap di Cianjur,&rdquo; katanya. Jamaludin menyebut bupati biasa menginap di Campaka jika sedang berkegiatan di wilayah Selatan.&rdquo;Kami biasa berjaga shift, dari tadi pagi kami berjaga di sini,&rdquo; terangnya. Ia mengatakan sejak pagi di rumah dinas bupati tidak ada kegiatan apa-apa, hanya ada beberapa orang yang datang menanyakan keberadaan bupati. &rdquo;Tadi juga ada yang datang kesini, katanya sih Intel Polres, menanyakan bupati,&rdquo; pungkasnya.

Beres OTT KPK, Begini Penampakan 'Istana' Bupati Cianjur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kode-cempaka-jadi-penyamaran-duit-suap-yang-diterima-bupati-cianjur_m_.jpg" alt="Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Cianjur, Rabu (13/12)" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Cianjur, Rabu (13/12)</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi DAK Pendidikan Tahun 2018. Irvan diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran yang berhubungan dengan jabatan terkait dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun 2018 sebesar 14,5 persen dari total Rp 46,8 miliar. &ldquo;Diduga alokasi fee terhadap IRM (Irvan), Bupati Cianjur adalah 7 persen dari alokasi DAK tersebut,&rdquo; ucap Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, Kamis (13/12). Basaria menjelaskan, untuk menyamarkan perbuatan suap, ada kode unik yang digunakan dalam transaksi haram tersebut. Kode suap itu adalah 'cempaka' yang diduga dipakai para tersangka untuk berkomunikasi dalam penyerahan uang. Kode 'cempaka' tersebut diduga merujuk pada Bupati Cianjur yakni Irvan. "Sandi yang digunakan adalah cempaka, yang diduga kode yang merujuk pada Bupati IRM," jelasnya. Dalam kasus ini, selain Irvan, KPK turut menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka, yakni Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi (CS), Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Rosidin (ROS), dan kakak ipar Bupati Cianjur Tubagus Cepy Sethiady (TCS). KPK menyimpulkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi meminta, menerima, atau memotong pembayaran, atau memaksa seseorang memberikan sesuatu, atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan terkait DAK Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun 2018. "Dalam kasus seperti ini jelas yang menjadi korban adalah para siswa di Cianjur dan masyarakat yang seharusnya menikmati anggaran DAK tersebut secara maksimal," imbuhnya. Atas perbuatannya itu, Irvan, Cecep, Rosidin dan Tubagus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kode 'Cempaka', Jadi Penyamaran Duit Suap yang Diterima Bupati Cianjur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/segini-dana-alokasi-khusus-yang-diduga-disunat-bupati-cianjur-cs_m_.jpg" alt="Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Cianjur, Rabu (12/12)" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Cianjur, Rabu (12/12)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pendidikan di Cianjur dialokasikan sebesar Rp 46,8 miliar. Namun, DAK tersebut kena sunat Bupati Cianjur Irvan Ricano Muchtar (IRM) dan beberapa pihak lain sebesar Rp 6,786 miliar, atau sekitar 14,5 persen. Saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Irvan dan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (12/12) mengungkapkan, sedianya DAK tersebut digunakan oleh sekitar 140 SMP di Cianjur. "Untuk membangun fasilitas sekolah, seperti ruang kelas, laboratorium, atau fasilitas lain," katanya. Basaria pun begitu menyesalkan perbuatan tersangka. Sebab, seharusnya dana itu bisa digunakan untuk kepentingan pelajar di Cianjur. "Jelas yang menjadi korban adalah para siswa di Cianjur dan masyarakat yang seharusnya menikmati anggaran DAK tersebut secara maksimal," pungkasnya. Dia menambahkan, semestinya sekitar 140 sekolah SMP di Cianjur bisa menikmati fasilitas sekolah, seperti ruang kelas, laboratorium. "Semestinya bisa menikmati fasilitas yang justru dipangkas sejak awal untuk kepentingan pihak tertentu," tuturnya. Dalam kasus ini, Irvan disebut mendapat 7 persen dari total anggaran itu atau setara dengan Rp 3,276 miliar. Namun, dalam operasi tangkap tangan (OTT) itu, KPK baru menyita Rp 1,5 Miliar. Dugannya uang itu dikumpulkan para kepala sekolah di Kabupaten Cianjur. KPK pun telah menetapkan Irvan sebagai tersangka. Selain itu, ada tiga orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Cecep Sobandi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rosidin selaku Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, dan Tubagus Cepy Sethiady selaku kakak ipar Irvan.

Segini Dana Alokasi Khusus yang Diduga Disunat Bupati Cianjur Cs

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-minta-kakak-ipar-bupati-cianjur-menyerahkan-diri_m_.jpg" alt="Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Cianjur, Rabu (12/12)" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Cianjur, Rabu (12/12)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar (IRM) sebagai tersangka. Penetapan tersangka terhadap Irvan berkaitan dengan penyelewengan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2018 dalam membangun fasilitas sekolah di Cianjur. Selain Irvan, tiga orang lagi juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus sama. Salah satunya yakni Tubagus Cepy Sethiady (TCS), yang tak lain merupakan kakak ipar sang bupati. Terhadap Tubagus, KPK memintanya untuk menyerahkan diri. "Kami imbau untuk datang ke KPK dan menyerahkan diri sesegera mungkin begitu mendapat informasi ini. Sikap koperatif dalam proses hukum akan kami hargai," tegas Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Rabu malam (12/12). Lebih lanjut, Basaria membeberkan peranan Tubagus. Salah satunya yakni sebagai perantara. Itu dikarenakan, kepala sekolah yang ada di Cianjur sudah mempercayai Tubagus. "Orang tuanya Bupati (Irvan), adalah Bupati. Iparnya ini dulu sering membantu Bupati sebelumnya, yaitu ayah dari Bupati sekarang (Irvan)," imbuh Basaria. "Kenapa perantara? Karena kepala sekolah percaya bahwa orang ini (Tubagus) orang kepercayaan Bupati (ayahnya Irvan). Tidak hanya saat ini, tapi periode sebelumnya," tambahnya. Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar (IRM) dan tiga pihak lain sebagai tersangka. Penetapan tersangka terhadap Irvan berkaitan dengan penyelewengan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2018 dalam membangun fasilitas sekolah di Cianjur. KPK menduga setidaknya ada 14,5% anggaran DAK dari Rp 46,8 miliar diselewengkan padahal dana tersebut semestinya digunakan oleh sekitar 140 SMP di Cianjur untuk membangun fasilitas sekolah. Adapun, alokasi fee yang khusus diterima IRM, Bupati Cianjur adalah 7%. Oleh karena itu, lRM, CS, ROS dan TCS disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

KPK Minta Kakak Ipar Bupati Cianjur Menyerahkan Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-tetapkan-bupati-cianjur-tersangka_m_.jpg" alt="Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Cianjur, Rabu (12/12)" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Cianjur, Rabu (12/12)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar (IRM) sebagai tersangka. Penetapan tersangka terhadap Irvan berkaitan dengan penyelewengan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2018 dalam membangun fasilitas sekolah di Cianjur. "KPK Menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi meminta, menerima atau memotong pembayaran atau memaksa seseorang memberikan sesuatu atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018," ungkap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaidtan dalam konferensi pers, di kantornya, Rabu (12/12). Basaria menambahkan, selain Irvan, ada tiga pihak yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Mereka ialah Cecep Sobandi (CS) sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rosidin (Ros), Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur dan Tubagus Cepy Sethiady (TCS) kaka ipar Irvan. Dalam kasus ini, KPK menduga setidaknya ada 14,5 persen anggaran DAK diselewengkan. Padahal dana tersebut semestinya digunakan oleh sekitar 140 SMP di Cianjur untuk membangun fasilitas sekolah. Adapun, alokasi fee yang khusus diterima Irvan ialah 7 persen dari alokasi DAK tersebut. "Diduga Bupati Cianjur bersama sejumlah pihak telah meminta, menerima atau memotong pembayaran terkait dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun 2018 sebesar sekitar 14,5 persen dari total 46,8 miliar," jelasnya. Oleh karena itu, lRM, CS, ROS dan TCS disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kpk tangkap bupati cianjur

Berita Terkini