<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/09/JKT_KPK-Kembali-Periksa-Yaqut-Cholil-Qoumas_Toyibi_-2JPG-2758154378-1082087955.jpg" alt="Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 di gedung Merah Putih KPK. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 di gedung Merah Putih KPK. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap peran mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dan mantan Staf Khususnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex, dalam kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan tahun 2024. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, pada Kamis (8/1).</p> <p>Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan Yaqut berperan dalam pembagian kuota tambahan sebanyak 20 ribu jamaah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Namun, kuota tambahan tersebut dibagi sama rata antara haji reguler dan haji khusus.</p> <p>&ldquo;Oleh Menteri Agama pada saat itu, saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50 persen-50 persen, 10.000 - 10.000. Itu tentu tidak apa namanya, tidak sesuai dengan undang-undang yang ada,&rdquo; kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (11/1).</p> <p>Asep menegaskan, pembagian tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bahwa kuota haji reguler harus mencapai sekitar 93 persen, sedangkan kuota haji khusus hanya sekitar 7&ndash;8 persen dari total kuota nasional.</p> <p>Sementara itu, Gus Alex disebut turut serta dalam proses pembagian kuota tambahan tersebut. Perannya sebagai staf khusus, dinilai ikut terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pembagian kuota haji.</p> <p>&ldquo;Itu juga saudara IAA ini adalah staf ahlinya ya. Staf ahlinya dia ikut serta di dalam situ ya. Turut serta di dalam proses pembagian,&rdquo; tegas Asep.</p> <p>Selain dugaan pelanggaran aturan pembagian kuota, KPK juga menemukan indikasi adanya aliran dana atau kickback dalam perkara tersebut. Temuan itu masih terus didalami oleh penyidik.</p> <p>&ldquo;Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana,&rdquo; ungkap Asep.</p> <p>Meski demikian, keduanya hingga kini belum ditahan KPK. Lembaga antirasuah akan menjadwalkan pemanggilan pemeriksaan sebelum dilakukan penahanan atas kedua tersangka tersebut.</p> <p>Adapun, KPK secara resmi mengumumkan Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka, pada Jumat (9/1). Kasus ini berkaitan dengan pembagian kuota tambahan 20 ribu jamaah haji untuk musim haji 2024, saat Yaqut masih menjabat sebagai Menteri Agama.</p> <p>Kuota tambahan tersebut diperoleh Indonesia setelah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), melakukan lobi kepada Pemerintah Arab Saudi. Tambahan kuota itu diberikan dengan tujuan mengurangi masa tunggu jamaah haji reguler Indonesia yang di sejumlah daerah dapat mencapai lebih dari 20 tahun.</p> <p>Namun, alih-alih dialokasikan sesuai ketentuan, kuota tambahan itu justru dibagi rata oleh Kementerian Agama menjadi 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus. Padahal, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji mengatur kuota haji khusus maksimal sekitar 8 persen dari total kuota nasional.</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/017055202/yaqut-jadi-tersangka-korupsi-haji-abdul-wachid-pansus-dpr-lega">Yaqut Jadi Tersangka Korupsi Haji, Abdul Wachid: Pansus DPR Lega</a></strong></p> <p>Akibat kebijakan tersebut, pada 2024 Indonesia menggunakan kuota sebanyak 213.320 jamaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Pembagian inilah yang kini menjadi fokus penyidikan KPK dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. (*)</p>

KPK Beberkan Peran Eks Menag Yaqut–Gus Alex yang Terjerat Dugaan Korupsi Kuota Haji, Selewengkan Kuota Tambahan ke Haji Khusus 2024

Ternyata Ini Peran Yaqut-Gus Alex dalam Penyelewengan Kuota Haji 2024!

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/22/JKT_Sidang-Putusan-Gugatan-Maki_Salman-Toyibi9-2507602491.jpg" alt="Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman" width="100%">
<figcaption>Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman</figcaption>
</figure> <p><br /><strong>JawaPos.com-</strong>Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk memulihkan keuangan negara, dalam pengusutan dugaan korupsi kuota haji 2024. Hal ini setelah KPK menaikan status penyelidikan dugaan korupsi kuota haji ke tingkat penyidikan.</p> <p>"Harus dikenakan TPPU kepada pihak-pihak yang terlibat untuk melacak aliran uang itu kemana dan bisa diambil, bisa diserahkan ke negara," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Senin (11/8).</p> <p>Dugaan korupsi kuota haji itu berkaitan dengan kuota tambahan yang dihasilkan dari pertemuan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan Pemerintah Arab Saudi, sebanyak 20 ribu kuota.</p> <p>Jika mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji ditetapkan 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.</p> <p>"Tapi nampaknya itu dibagi rata 50-50. Jelas itu melanggar UU, saya juga ikut melaporkan berkaitan dengan kuota itu, karena dari penelusuran saya per orang yang dapat kuota tambahan itu dikenakan uang 5 ribu dollar. Itu berati hampir 75 juta per orang. Jadi ada biro travel yang bergabung kemudian dikelola disana di konsorsium itu, nah diduga uang itu juga mengalir pada oknum," ucap Boyamin.</p> <p>Pegiat antikorupsi itu menaksir kerugian keuangan negara dari kasus dugaan korupsi kuota haji diperkirakan mencapai Rp 750 miliar atau hampir Rp 1 triliun. Namun, ia menyerahkan sepenuhnya kepada KPK terkait penghitungan kerugian negara dari kasus dugaan korupsi kuota haji.</p> <p>"Karena diduga per orang 5 ribu dollar, nah kali 10 ribu itu sudah berapa, karena kan ini 20 ribu. Yang 10 ribu kan dikasihkan khusus, kalau itu dijual 5 ribu dollar semua, 5 ribu kali 10 ribu sudah berapa, artinya 7,5 ya Rp 750 miliar," ujar Boyamin menduga-duga.</p> <p>Boyamin menduga, kuota haji dinikmati pihak penyelenggara negara dan juga mengalir ke perusahaan-perusahaan travel. Karena itu, KPK perlu menelusuri secara mendalam terkait aliran uang dugaan korupsi kuota haji tersebut.</p> <p>"Harapan saya KPK menerapkan pencucian uang. Karena uang tadi mengalir kemana-mana, mengalir kepada siapa. Selain juga dipakai oleh travel sekian yang kebutuhan," urainya.</p> <p>Sementara, sejauh ini KPK menggunakan Pasal Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).</p> <p>Penerapan hukum itu mengatur soal perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.</p> <p class="class-paragraph">"Kemudian, nanti siapa yang diuntungkan gitu ya dengan pasal ini, yang diuntungkan adalah tadi, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi," tutur Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (9/8) dini hari.</p> <p>Meski telah menaikan pengusutan dugaan korupsi kuota haji ke tingkat penyidikan, KPK belum mengungkap secara rinci pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. KPK akan menjerat pihak-pihak yang diuntungkan dari dugaan korupsi kuota haji 2024 tersebut.</p> <p>"Kemudian, nanti siapa yang diuntungkan gitu ya dengan pasal ini, yang diuntungkan adalah tadi, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi," paparnya.</p> <p>Menurutnya, jeratan tersangka itu bisa saja menyasar penyelenggara negara di Kementerian Agama (Kemenag) maupun korporasi yang diuntungkan dari penyelewenangan kuota haji tambahan 2024 tersebut.</p> <p>"Di sini diri sendirinya adalah orang-orang yang mendapat aliran dana, aliran dana baik itu dalam konteks karena pembagian kuota, misalkan dari pihak pemerintah, oknum pihak pemerintah atau Kementerian Agama yang karena keputusannya memberikan kuota haji ini tidak sesuai dengan aturan kemudian mendapatkan sejumlah uang," ungkap dia. (*)</p>

KPK didorong untuk menerapkan Pasal TPPU dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2024, demi pemulihan keuangan negara.

KPK Dinilai Bisa Terapkan Pasal TPPU untuk Usut Aliran Uang Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Era Jokowi

<div id="m#msg-f:1799001365801033091" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/14/mm2-3390322441.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil bermerek Mercedes Benz Sprinter 315 CD warna hitam beserta satu kunci remote mobil terkait kasus TPPU mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo." width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil bermerek Mercedes Benz Sprinter 315 CD warna hitam beserta satu kunci remote mobil terkait kasus TPPU mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil bermerek Mercedes-Benz Sprinter 315 CD warna hitam beserta satu kunci remote mobil, terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Penyitaan itu dilakukan pada Senin (13/5) kemarin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014649694/polisi-sebut-kecelakaan-di-jalur-kawasan-bromo-akibat-rem-blong-4-meninggal-dan-5-orang-luka-lukau">Polisi Sebut Kecelakaan di Jalur Kawasan Bromo akibat Rem Blong, 4 Meninggal dan 5 Orang Luka-Lukau</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Temuan dari Tim Aset Tracing dari Direktorat Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK, mobil ini disembunyikan di wilayah Kelurahan Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (14/5).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menjelaskan, mobil tersebut diduga milik Syahrul Yasin Limpo yang sengaja disembunyikan dan dipindahtangankan, serta didapati dalam penguasaan dari orang terdekat SYL.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selanjutnya dijadikan sebagai barang bukti dalam berkas perkara TPPU dan berikutnya juga akan dikonfirmasi pada saksi-saksi termasuk tersangka," ucap Ali.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">SYL diproses hukum KPK atas kasus dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Saat ini, Syahrul Yasin Limpo tengah menjalani proses persidangan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam proses persidangan, terungkap SYL menggunakan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Beberapa di antaranya digunakan untuk pembayaran dokter kecantikan anak, renovasi rumah anak, setoran ke istri setiap bulan, pembelian mobil untuk anak, hingga membayar tagihan kartu kredit SYL.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Syahrul&nbsp;Yasin Limpo&nbsp;didakwa&nbsp;melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi. Adapun pemerasan yang diduga diterima Syahrul Yasin Limpo sebesar Rp 44.546.079.044 atau Rp 44,54 miliar. Serta menerima gratifikasi sebesar&nbsp;Rp 40.647.444.494 atau Rp 40,64 miliar, sepanjang Januari 2020 sampai dengan Oktober 2023.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Tindak pidana pemerasan ini dilakukan&nbsp;SYL&nbsp;bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta, yang dilakukan sepanjang 2020-2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam penerimaan pemungutan uang ini, Syahrul Yasin Limpo&nbsp;didakwa&nbsp;melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014649624/curi-motor-beraksi-20-tkp-di-surabaya-diamankan-pelaku-mengaku-ketagihan-pil-koplo">Curi Motor Beraksi 20 TKP di Surabaya Diamankan, Pelaku Mengaku Ketagihan Pil Koplo</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Syahrul Yasin Limpo bersama-sama dengan Kasdi dan Muhammad Hatta&nbsp;didakwa&nbsp;menerima gratifikasi sebesar Rp 40.647.444.494 atau Rp 40,64 miliar, sepanjang Januari 2020 sampai dengan Oktober 2023.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam penerimaan gratifikasi ini, Syahrul Yasin Limpo&nbsp;didakwa&nbsp;melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil bermerek Mercedes-Benz Sprinter 315 CD warna hitam beserta satu kunci remote

Penampakan Mobil Mercedes-Benz Milik Syahrul Yasin Limpo yang Disita KPK

<div id="m#msg-f:1795380520899143929" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/04/Screenshot_2024-04-04-12-39-03-301_comgoogleandroidgm-edit-101259062.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil Chevrolet Biscayne 1958 warna biru milik mantan kepala kantor bea dan cukai Makassar, Sulawesi Selatan, Andhi Pramono (AP)" width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil Chevrolet Biscayne 1958 warna biru milik mantan kepala kantor bea dan cukai Makassar, Sulawesi Selatan, Andhi Pramono (AP)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil mewah bermerk Chevrolet Biscayne warna biru milik mantan&nbsp;kepala kantor bea dan cukai Makassar, Sulawesi Selatan, Andhi Pramono (AP). Aset itu diduga hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Andhi Pramono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014515719/manajemen-trans-jabar-tol-beberkan-penyebab-terjadinya-longsor-di-tol-bocimi">Manajemen Trans Jabar Tol Beberkan Penyebab Terjadinya Longsor di Tol Bocimi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Atas informasi dan penelusuran tim aset tracing dari Direktorat Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK selanjutnya Tim Penyidik kembali melakukan penyitaan aset bernilai ekonomis yang diduga milik Tersangka AP," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (4/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Asetnya berupa satu unit mobil merk Chevrolet BLR 58 type Biscayne warna biru yang kemudian diduga disamarkan dan disembunyikan melalui penguasaan orang lain," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menyatakan, mobil lansiran 1958 tersebut diduga sengaja disembunyikan dan disimpan di salah satu bengkel reparasi mobil yang berlokasi di Duren Sawit, Jakarta Timur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan temuan ini dan aset-aset lainnya, segera akan dikonfirmasi lebih lanjut pada para saksi yang dipanggil Tim Penyidik," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, penyidik KPK juga telah menyita lahan seluas 2.597 m2 di&nbsp;Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.&nbsp;Tim penyidik memasang plang penyitaan di atas lahan yang berkaitan dengan TPPU itu.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sementara dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi, Andhi Pramono telah divonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Andhi Pramono terbukti menerima gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan senilai Rp 58,9 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jumlah tersebut terdiri atas mata uang rupiah maupun mata uang asing, yakni Rp50.286.275.189,79, kemudian 264,500 dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp3.800.871.000,00, serta 409,000 dolar Singapura atau setara dengan Rp4.886.970.000,00.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Andhi Pramono divonis 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014515694/mengenal-skoliosis-dan-5-cara-mencegahnya-agar-tidak-semakin-parah">Mengenal Skoliosis dan 5 Cara Mencegahnya agar Tidak Semakin Parah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Andhi Pramono terbukti menerima gratifikasi dan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil mewah bermerk Chevrolet Biscayne warna biru milik Andhi Pramono

KPK Sita Satu Unit Mobil Klasik Chevrolet Biscayne Milik Eks Pejabat Bea Cukai Andhi Pramono

KPK Pemerintah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#KPK Pemerintah

Berita Terkini

Ternyata Ini Peran Yaqut-Gus Alex dalam Penyelewengan Kuota Haji 2024!

KPK Dinilai Bisa Terapkan Pasal TPPU untuk Usut Aliran Uang Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Era Jokowi

Penampakan Mobil Mercedes-Benz Milik Syahrul Yasin Limpo yang Disita KPK

KPK Sita Satu Unit Mobil Klasik Chevrolet Biscayne Milik Eks Pejabat Bea Cukai Andhi Pramono

Download Aplikasi JawaPos.com