<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/di_pelosok.jpg" alt="MENEPI DI DESA: Aulia Postiera membudidayakan ikan lele dan beternak ayam telur di rumah peristirahatannya di Sukabumi. (AGUS DWI PRASETYO/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MENEPI DI DESA: Aulia Postiera membudidayakan ikan lele dan beternak ayam telur di rumah peristirahatannya di Sukabumi. (AGUS DWI PRASETYO/JAWA POS)</figcaption>
</figure><h3>Berkebun, Beternak, Menulis: Ragam Cara Para Pegawai KPK ”Menikmati” Pemecatan (1)</h3> Aulia Postiera memilih beternak dan berkebun di pelosok Sukabumi pasca pimpinan KPK mengumumkan pemberhentiannya. Sembari berkontemplasi, dia menyiapkan rumah baca untuk anak-anak desa yang tinggal di sekitar area kebunnya.  AGUS DWI PRASETYO, Sukabumi  ---  SEBUAH rumah kecil berdiri kukuh di tengah area perkebunan yang dipenuhi tanaman palawija dan pepohonan. Kolam ikan dan kandang ayam petelur berada tak jauh dari rumah berdinding papan tersebut.  Seorang pria mengenakan sepatu bot keluar dari kandang sembari membawa baki berisi telur. Sementara itu, seorang perempuan di dalam rumah tampak sedang menyiapkan makanan dan minuman.  Mata pria itu berbinar. Senyumnya mengembang ketika melihat Jawa Pos tiba di pelataran rumah. Dengan cekatan, dia merapikan meja dan kursi kayu, lalu menyilakan duduk layaknya menyambut tamu yang datang dari jauh.  ”Ya, beginilah suasana di pedesaan. Tenang dan kadang-kadang nggak ada sinyal,” kata Aulia Postiera, pemilik rumah itu, lantas tersenyum.  Memang, area perkebunan yang asri dan sejuk itu lumayan ”terpencil”. Letaknya berada di kawasan perbukitan Sukabumi, Jawa Barat.  Jaraknya sekitar 2,5 jam perjalanan darat dari Jakarta. Jika masuk ke kompleks perkampungan warga, nyaris tak ada kendaraan yang melintas. ”Apalagi kalau malam, sepi betul di sini,” ujarnya.  Selama empat tahun terakhir, Aulia sedikit demi sedikit memoles lahan kosong tersebut menjadi tempat peristirahatan yang nyaman. Awalnya, dia membeli kawasan berundak-undak itu dari penduduk setempat.  Harganya cukup murah, Rp 30 ribu per meter kala itu. Kemudian, dia membangun sebuah rumah kecil dan kandang. Juga beberapa kolam ikan.  ”Ceritanya dulu ada OB (office boy) KPK yang tinggal di daerah sini dan bilang ada tanah murah. Lalu, saya beli pakai uang tabungan,” kenang pria yang masuk daftar 56 pegawai KPK yang diberhentikan dengan hormat per 30 September itu.  ”Daripada nonton TV di rumah saat weekend, anak-anak saya bawa ke sini untuk berkebun sambil baca buku,” lanjutnya.  Sekarang kerja keras membangun area kosong itu membuahkan hasil. Aulia beberapa kali memanen berbagai tanaman yang ditanamnya seperti pisang, duku, petai, dan palawija lainnya.  Ayam pun sudah rutin bertelur setiap hari. Meski jumlahnya tak banyak-banyak amat. ”Kalau lele, ada sekitar 7 ribu ekor,” ungkapnya sembari menunjuk deretan kolam ikan tak jauh dari rumah.  Tak jauh dari kebun Aulia, penyidik senior KPK Novel Baswedan melakukan hal yang sama. Novel membeli lahan kosong milik penduduk setempat, kemudian menyulapnya menjadi tempat peristirahatan.  Tak jauh dari pondok yang dibangun Novel, ada musala yang berdiri cukup kukuh. Juga ada kolam ikan lengkap dengan saung sederhana untuk bersantai.  Di balik suasana adem dan tenang itu, sejatinya ada sederet persoalan yang memenuhi isi kepala Aulia. Ya, namanya di-labeling sebagai pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Bersama 75 pegawai yang lain, Aulia dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi aparatur sipil negara (ASN) pada Mei lalu.  Seiring berjalannya waktu, namanya kini masuk daftar 56 pegawai yang diberhentikan dengan hormat terhitung 30 September nanti. Tentu saja, Aulia bersama 55 pegawai yang lain terkejut atas pemecatan itu. Aulia merasa labeling tidak lolos TWK yang berujung pada pemecatan itu amat janggal dan sarat rekayasa.  ”Saya sudah 14 tahun lebih bekerja di KPK. Pencapaian saya selalu baik, bahkan selalu dapat nilai A. Di mana salah saya?” ungkap alumnus S-1 Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada tersebut.  Dia mempertanyakan pelabelan dirinya sebagai anti-Pancasila. ”Apa buktinya? Apakah saya pernah membuat pernyataan bahwa Pancasila tidak layak untuk Indonesia? Seumur hidup tidak pernah saya mengatakan hal itu?” lanjutnya.  Aulia bersama pegawai yang lain sudah melakukan berbagai cara untuk melawan berbagai kejanggalan itu. Mereka telah mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dua lembaga negara itu telah mengumumkan hasil laporan dan meminta 75 pegawai yang dinyatakan TMS untuk dilantik menjadi ASN.  Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah menyatakan bahwa alih status kepegawaian KPK tidak boleh merugikan hak pegawai. Hal itu kemudian menjadi dasar Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa TWK tidak serta-merta dapat dijadikan alasan untuk memecat pegawai. ”Tapi, pimpinan KPK memilih tidak melakukan itu dan membiarkan kami tetap dipecat pada akhirnya,” ujarnya.  Jika diibaratkan peperangan, Aulia menilai pimpinan KPK sebetulnya sudah kalah. Namun, rupanya kekalahan itu tidak serta-merta disikapi pimpinan dengan cara-cara kesatria. Sebaliknya, pimpinan justru menciptakan kontroversi baru dengan menerbitkan surat keputusan (SK) pemberhentian dengan hormat terhadap 56 pegawai.  ”Mungkin itu langkah yang harus diambil pimpinan karena tujuan mereka dari awal memang memecat kami,” tutur pria yang pernah menempuh studi keamanan information technology (IT) di Australia tersebut.  Yang membuatnya terkejut, sejak awal pimpinan KPK maupun pejabat struktural di KPK bilang bahwa TWK tidak ada konsekuensinya. ”Tapi, ternyata ujung-ujungnya kami dipecat,” katanya.  Sejatinya penyelidik yang hobi melukis dan gemar membaca karya-karya Dan Brown itu masih punya banyak pekerjaan rumah (PR) di KPK. Sebelum dibebastugaskan pada Mei lalu, Aulia telah menyusun serangkaian kegiatan penyelidikan kasus korupsi. ”Saya sedang melakukan banyak sprinlidik (surat perintah penyelidikan) dan menyusun langkah-langkah penyelidikan sampai Juni,” papar pria kelahiran Padang, Sumatera Barat, itu.  Pilihan untuk ”melawan” ketidakadilan menjadi harga mutlak yang tak bisa ditawar. Bersama rekan-rekannya, Aulia memutuskan untuk tetap berjuang. Dia tidak mau mundur sekalipun pimpinan KPK ”mengiming-imingi” sejumlah pegawai untuk bekerja di badan usaha milik negara (BUMN). Secara tegas, Aulia memilih berkebun dan beternak daripada mengemis kepada pimpinan.  Sebagai orang Minang, Aulia berpegang pada prinsip perjuangan yang diwariskan turun-temurun oleh leluhurnya. Yakni, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup becermin bangkai.  ”Itu pepatah yang menjadi pride kami (masyarakat Minang) dan Bung Hatta pernah mengucapkan itu,” katanya. ”Cukup bagi kami dihina karena tidak lulus TWK. Jangan tambah penghinaan itu dengan menyogok kami bekerja di BUMN,” tegasnya.  Tentu, Aulia berharap semua persoalan di KPK cepat berlalu. Sembari menunggu presiden mengambil sikap, sementara Aulia memilih menyendiri di pelosok Sukabumi.  Selain mengembangkan usaha ternak dan bercocok tanam, Aulia punya cita-cita besar di daerah itu: menyiapkan rumah baca untuk anak-anak yang tinggal di sekitar kebun miliknya. ”Karena akses pendidikan di sini masih cukup memprihatinkan,” tuturnya.

Di Pelosok Sukabumi, Panen Pisang, Duku, dan Ribuan Ekor Lele

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Pegawai-KPK-Laporkan-Indrianto-Seno-Adji-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko didampingi Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan surat pelaporan pada awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakar" width="100%">
<figcaption>Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko didampingi Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan surat pelaporan pada awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipecat lantaran tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan (TWK). Padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meminta agar tidak ada lagi pemecatan.  Anggota Komisi III DPR Benny K Harman menduga perintah Presiden Jokowi terhadap nasib pegawai KPK hanyalah basa-basi belaka. Sebab, seruan itu tetap tidak ditanggapi oleh KPK. Mereka tetap saja dipecat.  "Saya rasa imbayan Presiden soal pegawai KPK yang gagal TWK hanya basa-basi, lip service," ujar Benny kepada JawaPos.com, Kamis (27/5).  Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini menambahkan, tentunya sangat wajar jika masyarakat menduga adanya pelemahan kepada KPK yang dilakukan oleh pimpinan lembaga antirasuah dan juga kepala negara itu sendiri.  "Kini rakyat curiga baik presiden maupun ketua KPK berada dalam satu kaki upaya pelemahan KPK," katanya.  Oleh sebab itu, saat ini Presiden Jokowi dan pimpinan KPK harus membuktikan tidak adanya pelemahan terhadap lembaga antirasuah itu. "Kita menunggu langkah presiden dan langkah ketua KPK selanjutnya untuk membuktikan dugaan itu tidak benar," ungkapnya.  Sebelumnya, pimpinan KPK mengabaikan perintah Presiden Jokowi terkait nasib 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasalnya, sebanyak 51 pegawai KPK tetap dipecat dan 24 pegawai lainnya akan menjalani tes ulang.  Padahal, Presiden Joko Widodo sebelumnya memerintahkan TWK tidak menjadi tolok ukur peralihan status pegawai menjadi ASN.

Jokowi Minta KPK Tak Pecat Pegawai, Demokrat: Basa-Basi, Lip Service!

kpk pecat pegawai

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kpk pecat pegawai

Berita Terkini

Di Pelosok Sukabumi, Panen Pisang, Duku, dan Ribuan Ekor Lele

Jokowi Minta KPK Tak Pecat Pegawai, Demokrat: Basa-Basi, Lip Service!

Download Aplikasi JawaPos.com