<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Abdul-Fickar-Fadjar-Hendra-Eka.jpg" alt="Abdul Fickar Hadjar. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Abdul Fickar Hadjar. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beredarnya isu mutasi sepihak oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap seorang tim operasi tangkap tangan (OTT) kasus proses pergantian antarwaktu (PAW) bernama Rosa dan seorang jaksa bernama Yadyn, dinilai sebagai bentuk kesewenang-wenangan. Mutasi atau penarikan kinerja dipandang harus berdasarkan pada aturang kepegawaian KPK.  Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai, jika mutasi itu didasarkan pada aturan kepegawaian KPK yang diatur dalam UU Nomor 30/2002 tentang KPK, maka tidak melanggar aturan. Namun, jika kontrak kerjanya belum, itu dinilai bentuk kesewenang-wenangan.  "Jika kontraknya masih panjang tetapi diputus atau dikembalikan pada instansi asal, maka ini dapat diklasifikasi sebagai kesewenangan, ini suasana tidak sehat," kata Fickar kepada JawaPos.com, Senin (27/1).  Akademisi Universitas Trisakti ini memandang, suasana di internal lembaga antirasuah sedang tidak sehat. Menurutnya, mutasi itu seharusnya didasari dengan aturan yang sesuai.  "Ini suasana tidak sehat, jika mutasi itu didasarkan pada aturan kepegawaian KPK, berdasar berakhirnya kontrak adalah hal biasa," ucap Fickar.  Kendati demikian, Fickar mengharapkan kasus PAW yang menyeret-menyeret PDI Perjuangan tetap profesional ditangani KPK. Karena masih terdapat penyidik lainnya yang dapat mendalami kasus tersebut.  "Penyidikan diharapkan tetap jalan oleh (penyidik) yang lain," tukasnya.  Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri belum juga mau merespons terkait adanya rotasi di tubuh KPK yang dipandang secara sepihak. Ali mengklaim, belum mendapat informasi tersebut secara pasti.  "Nanti saya konfirmasi dulu (soal mutasi penyidik dan jaksa)," tegas Ali.  Sebelumnya, Jaksa Yadyn membenarkan jika ada informasi perihal penarikan dirinya dari KPK. “Saya mendengar informasi tersebut,” kata Yadyn kepada JawaPos.com. Kendati demikian, dia mengaku belum menerima SK nya secara langsung. “Tapi belum menerima SK penarikan,” imbuh Yadyn.  Karena belum menerima SK penarikannya secara langsung, dia pun tetap akan bekerja seperti biasa. ”Saya masih tetap melaksanakan tugas-tugas saya di KPK,” ucapnya.  Sementara itu, Karopenmas Divhumas Polri Brigejn Pol Argo Yuwono membantah adanya penarikan anggotanya dari KPK. Sebab Rosa merupakan penyidik KPK yang berasal dari institusi Polri. ”Nggak ada penarikan,” jelas Argo, Minggu (26/1).

Tarik Penyidik dan Jaksa Sepihak, Pimpinan KPK Dinilai Sewenang-Wenang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jubir-KPK-Ali-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai memeriksa politikus PDI Perjuangan Donny Tri Istiqomah terkait kasus dugaan suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. Penyidik mencecar Donny terkait pemberian uang kepada Komisioner KPU, Wahyu Setiawan terkait proses Pergantian Antar-Waktu (PAW), Harun Masiku.  Selain Donny, penyidik KPK juga turut memeriksa dua tersangka lainnya, yakni Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu sekaligus mantan caleg PDIP Agustiani Tio Fridelina. Ketiga orang itu diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Saeful.  "Penyidik mendalami terkait dengan pemberian uang oleh tersangka SAE (Saeful) kepada WS (Wahyu Setiawan) dan mengonfirmasi barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (21/1).  Donny merupakan salah satu pihak yang ikut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (8/1) lalu. Namun, KPK melepaskan Donny dan saat ini masih berstatus sebagai saksi.  Ali menuturkan, dalam pemeriksaan ini, tim penyidik fokus mendalami mengenai uang senilai Rp 400 juta dalam pecahan mata uang asing yang rencananya diserahkan Agustiani Tio Fridelina kepada Wahyu.  Karena penyidik sebelumnya te;ah menyita uang ratusan juta rupiah dan sebuah buku rekening telah disita saat berlangsungnya operasi tangkap tangan (OTT).  "Kita fokus kepada adanya pemberian uang barang bukti yang ada, jumlahnya Rp 400 juta dan bentuknya Dollar Singapura serta ada dugaan uang yang diterima ke buku tabungan. Itulah pendalaman-pendalaman itu yang kita lakukan, karena kita sudah memiliki barang buktinya," ujar Ali.  Juru bicara berlatar belakang jaksa ini menyebut, penyidik turut mendalami barang temuan dalam operasi senyap. Hal ini untuk mengonfirmasi apa saja yang didapat oleh penyidik, sehingga dapat menguatkab barang bukti terkait kasus PAW yang menyeret-nyeret partai penguasa itu.  "Kami konfirmasi kepada saksi-saksi mengenai barang bukti itu termasuk hasil penggeledahan di beberapa tempat," urai Ali.  Ali memastikan, tim penyidik bakal mengembangkan kasus ini. Termasuk mendalami aktor petinggi partai yang diduga berperan memberikan uang senilai Rp 400 juta yang ditujukan pada Wahyu melalui Agustiani, Donny dan Saeful pada pertengahan Desember 2019 lalu.  "Ya kita lihat perkembangan yang ada. Tentunya kan nanti, kan masih panjang. Kan baru hari ini kita memulai pemeriksaan saksi. Masih beberapa saksi yang akan kita hadirkan tentunya sesuai dengan kebutuhan penyidik," tegasnya.  Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.  KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.  Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang  Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara itu, Harun dan Saeful yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap disangkakan dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sempat Kena OTT, KPK Cecar Politikus PDIP Terkait Aliran Suap Wahyu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/KPU-Ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima kunjungan dari Tim Hukum PDI Perjuangan pada Kamis (16/1). Pertemuan itu tidak lain membahas terkait kasus pergantian antarwaktu (PAW) fraksi PDI Perjuangan.  Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan, pertemuannya dengan Tim Hukum PDIP merupakan hal wajar. Menurutnya, setiap peserta Pemilu selalu mendatangi KPU untuk melakukan audiensi.  "Artinya dari peserta Pemilu manapun, dari institusi manapun, kalau mengajukan permohonan audiensi kita atur jadwalnya dan sepanjang KPU ada waktu pasti langsung bisa diterima," kata Arief di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/1).  Kendati demikian, Arief enggan membeberkan secara rinci terkait apa saja yang dibahas bersama Tim Hukum PDIP. Dia menyerahkan, isi pembicaraan sepenuhnya disampaikan oleh Tim Hukum PDIP.  "Terkait apa saja yg di diskusikan, persilakan sepenuhnya kepada Tim Hukum PDIP untuk memberikan keterangan. Semua yang apa kita bicarakan ada pada tim hukum," jelas Arief.  Sementara itu, Ketua Tim Hukum PDIP I Wayan Sudirta mengklaim, partai berlambang banteng itu tidak pernah menghalang-halangi proses penggeledahan yang dilakukan tim penyelidik KPK. Dia menyebut, tim KPK tidak membawa surat izin penggeledahan.  "Bagaimana kami di sebut menghalang-halangi penggeledahan? Wong dia (KPK) nggak bawa surat penggeledahan kok," cetua Wayan.  Dia menuturkan, PDI Perjuangan sepenuhnya tidak membangkang terkait kasus hukum. Menurutnya, PDI Perjuangan sangat terpukul adanya kasus ini.  "Karena itu kami harus berkomunikasi dengan berbagai instansi antaralain KPU, Dewan Pengawas, Bawaslu dan lainnya," tukas Wayan.

Bahas OTT PAW Kadernya, Tim Hukum PDIP Sambangi KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sampai saat ini politikus PDIP Harun Masiku yang juga menjadi tersangka dugaan penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan belum menyerahkan diri. Dia dikabarkan kabur ke luar negeri.  Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan pihaknya akan terus mengejar Harun Masiku walaupun saat ini sedang berada di luar negeri.  ‎"Selaku petugas pemberantasan tindak korupsi kita tak akan pernah berhenti mencari seseorang tersangka," ujar Firli di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (14/1).  Firli mengatakan, seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan harus mempertangungjawabkan perbuatannya. Sehingga KPK kan terus mengejar Harun Masiku.  "Karena sebenarnya tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup," katanya.  Firli berujar, KPK akan bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Polri. Hal itu dilakukan untuk bisa melakukan penangkapan ke Harun Masiku.  ‎"Kita minta bantuan kepada Polri, karena ada beberapa tersangka yang keluar negeri juga itu kita minta bantuan kepada Polri," ungkapnya.  Sebelumnya, Kabag Humas Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Arvin Gumilang‎ mengatakan kader PDIP Harun Masiku telah keluar Indonesia menuju Singapura pada Senin (6/1).  "Tercatat tanggal 6 Januari keluar Indonesia menuju Singapura," ujar Arvin.  Selain itu, Arvin juga menyebut belum ada surat dari KPK terkait permintaan pencegahan tersangka Harun ke luar negeri.  Sekadar informasi, KPK menetapkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka suap pengurusan Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR.  Meski kalah jumlah suara di Pemilu 2019, Caleg PDIP Harun Masiku (HAR) ingin dilantik dengan cara menyuap Wahyu. Untuk memuluskan niat jahat itu, Wahyu diduga meminta Rp 900 juta.  Kasus ini bermula ketika almarhum Nazarudin Kiemas di Dapil Sumsel I menang sebagai anggota DPR. Karena sudah meninggal, suara kedua terbanyak yakni Riezky Aprilia yang dilantik jadi anggota legislatif oleh KPU. Di sini Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan.  Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang tersangka yaitu Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina sebagai orang kepercayaan Wahyu Setiawan dan juga mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Harun Masiku sebagai calon anggota legislatif (caleg) dari PDIP, dan Saeful sebagai swasta. Wahyu dan Agustiani ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan Harun dan Saeful sebagai tersangka pemberi suap.  Pemberian suap untuk Wahyu itu diduga untuk membantu Harun dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) caleg DPR terpilih dari Fraksi PDIP yang meninggal dunia yaitu Nazarudin Kiemas pada Maret 2019. Namun dalam pleno KPU pengganti Nazarudin adalah caleg lainnya atas nama Riezky Aprilia.  Wahyu Setiawan diduga menerima duit Rp 600 juta terkait upaya memuluskan permintaan Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR PAW. Duit suap ini diminta Wahyu Setiawan dikelola Agustiani Tio Fridelina.

KPK Terus Kejar Politikus PDIP Harun Masiku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/com-JKT1-KPK-GELEDAH-KPU-ali4.jpg" alt="Penyidik KPK berjalan dari gedung KPU yang tengah di renovasi ke gedung KPU sementara (mess Bank Indonesia), Senin (13/1/2020). KPK melakukan penggeledahan ruangan yang ditempati Wahyu Setiawan terkait kasus dugaan korupsi terkait dengan penetapan pergant" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK berjalan dari gedung KPU yang tengah di renovasi ke gedung KPU sementara (mess Bank Indonesia), Senin (13/1/2020). KPK melakukan penggeledahan ruangan yang ditempati Wahyu Setiawan terkait kasus dugaan korupsi terkait dengan penetapan pergant</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPK mulai mendeteksi keberadaan Harun Masiku, tersangka kasus suap komisioner KPU. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, hingga kemarin (13/1) Harun masih berada di luar negeri. Karena itu, politikus PDIP tersebut tak kunjung tertangkap.  ”Info yang kami terima, sejak sebelum adanya tangkap tangan, yang bersangkutan sedang berada di luar negeri,” jelas Ghufron. Namun, dia tidak memerinci di negara mana tepatnya Harun bersembunyi. Ghufron menyatakan, Senin siang pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Ditjen Imigrasi, terkait keberadaan Harun. KPK kembali mengimbau Harun untuk menyerahkan diri. ”Kalaupun tidak, nanti kami tetap cari dan masukkan dalam DPO (daftar pencarian orang, Red),” terangnya.  Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, saat ini KPK bergantung pada imigrasi untuk memulangkan kembali Harun. ”Karena pihak imigrasi yang paham terkait perlintasan orang masuk dan keluar Indonesia. Dulu juga kami lakukan terhadap para tersangka korupsi,” jelasnya secara tertulis.  Firli menegaskan bahwa kasus itu tidak terkait dengan permintaan atau kepentingan tertentu. Dia berharap publik memberikan waktu kepada penyidik untuk menuntaskan proses penyidikan hingga fakta terkumpul secara utuh. ”Prinsipnya, penegakan hukum harus menghormati asas hukum dan HAM, tidak boleh melanggar hukum itu sendiri. Berikan kesempatan kepada penyidik untuk bekerja dan kita beri dukungan,” lanjutnya.  Menurut catatan Ditjen Imigrasi, Harun Masiku meninggalkan Indonesia sehari sebelum OTT dilakukan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. ”Dalam data perlintasan, yang bersangkutan keluar pada 6 Januari 2020,” jelas Kabaghumas dan Protokol Ditjen Imigrasi Arvin Gumilang. Harun diketahui pergi ke Singapura.  Arvin menambahkan, Ditjen Imigrasi hingga kemarin masih menunggu penyidik KPK jika ada permintaan pemulangan tersangka. ”Kami menunggu dari pihak penyidik untuk selanjutnya. Apabila akan dilakukan pemulangan, tentunya kami bekerja sama,” lanjut dia.  Pelarian Harun ke luar negeri sehari sebelum OTT menimbulkan pertanyaan apakah yang bersangkutan sudah tahu akan ada OTT. Namun, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menampik anggapan itu. ”Kami tidak melihat ada kebocoran. Pelaksanaan OTT tidak hanya mengandalkan penyadapan, tapi ada cara-cara lain yang merupakan bagian dari operasi tertutup,” ungkap Ali di Gedung Merah Putih kemarin.  Dia menegaskan, penyidik KPK telah mengantisipasi berbagai pergerakan sepanjang penyelidikan. Termasuk mengantisipasi bagaimana jika orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka lari sebelum OTT atau gelar perkara. ”Bagaimana kemudian menyikapi hal-hal demikian, tentu kami sudah mengantisipasi,” lanjutnya. Begitu menerima informasi terkait keberadaan Harun di luar negeri, KPK langsung berkoordinasi untuk memastikan titik keberadaannya. Jika lokasi sudah pasti, KPK akan meminta bantuan sejumlah instansi terkait seperti Kementerian Luar Negeri dan Interpol untuk pemulangan Harun.  Di sisi lain, KPK menutup rapat rencana penggeledahan ke depan. Namun, Ali mengakui ada satu tempat yang sudah telanjur ter-highlight, yakni kantor DPP PDIP. Menurut Ali, rencana penyegelan dan penggeledahan pekan lalu batal. ”Tentu kita tunggu perkembangan tempat-tempat mana lagi yang akan dilakukan penggeledahan,” paparnya.  Sementara itu, kemarin penyidik KPK menggeledah kantor KPU di Jakarta. Sejak menjelang pukul 12.00, rombongan penyidik hilir mudik di kantor sementara pimpinan KPU yang meminjam gedung mes Bank Indonesia di Menteng, samping gedung KPU. ”Yang saya lihat sekitar 20 orang, termasuk polisi yang mengawal,” terang seorang staf KPU yang menyaksikan kedatangan rombongan penyidik.  Penggeledahan berlangsung tertutup hingga malam. Hingga berita ini ditulis pada pukul 19.15, penyidik belum keluar. Mobil penyidik diparkir di halaman dalam mes. Wartawan tidak diberi akses. Hanya bisa menunggu di luar sembari sesekali melihat dari balik pagar dengan cara memanjat.  Ketua KPU Arief Budiman memastikan, tidak semua ruangan digeledah penyidik. ”Khusus di ruangan Pak Wahyu saja,” ujarnya di KPU kemarin. Ruangan tersebut disegel KPK sejak Kamis (9/1) atau sehari setelah Wahyu ditangkap.  Saat penyidik datang, para pimpinan KPU sedang mengikuti sidang di Mahkamah Konstitusi. Namun, sudah ada komunikasi dengan Sekjen dan para penyidik dipersilakan masuk. Sekjen juga menugasi beberapa staf untuk mempermudah penyidik memeriksa dokumen yang diperlukan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Wahyu-Setiawan-Dery-Ridwansah-2-e1578931594619.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> TERSANGKA SUAP: Komsioner KPU Wahyu Setiawan ditahan KPK pada Jumat (10/1) dini hari. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Menurut Arief, sampai saat ini KPU belum dimintai dokumen tambahan untuk melengkapi bahan penyidikan. Begitu pula dengan pemanggilan pimpinan KPU sebagai saksi, sampai kemarin belum ada. Meski demikian, pihaknya siap bila sewaktu-waktu KPK meminta tambahan dokumen.  Sementara itu, dari hasil penggeledahan kemarin, KPK telah mengumpulkan sejumlah dokumen pendukung penyidikan. Namun, tidak ada temuan uang di antaranya. ”Penggeledahan dilakukan di ruang kerja WSE (Wahyu) dan rumah dinas yang bersangkutan. Untuk sementara, kita mendapatkan beberapa dokumen penting,” jelas Ali.  PDIP Minta Harun Serahkan Diri  Pada bagian lain, kalangan PDIP berharap Harun Masiku bersikap kooperatif. Dia diminta taat hukum dengan segera menyerahkan diri ke KPK.  Imbauan itu disampaikan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. ”Semua warga negara harus taat hukum. Kami minta dia (Harun Masiku, Red) serahkan diri saja,” ujar anggota DPR itu.  Djarot mengaku sama sekali tidak tahu-menahu keberadaan pria tersebut. Termasuk informasi bahwa Harun kini berada di luar negeri.  Dia juga menampik keras anggapan bahwa pihaknya sengaja menyembunyikan Harun. Djarot menegaskan, PDIP sama sekali tidak memiliki kepentingan dengan kasus tersebut. Apalagi, yang bersangkutan sudah dipecat sebagai anggota partai.  ”Kami nggak ada urusan. Dia kan sudah dipecat,” tegasnya.  Mengenai rencana PDIP yang ingin melakukan PAW dari Riezky Aprilia ke Harun, Djarot membantah. Dia menyatakan bahwa Harun bukan kader yang menonjol di partai.  Djarot mengakui, pria 48 tahun itu memang dianggap punya kelebihan di bidang ekonomi internasional. Namun, Harun bukan sosok spesial di lingkungan PDIP. ”Apalagi, dia kan anggota baru ya,” paparnya.  Mengenai Riezky Aprilia, Djarot menjamin yang bersangkutan akan tetap menjadi anggota DPR. Legislator dari dapil Sumatera Selatan (Sumsel) I itu dipastikan tidak akan diganggu gugat hingga akhir masa jabatan DPR nanti. ”Saya jamin Si Riezky tetap jadi anggota dewan,” tegas mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu.  Kasus OTT di Sidoarjo  Bupati (nonaktif) Sidoarjo Saiful Ilah akhirnya menunjuk kuasa hukum. Ketua DPC PKB Sidoarjo itu menetapkan Ahmad Riyadh sebagai pengacara. Riyadh akan mendampingi Saiful dalam pemeriksaan. Kepastian itu disampaikan Riyadh saat dihubungi Jawa Pos kemarin (13/1). Dia menyatakan sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga Saiful.  Sebenarnya sejak Minggu (12/1) lalu keluarga Saiful sudah berkomunikasi dengan Riyadh. Namun baru sebatas pembicaraan awal. Nah, baru Senin kemarin Riyadh resmi ditunjuk sebagai pengacara.  Riyadh kini menyusun langkah-langkah pembelaan. Tahap pertama, dia akan bertemu dengan Saiful di Jakarta. ”Melakukan pendampingan jika ada proses pemeriksaan,” ujarnya. Langkah kedua, Riyadh akan mempelajari data dan bukti kasus yang menjerat Saiful. ”Detail kronologi saya pelajari,” imbuhnya.  Beredar kabar bahwa Saiful akan mengajukan gugatan praperadilan. Sebab, proses operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Saiful belum mendapatkan izin Dewan Pengawas KPK. Namun, Riyadh menampik kabar pengajuan praperadilan. Dia mengaku lebih berfokus pada substansi perkara. ”Saya kira tidak perlu (praperadilan, Red),” ucapnya.

Harun ke Singapura Sehari sebelum OTT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Wahyu-Setiawan-Dery-Ridwansah-0.jpg" alt="Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak khawatir barang-barang bukti terkait kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan hilang. Lembaga antirasuah punya strategi untuk memastikan barang bukti itu tidak raib.  "Mengenai itu tentu penyidik KPK punya strategi. Kita punya target apa yang perlu kita dapatkan dalam proses penyidikan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/1) malam.  Kendati demikian, Ali tidak membeberkan secara rinci strategi apa yang digunakan penyidik untuk memastikan agar barang bukti tidak hilang. Ali pun tak menyebut kapan penyidik akan menggeledah kantor PDI Perjuangan yang sebelumnya batal dilakukan.  "Tentu kita akan tunggu perkembangan tempat tempat yang kemungkinan akan dilakukan penggeledahan untuk mencari dokumen ataupun mencari hal hal lain untuk pembuktian para tersangka," jelas Ali.  Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK Syamsudin Haris menyebut, pihaknya telah memberikan izin penyidik KPK untuk melakukan proses penggeledahan kasus yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politikus PDI Perjuangan Harun Masiku. Menurutnya, pengajuan izin penggeledahan kasus KPU baru meminta izin pada Jumat (10/1), padahal Dewas sudah menunggu sejak Kamis (9/1).  "Malam itu juga Dewas memberi izin geledah dan sita komisioner KPU, padahal Dewas sudah menunggu datangnya permintaan izin pada Kamis (9/1)," ungkap Haris.  Haris menegaskan, pada prinsipnya Dewas tidak akan pernah menghambat kinerja KPK. Kendati demikian hingga kini belum tahu tempat mana saja yang akan digeledah KPK.  KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proses Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPR RI. Empat tersangka tersebut yakni, Komisioner KPU Wahyu Setiawan (WSE), Mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF), serta pemberi suap bernama Harun dan Saeful.  KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful sebesar Rp 900 juta. Uang itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.  Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara itu, Harun dan Saeful yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap disangkakan dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Tidak Khawatir Kehilangan Barang Bukti Kasus Wahyu Setiawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Abhan-Miftahulhayat.jpg" alt="Ketua Bawaslu Abhan. (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu Abhan. (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan akan melaporkan Komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal ini harus dilakukan karena Wahyu sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka.  Menurut Abhan, Wahyu sudah melanggar sumpah dan jabatan sebagai penyelenggara pemilu. "Sore ini akan kita laporkan supaya bisa ada status hukum mengenai saudara Wahyu ini," ujar Abhan dalam konfrensi pers di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (10/1).  Abhan mengatakan ‎penetapan tersangka nama lain, yakni Agustiani Tio Fridelina, tidak ada hubungannya dengan Bawaslu. Sebab dia sudah tidak aktif di Bawaslu setelah sempat menjabat di periode 2008-2012.  "Setelah itu dia aktif di partai politik. Jadi itu bukan lagi wilayah Bawaslu, jadi tida ada hubungan dengan kami," katanya.  Maka Abhan memerintahkan Bawaslu di provinsi, kabupaten dan kota agar menjaga etika dan perilaku yang mencerminkan azas penyelanggara pemili sesuai dengan undang-undang (UU). "Dari peristiwa ini kami beserta jajaran mengimbau untuk tetap menjaga integritas sebagai anggota Bawaslu," ungkapnya.  Abhan menambahkan, penangkapan Wahyu juga tidak akan memengaruhi tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang dilakukan ‎di September 2020 mendatang.  "Jadi tahapan Pilkada tetap jalan, dan publik tidak perlu ragu," tuturnya.

Wahyu Setiawan Jadi Tersangka Korupsi, Bawaslu Lapor ke DKPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jubir-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-16.jpg" alt="Plt Jubir KPK Ali Fikri.(Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Plt Jubir KPK Ali Fikri.(Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung bergerak cepat mengusut kasus dugaan jual beli pergantian antarwaktu (PAW) caleg DPR RI dari fraksi PDIP. Tim penyidik menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan.  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri mengklaim, pihaknya telah menerima izin terkait kegiatan penggeledahan yang dilakukan dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Saat ini, tengah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi.  "Tim penyidik sejak semalam sudah langsung bekerja dan saat ini izin dari Dewas untuk melakukan beberapa kegiatan di beberapa tempat sudah kami terima," kata Ali dalam pesan singkatnya, Jumat (10/1).  Kendati demikian, Ali enggan memeberkan lokasi yang saat ini tengah dilakukan proses penggeledahan. Dia menyebut, hal ini demi kepentingan proses penyidikan.  "Untuk kepentingan penyidikan mohon maaf, untuk sementara belum bisa kami sampaikan detailnya. Perkembangannya akan kami sampaikan kembali pada kesempatan pertama," jelas Ali.  Sementara itu, anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris mengaku pihaknya belum menerima informasi terkait adanya permintaan izin penggeledahan kasus jual beli PAW yang menyeret calon legislatif (Caleg) PDIP, Harun Masuki. Dia menyebut, Dewas baru menerima permintaan izin terkait penggeledahan kasus suap proyek infrastruktur yang menyeret Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah.  "Untuk Sidoarjo sudah minta izin dan sudah diberikan, untuk kasus KPU sampai siang ini belum ada permintaan izin," jelas Syamsuddin.  Dalam perkara kasus jual beli PAW anggota DPR fraksi PDIP, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.  KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.  Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara itu, Harun dan Saeful yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap disangkakan dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Geledah Sejumlah Tempat Jual Beli PAW, KPK Klaim Sudah Izin Dewas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Bupati-Sidoarjo-Saiful-Ila-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Saiful mengunakan rompi orange menuju mobil tahanan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/1/2019). Saiful Ila ditetapkan jadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait dengan pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo, Ja" width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Saiful mengunakan rompi orange menuju mobil tahanan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/1/2019). Saiful Ila ditetapkan jadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait dengan pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo, Ja</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal tahun 2020 ini melakukan operasi tangkap tangan (OTT) secara berturut-turut. Tim penindakan KPK, pada Selasa (7/1) meringkus Bupati Sidoarjo, Jawa Timur Saiful Ilah yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus penerima suap terkait pengadaan proyek di Kabupaten Sidoarjo.  Sementara itu, pada Rabu (8/1) kemarin, lembaga antirasuah baru saja meringkus Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Hingga kini, Wahyu masih menjalani proses pemeriksaan secara intensif di Gedung KPK.  Kinerja tim penindakan KPK pun diapresiasi pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar. Menurutnya, meskipun KPK dilemahkan dari berbagai sisi, termasuk adanya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, kinerja KPK tetap optimal.  Padahal, pada masa proses pemilihan calon pimpinan KPK, kata Fickar, para pimpinan KPK periode 2019-2023 enggan memakai mekanisme OTT dalam upaya pemberantasan korupsi.  "OTT KPK yang baru menggambarkan the man behind the gun pada level penyidik, meskipun sistemnya kurang baik tapi karena SDM-nya berintegritas maka pemberantasan korupsi tetap jalan. Meskipun komisionernya menyatakan akan menghentikan OTT," kata Fickar, Kamis (9/1).  Kendati aturan yang baru di dalam UU Nomor 19/2019 tentang KPK mengharuskan izin Dewan Pengawas dalam melakukan penyadapan, penyitaan dan penindakan, hingga kini aturan itu belum diberlakukan. Menurut Fickar, aturan ini sebetulnya harus tetap berjalan.  "Akan lebih baik jika sistem dan Undang-Undangnya juga baik. Ini akan tetap menjamin kemandirian lembaga dan kenyamanan pekerjanya yang berintegritas," tegas Fickar.  Kendati demikian, Fickar menyebut OTT KPK yang dilakukan dalam dua hari terakhir sah menurut hukum. Dia menegaskan, kegiatan yang dilakukan KPK tidak riskan jika dibawa ke ranah praperadilan.  "Itu tetap sah karena ada ketentuan peralihan dalam UU KPK yang baru, sehingga masih memberlakukan UU lama sebelum ada pengaturan yang jelas. Sekali lagi tindakan OTT tetap sah secara hukum," jelas Fickar.

OTT Berturut-turut, Pakar Hukum: SDM KPK Berintegritas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kpk ott wahyu setiawan

Berita Terkini