<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/OTT-PN-Surabaya.jpg" alt="PN Surabaya" width="100%">
<figcaption>PN Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Itong Isnaeni Hidayat tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekitar pukul 20.19 WIB. Dia yang terlihat memakai kemeja batik panjang berwarna coklat tidak menyampaikan kata-kata saat memasuki markas antirasuah.  Pantauan JawaPos.com, Itong dibawa ke gedung Merah Putih KPK bersama empat orang lainnya yang juga dilakukan operasi tangkap tangan (OTT). Keempatnya langsung dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh KPK.  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menjelaskan, giat penindakan di Surabaya, Jawa Timur seluruhnya mengamankan lima orang. Mereka yang diamankan di antaranya, hakim, panitera pengganti, pengacara dan pihak swasta.  "KPK mengamankan lima orang terdiri dari hakim, panitera pengganti, pengacara dan swasta," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (20/1).  Pihak-pihak yang diamankan dalam operasi senyap, saat ini sedang dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK. Mereka akan diperiksa lanjutan setibanya di markas antirasuah.  "Saat ini terperiksa masih dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan," tegas Ali.  Dalam giat penindakan ini juga, tim KPK berhasil mengamankan barang bukti uang ratusan juta. Selanjutnya, barang bukti itu akan disita untuk menjadi alat bukti dalam menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan.  "Turut diamankan pula bukti uang ratusan juta dalam pecahan rupiah yang masih dihitung dan dikonfirmasi kepada para terperiksa," ucap Ali.  Dalam kesempatan berbeda, Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Andi Samsan Nganro membenarkan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Surabaya terjaring OTT KPK. Seorang hakim bernama Itong Isnaeni Hidayat telah diamankan tim satuan tugas (satgas) KPK.  "Informasi dari Ketua PN. Surabaya, bahwa pagi tadi sekitar pukul 05.00 - 05.30 WIB, KPK datang ke kantor PN Surabaya dan di dalam mobilnya dilihat ada sdr Itong Isnaeni Hidayat, SH.MH Hakim PN Surabaya," ujar Andi.  Tak hanya hakim, MA juga membenarkan seorang panitera pengganti bernama Hamdan turut diamankan lembaga antirasuah. Hal ini berdasarkan informasi yang disampaikan Ketua PN Surabaya.  "Begitu pula informasi yang diterima nama Panitera Pengganti bernama Hamdan, SH juga turut diamankan," ucap Andi menandaskan.

Berbaju Batik, Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Tiba di Gedung KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/selain-tangkap-hakim-kpk-ciduk-6-pihak-lain-dari-berbagai-unsur_m_195450.jpeg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengonfirmasi perihal adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pihaknya Senin (12/3) sore. Menurut Febri, selain menangkap seorang hakim, pihaknya juga menangkap enam pihak lain yang terdiri dari berbagai unsur. "Tujuh orang tersebut unsurnya hakim, panitera, penasihat hukum dan swasta," terang Febri Diansyah kepada wartawan di Jakarta, Senin malam (12/3). Selain menangkap tujuh pihak yang diduga melakukan transaksi suap-menyuap, pihaknya juga berhasil mengamankan uang dugaan suap sebagai pelicin penanganan perkara di PN Tangerang.&nbsp; "Diduga transaksi terkait dengan perkara perdata yang sedang berjalan di PN Tangerang," tukasnya. Sebelumnya, Tim Satgas Penindakan KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (<a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/12/195427/kpk-tangkap-hakim-dan-panitera-pn-tangerang" target="_blank">OTT</a>) Senin (12/3) petang. Dalam operasi senyap kali ini, tim yang berasal dari direktorat penindakan tersebut mengamankan seorang hakim di wilayah Tangerang. "Hakim yang ditangkap," tutur sumber internal KPK kepada JawaPos.com ketika dikonfirmasi. Selain menangkap seorang hakim, dalam OTT tersebut, tim juga mengamankan beberapa pihak lain yang diduga turut serta dalam dugaan kasus dugaan suap-menyuap. Mereka antara lain seorang yang berprofesi sebagai panitera dan pihak pengacara yang diduga sebagai pihak penyuap. Hingga saat ini para pihak tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif selama kurang lebih 1x24 jam oleh tim penyelidik dan penyidik KPK. Pemeriksaan dilakukan guna ditentukan status hukum para pihak yang diciduk tersebut.

Selain Tangkap Hakim, KPK Ciduk 6 Pihak Lain dari Berbagai Unsur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/kena-ott-ma-berhentikan-hakim-dan-panitera-pengganti-di-pn-bengkulu_m_1504818508_155839.jpeg" alt="Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Bengkulu DS tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (07/09). Suryana Adalah hakim Tipikor Bengkulu yang ditangkap KPK karena diduga menerima suap terkait penanganan perkara." width="100%">
<figcaption>Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Bengkulu DS tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (07/09). Suryana Adalah hakim Tipikor Bengkulu yang ditangkap KPK karena diduga menerima suap terkait penanganan perkara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu Dewi Suryana (DSU) dan Panitera Pengganti PN Bengkulu Hendra Kurniawan (HKU) yang terjaring OTT KPK langsung dicopot dari jabatannya. Surat keptusan tersebut telah ditandatangani Mahkamah Agung (MA) "Setelah memperoleh informasi bahwa ada yang kena OTT, MA langsung memberhentikan aparatur yang bersangkutan, hakim dan panitera di PN Bengkulu. SK pemberhentiannya sudah kita tandatangani," ujar Ketua Muda Pengawasan MA, Hakim Agung Sunarto, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (7/9). Namun tak hanya dua aparat yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu, MA juga menonaktifkan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Kaswanto selaku atasan Dewi Suryana dan panitera pengganti PN Bengkulu selaku atasan Hendra. "Jadi atasan langsung harus ikut bertanggung jawab dan badan pengawasan Mahkamah Agung sudah mengirimkan tim ke Bengkulu, malam ini sampai besok akan memeriksa ketua dan panitera," tutur Sunarto. Akan ditelisik lebih lanjut apakah pimpinan Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Negeri Bengkulu sudab melakukan pembinaan dan pengawasan memadai terhadap anak buahnya. Kalau terbukti melakukan hal-hal tersebut, mereka akan direhabilitasi, dipulihkan namanya, dan dikembalikan jabatannya "Kalau yang bersangkutan tidak memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap anak buahnya, penonaktifkan pejabat struktural akan diteruskan, permanen," jelas dia. Lebih lanjut Sunarto mengatakan, MA tidak akan memberikan toleransi bagi hakim atau panitera yang kedapatan menerima suap dan tindak pidana korupsi. "Kalau nggak bisa dibina, binasakan saja karirnya. Nggak ada untungnya kalau memang ada keinginan (korupsi) dari aparatur MA dan pengadilan. Karena MA tidak pernah main-main," tegas Sunarto.

Kena OTT, MA Berhentikan Hakim dan Panitera Pengganti di PN Bengkulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/tiba-di-kpk-hakim-dan-panitera-pn-bengkulu-diam-seribu-bahasa_m_155758.jpeg" alt="Hakim PN Bengkulu SR saat tiba di Gedung KPK Merah Putih, Kamis(7/9) sore." width="100%">
<figcaption>Hakim PN Bengkulu SR saat tiba di Gedung KPK Merah Putih, Kamis(7/9) sore.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Jakarta, Kamis (7/9). Adapun mereka diantaranya Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu berinsial SR dan seorang Panitera Pengganti berinisial H. Kedatangan keduanya tidak bersamaan. Hakim SR tiba pukul 16.25 WIB. Saat turun dari mobil yang menjemputnya, SR yang memakai baju orange dipadu kerudung putih, menutupi wajahnya menggunakan masker berwarna biru. Namun setelah awak media meminta untuk melepas maskernya, dia menuruti permintaan tersebut. Tanpa mengucap sepatah kata pun, SR langsung masuk ke gedung lembaga antirasuah itu. Selang beberapa menit, panitera pengganti berinisial HK yang terjaring OTT juga tiba di Gedung KPK. Awalnya pria yang memakai kaos biru gelap, celana jeans, dan tas enggan turun dari mobil, namun akhirnya dia menginjakkan kaki masuk ke gedung lembaga antirasuah yang kini dipimpin Agus Rahrdjo cs. Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, sebenarnya ada tiga orang lagi yang terjaring OTT telah tiba di Gedung KPK. Namun, kedatangannya luput dari perhatian awak media, karena masuk dari pintu belakang gedung berwarna merah putih itu. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar OTT semalam. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa operasi itu digelar di Bengkulu dan Bogor. "Benar OTT kita lakukan mulai dari kemarin malam di Bengkulu dan Bogor," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (7/9). Adapun transaksi yang berhasil dibongkar KPK itu diduga terkait pemberian hadiah atau janji kepada aparat penegak hukum dalam penanganan perkara di Pengadilan Tipikor Bengkulu. Namun kata Febri, rinciannya akan disampaikan pimpinan KPK dala konferensi pers petang atau malam nanti bersama Mahkamah Agung (MA). Dalam OTT di Bengkulu dan Bogor tersebut, KPK mengamankan tujuh orang. Sebagian dari mereka masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut dan siang ini akan dibawa ke Jakarta. Dalam waktu 24 jam, status mereka pun akan ditentukan. "Ada sekitar tujuh orang dari informasi yang kita dapatkan," tutur Febri.&nbsp;

Tiba di KPK, Hakim dan Panitera PN Bengkulu Diam Seribu Bahasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/breaking-news-ott-di-bengkulu-kpk-tangkap-hakim-dan-panitera_m_155633.jpeg" alt="Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap Gubernur Bengkulu, beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap Gubernur Bengkulu, beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Satgas Penindakan KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan(OTT)di wilayah Bengkulu, pada Rabu(7/9) petang hingga Kamis (7/9) pagi. Dalam operasi senyap kali ini, tim yang berasal dari direktorat penindakan tersebut, mengamankan beberapa pihak." Ya ada OTT di Bengkulu," tutur sumber internal JawaPos.com Kamis(9/7) pagi. Mereka antara lain S(hakim), HK(panitera pengganti), DA(pensiunan panitera pengganti), DD alis D (anak DA), V(menantu DA), serta pihak lain yang diduga sebagai saksi dan sebagai pihak penyuap. Hingga saat ini para pihak tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Bengkulu oleh tim penyelidik dan penyidik KPK. Rencananya, usai dilakukan pemeriksaan, mereka akan diterbangkan ke markas lembaga antirasuah, di Gedung Merah Putih Jakarta. Terpisah, terkait kabar adanya OTT kembali di Bengkulu, juru bicara KPK belum bisa dikonfirmasi. Ketiga dihubungi via telefon tidak diangkat, pesan singkat yang dikirimkan via aplikasi whatsapp belum direspon. &nbsp;

Breaking News: OTT di Bengkulu, KPK Tangkap Hakim dan Panitera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ma-non-aktifkan-panitera-tersangka-penerima-suap-pengurusan-perkara_m_152599.jpeg" alt="Gedung Mahkamah Agung Jakarta" width="100%">
<figcaption>Gedung Mahkamah Agung Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) langsung memberhentikan sementara (nonaktif) Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tarmizi. Pemberhentian sementara dilakukan menyusul penetapan tersangka Tarmizi dalam kasus dugaan suap terkait penanganan perkara perdata PT Aquamarine Divindo Inspection (ADI). "SK- nya hari ini ditandatanganin. SK-nya langsung kita tanda tangani untuk diberhentikan sementara," kata Ketua Muda Pengawasan MA Sunarto dalam keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/8). Sebelumnya, Tarmizi dicokok dalam operasi tangkap tangan (OTT) di PN Jaksel pada 21 Agustus 2017 kemarin. Dia diduga menerima suap sebesar Rp 425 juta dari Akhmad Zaini selaku kuasa hukum PT ADI. Suap diberikan agar gugatan PT Eastern Jason Fabrication Service Pte, Ltd (EJFS) terhadap PT Aquamarine ditolak. Menurut Sunarto, pihaknya tidak akan mentoleransi pegawai struktural di bawah MA apabila ketahuan melakukan perbuatan melawan hukum. Termasuk, menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya. Dia mengatakan, MA dan KPK sudah menjalin kerja sama untuk mencegah praktik korupsi di lingkungan peradilan. "Prinsipnya, MA tidak akan beri toleransi tehadap bentuk pelanggaran dan gratifikasi," ujar Sunarto. Juru Bicara MA Hakim Agung Suhadi menyatakan apresiasinya terhadap KPK karena berhasil membongkar praktik suap di lingkungan peradilan. "Mengucapkan terima kasih kepada KPK karena ikut untuk melakukan pembersihan terhadap penyimpangan-penyimpangan di badan peradilan," kata Suhadi. Suhadi mengaku karena lembaga peradilan kembali tercoreng dengan adanya praktik suap yang melibatkan panitera. Padahal, saat ini MA tengah berbenah dari perbuatan korupsi di lingkungan pengadilan. "MA prihatin di tengah usaha pembinaan dan pengawasan dan perbaikan sebagaimana diterapkan sebelumnya, namun masih ada penyimpangan itu," pungkasnya. (Put)

MA Non Aktifkan Panitera Tersangka Penerima Suap Pengurusan Perkara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ott-hakim-panitera-dan-pengacara-terkait-kasus-perdata_m_152309.jpeg" alt="Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap Gubernur Bengkulu, beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap Gubernur Bengkulu, beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Satgas Penindakan KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan(OTT) Senin (21/8). Dalam operasi senyap yang dilakukan kali ini, tim berhasil mengamankan sejumlah pihak seperti hakim, panitera, dan seorang pengacara. Selain menangkap beberapa oknum penegak hukum tersebut, tim juga berhasil mengamankan barang bukti uang suap senilai Rp 300 juta dari komitmen fee Rp750 juta yang telah disepakati para pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, terjadinya dugaan kasus suap menyuap ini karena adanya sebuah skenario&rsquo;&rsquo;pengamanan&rsquo;&rsquo; sebuah perkara yang tengah disidangkan di PN. Jakarta selatan. &rdquo;Kasusnya perdata,&rdquo; kata sumber internal KPK kepada JawaPos.com. Namun, kendati menyebut adanya sebuah penyelesaian perkara, sumber tersebut belum bersedia membeberkan perkara yang tengah dimainkan oknum penegak hukum tersebut. Yang pasti kata sumber tersebut, demi kasus yang tengah ditanganinya, oknum pengacara tersebut rela menggelontorkan &rdquo;duit pelicin&rdquo; senilai Rp300 juta, dari total komitmen fee sebesar Rp750 juta. &ldquo;Kirim duitnya via transfer,&rdquo; tukas sumber tersebut.

OTT Hakim, Panitera dan Pengacara Terkait Kasus Perdata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/uang-suap-ott-hakim-panitera-dan-pengacara-rp-300-juta-tapi_m_152293.jpeg" alt="Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang hasil operasi tangkap tangan (OTT), beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang hasil operasi tangkap tangan (OTT), beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Satgas Penindakan KPK dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Senin (21/8) siang. Dalam operasi senyap kali ini, tim dari deputi penindakan tersebut berhasil mengamankan oknum penegak hukum yang diduga melakukan transaksi suap menyuap. &ldquo;(Ada) hakim dan panitera sama pengacara yang diamankan,&rdquo; terang sumber internal KPK kepada JawaPos.com. Selain menangkap beberapa orang yang diduga terlibat dalam kasus suap menyuap tersebut, tim juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti uang suap dan mobil. ''Uangnya (uang suap) Rp300 juta, komitmen fee nya Rp750 juta,'' papar sumber tersebut. Terpisah, ketika dikonfirmasi JawaPos.com, juru bicara PN. Jaksel Made Sutrisna mengatakan, jika hanya panitera dan seorang pesuruh yang ditangkap KPK.&nbsp;''Ada dua orang yang dibawa KPK. Satu oknum panitera pengganti, satunya pesuruh. Sampai sekarang saya belum tahu kasusnya apa,'' kata Made ketika dikonfirmasi. Sementara juru bicara KPK Febri Diansyah mengaku sudah mengetahui adanya informasi adanya OTT tersebut, namun ia belum bersedia menjelaskan secara rinci. ''Benar, hari ini tim penindakan KPK melakukan kegiatan. Ada OTT di salah satu lokasi di Jakarta terkait dengan penegakan hukum. Sejumlah orang diamankan untuk kebutuhan pemeriksaan lebih lanjut,'' tukas Febri.

Uang Suap OTT Hakim, Panitera dan Pengacara Rp 300 Juta Tapi..

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/selain-panitera-ternyata-ada-hakim-dan-pengacara-yang-kena-ott-kpk_m_152287.jpeg" alt="Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap jaksa di Kejati Bengkulu, beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap jaksa di Kejati Bengkulu, beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selain menangkap oknum panitera, ternyata tim Satgas Penindakan KPK juga menciduk seorang hakim dan pengacara dalam operasi tangkap tangan( OTT) yang digelar Senin(21/8) siang. ''(Ada) hakim dan panitera sama pengacara yang diamankan,'' terang sumber penegak hukum di internal KPK, kepada JawaPos.com. Sementara ketika dikonfirmasi JawaPos.com, juru bicara PN. Jaksel Made mengatakan, jika hanya panitera dan seorang pesuruh yang ditangkap KPK. ''Ada dua orang yang dibawa KPK. Satu oknum panitera pengganti, satunya pesuruh. Sampai sekarang saya belum tahu kasusnya apa,'' kata Made ketika dikonfirmasi. Terpisah, ketika dikonfirmasi perihal adanya kabar tersebut, juru bicara KPK Febri Diansyah mengaku sudah mengetahui adanya informasi adanya OTT tersebut, namun ia belum bersedia menjelaskan secara rinci. &rsquo;&rsquo;Benar, hari ini tim penindakan KPK melakukan kegiatan. Ada OTT di salah satu lokasi di Jakarta terkait dengan penegakan hukum. Sejumlah orang diamankan untuk kebutuhan pemeriksaan lebih lanjut,'' tukas Febri.

Selain Panitera, Ternyata Ada Hakim dan Pengacara yang Kena OTT KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kpk ott panitera

Berita Terkini