<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/suap-wali-kota-cilegon-kpk-periksa-dirut-kiec-pekan-depan_m_159045.jpeg" alt="Petugas KPK menunjukkan barang bukti OTT yang melibatkan Wali Kota Cilegon." width="100%">
<figcaption>Petugas KPK menunjukkan barang bukti OTT yang melibatkan Wali Kota Cilegon.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memanggil Direktur Utama PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) Tubagus Dony Sugihmukti dalam pemeriksaan pekan depan. Adapun Dony sudah ditetapkan tersangka karena menyuap Wali Kota Cilegon Iman Ariyadi. "Terkait dengan satu orang tersangka TDS, Dirut PT KIEC yang belum diamankan pada saat OTT kemarin, akan dipanggil pada hari Selasa depan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Minggu (24/9). Komisi antirasuah itu berharap agar Dony memenuhi panggilan tersebut. Diketahui, Dony tidak termasuk dari sembilan orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Cilegon kemarin. "Kami harap yang bersangkutan koperatif dan memenuhi panggilan tersebut," ucapnya. Sementara Febri menerangkan bahwa sejak pagi, tim KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang sebelumnya telah disegel. Yakni, kantor Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon, kantor Klub Cilegon United FC, dan beberapa ruangan di kantor PT KIEC. Dari penggeledahan tersebut disita sejumlah dokumen perizinan yang terkait dengan PT. KIEC. "Dokumen tersebut akan dipelajari lebih lanjut untuk kebutuhan penguatan bukti dalam penyidikan ini," tutur Febri. Sebelumnya, kata dia, telah dilakukan penyitaan juga terhadap buku tabungan bank dan rekening koran CU FC. KPK mengumumkan penetapan enam orang sebagai tersangka usai OTT, Jumat (22/9) kemarin. Selain Dony, KPK menetapkan Legal Manager PT KIEC Eka Wandoro dan Project Manager PT Brantas Abipraya Bayu Dwinanto Utomo sebagai tersangka pemberi suap. Selain itu, KPK juga menetapkan Wali Kota Cilegon Iman Ariyadi, Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon Ahmad Dita Prawira, dan seorang pihak swasta bernama Hendry sebagai tersangka penerima suap. PT KIEC dan PT Brantas Abipraya diduga menyuap Walikota Cilegon dan Kepala BPTPM Cilegon sebesar Rp 1,5 miliar. Uang itu diduga untuk memuluskan perizinan pembangunan Transmart di Kota Cilegon.

Suap Wali Kota Cilegon, KPK Periksa Dirut KIEC Pekan Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/kpk-minta-dirut-pt-kiec-segera-serahkan-diri_m_158955.jpeg" alt="Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (paling kanan) menunjukkan barang bukti OTT yang melibatkan Wali Kota Cilegon." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (paling kanan) menunjukkan barang bukti OTT yang melibatkan Wali Kota Cilegon.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) Tubagus Dony Sugihmukti sebagai tersangka dugaan suap terkait izin pembangunan Transmart di Cilegon. Dony diduga ikut menyuap Wali Kota Cilegon Iman Ariyadi. Namun, Dony tidak termasuk dari sembilan orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) kemarin. "Ya, yang bersangkutan belum ditangkap. Kita harapkan demikian (menyerahkan diri)," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Sabtu (23/9). KPK mengumumkan penetapan enam orang sebagai tersangka usai OTT, Jumat (22/9) kemarin. Selain Dony, KPK menetapkan Legal Manager PT KIEC Eka Wandoro dan Project Manager PT Brantas Abipraya Bayu Dwinanto Utomo sebagai tersangka pemberi suap. Selain itu, KPK juga menetapkan Wali Kota Cilegon Iman Ariyadi, Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon Ahmad Dita Prawira, dan seorang pihak swasta bernama Hendry sebagai tersangka penerima suap. PT KIEC dan PT Brantas Abipraya diduga menyuap Walikota Cilegon dan Kepala BPTPM Cilegon sebesar Rp 1,5 miliar. Uang itu diduga untuk memuluskan perizinan pembangunan Transmart di Kota Cilegon.

KPK Minta Dirut PT KIEC Segera Serahkan Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/kpk-tetapkan-wali-kota-cilegon-tersangka-nih-rincian-kasusnya_m_158908.jpeg" alt="Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan) dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah (kiri) bersama Penyidik menunjukan barang bukti uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebanyak Rp 1,15 Milyar, di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (23/9)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan) dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah (kiri) bersama Penyidik menunjukan barang bukti uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebanyak Rp 1,15 Milyar, di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (23/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi (TIA) sebagai tersangka penerima suap terkait perizinan pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon pada 2017. Penetapan tersangka Iman setelah KPK melakukan pemeriksaan 1x24 jam dan gelar perkara pasca operasi tangkap tangan (OTT), Jumat (22/9). "KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan enam orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam keterangan pers di Gedung KPK, Sabtu (23/9). Selain Iman, KPK juga menetapkan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon Ahmad Dita Prawira (ADP), serta seorang swasta bernama Hendry (H) sebagai tersangka penerima suap. Sementara dari pihak pemberi, KPK menetapkan Project Manager PT Brantas Abipraya, Bayu Dwinanto Utomo (BDU); Dirut PT PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) Tubagus Donny Sugihmukti (TDS); serta Legal Manager PT KIEC Eka Wandoro (EW). Basaria mengatakan, Iman, Ahmad Dita, dan Hendry diduga menerima suap sebesar Rp 1,5 miliar dari Bayu, Donny, dan Eka. Suap tersebut diberikan agar pemerintah Kota Cilegon memuluskan proses perizinan pembangunan Transmart. Sebagai penerima, Iman, Dita dan Hendry disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Sementara sebagai pemberi, Bayu Dwinanto, Donny dan Eka yang diduga selaku pihak pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

KPK Tetapkan Wali Kota Cilegon Tersangka, Nih Rincian Kasusnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/kepala-daerah-di-banten-yang-ditangkap-kpk-wali-kota-cilegon_m_158807.jpeg" alt="Ilustrasi: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hakim di PN Bengkulu, beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hakim di PN Bengkulu, beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan(OTT) Jumat(22/9) malam. Kali ini dalam operasi senyap yang digelar di wilayah Banten, tim Satgas Penindakan KPK berhasil membekuk seorang kepala daerah di wilayah Provinsi Banten dan beberapa pihak lain yang diduga sebagai pihak penyuapnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, pihak kepala daerah yang diciduk lembaga antirasuah tersebut adalah Wali Kota Cilegon berinisial IA." Ya Wali Kota Cilegon yang ditangkap," tutur sumber JawaPos.com di KPK, Sabtu(23/9) pagi. Usai ditangkap, IA bersama pihak lain yang diciduk telah dibawa ke kantor KPK di Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan intensif." Sampai di KPK sekitar pukul 23.00 an (Wali Kota dan pihak lain yang ditangkap)," imbuh sumber lainnya. Dikonfirmasi secara terpisah, terkait adanya kegiatan OTT tersebut, juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkannya. &nbsp;Menurut dia, dalam OTT tersebut, pihaknya menangkap sekitar 10 orang yang terdiri dari pihak pemberi suap, penerima suap serta para saksi yang diduga mengetahui dugaan tindak pidana suap menyuap tersebut. "Diantaranya kepala daerah, pejabat dinas dan swasta," terang Febri ketika dikonfirmasi Sabtu(23/9) pagi. Terkait motif OTT tersebut, Febri menjelaskan jika kegiatan penindakan yang dilakukan untuk kesekian kalinya tersebut, diindikasikan ada transaksi terkait dengan proses perizinan kawasan industri di salah satu kabupaten/kota di Banten." Ada uang ratusan juta yang diamankan sebagai barang bukti," paparnya.&nbsp; Saat ini kata Febri, para pihak yang ditangkap sudah di kantor KPK dan tengah menjalani pemeriksaan intensif dalam waktu 1x24 jam untuk ditentukan status hukumnya." Dalam waktu maksmal 24 jam akan kami sampaikan hasil OTT ini melalui konferensi pers hari ini di KPK," pungkasnya.

Kepala Daerah di Banten yang Ditangkap KPK Wali Kota Cilegon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/breaking-news-ott-lagi-kpk-tangkap-kepala-daerah-di-banten_m_158806.jpeg" alt="Ilustrasi: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap Gubernur Bengkulu, beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap Gubernur Bengkulu, beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan(OTT) Jumat(22/9) malam. Kali ini dalam operasi senyap yang digelar di wilayah Banten, tim Satgas Penindakan KPK berhasil membekuk seorang kepala daerah di wilayah Provinsi Banten. Beredar informasi jika yang diciduk lembaga antirasuah tersebut adalah Wali Kota Cilegon berinisial IA.&nbsp; Terkait adanya kegiatan OTT tersebut, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, hingga saat ini ada sekitar 10 orang yang berhasil diamankan. "Diantaranya kepala daerah, pejabat dinas dan swasta," terang Febri ketika dikonfirmasi Sabtu(23/9) pagi. Terkait motif OTT tersebut, Febri menjelaskan jika kegiatan penindakan yang dilakukan untuk kesekian kalinya tersebut, diindikasikan ada transaksi terkait dengan proses perizinan kawasan industri di salah satu kabupaten/kota di Banten." Ada uang ratusan juta yang diamankan sebagai barang bukti," paparnya.&nbsp; Saat ini kata Febri, para pihak yang ditangkap sudah di kantor KPK dan tengah menjalani pemeriksaan intensif dalam waktu 1x24 jam untuk ditentukan status hukumnya." Dalam waktu maksmal 24 jam akan kami sampaikan hasil OTT ini melalui konferensi pers hari ini di KPK," pungkasnya.

Breaking News : OTT Lagi, KPK Tangkap Kepala Daerah di Banten

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/breaking-news-ott-lagi-kpk-tangkap-pejabat-kemenhub_m_152910.jpeg" alt="Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan(OTT) Gubernur Bengkulu." width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan(OTT) Gubernur Bengkulu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan(OTT), setelah sehari sebelumnya menciduk Panitera PN. Jaksel beserta seorang pengacara dan pihak lainnya. Kali, ini dalam operasi senyap yang digelar Rabu(23/8) malam, tim Satgas Penindakan KPK berhasil menciduk seorang pejabat di Kementerian Perhubungan yang diduga melakukan transaksi suap menyuap . "Baru ditangkap orang Kemenhub, eselon satu," tutur sumber internal KPK, kepada JawaPos.com. Namun, kendati menyebut adanya pejabat Kemenhub yang kembali terjaring OTT, sumber tersebut enggan memberitahu secara detail siapa saja pihak yang ditangkap, apa motif penangkapannya, serta barang bukti yang diamankan tim penyelidik dan penyidik KPK, dalam kegiatan penindakan tersebut. Secara terpisah, ketika dikonfirmasi perihal adanya kabar OTT kembali yang dilakukan pihaknya, juru bicara KPK Febri Diansyah, mengaku belum mengetahui adanya OTT tersebut."Saya belum tahu," kata Febri.

Breaking News : OTT Lagi, KPK Tangkap Pejabat Kemenhub

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/ott-gubernur-bengkulu-kpk-amankan-duit-rp-1-m_m_139116.jpeg" alt="Ilustrasi Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang suap" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang suap</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Tim Satgas Penindakan KPK dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan(OTT). Dalam kegiatan penindakan tersebut, tim berhasil mengamankan Gubernur Bengkulu RM bersama sang istri LMM, dan seorang pengusaha yang diduga menjadi pihak penyuapnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, selain mengamankan para pihak yang duga melakukan transaksi suap menyuap, tim juga berhasil menyita barang bukti uang suap yang di duga sebagai komitmen fee dari sebuah proyek di wilayah Bengkulu. "Uang (suapnya) Rp 1 miliar,&rsquo;&rsquo; bisik sumber penegak hukum&nbsp; yang enggan disebutkan namanya, kepada JawaPos.com, Selasa (20/6). Namun, terkait proyek apa sehingga mantan Bupati Musi Rawas, Sumatera Selatan dan sang istri diamankan menjelang lebaran, sumber tersebut belum bisa menjelaskan secara detail. Pasalnya, kegiatan penindakan sedang dilakukan. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari KPK perihal adanya kegiatan penindakan tersebut. Juru bicara KPK Febri Diansyah ketika dihubungi tidak mengangkat telepon, begitu juga pesan singkat yang dikrimkan &nbsp;tak kunjung di balas.(wnd/jpg) &nbsp;  &nbsp;

OTT Gubernur Bengkulu, KPK Amankan Duit Rp 1 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/ditahan-ketua-dprd-mojokerto-ngaku-baru-pertama-terima-suap_m_138625.jpeg" alt="Ketua DPRD Mojokerto Purnomo, saat tiba di gedung KPK Merah Putih Sabtu (17/6) sore" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Mojokerto Purnomo, saat tiba di gedung KPK Merah Putih Sabtu (17/6) sore</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik KPK langsung menahan tiga pimpinan DPRD dan seorang kepala dinas Kota Mojokerto, usai dinaikkan status hukumnya menjadi tersangka. Penahan dilakukan untuk 20 hari ke depan di beberapa tempat rumah tahanan terpisah. &lsquo;&rsquo; WF Ditahan di Rutan Kelas I Cipinang Jaktim, PNO di Rutan Kelas I Jaktim Cabang KPK Pomdam Jaya Guntur, UF Di Rutan Polres Metro Jakpus, ABF di Rutan Polres Metro Jaksel, &lsquo;&rsquo; terang Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Sabtu (17/6) malam. Menanggapi penahanannya oleh KPK, Ketua DPRD Mojokerto Purnomo yang keluar dengan menggunakan rompi warna orange dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 22.46 Wib, mengatakan bahwa uang yang diterimanya merupakan pemberian yang pertama kali.&rsquo;&rsquo; Pemberian pertama, &lsquo;&rsquo; ucap Purnomo. Sementara itu ketika ditanya lebih lanjut apakah ada keterlibatan Walikota Mojokerto dalam perkara tersebut, ia membantahnya. &lsquo;&rsquo; Nggak,nggak (tidak ada keterlibatan Walikota-red), &lsquo;&rsquo; imbuhnya. Selang beberapa menit kemudian, tepatnya sekitar pukul 23.23 Wib, Umar Faruk pun keluar. Namun ketika ditanya perihal kasus yang melilitnya, ia hanya melambaikan tangan kepada awak media. Aksi bungkam juga dilakukan Abdullah Fanani yang keluar pukul 00.08 Wib dan Wiwit Febriyanto yang keluar sekitar pukul 00.24 Wib. Sebelumnya, KPK resmi menetapkan tiga pimpinan DPRD Mojokerto sebagai tersangka penerima suap. Mereka antara lain&nbsp;Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo dan dua wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto&nbsp;atas nama&nbsp;Umar Faruq &nbsp;dan Abdullah Fanani . Selain itu KPK juga turut menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wiwit Febriyanto sebagai penyuapnya. &lsquo;&rsquo;Setelah dilakukan pemeriksaan dalam waktu 1x24 jam ditetapkan tersangka PNO (Purnomo), UF (Umar Faruq) AFN ( Abdullah Fanani ) sebagai pihak penerima suap, dan WF (Wiwit Febriyanto) sebagai pihak pemberi suap,&rsquo;&rsquo; terang Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, dalam konferensi pers di kantor KPK Jakarta Sabtu (17/6) petang. Atas perbuaatanya, sebagai pihak pemberi WF disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara sebagai pihak penerima suap, PNO, UF dan AFN disangka melanggara Pasal 12 huruf atau huruf b &nbsp;atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUIHP Seperti diketahui, Pada Jumat (16/6) malam hingga Sabtu (17/6) dini hari, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). &nbsp;Dari OTT tersebut KPK berhasil mengamankan tiga DPRD, seorang kepala dinas dan dua pihak perantara suap. Dalam OTT, tim KPK juga berhasil mengamankan barang bukti uang suap senilai Rp 470 juta. Diduga senilai Rp 300 juta merupakan pembayaran atas total komitmen Rp 500 juta dari Wiwiet kepada anggota dewan. Sedangkan uang lainnya Rp 170 juta diduga terkait komitmen setoran triwulan yang telah disepakati sebelumnya. Suap diberikan agar anggota DPRD Kota Mojokerto menyetujui pengalihan anggaran dari anggaran hibah PENS (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya) menjadi anggaran Program Penataan Lingkungan pada Dinas PUPR Tahun 2017 senilai sekitar Rp 13 miliar.(wnd/put/jpg)

Ditahan Ketua DPRD Mojokerto Ngaku Baru Pertama Terima Suap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/usai-tangkap-dua-pejabat-kejati-bengkulu-kpk-segel-dua-ruang-jaksa_m_136254.jpeg" alt="Ruang Aspidsus Kejati Bengkulu yang disegel KPK Jumat(9/6)." width="100%">
<figcaption>Ruang Aspidsus Kejati Bengkulu yang disegel KPK Jumat(9/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usai melakukan penangkapan terhadap dua pejabat Kejati Bengkulu dan pihak lain yang diduga menjadi penyuapnya pada Jumat (9/6) dini hari, tim Satgas Penindakan KPK langsung bergerak cepat melakukan serangkaian tindakan hukum lain. Tindakan lain tersebut yakni berupa penyegelan tempat, penggeledahan, dan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang ditangkap. Saat ini agar tempat kejadian perkara (TKP) tidak terganggu para pihak yang tidak berkepentingan, tim penyelidik telah menyegel dua ruangan pejabat di lingkungan Kejaksaan Tinggi Bengkulu, dengan memasang KPK line. Adapun ruangan tersebut yakni, ruangan Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) berinisial HN dan ruangan milik Kasi III Intel Kejati Bengkulu berinisial PP. Dikonfirmasi perihal adanya kabar penangkapan sejumlah oknum jaksa dan penyegelan tersebut, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku belum mendapat kabar dari tim di lapangan.'' Saya belum dapat kabar, '' katanya, ketika dikonfirmasi JawaPos.com Jumat (9/6) pagi. Kendati demikian menurutnya, jika benar ada oknum jaksa nakal yang ditangkap, maka saat ini pasti sedang menjalani proses pemeriksaan.'' Kalau benar berarti saat ini masih di dalami/dilakukan klarifikasi oleh penyelidik, '' imbuh mantan hakim adhoc Tipikor tersebut . Untuk diketahui, sebelumnya tim Satgas Penindakan KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (9/6) dini hari. Perihal adanya kegiatan OTT terhadap oknum petinggi kejaksaan tersebut, salah satu sumber internal KPK membenarkannya. '' Ya betul (ada OTT di Bengkulu), '' kata sumber internal KPK kepada JawaPos.com di Jakarta Jumat (9/6) pagi. Hal senada juga dikatakan sumber internal lain.'' Infonya benar, '' ujar sumber yang biasa melakukan kegiatan penindakan ini. Namun, ketika ditanya lebih lanjut mengenai motif dugaan suap menyuap yang dilakukan oknum aparatur korps adhyaksa bersama pihak penyuapnya, sumber tersebut belum memberikan penjelasan secara detail, pasalnya menurutnya tim Satgas Penindakan masih melakukan kegiatan di wilayah tersebut. ''tim masih kerja, '' imbuh sumber tersebut. Namun sumber lainnya mengatakan jika penangkapan ini terkait pengamanan penyelidikan sebuah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan pihak Kejati Bengkulu.'' Iya, kasus lid (penyelidikan) di Pidsus ,'' kata sumber lainnya.&nbsp; Secara terpisah ketika dimintai tanggapan perihal adanya informasi OTT, juru bicara KPK Febri Diansyah, mengaku belum mengetahuinya.'' Saya cek dulu ya apa ada kegiatan tim di lapangan hari ini ,'' . Sementara Kapuspenkum Kejagung &nbsp;M Rum juga belum bisa di konfirmasi. Saat ini, HN, PP dan beberapa pihak lain yang diduga menyuapnya, tengah menjalani pemeriksaan oleh tim penindakan KPK di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Polda Bengkulu. Pemeriksaan awal ini dilakukan untuk mengkonfirmasi dugaan tindak pidana yang dilakukan oknum jaksa tersebut bersama pihak penyuapnya. Selanjutnya, usai dilakukan pemeriksaan sementara, para pihak ini akan digelandang ke markas KPK di Jakarta. Sementara itu, dengan adanya kegiatan OTT di Bengkulu, maka dalam waktu dua bulan terakhir, total KPK sudah melakukan kegiatan penindakan OTT sebanyak tiga kali. Pertama OTT Pejabat Kemendes PDT &nbsp;dan Transmigrasi yang tertangkap tangan menyuap dua auditor BPK pada (26/5), kedua kasus suap DPRD Jatim yang dilakukan oleh sejumlah kepala dinas pada Senin (5/6), dan ketiga OTT oknum ptinggi kejaksaan di Bengkulu pada Jumat (9/6) dini hari. (wnd/JPG)&nbsp;

Usai Tangkap Dua Pejabat Kejati Bengkulu, KPK Segel Dua Ruang Jaksa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kpk ott lagi

Berita Terkini