<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/Wali-Kota-Madiun-Maidi-Dery-Ridwansah-5JPG-1123183546.jpg" alt="Wali Kota Madiun Maidi setibanya di Gedung Merah Putih KPK usai terjaring OTT, Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Madiun Maidi setibanya di Gedung Merah Putih KPK usai terjaring OTT, Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rengkaian operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dua kepala daerah dalam satu hari menuai keprihatinan. Sebab, KPK menggelar OTT terhadap Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo, pada Senin (19/1). Maidi diduga terlibat dalam kasus dugaan fee proyek serta penyimpangan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Sementara, Sudewo ditangkap terkait dugaan suap dalam proses pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Toha, mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak menyalahgunakan amanah jabatan. &ldquo;Ini merupakan tamparan keras bagi pelaksanaan otonomi daerah. Kami di Komisi II DPR RI sangat menyayangkan masih adanya kepala daerah yang berani bermain-main dengan hukum. Jabatan jangan pernah dijadikan alat untuk memperkaya diri melalui fee proyek atau jual beli jabatan,&rdquo; kata Toha kepada wartawan, Selasa (20/1). Menurut Toha, dugaan suap dalam pengisian jabatan di Kabupaten Pati menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di daerah masih menghadapi persoalan serius terkait integritas. Hal serupa juga terlihat dalam dugaan penyimpangan dana CSR di Kota Madiun. Ia menegaskan, semestinya dana CSR dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. &ldquo;Praktik jual beli jabatan dan pemotongan fee proyek merupakan penyakit lama yang harus segera diputus. Jika rekrutmen jabatan dilakukan dengan cara suap, maka birokrasi di bawahnya dipastikan tidak akan berjalan secara profesional,&rdquo; tegas legislator PKB tersebut. Lebih lanjut, Toha meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperketat pengawasan dan pembinaan terhadap kepala daerah. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/IMG_2596JPG-2753198157.jpg" alt="Bupati Pati, Sudewo tiba di gedung KPK usai terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bupati Pati, Sudewo tiba di gedung KPK usai terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas KPK dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu. &ldquo;Kami mendukung penuh langkah KPK. Ini menjadi peringatan bagi kepala daerah lainnya bahwa pengawasan tidak pernah lengah. Fokuslah bekerja untuk rakyat, bukan mencari celah untuk melakukan korupsi,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

KPK OTT dua kepala daerah di satu hari, DPR ingatkan jangan main-main dengan jabatan. DPR Dukung penuh terhadap KPK dalam perangi korupsi

KPK OTT Dua Kepala Daerah dalam Sehari, DPR Imbau Tak Main-main dengan Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Konpres-OTT-Bupati-Banggai-Laut-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango bearsama penyidik KPK menunjukan barang bukti saat konferensi pers penetapan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/12/2020). KPK menetapkan Bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango bearsama penyidik KPK menunjukan barang bukti saat konferensi pers penetapan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/12/2020). KPK menetapkan Bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan giat operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Senin (30/8). Hal ini dibenarkan oleh pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri.  "Benar, informasi yang kami terima, tim KPK melakukan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Jawa Timur," kata Ali Fikri dalam keterangannya.  Juru bicara KPK bidang penindakan ini belum bisa menjelaskan secara rinci siapa saja yang diamankan dan barang bukti dalam giat operasi kedap tersebut.  "Mengenai kasus selengkapnya, siapa saja yang ditangkap dan barang bukti apa yang diamankan, saat ini belum bisa kami sampaikan," ujar Ali.  Dia memastikan, setiap informasi perkembangannya akan disampaikan ke masyarakat.  "Tim masih bekerja, dan perkembangannya nanti kami pastikan akan kami sampaikan lebih lanjut," tukasnya.  Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com. Pihaknya yang dibekuk KPK yakni Bupati Probolinggo Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, dan sejumlah pihak lain seperti suami Tantri, Hasan Aminuddin. Saat ini para pihak yang diamankan tengah menjalani pemeriksaan intensif, untuk ditentukan status hukumnya dalam waktu 1x24 jam.

Gelar OTT, KPK Tangkap Bupati Probolinggo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Konpres-OTT-KPK-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Petugas KPK menunjukkan barang bukti dari OTT terhadap Wahyu Setiawan. OTT itu ditengarai menyeret Harun Masiku. (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Petugas KPK menunjukkan barang bukti dari OTT terhadap Wahyu Setiawan. OTT itu ditengarai menyeret Harun Masiku. (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (2/7) malam. KPK dikabarkan mengamankan unsur kepala daerah di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Menurut informasi yang dihimpun, kepala daerah yang diamankan salah Bupati Kutai Timur, Ismunandar. Namun, belum diketahui terkait perkara apa. "Benar, KPK melakukan tangkap tangan terhadap beberapa orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi, salah satunya adalah kepala daerah kabupaten di Kaltim," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Jumat (3/7). Kendati demikian, Ali belum bisa menjelaskan secara rinci siapa saja dan barang bukti yang turut diamankan dalam operasi senyap tersebut. KPK masih "Mengenai kasusnya, siapa saja yang ditangkap dan barang bukti apa yang diamankan, saat ini belum bisa kami sampaikan. Namun, unsur kepala daerah turut diamankan," ujar Ali. "Tim masih bekerja, dan perkembangannya nanti akan kami sampaikan," tandas Ali.

KPK OTT di Kaltim, Bupati Kutai Timur Turut Diamankan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bikin-merinding-koruptor-nih-target-gila-kpk-pada-2019_m_.jpg" alt="Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang (kanan). Saut menargetkan pada 2019 ini, KPK bisa menangani 200 kasus" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang (kanan). Saut menargetkan pada 2019 ini, KPK bisa menangani 200 kasus</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Memasuki tahun 2019 begitu banyak harapan dan target yang berusaha dicapai ditahun ini oleh setiap instansi. Salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka menargetkan bisa menangani 200 kasus. "Harapan KPK dari sisi internal target 200 kasus pertahun (2019) semoga tercapai. (KPK) yakin capaian ini bisa datang dari OTT," ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat dikonfirmasi, Selasa (1/1). Selain karena operasi senyap, Saut menyatakan bisa mencapai target 200 juga karena adanya pengembangan kasus-kasus yang ditangani lembaga ini. "Dengan intensnya penindakan, pencegahan dan pendidikan atau kampanye anti korupsi," jelas dia. Disisi lain, dia menuturkan APBN 2019 yang mencapai pada angka Rp 2400 Triliun harus terselamatkan dari para koruptor dan mafia anggaran. Sebab, adanya operasi senyap dan pengembangan kasus yang menghasilkan pengembalian uang ke negara. "Kalau mengambil contoh OTT PUPR belum lama ini dimana ada angka 10 persen singgah dikantong penyelenggara negara, maka anda bisa bayangkan 10 persen dari Rp 2400 Triliun singgah kemana mana tidak sampai sasaran," jelasnya. Saut pun membandingkan uang senilai Rp 240 Triliun bisa digunakan untuk berbagai macam hal, seperti penggunaan air bersih diberbagai lokasi, atau 240 kilometer MRT bawah tanah. "Ada 240 T uang hilang, anda tau Bisa buat apa angka 240 T ? Minimal bisa buat 240 KM MRT bawah tanah, atau buat SPAM air bersih bahkan bisa diminum langsung sebanyak di 200 lokasi dimana masing masing kita bisa dinikmati 60000 Rumah Tangga,"jelasnya. "Analisis ini bisa salah tapi ini warning, Forecasting dan problem solvingnya ya KPK harus lebih 'kejam' lagi dalam tindak, cegah dan didik rakyat agar tidak korupsi," pungkasnya.

Bikin Merinding Koruptor, Nih Target 'Gila' KPK pada 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-buka-bukaan-segini-anggaran-yang-dihabiskan-dalam-setahun_m_.jpg" alt="Para Pimpinan KPK ketika menggelar konferensi pers di Gedung Penunjang KPK, Rabu (19/12)." width="100%">
<figcaption>Para Pimpinan KPK ketika menggelar konferensi pers di Gedung Penunjang KPK, Rabu (19/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jajaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan laporan kinerja KPK dan pencapaian akhir tahun 2018. Ketua KPK, Agus Rahardjo menyebut laporan pencapaian ini sebagai bentuk transparansi terhadap agenda setahun terakhir ini. "Kami sampaikan capaian dan kinerja KPK sepanjang tahun 2018. KPK sebagai salah satu lembaga penegak hukum, berusaha senantiasa menjaga kinerja dalam hal pencegahan, penindakan maupun kelembagaan," katanya di Gedung Penunjang KPK, Rabu (19/12). Dia juga mengungkapkan pihaknya terus menjaga dan melakukan tata kelola anggaran yang terbuka dan efisien. Hal itu dibuktikan dengan Laporan Keuangan KPK yang selalu mendapat predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Demikian juga dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP), selama 7 (tujuh) tahun terakhir sejak tahun 2011, KPK memperoleh Nilai A," sambungnya. "Seluruh kegiatan KPK tahun 2018 dilakukan menggunakan anggaran yang berasal dari APBN murni, yaitu sebesar Rp 854,2 miliar rupiah. Penyerapan anggaran pada tahun ini sebesar Rp 744,7 miliar rupiah atau sekitar 87,2 persen," ungkap dia. Selain itu, Agus juga menegaskan penghargaan lainnya yang diterima KPK tahun ini adalah penghargaan PR Indonesia Best Communicators 2018 untuk Kategori Lembaga. "Sebagai badan publik, KPK juga menerima kategori pemeringkatan keterbukaan informasi publik menuju informatif," pungkasnya. Para Pimpinan KPK Melaporkan Kinerja dan Pencapaian akhir tahun KPK di gedung penunjang, Rabu (19/12).

KPK Buka-bukaan, Segini Anggaran yang Dihabiskan Dalam Setahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kata-jk-korupsi-di-daerah-makin-menggila-semenjak-era-reformasi_m_.jpg" alt="Wakil Presiden Jusuf Kalla. JK menyebut praktik korupsi di era reformasi lebih banyak ketimbang pada masa orde lama." width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Jusuf Kalla. JK menyebut praktik korupsi di era reformasi lebih banyak ketimbang pada masa orde lama.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai korupsi di daerah lebih marak sejak era reformasi. Penyebabnya mulai tumbuhnya kebijakan desentralisasi dan perimbangan peran lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurutnya, praktek itu tentu berbeda di masa Orde Baru (Orba) yang segala kebijakannya diputuskan oleh pemerintah pusat. "Jadi saat itu korupsinya banyak di pusat. Tapi sekarang yang memutuskan proyek kan di daerah, korupsi akhirnya menjalar juga di daerah," ujar JK di Hotel Sultan, Senin (10/12). Kendati demikian, JK menegaskan bahwa desentralisasi bertujuan memajukan daerah agar tak terpusat di Ibukota saja. Oleh karena itu, tiap pemerintah daerah harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. "Keputusan diberikan oleh kepala daerah, tapi risikonya adalah siapa yang ambil keputusan, siapa yang bisa ambil manfaaat," ucapnya. "Dulu izin tambang semuanya di pusat, kemudian bupati, tapi sekarang ada di gubernur. Makanya banyak bupati yang kena (kasus korupsi) kan?" tambahnya. Dilain sisi, JK tak menampik maraknya praktik korupsi lantaran minimnya pendapatan yang diperoleh. Namun, kata dia, hal itu juga dipengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang stagnan. "Coba kalau ekonomi kita tumbuh seperti Singapura atau Malaysia pasti gaji juga tinggi. Tapi ada juga yang bilang, karena tidak tinggi harus dapat pendapatan lain. Itulah semuanya menjadi dilema yang kita hadapi," tuturnya. Pada faktanya, bagi JK selain di daerah, belakangan korupsi juga banyak menjerat anggota DPR. Dia menuturkan hal itu terjadi lantaran ada perbedaan pendapat dengan pihak pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan. "Sementara, kebijakan itu harus disepakati kedua belah pihak seperti yang disyaratkan perundangan," tukasnya. Untuk itu, JK menambahkan, terkait akan adanya hal itu maka perlu diberi penilaian bagi wilayah atau instansi berintegritas. Hal itu diyakininya akan memicu pemerintah daerah menciptakan wilayah yang bersih dan bebas korupsi. "Tentu bukan hanya birokrasi yang bersih melayani, tapi juga yang bersih dan cepat melayani. Karena umumnya orang korup itu karena ingin cepat," pungkasnya. Sekadar informasi, hingga saat ini sudah 105 kepala daerah yang terjerat kasus di KPK. Terakhir, Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi dan Bupati Pakpak Bharat, Sumatera Utara, Remigo Yolando Berutu.

Kata JK, Korupsi di Daerah Makin 'Menggila' Semenjak Era Reformasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ratusan-politikus-terjerat-korupsi-kpk-ajak-parpol-peringati-hak_m_-1.jpg" alt="Juru Bicara KPK Febri Diansyah. KPK akan mengajak 16 parpol dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi 2018" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Febri Diansyah. KPK akan mengajak 16 parpol dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi 2018</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melibatkan partai politik dalam peringatan Hari Anti Korupsi (HAK) 2018. Rencananya kegiatan tersebut bakal dilangsungkan pada 4 Desember mendatang. Juru bicara KPK Febri Diasnyah, keterlibatan parpol semata-mata karena pentingnya persepsi dan gerakan bersama dalam pemberantasan korupsi. Menurut Febri, mayoritas pelaku korupsi berasal dari parpol. "69 orang anggota DPR-RI, 149 orang anggota DPRD, 104 Kepala Daerah dan 223 orang pihak lain yang terkait dalam perkara tersebut," ujar Febri di Jakarta, Jumat (23/11). "Angka-angka ini tentu saja sangat kita sesalkan dan jika boleh berharap, ke depan jumlah pelaku korupsi tidak perlu bertambah lagi," tambahnya. Febri mengatakan bahwa alasan lainnya adalah kedudukan parpol yang strategis dalam Pemilu 2019. Sehingga parpol perlu mendapat 'pencerahan' terkait pencegahan tindak rasuah. "Selain imbauan pada para penyelenggara negara untuk tidak melakukan korupsi, pembangunan Sistem Integritas menjadi salah upaya yang penting dilakukan berdasarkan hasil kajian KPK bersama LIPI agar dibangunnya Sistem tersebut," ungkapnya. Disisi lain, pihaknya juga telah mengindentifikasi 4 masalah utama penyebab kurangnya integritas parpol. "Pertama, tidak ada standar etika politik dan politisi. Kedua, sistem rekruitmen yang tidak berstandar. Ketiga sistem kaderisasi berjenjang dan belum terlembaga. Keempat, kecilnya pendanaan partai politik dari pemerintah," pungkasnya. Sekadar informasi, 16 parpol yang terlibat yakni PDIP, Golkar, Gejrindra, Demokrat, NasDem, PKB, Hanura, PKS, PAN, PPP, PSI, Perindo, PBB, PKPI, Partai Garuda, dan Partai Berkarya.

Ratusan Politikus Terjerat Korupsi, KPK Ajak Parpol Peringati HAK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ratusan-politikus-terjerat-korupsi-kpk-ajak-parpol-peringati-hak_m_.jpg" alt="Juru Bicara KPK Febri Diansyah. KPK akan mengajak 16 parpol dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi 2018" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Febri Diansyah. KPK akan mengajak 16 parpol dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi 2018</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melibatkan partai politik dalam peringatan Hari Anti Korupsi (HAK) 2018. Rencananya kegiatan tersebut bakal dilangsungkan pada 4 Desember mendatang. Juru bicara KPK Febri Diasnyah, keterlibatan parpol semata-mata karena pentingnya persepsi dan gerakan bersama dalam pemberantasan korupsi. Menurut Febri, mayoritas pelaku korupsi berasal dari parpol. "69 orang anggota DPR-RI, 149 orang anggota DPRD, 104 Kepala Daerah dan 223 orang pihak lain yang terkait dalam perkara tersebut," ujar Febri di Jakarta, Jumat (23/11). "Angka-angka ini tentu saja sangat kita sesalkan dan jika boleh berharap, ke depan jumlah pelaku korupsi tidak perlu bertambah lagi," tambahnya. Febri mengatakan bahwa alasan lainnya adalah kedudukan parpol yang strategis dalam Pemilu 2019. Sehingga parpol perlu mendapat 'pencerahan' terkait pencegahan tindak rasuah. "Selain imbauan pada para penyelenggara negara untuk tidak melakukan korupsi, pembangunan Sistem Integritas menjadi salah upaya yang penting dilakukan berdasarkan hasil kajian KPK bersama LIPI agar dibangunnya Sistem tersebut," ungkapnya. Disisi lain, pihaknya juga telah mengindentifikasi 4 masalah utama penyebab kurangnya integritas parpol. "Pertama, tidak ada standar etika politik dan politisi. Kedua, sistem rekruitmen yang tidak berstandar. Ketiga sistem kaderisasi berjenjang dan belum terlembaga. Keempat, kecilnya pendanaan partai politik dari pemerintah," pungkasnya. Sekadar informasi, 16 parpol yang terlibat yakni PDIP, Golkar, Gejrindra, Demokrat, NasDem, PKB, Hanura, PKS, PAN, PPP, PSI, Perindo, PBB, PKPI, Partai Garuda, dan Partai Berkarya.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-tak-bakal-kendor-saut-komitmen-parpol-mahal-harganya_m_.jpg" alt="Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang. Saut memastikan jika KPK akan melibatgandakan upaya penindakan, untuk menekan kasus korupsi" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang. Saut memastikan jika KPK akan melibatgandakan upaya penindakan, untuk menekan kasus korupsi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan partai politik memegang komitmen terhadap pemeberantasan korupsi. Sebab lembaga antirasuah akan meningkatkan penindakan untuk mencegah korupsi di legislatif maupun eksekutif. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, konsistensi dan komitmen partai politik merupakan harga yang mahal. Sebab komitmen tersebut dapat dilihat dari perilaku, ucapan dan tindakan seorang politisi setiap harinya. "Ideologi tentang visi misi membangun kesejahtaraan dan kebahagiaan mayoritas rakyat yang tidak datang-datang, hanya akan cepat datang apabila kita semua memahami masih banyak rakyat yang hidupnya sangat jauh dari sejahtera dan bahagia, " katanya saat dihubungi, Senin (29/10). Untuk mencegah perilaku korupsi menyebar, KPK akan melipatgandakan penindakan. Selain itu KPK juga akan terus melakukan pengawasan dibanyak kementerian dan lembaga dan daerah serta penegak hukum. "KPK tidak kendor dan akan berupaya melipatgandakan penindakan demikian juga inovasi upaya Pencegahan baik melalui sistem , hukuman dan penghargaan, tunjangan penghasilan/ pendapatan . Ini perlu upaya bertahap, ada banyak inovasi yang sering didiskusikan Pimpinan KPK tentang pendapatan dan pengeluaaran negara, " ujarnya. Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ingin membuat gebrakan-gebrakan baru jika berhasil duduk di Parlemen pada Pemilu 2019. Partai besutan Grace Natalie tersebut bakal meminimalisir anggaran DPR yang terlalu boros untuk keperluan maupun fasilitas anggota dewan. Mengenai gerakan bersih-bersih itu, Saut menjelaskan, pihaknya juga telah melakukan upaya tersebut. KPK kerap hadir di daerah untuk melakukan dialog dengan pemda dan DPRD. Tujuannya guna memperbaiki sistem dalam bentuk koordinasi dan supervisi. "Dibentuknya 9 Koordinator wilayah KPK , dan pindah nya kantor strategi nasional (Stranas ) Pencegahan Korupsi ke lantai 16 gedung KPK akan dikapitalisasi guna Pencegahan dan penindakan, " tutupnya. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan melakukan gebrakan jika bisa memenangkan Pemilu 2019 dan duduk di kursi DPR RI. Partai yang dipimpin Grace Natalie ini akan melakukan bersih-bersih anggaran DPR yang berlebihan. Juru bicara PSI Dedek Prayudi mengatakan, fasilitas-fasilitas yang berlebihan adalah berkaitan dengan kunjungan kerja, reses, studi banding, dan lain-lain. Para anggota DPR ini, kata dia, selain mendapatkan fasilitas, juga mendapatkan uang yang dirancangnya sendiri. "Fasilitas-fasilitas waktu yang diberikan oleh mereka itu juga diiringi oleh fasilitas uang, nah fasilitas uang ini sifatnya langsat sehingga begitu menggoda untuk tidak diambil. Itu (uang) halal karena itu mereka sendiri yang merancang aturan-aturan tersebut," jelasnya. Tetapi faktanya, menurut Dedek, ketika dirinya ke blusukan ke daerah pemilihannya (dapil), masyarakat sekitar mengaku tidak pernah ada anggota dewan yang datang ke daerah tersebut.

KPK Tak Bakal Kendor, Saut: Komitmen Parpol Mahal Harganya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bupati-cirebon-terjaring-ott-kpk-pendopo-dijaga-ketat_m_.jpg" alt="Situasi gerbang Rumah Dinas Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra tampak tertutup, Rabu (24/10) malam. Kediaman Sunjaya dijaga ketat petugas Satpol PP." width="100%">
<figcaption>Situasi gerbang Rumah Dinas Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra tampak tertutup, Rabu (24/10) malam. Kediaman Sunjaya dijaga ketat petugas Satpol PP.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rumah Dinas Bupati Cirebon Jalan Kartini 1 Kota Cirebon situasinya tampak sibuk, Rabu (24/10) malam. Situasi itu diduga terkait operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Sunjaya Purwadisastra. Informasi sementara yang dihimpun radarcirebon.com (Jawa Pos Grup), selain Sunjaya, ajudan dan sopirnya juga ikut dibawa KPK. Namun, belum diketahui secara pasti penyebab KPK melakukan OTT terhadap Sunjaya. Pantauan di lapangan, gerbang pendopo terkunci dan dijaga ketat Satpol PP. Awak media yang meliput tidak diperkenankan masuk pendopo. Para pewarta hanya diizinkan di luar gerbang. Sejumlah warga dan pengendara yang melintas penasaran Jalan Kartini sempat dibuat penasaran terkait informasi OTT KPK terhadap Sunjaya. Karena informasi yang lain menyebutkan, di saat yang sama terdapat sejumlah mahasiswa mengadakan gala dinner di dalam pendopo. Sementara mantan Wakil Bupati Cirebon Selly Andriany Gantina, enggan berkomentar saat dihubungi radarcirebon.com. Diberitakan JawaPos.com sebelumnya, KPK membenarkan telah menangkap Bupati Sanjaya. "Benar hari ini ada giat di Cirebon. Masih dilakukan pendalaman. Besok dijelaskan dalam konpers," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo ketika dikonfirmasi JawaPos.com beberapa saat lalu.

Bupati Cirebon Terjaring OTT KPK, Pendopo Dijaga Ketat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kpk ott kepala daerah

Berita Terkini

KPK OTT Dua Kepala Daerah dalam Sehari, DPR Imbau Tak Main-main dengan Jabatan

Gelar OTT, KPK Tangkap Bupati Probolinggo

KPK OTT di Kaltim, Bupati Kutai Timur Turut Diamankan

Bikin Merinding Koruptor, Nih Target 'Gila' KPK pada 2019

KPK Buka-bukaan, Segini Anggaran yang Dihabiskan Dalam Setahun

Kata JK, Korupsi di Daerah Makin 'Menggila' Semenjak Era Reformasi

Ratusan Politikus Terjerat Korupsi, KPK Ajak Parpol Peringati HAK

Ratusan Politikus Terjerat Korupsi, KPK Ajak Parpol Peringati HAK

KPK Tak Bakal Kendor, Saut: Komitmen Parpol Mahal Harganya

Bupati Cirebon Terjaring OTT KPK, Pendopo Dijaga Ketat

Download Aplikasi JawaPos.com