<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/humas-pn-jaksel-benarkan-hakim-i-dan-riw-tak-ada-kabar-hari-ini_m_-1.jpg" alt="Humas PN Jaksel Achmad Guntur saat diwawancarai awak media, Rabu (28/11)" width="100%">
<figcaption>Humas PN Jaksel Achmad Guntur saat diwawancarai awak media, Rabu (28/11)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meringkus dua hakim dan panitera PN Jakarta Selatan dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (27/11) malam hingga Rabu (28/11) dini hari.&nbsp;Dari informasi yang dihimpun, dua hakim yang diringkus berinisial I dan RIW. Kini keduanya tengah diperiksa secara intensif oleh penyidik KPK. Menanggapi adanya operasi senyap yang dilakukan pihak KPK terhadap beberapa hakim dan panitera, Humas PN Jakarta Selatan Achmad Guntur, belum bisa memastikan. Namun, dia membenarkan jika dua hakim berinisial I dan RIW tidak masuk kerja hari ini. "Sampai hari ini tidak hadir dua-duanya (I dan RIW). Tapi saya nggak tahu, yang jelas tidak ketemu hari ini," kata Humas PN Jakarta Selatan Achmad Guntur, saat ditemui di PN Jakarta Selatan, Rabu (28/11). Guntur berdalih belum bisa memastikan siapa oknum hakim yang ditangkap dalam operasi senyap lembaga antirasuah. Dia menyebut masih menunggu kabar kepastian dari KPK. "Belum jadi kita masih mencari tahu. Jadi belum tahu, masih simpang siur. Masih dikumpulkan data-datanya. Nanti kalau sudah ada kepastian baru nanti diinformasikan," ucap Guntur. Terkait adanya OTT yang meringkus hakim, kata Guntur, Mahkamah Agung (MA) telah melakukan komunikasi kepada lembaga antirasuah. "MA mencari tahu, tadi saya berkoordinasi dengan Humas MA untuk mengumpulkan data-data," jelasnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, hakim yang diamankan berinisial I. Selain itu ada hakim berinisial RIW yang turut diamankan. Dia termasuk hakim senior yang sudah malang melintang berpindah tugas di berbagai pengadilan di Indonesia. RIW dikabarkan diamankan karena kedapatan menerima suap untuk mengamankan perkara perdata yang diajukan seorang pengacara."Terkait akuisi saham batubara," kata sumber JawaPos.com. Di lain pihak, terkait adanya OTT ini, Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkannya. "Benar ada giat tadi malam sampai dini hari, di Jakarta. terkait dengan penanganan perkara perdata di PN Jakarta Selatan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi wartawan. KPK akan menaikan status enam orang yang terseret operasi senyap dalam waktu 1x24 jam. Saat ini masih proses pemeriksaan intensif penyidik KPK.

Humas PN Jaksel Benarkan Hakim I dan RIW Tak Ada Kabar Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/humas-pn-jaksel-benarkan-hakim-i-dan-riw-tak-ada-kabar-hari-ini_m_.jpg" alt="Humas PN Jaksel Achmad Guntur saat diwawancarai awak media, Rabu (28/11)" width="100%">
<figcaption>Humas PN Jaksel Achmad Guntur saat diwawancarai awak media, Rabu (28/11)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meringkus dua hakim dan panitera PN Jakarta Selatan dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (27/11) malam hingga Rabu (28/11) dini hari.&nbsp;Dari informasi yang dihimpun, dua hakim yang diringkus berinisial I dan RIW. Kini keduanya tengah diperiksa secara intensif oleh penyidik KPK. Menanggapi adanya operasi senyap yang dilakukan pihak KPK terhadap beberapa hakim dan panitera, Humas PN Jakarta Selatan Achmad Guntur, belum bisa memastikan. Namun, dia membenarkan jika dua hakim berinisial I dan RIW tidak masuk kerja hari ini. "Sampai hari ini tidak hadir dua-duanya (I dan RIW). Tapi saya nggak tahu, yang jelas tidak ketemu hari ini," kata Humas PN Jakarta Selatan Achmad Guntur, saat ditemui di PN Jakarta Selatan, Rabu (28/11). Guntur berdalih belum bisa memastikan siapa oknum hakim yang ditangkap dalam operasi senyap lembaga antirasuah. Dia menyebut masih menunggu kabar kepastian dari KPK. "Belum jadi kita masih mencari tahu. Jadi belum tahu, masih simpang siur. Masih dikumpulkan data-datanya. Nanti kalau sudah ada kepastian baru nanti diinformasikan," ucap Guntur. Terkait adanya OTT yang meringkus hakim, kata Guntur, Mahkamah Agung (MA) telah melakukan komunikasi kepada lembaga antirasuah. "MA mencari tahu, tadi saya berkoordinasi dengan Humas MA untuk mengumpulkan data-data," jelasnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, hakim yang diamankan berinisial I. Selain itu ada hakim berinisial RIW yang turut diamankan. Dia termasuk hakim senior yang sudah malang melintang berpindah tugas di berbagai pengadilan di Indonesia. RIW dikabarkan diamankan karena kedapatan menerima suap untuk mengamankan perkara perdata yang diajukan seorang pengacara."Terkait akuisi saham batubara," kata sumber JawaPos.com. Di lain pihak, terkait adanya OTT ini, Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkannya. "Benar ada giat tadi malam sampai dini hari, di Jakarta. terkait dengan penanganan perkara perdata di PN Jakarta Selatan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi wartawan. KPK akan menaikan status enam orang yang terseret operasi senyap dalam waktu 1x24 jam. Saat ini masih proses pemeriksaan intensif penyidik KPK.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hakim-merry-purba-bantah-terima-suap-kpk-bukti-sudah-kuat_m_.jpg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Tersangka kasus dugaan suap hakim PN Medan, Merry Purba, mengaku belum mengajukan praperadilan atas status tersangka dugaan suap yang disandangnya. Hakim adhoc nonaktif ini menilai praperadilan tak akan berguna. "Sekarang begini, saya katakan di situ praperadilan itu tak berguna lagi. Tidak ada, karena semua saksi katanya mengarah pada saya, tapi sementara keterangan semua saksi itu saya nggak lihat. Hanya keberadaan mobil saya. Pada Jumat, dan hari Sabtu. Itu yang dipertanyakan," ungkap Merry Purba di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (5/9). Terkait kasus yang melilitnya, Merry mengaku dikorbankan, karena sama sekali tak menerima uang suap yang dituduhkan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/09/06/240914/gubernur-sumut-eddy-rahmayadi-dapat-pesan-khusus-dari-kpk-ini-isinya" target="_blank">KPK</a>. Merry berharap proses hukum kasus yang melibatkannya itu dilakukan terbuka. "Jangan korbankan saya. Saya hanya punya pengharapan hanya kepada Yesus. Apalah yang saya alami, apalah yang saya derita ini dibandingkan penderitaan Tuhan Yesus yang disalibkan. Tolong jangan ditutupi ini semua, sama yang tadi, supaya terbuka ada misteri apa. Saya nggak berbuat kok bisa seperti itu," ucapnya. Menanggapi hal tersebut, juru bicara KPK Febri Diansyah tak mempermasalahkan bantahan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/05/09/2018/diperiksa-kpk-hakim-merry-saya-bukan-pemain" target="_blank">Merry Purba</a>. KPK menegaskan, penanganan kasus suap lewat operasi tangkap tangan (OTT) berdasarkan bukti yang kuat. "Kami sering menghadapi penyangkalan-penyangkalan baik yang disertai sumpah dengan agama masing-masing atau tidak. Namun, banyak juga yang mengakui perbuatannya. Yang terpenting bagi KPK adalah tetap menangani kasus-kasus korupsi secara hati-hati dengan bukti yang kuat," jelasnya pada awak media. Namun, mantan aktivis ICW ini tak menjelaskan bukti apa saja yang dimaksud. Dia meminta kepada Merry untuk mengungkap informasi jika mengetahui ada pelaku lain dalam kasus ini. "Jika memang tersangka MP (Merry Purba) memiliki informasi tentang pelaku lain, silakan disampaikan pada penyidik," tutupnya.

Hakim Merry Purba Bantah Terima Suap, KPK: Bukti Sudah Kuat!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diperiksa-kpk-hakim-merry-saya-bukan-pemain_m_.jpg" alt="Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti hasil OTT Hakim PN Medan beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti hasil OTT Hakim PN Medan beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Hakim adhoc Tipikor PN Medan, Merry Purba, menjalani proses pemeriksaan perdana usai ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat hendak diperiksa, Merry mengaku sama sekali tak pernah menerima uang suap terkait perkara yang dipegangnya. Dia malah mengaku dijebak, sehingga menjadi tersangka penerima suap dari pengusaha Tamin Sukardi. "Saya hanya berdoa kepada Tuhan, bukakan hati orang-orang yang menjebak dan mengorbankan saya dengan mengatakan uang ada di meja saya. Tolong ya kepada Bapak Ketua PN Medan, saya tidak tahu ada apa di sini. Saya tanya ke Pak Sontan juga (hakim Sontan Merauke), ke Pak Wakil juga yang di sebelahku, kami sama-sama mengadili di situ. Saya bukan pemain. Saya tidak tahu apa ini semua sampai ada uang sejumlah itu," ungkap Merry di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (5/9). Dia mengaku tak mengerti perihal uang yang disebut-sebut ditemukan di mejanya. Menurutnya, dia tak pernah menerima uang yang ditemukan tersebut. "Kalau ada katanya keberadaan uang di meja saya, meja saya itu selalu terbuka, selalu terbuka dan tidak pernah tertutup. Saya tidak pernah terima apa pun. Kalau mau jujur, saya mohon kepada penyidik KPK dengan segala kerendahan hati saya, tolong diselidiki CCTV siapa-siapa yang masuk ke ruangan saya," ucapnya. "Meja saya itu terbuka, tidak pernah terkunci. Kalau saya terima uang tanggal 25 (Agustus 2018) itu, itu Sabtu. Hari Sabtu kan libur. Apa saya sebodoh itu masuk ke kantor? Coba lihat CCTV. Apa itu mungkin saya bawa? dari mana? Baru masukkan ke laci, kan tidak masuk akal. Itu membingungkan saya selama ini," imbuhnya. Merry juga menjelaskan soal keberadaan mobilnya pada 25 Agustus 2018, yang disebutnya dipertanyakan penyidik KPK. Menurut Merry, mobil itu sedang dipinjam oleh keluarganya. Dia merasa dikorbankan dalam kasus ini. Menurutnya, dia sama sekali tak tahu dugaan suap tersebut. "Saya mohon kepada yang mengaitkan saya dengan perkara ini, tolong berkata jujur. Jangan aku dikorbankan, mentang-mentang saya ini hakim adhoc tidak ada pembela di Mahkamah Agung. Putusan saya berbeda, kenapa kok saya bisa dikorbankan. Ada apa ini, itu pertanyaan saya selama beberapa hari," tutupnya. Sebagai informasi, dalam kasus suap ini, KPK telah menetapkan empat orang dari delapan orang yang diamankan di Medan, Sumatera Utara. Keempat orang tersebut adalah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan Helpandi dan Hakim Adhoc Tipikor pada PN Medan Merry Purba. Sementara sebagai pihak pemberi adalah swasta yang tengah berkasus di PN Tipikor Medan Tamin Sukardi dan orang kepercayaan Tamin yaitu Hadi Setiawan. Pemberian suap kepada Hakim Adhoc PN Medan Merry Purba diduga terkait dengan putusan perkara tindak pidana korupsi nomor perkara 33/pid.sus/TPK/2018/PN.Mdn dengan terdakwa Tamin Sukardi yang ditangani Pengadilan Tipikor pada PN Medan. Dalam kasus ini diduga total pemberian yang sudah terealisasikan dalam kasus suap ini mencapai SGD280 ribu yang ditemukan di tangan Helpandi sebesar SGD130 ribu dan SGD150 ribu sudah diterima oleh Hakim Merry Purba. Merry dan Helpandi diduga sebagai penerima dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan, Tamin dan Hadi diduga sebagai pemberi dijerat dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Diperiksa KPK, Hakim Merry: Saya Bukan Pemain!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ditahan-kpk-perantara-suap-hakim-pn-medan-ini-diam-seribu-bahasa_m_.jpg" alt="Hadi Setiawan (memakai rompi tahanan oranye) saat akan dimasukkan ke dalam Rutan, Selasa (4/9) malam" width="100%">
<figcaption>Hadi Setiawan (memakai rompi tahanan oranye) saat akan dimasukkan ke dalam Rutan, Selasa (4/9) malam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usai ditangkap, orang kepercayaan tersangka Tamin Sukardi, Hadi Setiawan yang sempat hilang saat OTT Medan, resmi di tahan KPK selama 20 hari ke depan. Penahanan ini berkaitan dengan kasus suap yang melilit Hakim PN Medan, Merry Purba. Menanggapi penahanannya, Hadi yang keluar dengan mengenakan kemeja rompi tahanan oranye dan celana hitam, memilih diam seribu bahasa saat dicecar berbagai pertanyaan oleh awak media. Dia malah menutup wajahnya dengan sebuah map merah. Bahkan, dia tampak enggan dibidik wajahnya oleh media. Saat disinggung perihal lolosnya dirinya saat KPK menggelar OTT di Medan, Hadi tetap bungkam. Namun seulas senyum terlihat di wajahnya. Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut Hadi ditahan 20 hari pertama di Rutan cabang KPK yang terletak di belakang gedung Merah Putih. Sebagai informasi, dalam kasus suap ini, KPK telah menetapkan empat orang dari delapan orang yang diamankan di Medan, Sumatera Utara. Keempat orang tersebut adalah panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Medan Helpandi dan Hakim Adhoc Tipikor pada PN Medan Merry Purba. Sementara sebagai pihak pemberi adalah swasta yang tengah berkasus di PN Tipikor Medan Tamin Sukardi dan orang kepercayaan Tamin yaitu Hadi Setiawan. Pemberian suap kepada Hakim Adhoc PN Medan Merry Purba diduga terkait dengan putusan perkara tindak pidana korupsi nomor perkara 33/pid.sus/TPK/2018/PN.Mdn dengan terdakwa Tamin Sukardi yang ditangani Pengadilan Tipikor pada PN Medan. Dalam kasus ini diduga total pemberian yang sudah terealisasikan dalam kasus suap ini mencapai SGD280 ribu yang ditemukan di tangan Helpandi sebesar SGD130 ribu dan SGD150 ribu sudah diterima oleh Hakim Merry Purba. Merry dan Helpandi diduga sebagai penerima dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan, Tamin dan Hadi diduga sebagai pemberi dijerat dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ditahan KPK, Perantara Suap Hakim PN Medan Ini Diam Seribu Bahasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tangkap-perantara-suap-hakim-pn-medan-begini-kronologinya_m_.jpg" alt="Penyidik KPK saat sedang melakukan penggeledahan" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK saat sedang melakukan penggeledahan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Satgas Penindakan dibantu aparat kepolisian berhasil mengamankan Hadi Setiawan, salah seorang tersangka dalam kasus dugaan suap hakim PN Tipikor Medan. Juru bicara KPK <a href="https://www.jawapos.com/tag/223954/kpk-ott-hakim-pn-medan" target="_blank">Febri Diansyah</a> membeberkan kronologi penyerahkan diri yang dilakukan Hadi Setiawan. Mantan aktivis ICW ini menjelaskan,<a href="https://www.jawapos.com/tag/223954/kpk-ott-hakim-pn-medan" target="_blank"> Hadi</a> menyerahkan diri di Kota Sidoarjo. Padahal, sebut Febri saat OTT yang dilakukan di Medan pada (28/8) Hadi diduga tengah berada di Bali. "Setelah HS ditetapkan sebagai Tersangka, penyidik KPK melakukan koordinasi dengan Polri untuk membantu menemukan HS," ujarnya. Tak hanya itu, mantan aktivis ICW ini juga mengatakan pihaknya meminta Dirjen Imigrasi Kemenkumham melakukan pencegahan ke luar negeri untuk 6 bulan ke depan demi bisa menemui Hadi. Kemudian, pada Jumat (31/8), tim KPK mendapat informasi bahwa Hadi yang merupakan orang kepercayaan Tamin akan menyerahkan diri pada Selasa (4/9). Benar saja, kata Pria lulusan UGM ini, pagi hari Hadi diantar istri dan beberapa anggota keluarganya menyerahkan diri. "Akan menyerahkan diri, di lobby hotel sun city Sidoarjo pada hari selasa (4/9). HS diantar oleh Istri dan beberapa anggota keluarganya berada di lobby hotel," tuturnya. Dia juga menjelaskan secara resmi timnya sudah melakukan penangkapan dan sebagai pemenuhan hak tersangka dengan memberikan turunan surat perintah penangkapan pada istri HS. "HS dibawa penyidik langsung ke bandara Juanda dan diterbangkan ke Jakarta. Sore ini sekitar pukul 15.30 WIB HS sudah tiba di kantor KPK untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lanjutan lainnya," tutupnya. Sebagai informasi, dalam kasus suap ini, KPK telah menetapkan empat orang dari delapan orang yang diamankan di Medan, Sumatera Utara. Keempat orang tersebut adalah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan Helpandi dan Hakim Adhoc Tipikor pada PN Medan Merry Purba. Sementara sebagai pihak pemberi adalah swasta yang tengah berkasus di PN Tipikor Medan Tamin Sukardi dan orang kepercayaan Tamin yaitu Hadi Setiawan. Pemberian suap kepada Hakim Adhoc PN Medan Merry Purba diduga terkait dengan putusan perkara tindak pidana korupsi nomor perkara 33/pid.sus/TPK/2018/PN.Mdn dengan terdakwa Tamin Sukardi yang ditangani Pengadilan Tipikor pada PN Medan. Dalam kasus ini diduga total pemberian yang sudah terealisasikan dalam kasus suap ini mencapai SGD280 ribu yang ditemukan di tangan Helpandi sebesar SGD130 ribu dan SGD150 ribu sudah diterima oleh Hakim Merry Purba. Merry dan Helpandi diduga sebagai penerima dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan, Tamin dan Hadi diduga sebagai pemberi dijerat dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Perantara Suap Hakim PN Medan Ditangkap KPK, Begini Kronologinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sempat-lolos-kpk-tangkap-perantara-suap-hakim-pn-tiipikor-medan_m_.jpg" alt="Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti hasil OTT Hakim PT Medan beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti hasil OTT Hakim PT Medan beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil menangkap salah seorang tersangka yang sempat melarikan diri saat Tim Satgas Penindakan menggelar operasi tangkap tangan (OTT) Hakim PN Medan, beberapa waktu lalu. Tersangka itu bernama <a href="https://www.jawapos.com/tag/223954/kpk-ott-hakim-pn-medan" target="_blank">Hadi Setiawan</a>&nbsp;yang berperan sebagai perantara suap. Perihal adanya informasi tersebut, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif membenarkannya. "Alhamdulillah yang bersangkutan sudah menyerahkan diri. Menyerahkan diri di sebuah Hotel Sidoarjo," ungkapnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Selasa (4/9). Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang. Dia menyebut pihaknya berkoordinasi dengan pihak Mabes Polri, Polda Bali dan Polda Jatim dalam mengamankan Hadi. "Sudah (menyerahkan diri), tadi pukul 15:00 WIB lebih, Hadi sudah dikantor KPK. Hasil ini sejak awal sebagai kerja sama Mabes Polri, Polda Bali ,dan Polda Jatim," tukasnya. Sementara itu, usai tiba di KPK, Hadi langsung menjalani pemeriksaan intensif sebelum dilakukan penahanan." Tersangka sudah tiba di kantor KPK untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lanjutan lainnya," imbuh juru bicara KPK Febri Diansyah. Sebagai informasi, dalam kasus suap ini, KPK telah menetapkan empat orang dari delapan orang yang diamankan di Medan, Sumatera Utara. Keempat orang tersebut adalah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan Helpandi dan Hakim Adhoc Tipikor pada PN Medan Merry Purba. Sementara sebagai pihak pemberi adalah pihak swasta yang tengah berkasus di PN Tipikor Medan, Tamin Sukardi dan orang kepercayaanya yaitu Hadi Setiawan. Pemberian suap kepada Hakim Adhoc PN Medan Merry Purba diduga terkait dengan putusan perkara tindak pidana korupsi nomor perkara 33/pid.sus/TPK/2018/PN.Mdn dengan terdakwa Tamin Sukardi yang ditangani Pengadilan Tipikor pada PN Medan. Dalam kasus ini diduga total pemberian yang sudah terealisasikan dalam kasus suap ini mencapai SGD280 ribu yang ditemukan di tangan Helpandi sebesar SGD130 ribu dan SGD150 ribu sudah diterima oleh Hakim Merry Purba. Merry dan Helpandi diduga sebagai penerima dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan, Tamin dan Hadi diduga sebagai pemberi dijerat dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sempat Lolos, KPK Tangkap Perantara Suap Hakim PN Tiipikor Medan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/di-ott-kpk-hakim-pn-medan-gagal-promosi-jabatan_m_.jpg" alt="Ketua PN Medan, Marsudin Nainggolan." width="100%">
<figcaption>Ketua PN Medan, Marsudin Nainggolan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Pengadilan Negeri Medan Marsudin Nainggolan dan Wakil Ketua Wahyu Prasetyo Wibowo dikabarkan akan promosi jabatan. Namun, pasca-OTT KPK yang dilakukan pada Selasa lalu, tampaknya promosi itu dibatalkan. Marsudin, awalnya akan menjadi Hakim Tinggi di Denpasar Bali. Sedangkan Wahyu Prasetyo akan menjabat sebagai Ketua PN Serang, Banten. Namun, Mahkamah Agung sudah membatalkan promosi jabatan keduanya. Mereka akan ditarik ke Mahkamah Agung. Termasuk Sontan Merauke yang juga terjaring OTT. "Mereka dimutasi ke pusat, ke kantor MA. Sebentar lagi SK-nya turun," kata Humas PN Medan Djamaluddin, Jumat (31/8). Mutasi ke MA, kata Djamal, berdasarkan musyawarah pimpinan MA. Ketiganya jadi pembahasan serius di dunia peradilan Indonesia setelah OTT yang membuat Hakim Adhoc Pengadilan Tipikor Medan Merry Purba, Panitera Pengganti PN Medam Helfandi, dan terpidana Tamin Sukardi menjadi tersangka. "SK mutasi menyatakan, ketiga hakim itu akan berdinas di MA, bukan seperti yang dijadwalkan sebelumnya," ucapnya. Soal pemeriksaan Badan Pengawas MA, Djamaluddin mengaku belum mengetahui hasilnya. Namun, pemeriksannyaa sudah selesai. Hasilnya nanti akan diumumkan di laman daring milik MA. "Pemeriksaan sudah siap semalam, hasilnya kita tidak tahu. Mekanismenya, tim Bawas MA akan mengkaji dan memutuskan hasil investigasi, lalu hasilnya akan diberitahu ke masing-masing hakim," tandasnya Untuk diketahui, KPK menangkap para petinggi PN Medan, Selasa (28/8) kemarin. Ada enam orang yang ditangkap dari Pengadilan Negeri Medan. Mereka adalah Marsudin Nainggolan selaku Ketua PN Medan, Wahyu Prasetyo Wibowo selaku Wakil Ketua PN Medan, Sontan Marauke Sinaga selaku Hakim Ad hoc di PN Medan dan Merry Purba selaku Hakim di PN Medan. Kemudian, Dua Panitera PN Medan, masing-masing bernama Oloan Sirait dan Elfandi. &lrm;KPK juga mencokok Tamin Sukardi. Merry Purba selaku hakim yang menyidang Tamin Sukardi bersama Wahyu sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dia diduga menerima suap untuk meringankan hukuman Tamin. Selain Merry, Helman, Panitera Pengganti juga menjadi tersangka. Selain itu KPK juga menetapkan Tamin menjadi tersangka. Begitu pun dengan Hadi Setiawan (belum ditangkap) yang disebut sebagai orang kepercayaan Tamin. Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut total commitment fee dari Tamin yang diserahkan ke Merry yaitu SGD 280 ribu. Pemberian itu diduga agar Merry mempengaruhi putusan perkara yang menjerat Tamin. "Hakim MP (Merry Purba) yang merupakan salah satu anggota majelis hakim menyatakan dissenting opinion dalam vonis tersebut," ucap Agus. Merry dan Helpandi selaku pihak yang diduga penerima suap disangkakan Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Sementara, Tamin dan Hadi selaku pihak yang diduga pemberi suap disangkakan dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001.

Di-OTT KPK Hakim PN Medan Gagal Promosi Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/geledah-tiga-lokasi-kpk-sita-dokumen-penting_m_.jpg" alt="Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti hasil OTT Hakim PN Medan, Rabu (30/8)" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti hasil OTT Hakim PN Medan, Rabu (30/8)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah menetapkan hakim adhoc PN Tipikor Medan Merry Purba sebagai tersangka, tim penyidik&nbsp;KPK bergerak cepat menggeledah tiga lokasi berbeda. Penggeledahan ini bukan tanpa alasan, melainkan untuk menelusuri bukti lain terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara kasus korupsi yang melilit pengusaha Tamin Sukardi.&nbsp; Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, proses penggeledahan berlangsung sejak malam hari hingga saat ini. Rumah Hakim Merry tak luput dari penggeledahan. "Rumah hakim MP mulai pukul 21.00 - 22.00 WIB Rabu (29/8), PN Medan mulai tadi malam jam 23.00 WIB - jam 06.00 WIB dan lokasi ketiga dari siang masih berjalan yakni di rumah dan kantor tersangka Tamin Sukardi," ungkapnya pada awak media, Kamis (30/8). "Sejauh ini disita dokumen-dokumen terkait proses persidangan Tamin Sukardi," imbuhnya. Mantan aktivis ICW ini juga mengatakan, di lokasi ketiga yakni kediaman dan kantor Tamin masih berjalan proses penggeledahan. Dia belum bisa merinci lagi bukti apa saja yang sudah disita oleh tim. Sebagai informasi, dalam kasus suap ini, KPK telah menetapkan empat orang dari delapan orang yang diamankan di Medan, Sumatera Utara. Keempat orang tersebut adalah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan Helpandi dan Hakim Adhoc Tipikor pada PN Medan Merry Purba. Sementara sebagai pihak pemberi adalah swasta yang tengah berkasus di PN Tipikor Medan Tamin Sukardi dan orang kepercayaan Tamin yaitu Hadi Setiawan. Pemberian suap kepada Hakim Adhoc PN Medan Merry Purba diduga terkait dengan putusan perkara tindak pidana korupsi nomor perkara 33/pid.sus/TPK/2018/PN.Mdn dengan terdakwa Tamin Sukardi yang ditangani Pengadilan Tipikor pada PN Medan. Dalam kasus ini diduga total pemberian yang sudah terealisasikan dalam kasus suap ini mencapai SGD280 ribu yang ditemukan di tangan Helpandi sebesar SGD130 ribu dan SGD150 ribu sudah diterima oleh Hakim Merry Purba. Merry dan Helpandi diduga sebagai penerima dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan, Tamin dan Hadi diduga sebagai pemberi dijerat dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Geledah Tiga Lokasi, KPK Sita Dokumen Penting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dua-kata-sandi-yang-dipakai-hakim-medan-yang-di-ott-kpk_m_.jpg" alt="Hakim PN Medan Merry Purba dengan rompi tahanan menuju mobil tahanan usai diperiksa di kantor KPK, Jakarta, Rabu (29/8)." width="100%">
<figcaption>Hakim PN Medan Merry Purba dengan rompi tahanan menuju mobil tahanan usai diperiksa di kantor KPK, Jakarta, Rabu (29/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua tersangka yang ditetapkan KPK menambah sederet aparat penegak hukum dari jajaran peradilan berurusan dengan lembaga superbodi tersebut. Terbaru hakim ad hoc tindak pidana korupsi (tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Medan Merry Purba dan panitera pengganti Elpandi sebagai tersangka kemarin (29/8). Keduanya diduga menerima suap SGD 280 ribu atau setara Rp 3,01 miliar. Sebelum mereka, pada Maret lalu KPK juga menetapkan seorang hakim dan panitera pengganti sebagai tersangka korupsi. Yakni, hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri dan panitera pengganti Tuti Atika. Itu berarti tahun ini sudah dua hakim dan dua panitera pengganti yang mendekam di rumah tahanan negara (rutan) cabang KPK. Di PN Tangerang, KPK membongkar indikasi suap untuk putusan perkara perdata. Sedangkan di PN Medan, hakim ad hoc dan panitera pengganti diduga menerima uang sogok terkait putusan perkara korupsi. Suap sebesar SGD 280 ribu itu diberikan bertahap. Pertama, SGD 150 ribu. Sisanya, SGD 130 ribu (bukan SGD 13 ribu seperti tertulis di berita sebelumnya), diamankan saat operasi tangkap tangan (OTT). Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan, dalam OTT itu sejatinya juga diamankan Ketua PN Medan Marsudin Nainggolan, Wakil Ketua PN Wahyu Prasetyo Wibowo, hakim Sontan Merauke Sinaga, dan panitera pengganti Oloan Sirait. Namun, empat aparatur itu dilepas karena tidak cukup bukti. "Sampai 1 x 24 jam itu, kami belum menemukan alat bukti yang cukup kuat," ujarnya. Agus mengungkapkan, Merry dan Elpandi diduga menerima suap dari Tamin Sukardi, pengusaha kondang di Medan yang menjadi terdakwa. Uang itu ditengarai diberikan untuk memengaruhi putusan kasus tipikor 33/pid.sus/TPK/2018/PN.Mdn yang disidangkan Merry sebagai hakim ad hoc dan dua hakim lain, yakni Wahyu Prasetyo Prabowo (ketua majelis hakim) dan Sontan (hakim anggota). "Hakim MP (Merry Purba, Red) menyatakan dissenting opinion dalam vonis tersebut (Tamin Sukardi)," ungkap Agus di gedung KPK. Uang untuk Merry diberikan melalui orang kepercayaan Tamin, Hadi Setiawan, yang kini masih berkeliaran bebas meski sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. "KPK mengingatkan HS (Hadi) segera menyerahkan diri," tegas Agus. Yang menarik, dalam suap di lingkungan peradilan tersebut, ada sandi dan kode yang diduga digunakan kedua pihak untuk mengaburkan transaksi korupsi. Sementara ini, kode yang teridentifikasi adalah "pohon" yang artinya uang dan "ratu kecantikan" sebagai kata ganti nama hakim. Kode dan sandi lain masih dipelajari hingga kemarin. KPK menjerat hakim ad hoc dan panitera dengan pasal 12 huruf c atau pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, untuk Tamin dan stafnya yang belum tertangkap hingga tadi malam, KPK menjeratnya dengan pasal 6 ayat (1) huruf a atau pasal 5 (1) a atau pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Setelah diperiksa kemarin, Merry yang tampak lelah membantah sangkaan KPK terhadap dirinya. Hakim yang kini ditahan di rutan cabang KPK di gedung penunjang itu mengaku tidak pernah menerima uang sebagaimana disangkakan KPK. Dia pun menyebut alasan dissenting opinion murni dari dirinya sendiri, bukan karena suap. "Saya nggak pernah menerima uang. Saya nggak tahu, makanya saya bingung. Sampai sekarang saya bingung," ujarnya saat keluar dari gedung KPK petang kemarin. Tamin dan Elpandi tidak berbicara sepatah kata pun ketika masuk kendaraan tahanan KPK. Mereka memilih bungkam ketika melintasi kerumunan awak media yang menghadang di lobi gedung 16 lantai tersebut. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah menyatakan, instansinya mengirim tim badan pengawas (bawas) ke Medan guna mencari tahu lebih lanjut implementasi pembinaan dan pengawasan hakim di sana. "Dipimpin kepala tim bawas langsung berangkat ke Medan untuk melakukan klarifikasi," ungkap dia. Itu penting lantaran sanksi berjenjang yang berlaku di lembaga peradilan harus dibuktikan sebelum diterapkan.

Dua Kata Sandi yang Dipakai Hakim Medan yang Di-OTT KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kpk ott hakim pn medan

Berita Terkini

Humas PN Jaksel Benarkan Hakim I dan RIW Tak Ada Kabar Hari Ini

Humas PN Jaksel Benarkan Hakim I dan RIW Tak Ada Kabar Hari Ini

Hakim Merry Purba Bantah Terima Suap, KPK: Bukti Sudah Kuat!

Diperiksa KPK, Hakim Merry: Saya Bukan Pemain!

Ditahan KPK, Perantara Suap Hakim PN Medan Ini Diam Seribu Bahasa

Perantara Suap Hakim PN Medan Ditangkap KPK, Begini Kronologinya

Sempat Lolos, KPK Tangkap Perantara Suap Hakim PN Tiipikor Medan

Di-OTT KPK Hakim PN Medan Gagal Promosi Jabatan

Geledah Tiga Lokasi, KPK Sita Dokumen Penting

Dua Kata Sandi yang Dipakai Hakim Medan yang Di-OTT KPK

Download Aplikasi JawaPos.com