<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketua-ma-hakim-yang-korupsi-harus-dibinasakan_m_.jpg" alt="Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali saat melakukan" width="100%">
<figcaption>Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali saat melakukan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali menyebut tidak memberikan toleransi kepada hakim peradilan dilingkungan MA yang melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, sepanjang 2018 terdapat lima orang hakim yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Tidak ada sama sekali toleransi dari MA terhadap seluruh jajarannya apabila melakukan tindakan-tindakan apalagi yang bersifat tindak pidana korupsi. Pidana pun sesuai di MA, orang yang bermasalah kita bisanasakan saja," kata Hatta Ali saat melakukan 'Refleksi Akhir Tahun Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2018' di kantor MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (27/12). Ali menjelaskan, para hakim yang tertangkap tangan KPK yakni hakim di Pengadilan Negeri Tangerang, hakim ad hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, dua hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan satu hakim karir pada Pengadilan Negeri Semarang. Tak hanya itu, terdapat tiga orang panitera yang juga ditangkap oleh lembaga antirasuah. Mereka yakni, panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, panitera pada Pengadilan Negeri Medan, dan painters pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ali menuturkan, para hakim dan panitera yang tertangkap tangan KPK saat ini telah diberhentikan dan tidak bisa lagi bertugas seperti sedia kala. "Terhadap para hakim dan para aparatur peradilan yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, MA sekarang juga dengan menindaklanjuti dengan menerbitkan SK pemberhentian sementara," pungkasnya. &nbsp;

Ketua MA: Hakim Yang Korupsi Harus Dibinasakan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ott-pn-jaksel-bukan-kali-pertama-ini-daftar-hakim-yang-ditangkap-kpk_m_-1.jpg" alt="BARBUK OTT: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>BARBUK OTT: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rentetan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK rupanya tak membikin jera sejumlah oknum pengadilan. Yang teranyar, KPK meringkus dua orang Hakim PN Jakarta Selatan, Selasa (27/11) kemarin.&nbsp; OTT terkait&nbsp;dugaan kasus suap pada sebuah perkara perdata yang melibatkan hakim Iswahyu dan Irwan. Keduanya diduga menerima uang sebesar Rp 150 juta dan Rp 500 juta atau setara dengan SGD 47 ribu. Penangkapan ini menambah daftar OTT KPK terhadap hakim. Iswahyu dan Irwan bukanlah yang pertama kali dicokok KPK. Sebelum keduanya diciduk, KPK diketahui pernah menangkap sejumlah hakim. Berikut daftar kasusnya:&nbsp; 28 Oktober 2018 Pada Selasa, (28/8) tahun 2018 KPK menangkap hakim PN Medan, Merry Purba. Merry Purba diduga menerima duit SGD 280 ribu dari pengusaha Tamin Sukardi dan orang kepercayaannya, Hadi Setiawan, terkait dengan vonis perkara yang ditangani di PN Medan. 12 Maret 2018 Ada pula, pada (12/3), KPK menangkap hakim PN Tangerang, Wahyu Widya Nurfitri. Widya ditangkap dalam perkara suap gugatan perdata wanprestasi senilai Rp 30 juta. Pengadilan Tipikor Serang memvonis Widya dengan hukuman 5 tahun penjara. Widya dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berkelanjutan. 7 Oktober 2017 Kemudian, Pada 2017, Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado Sudiwardono juga ditangkap KPK karena tersangkut kasus suap 'Selamatkan Ibu'. Suap selamatkan Ibu, dilakukan oleh Aditya Anugerah Moha, anak mantan Bupati Bolaang Mongondow Marlina Moha Siahaan, kepada Sudiwardono agar ibunya tak ditahan dan nantinya divonis bebas. Atas tindakannya itu, Sudiwardono divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Sudiwardono terbukti menerima suap dan janji senilai SGD 120 ribu dari Aditya Moha, yang juga anggota DPR RI pada saat itu. 7 September 2017 Hakim PN Tipikor Bengkulu, Dewi Suryana. Dewi ditangkap KPK karena tersangkut kasus suap dagang perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu. Dewi terbukti menerima commitment fee senilai Rp 125 juta terkait dengan penanganan perkara korupsi. Atas perbuatannya, Dewi divonis 7 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan penjara. 24 Mei 2016 Ketua PN Kepahiang, hakim Janner Purba, juga dibekuk KPK. Dia ditangkap karena terlibat kasus suap honor pengawas dan pembina RSUD M Yunus, Bengkulu. Janner ditangkap dengan bukti Rp 650 juta yang disebut sebagai kompensasi vonis bebas dua terdakwa korupsi Edy Santoni dan Syafei Syarif. Setelah ditelusuri, tarif Janner dan Toton untuk membebaskan dua terdakwa itu bernilai Rp 1 miliar. Atas perbuatannya, Janner dihukum 7 tahun penjara.

OTT PN Jaksel Bukan Kali Pertama, Ini Daftar Hakim yang Ditangkap KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ott-pn-jaksel-bukan-kali-pertama-ini-daftar-hakim-yang-ditangkap-kpk_m_.jpg" alt="BARBUK OTT: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>BARBUK OTT: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rentetan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK rupanya tak membikin jera sejumlah oknum pengadilan. Yang teranyar, KPK meringkus dua orang Hakim PN Jakarta Selatan, Selasa (27/11) kemarin.&nbsp; OTT terkait&nbsp;dugaan kasus suap pada sebuah perkara perdata yang melibatkan hakim Iswahyu dan Irwan. Keduanya diduga menerima uang sebesar Rp 150 juta dan Rp 500 juta atau setara dengan SGD 47 ribu. Penangkapan ini menambah daftar OTT KPK terhadap hakim. Iswahyu dan Irwan bukanlah yang pertama kali dicokok KPK. Sebelum keduanya diciduk, KPK diketahui pernah menangkap sejumlah hakim. Berikut daftar kasusnya:&nbsp; 28 Oktober 2018 Pada Selasa, (28/8) tahun 2018 KPK menangkap hakim PN Medan, Merry Purba. Merry Purba diduga menerima duit SGD 280 ribu dari pengusaha Tamin Sukardi dan orang kepercayaannya, Hadi Setiawan, terkait dengan vonis perkara yang ditangani di PN Medan. 12 Maret 2018 Ada pula, pada (12/3), KPK menangkap hakim PN Tangerang, Wahyu Widya Nurfitri. Widya ditangkap dalam perkara suap gugatan perdata wanprestasi senilai Rp 30 juta. Pengadilan Tipikor Serang memvonis Widya dengan hukuman 5 tahun penjara. Widya dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berkelanjutan. 7 Oktober 2017 Kemudian, Pada 2017, Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado Sudiwardono juga ditangkap KPK karena tersangkut kasus suap 'Selamatkan Ibu'. Suap selamatkan Ibu, dilakukan oleh Aditya Anugerah Moha, anak mantan Bupati Bolaang Mongondow Marlina Moha Siahaan, kepada Sudiwardono agar ibunya tak ditahan dan nantinya divonis bebas. Atas tindakannya itu, Sudiwardono divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Sudiwardono terbukti menerima suap dan janji senilai SGD 120 ribu dari Aditya Moha, yang juga anggota DPR RI pada saat itu. 7 September 2017 Hakim PN Tipikor Bengkulu, Dewi Suryana. Dewi ditangkap KPK karena tersangkut kasus suap dagang perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu. Dewi terbukti menerima commitment fee senilai Rp 125 juta terkait dengan penanganan perkara korupsi. Atas perbuatannya, Dewi divonis 7 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan penjara. 24 Mei 2016 Ketua PN Kepahiang, hakim Janner Purba, juga dibekuk KPK. Dia ditangkap karena terlibat kasus suap honor pengawas dan pembina RSUD M Yunus, Bengkulu. Janner ditangkap dengan bukti Rp 650 juta yang disebut sebagai kompensasi vonis bebas dua terdakwa korupsi Edy Santoni dan Syafei Syarif. Setelah ditelusuri, tarif Janner dan Toton untuk membebaskan dua terdakwa itu bernilai Rp 1 miliar. Atas perbuatannya, Janner dihukum 7 tahun penjara.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hakim-kena-ott-kpk-ma-tak-segan-copot-2-ketua-pn_m_-1.jpg" alt="Jubir MA Suhadi dan Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah di Gedung MA, Jakarta Pusat, Kamis (29/11)" width="100%">
<figcaption>Jubir MA Suhadi dan Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah di Gedung MA, Jakarta Pusat, Kamis (29/11)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) akan melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Arifin dan Ketua PN Jakarta Timur Sumino. Itu menyusul adanya OTT KPK yang menyeret dua hakim dan panitera pengganti. Mereka adalah Iswahyu Widodo, Irawan, dan Muhammad Ramadhan. Iswahyu dan Irawan merupakan hakim yang bertugas di PN Jakarta Selatan. Sedangkan Ramadhan panitera pengganti PN Jakarta Timur yang pernah ditugaskan di PN Jakarta Selatan. "Jelas ini akan dievaluasi oleh Bawas MA apakah pimpinan pengadilan sudah sesuai apa nggak dengan prosedur MA," kata Juru Bicara MA Suhadi di Gedung MA, Jakarta Pusat, Kamis (29/11). Suhadi menjelaskan, Bawas MA akan melakukan pemeriksaan terhadap dua pimpinan lembaga peradilan. Sebab kesalahan yang dilakukan bawahannya menjadi tanggung jawab pimpinan. "Dia punya kewajiban untuk membina dan mengawasai para anggotanya, Bawas MA akan memeriksa apakah pernah rapat pimpinan dan lainnya," ucap Suhadi. Jika ditemukan ketidakdisiplinan terhadap dua pimpinanan lembaga peradilan tersebut, kata Suhadi, MA tak segan memutasi jabatan keduanya. "Tapi kalau dia kurang lakukan pengawasan dan pembinaan, dia bisa kena sanksi dicopot, tapi itu akan diproses oleh MA," pungkasnya. Sebelumnya, KPK menetapkan dua orang hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai tersangka suap. Suap terkait penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu KPK juga menjadikan tiga orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara ini. "KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan 5 orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/11). Adapun dua orang lainnya yang ditetapkan tersangka adalah Advokat Arif Fitrawan (AF), dan Martin P Silitonga (MPS). Arif dan Martin memberi suap sekitar Rp 600 juta kepada Hakim Iswahyu dan Hakim Irwan melalui Ramadhan. Uang itu diberikan guna mempengaruhi putusan sela dan putusan akhir dalam perkara gugatan perdata pembatalan perjanjian akuisisi PT CLM, oleh PT APMR di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2018.

Hakim Kena OTT KPK, MA Tak Segan Copot 2 Ketua PN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hakim-kena-ott-kpk-ma-tak-segan-copot-2-ketua-pn_m_.jpg" alt="Jubir MA Suhadi dan Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah di Gedung MA, Jakarta Pusat, Kamis (29/11)" width="100%">
<figcaption>Jubir MA Suhadi dan Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah di Gedung MA, Jakarta Pusat, Kamis (29/11)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) akan melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Arifin dan Ketua PN Jakarta Timur Sumino. Itu menyusul adanya OTT KPK yang menyeret dua hakim dan panitera pengganti. Mereka adalah Iswahyu Widodo, Irawan, dan Muhammad Ramadhan. Iswahyu dan Irawan merupakan hakim yang bertugas di PN Jakarta Selatan. Sedangkan Ramadhan panitera pengganti PN Jakarta Timur yang pernah ditugaskan di PN Jakarta Selatan. "Jelas ini akan dievaluasi oleh Bawas MA apakah pimpinan pengadilan sudah sesuai apa nggak dengan prosedur MA," kata Juru Bicara MA Suhadi di Gedung MA, Jakarta Pusat, Kamis (29/11). Suhadi menjelaskan, Bawas MA akan melakukan pemeriksaan terhadap dua pimpinan lembaga peradilan. Sebab kesalahan yang dilakukan bawahannya menjadi tanggung jawab pimpinan. "Dia punya kewajiban untuk membina dan mengawasai para anggotanya, Bawas MA akan memeriksa apakah pernah rapat pimpinan dan lainnya," ucap Suhadi. Jika ditemukan ketidakdisiplinan terhadap dua pimpinanan lembaga peradilan tersebut, kata Suhadi, MA tak segan memutasi jabatan keduanya. "Tapi kalau dia kurang lakukan pengawasan dan pembinaan, dia bisa kena sanksi dicopot, tapi itu akan diproses oleh MA," pungkasnya. Sebelumnya, KPK menetapkan dua orang hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai tersangka suap. Suap terkait penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu KPK juga menjadikan tiga orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara ini. "KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan 5 orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/11). Adapun dua orang lainnya yang ditetapkan tersangka adalah Advokat Arif Fitrawan (AF), dan Martin P Silitonga (MPS). Arif dan Martin memberi suap sekitar Rp 600 juta kepada Hakim Iswahyu dan Hakim Irwan melalui Ramadhan. Uang itu diberikan guna mempengaruhi putusan sela dan putusan akhir dalam perkara gugatan perdata pembatalan perjanjian akuisisi PT CLM, oleh PT APMR di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2018.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pasca-di-ott-ma-berhentikan-dua-hakim-dan-panitera-pengganti_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) memberhentikan sementara hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan R. Iswahyu Widodo dan Irwan. Selain itu MA juga memberhentikan panitera pengganti Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Muhammad Ramadhan yang sebelumnya betugas di PN Jakarta Selatan. "Kami tindak tegas tanpa toleransi, karena sudah ditetapkan sebagai tersangka diberhentikan sementara," kata Juru Bicara Suhadi di Gedung MA, Jakarta Pusat, Kamis (29/11). Suhadi menjelaskan, tindakan tersebut ditempuh setalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaikan status tersangka terhadap tiga orang oknum peradilan tersebut. Sebab, ketiganya diduga menerima suap terkait perkara perdata yang bergulir di PN Jakarta Selatan. Ketiga orang oknum lembaga peradilan itu kedapatan menerima suap SGD 47 ribu. Suap tersebut berkaitan dengan perkara perdata dengan nomor 262/Pdt.G/2018/PN Jaksel yang sedang ditangani oleh majelis hakim tersebut. Perkara perdata ini terkait pembatalan perjanjian akuisisi PT CLM oleh PT APMR. "Nantinya setelah berkekuatan hukum tetap pemberhentian secara mutlak dilakukan oleh presiden," tegas Suhadi. Sebelumnya,&nbsp;KPK menetapkan lima orang tersangka dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang gelar di Jakarta. Kelima tersangka ini terdiri dari dua hakim, satu orang panitera pengganti, satu orang pengacara dan satu orang dari pihak swasta. "KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan 5 orang tersangka," terang Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dalam konferensi pers, di kantornya, Rabu malam (28/11). Dari hasil gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh hakim PN Jakarta Selatan tahun 2018. "Diduga sebagai penerima IW, I, MR. Sementara diduga sebagai pemberi AF, MPS," pungkasnya.

Pasca Di-OTT, MA Berhentikan Dua Hakim dan Panitera Pengganti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dua-hakimnya-kena-ott-kpk-pn-jaksel-bentuk-tim-majelis-baru_m_.jpg" alt="Huma PN Jakarta Selatan Achmad Guntur saat diwawancara awak media" width="100%">
<figcaption>Huma PN Jakarta Selatan Achmad Guntur saat diwawancara awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membentuk tim majelis hakim baru untuk menangani perkara perdata yang ditangani hakim Iswahyu Widodo dan Irwan. Sebab dua hakim tersebut menjadi tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Perkara yang sedang ditangani akan ditetapkan majelis baru," kata Humas PN Jakarta Selatan Achmad Guntur, Kamis (29/11). Perkara perdata tersebut terdaftar dengan nomor perkara 62/Pdt.G/2018/PN Jaksel. Para pihak, yaitu penggugat Isrulah Achmad dan tergugat Williem J.V. Dongen. Perkara yang didaftarkan di PN Jaksel pada 26 Maret 2018 itu, turut menggugat PT APMR dan Thomas Azali, yaitu gugatan perdata pembatalan perjanjian akuisisi PT CLM oleh PT APMR di PN Jaksel tahun 2018. Lebih jauh, kata Guntur, perkara itu akan memasuki tahapan pengucapan putusan. Namun, dengan adanya pergantian majelis hakim, maka putusan akan ditunda sementara waktu. "Sidangnya sudah ditunda semua menunggu menetapkan majelis baru," jelasnya. Sebelumnya, KPK menetapkan lima orang tersangka dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang gelar di Jakarta. Kelima tersangka ini terdiri dari dua hakim, satu orang panitera pengganti, satu orang pengacara dan satu orang dari pihak swasta. "KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan 5 orang tersangka," terang Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dalam konferensi pers, di kantornya, Rabu malam (28/11). Dari hasil gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh hakim PN Jakarta Selatan tahun 2018. "Diduga sebagai penerima IW, I, MR. Sementara diduga sebagai pemberi AF, MPS," pungkasnya.

Dua Hakimnya Kena OTT KPK, PN Jaksel Bentuk Tim Majelis Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-minta-ma-evaluasi-total-tata-kelola-peradilan_m_.jpg" alt="BARBUK OTT: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) hakim PN Jakarta Selatan" width="100%">
<figcaption>BARBUK OTT: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) hakim PN Jakarta Selatan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengimbau Mahkamah Agung (MA) untuk mengevaluasi total perihal tata kelola peradilan. Permintaan tersebut berkaca dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap dua hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Iswahyu Widodo dan Irwan. "Kami akan terus koordinasi dengan jajaran MA. Sebetulnya kami mengharapkan ada evaluasi terkait tata kelola peradilan, misalnya bagaimana prosedur penanganan perkara, para pihak interaksi dengan aparat pengadilan ingin ada evaluasi," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata pada awak media, Kamis (29/11). Hal ini karena kata Alex, adanya hakim yang terlibat tindak pidana korupsi bukan kali ini saja. Dia menilai ada masalah terkait integritas yang dipertanyakan kepada para 'wakil Tuhan' di tanah air ini. "Menurut kami terkait masalah integritas hakim tersebut. Secara umum masalah integritas tidak hanya menyangkut hakim tapi kepala daerah juga rasanya lebih sering kena OTT. Masalahnya sama intergritas juga," terang Alex. Sebelumnya, KPK menetapkan dua hakim PN Jaksel, Iswahyu Widodo dan Irwan sebagai tersangka dugaan suap terkait perkara perdata yakni akuisisi PT Citra Lampia Mandiri oleh PT Asia Pacific Mining Resources yang digelar di PN Jaksel. Keduanya diduga telah menerima suap sebesar Rp 150 juta dan dijanjikan Rp 500 juta dari pihak penggugat, Arif Fitrawan. Uang sebesar Rp 150 juta itu diterima Widodo dan Irwan dari Arif melalui perantara, Muhammad Ramadhan, yang merupakan panitera di PN Jaktim. Tujuan pemberian uang senilai Rp 150 juta itu untuk memengaruhi putusan sela agar tidak putus N.O yang sudah diketok pada Agustus 2018 lalu. Kemudian, Widodo dan Irwan juga dijanjikan uang sebesar Rp 500 juta atau setara SGD 47 ribu untuk mempengaruhi putusan yang dijadwalkan diketuk pada Kamis (29/11). Saat KPK menangkap Ramadhan pada Selasa (27/11), ditemukan duit sebesar SGD 47 ribu atau setara Rp 500 juta yang disita dan dimasukkan dalam berkas perkara. Ramadhan diketahui, pernah menjadi panitera PN Jaksel yang dimutasi ke PN Jaktim.

KPK Minta MA Evaluasi Total Tata Kelola Peradilan