<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ma-biaya-rp-5-juta-jr-karena-mahalnya-umumkan-hasil-putusan_m_203167.jpeg" alt="Ilustrasi Gedung MA.(Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung MA.(Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) membenarkan bahwa Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, Bambang Setyawan, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Operasi senyap tersebut dilakukan KPK pada Kamis (5/2) malam. "Yang jelas wakil-nya," kata juru bicara MA Yanto dikonfirmasi, Jumat (6/2). Yanto memastikan, MA segera menyikapi atas OTT terhadap Wakil Ketua PN Depok. Ia menyebut, MA masih menunggu keputusan resmi dari KPK atas rangakaian operasi senyap tersebut. Menurutnya, MA akan memberikan tanggapan resmi pada Senin (9/2) mendatang, atas OTT KPK tersebut. "Senin mau press release. Karena semua pimpinan lagi di Jogja," tegasnya. Sebelumnya, KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, operasi senyap tersebut menyasar pejabat di lingkungan peradilan. KPK mengamankan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, Bambang Setyawan (BS), dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung di Depok, Jawa Barat, pada Kamis (5/2) malam. Penangkapan tersebut diduga berkaitan dengan praktik suap dalam penanganan perkara sengketa lahan yang tengah bergulir di wilayah Depok. Selain Bambang Setyawan, KPK juga mengamankan sejumlah pihak lain dalam operasi tersebut. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa tim KPK memergoki adanya transaksi atau penyerahan uang dari pihak swasta kepada aparat penegak hukum (APH). &ldquo;Telah terjadi penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan. Ada delivery, ada sejumlah uang yang berpindah dari pihak swasta kepada aparat penegak hukum,&rdquo; ucap Asep di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis malam. Asep mengungkapkan, dugaan suap tersebut berkaitan dengan upaya pengurusan perkara sengketa lahan. Pihak swasta yang terlibat diduga memberikan sejumlah uang kepada Wakil Ketua PN Depok untuk memengaruhi proses penanganan perkara. &ldquo;Rincinya akan disampaikan besok, tetapi secara garis besar terkait sengketa lahan dan melibatkan Saudara BS,&rdquo; jelasnya. Terkait barang bukti, KPK mengamankan uang tunai dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah. &ldquo;Apa yang disampaikan, ratusan juta, kira-kira seperti itu,&rdquo; imbuhnya. &nbsp;

Mahkamah Agung (MA) membenarkan bahwa Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, Bambang Setyawan, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK

MA Segera Sikapi OTT KPK Terhadap Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/OTT-KPK-Bupati-Langkat-Terbit-Rencana-Perangin-Angin-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Barangbukti dihadirkan saat konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, (20/1/2022). KPK menetapkan Bupati Langkat Terbit Perangin Angin sebagai tersangka suap penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan proyek di Kabupaten Langkat Tah" width="100%">
<figcaption>Barangbukti dihadirkan saat konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, (20/1/2022). KPK menetapkan Bupati Langkat Terbit Perangin Angin sebagai tersangka suap penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan proyek di Kabupaten Langkat Tah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berlanjut. Kali ini menyasar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur.  Dari OTT itu petugas menangkap hakim, panitera, dan pengacara. OTT tersebut pun dibenarkan oleh juru bicara Mahkamah Agung (MA) Andi Samsan Nganro. Dia membenarkan salah satu hakim di PN Surabaya ditangkap KPK.  "Benar (ada OTT KPK di PN Surabaya)," ujar Andi menjawab singkat konformasi yang dilayangkan JawaPos.com, Kamis (20/1).  Sementara itu, juru bicara KPK Ali Fikri menyebut bahwa OTT diduga terkait dalam pengurusan perkara.  "Dalam rangkaian kegiatan tangkap tangan tersebut, sejauh ini KPK mengamankan tiga orang. Di antaranya hakim, panitera dan pengacara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan uang terkait penanganan perkara di PN Surabaya," kata Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (20/1).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, saat ini pihak-pihak yang diamankan masih dalam pemeriksaan intensif tim penindakan KPK. Lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan. "Perkembangannya akan disampaikan," tegas Ali.

MA Benarkan Ada Hakim dan Panitera di PN Surabaya Kena OTT KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT_HAKIM-BALIKPAPAN-RESMI-DITAHAN-KPK_MIFTAHULHAYAT-4.jpg" alt="Kayat, hakim PN Balikpapan menyandang status tersangka setelah terjaring dalam OTT KPK pada Jumat (3/5). Dia di-OTT terkait menjual vonis bebas untuk terdakwanya berperkara." width="100%">
<figcaption>Kayat, hakim PN Balikpapan menyandang status tersangka setelah terjaring dalam OTT KPK pada Jumat (3/5). Dia di-OTT terkait menjual vonis bebas untuk terdakwanya berperkara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Status Kayat, hakim Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan, naik menjadi tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (3/5). Dia diduga menerima suap terkait jual beli putusan perkara.  Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menjelaskan, saat OTT, Kayat tertangkap basah menerima Rp 100 juta. Duit yang dibungkus tas kresek hitam itu merupakan bagian dari komitmen fee antara Kayat dan Sudarman. Nama terakhir merupakan seorang pengembang di Balikpapan yang beperkara di PN. Sudarman didakwa memalsukan surat tanah. Namun, Kayat memutus lepas dari tuntutan hukum pada Desember tahun lalu.  Sebelum menjatuhkan putusan, Kayat bertemu pengacara Sudarman, Jhonson Siburian. Ironis, justru Kayat yang berinisiatif menemui Jhonson dan menawarkan putusan bebas dengan banderol Rp 500 juta. "Desember 2018, SDM (Sudarman) dituntut lima tahun penjara dan beberapa hari kemudian SDM diputus lepas dengan tuntutan (jaksa) tidak diterima," beber Laode.  Sudarman pun bebas dari perkara pemalsuan surat tanah nomor 697/Pid.B/2018/PN Bpp yang penyidikannya ditangani Polda Kalimantan Timur (Kaltim). Pada Januari, Kayat menagih janji fee Rp 500 juta itu ke Sudarman melalui Jhonson. Namun, pihak Sudarman menjanjikan akan memberikan uang jika tanahnya di Balikpapan terjual.  Nah, Kamis lalu (2/5), Kayat kembali menagih janji tersebut. Kali ini, hakim yang kerap mengadili sidang perkara pidana umum (pidum) itu menanyakan fee kepada Jhonson dengan istilah "oleh-oleh". "Karena KYT (Kayat) akan pindah tugas ke Sukoharjo, jadi bertanya, oleh-olehnya mana?" kata Laode di gedung KPK kemarin (4/5).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT_HAKIM-BALIKPAPAN-RESMI-DITAHAN-KPK_MIFTAHULHAYAT-11-1-e1557008208210.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Kayat, hakim PN Balikpapan menyandang status tersangka setelah terjaring dalam OTT KPK pada Jumat (3/5). Dia di-OTT terkait menjual vonis bebas untuk terdakwanya berperkara. (Miftahulhayat/Jawa Pos)  Sehari berselang (Jumat, 3/5), Sudarman mengambil uang Rp 250 juta dari bank. Selanjutnya, Rp 200 juta diserahkan kepada Jhonson. Di hari yang sama, Jhonson memberikan Rp 100 juta kepada Kayat di PN Balikpapan. Proses penyerahan uang tidak secara langsung. Uang ditaruh di mobil Kayat yang dibuka dari kejauhan.  "Setelah RIS (Rosa Isabela, staf Jhonson, Red) dan JHS (Jhonson) pergi, KYT (Kayat) datang ke mobil silver tersebut," terang Laode. Saat itulah KPK yang sudah mengendus rencana penyerahan uang menangkap Kayat dengan barang bukti berupa uang Rp 100 juta. "Serta ada uang lain Rp 28,5 juta di tas KYT yang diamankan," imbuh Laode.  Setelah menangkap Kayat, tim KPK mengamankan Jhonson dan stafnya yang kebetulan masih berada di lingkungan PN Balikpapan. Mereka lantas dibawa ke Polda Kaltim bersama barang bukti uang ratusan juta rupiah. Tim kemudian menuju kantor Jhonson dan menyita uang Rp 99 juta. Uang itu diduga bagian dari fee untuk Kayat yang telah disunat Rp 1 juta untuk biaya makan Jhonson dan stafnya.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT_HAKIM-BALIKPAPAN-RESMI-DITAHAN-KPK_MIFTAHULHAYAT-11-1-e1557008208210.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Putusan Lepas Dibanderol Rp 500 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/soal-temuan-uang-di-laci-menag-tgb-minta-publik-berprasangka-baik_m_.jpg" alt="ILUSTRASI gedung merah-putih KPK. Penyidik KPK menyita sejumlah uang dari laci kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI gedung merah-putih KPK. Penyidik KPK menyita sejumlah uang dari laci kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Seorang hakim di Balikpapan dipastikan terciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah barang bukti pun turut diamankan dalam operasi senyap ini.  Juru Bicara KPK, Febri Diansyah membenarkan sejak sore tadi ada tim penindaan yang ditugaskan di Balikpapan. Dalam operasi kali ini 5 orang diamankan ke Polda setempat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.  “1 orang Hakim, 2 orang pengacara, 1 panitera muda dan 1 swasta,” ujar Febri melalui keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (3/5) malam.  KPK mengamankan mereka setelah mendapatkan Informasi akan terjadinya transaksi pemberian uang pada hakim tersebut. Belakangan diketahui hakim tersebut tengah bertugas mengadili sebuah perkara pidana di Pengadilan Negeri Balikpapan.  “Setelah kami cek di lapangan dan ada bukti-bukti awal, maka sejumlah tindakan dilakukan,” lanjut Febri.  Dalam operasi kali ini petugas mengamankan sejumlah uang senilai Rp 100 juta. Diduga uang ini digunakan untuk mahar, supaya hakim membebaskan terdakwa dalam penipuan.  “Ada uang yang diamankan dalam perkara ini yang diduga merupakan bagian dari permintaan sebelumnya jika dapat membebaskan terdakwa dari ancaman pidana, dalam dakwaan kasus penipuan terkait dokumen tanah,” pungkas Febri.  Sebelumnya, Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi kedap yang dilakukan di Balikpapan, Kalimantan Timur, tim menciduk seorang hakim yang kedapatan melakukan tindak pidana penyuapan.  “Ada yang diamankan malam ini,” kata sumber penegak hukum di KPK, kepada JawaPos.com, Jumat (3/5) malam. Hal senada juga diungkap sumber penegak hukum lain. “Sudah diamankan hakimnya,” imbuh sumber lain.  Selain seorang hakim, tim juga dikabarkan menangkap beberapa pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara rasuah tersebut.

OTT Hakim Di Balikpapan Diduga Terkait Suap Pembebasan Terdakwa Penipuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Barbuk-OTT-Rommy-Dery.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi kedap yang dilakukan di Balikpapan, Kalimantan Timur, tim menciduk seorang hakim yang kedapatan melakukan tindak pidana penyuapan.  "Ada yang diamankan malam ini," kata sumber penegak hukum di KPK, kepada JawaPos.com, Jumat (3/5) malam. Hal senada juga diungkap sumber penegak hukum lain. "Sudah diamankan hakimnya," imbuh sumber lain. Selain seorang hakim, tim juga dikabarkan menangkap beberapa pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara rasuah tersebut.  Kendati berhasil menciduk seorang penegak hukum, namun sumber tersebut belum bersedia membeberkan berapa nilai barang bukti uang suap yang telah diamankan. Begitu juga dengan kasus yang membuat 'wakil tuhan' tersebut diamankan.  Terpisah, dikonfirmasi perihal adanya operasi tangkap tangan (OTT) ini, juru bicara KPK Febri Diansyah mengaku belum mengetahui ihwal adanya kegiatan penindakan. Dia berjanji akan akan mengonfirmasi kepada tim yang melakukan OTT terlebih dahulu. "Nanti saya cek dulu," ucapnya singkat kepada JawaPos.com.

KPK Tangkap Hakim di Balikpapan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-dua-hakim-pn-jaksel-yang-ditangkap-kpk_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Penyidik KPK saat sedang melakukan penggeledahan beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Penyidik KPK saat sedang melakukan penggeledahan beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan mengamankan dua hakim dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Selasa (27/11) malam hingga Rabu (28/11) dini hari. Selain hakim, turut serta diciduk seorang panitera, pengacara dan pihak lainnya.&nbsp; Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, hakim yang diamankan berinisial I. Selain itu ada hakim RIW yang turut diamankan. Dia termasuk hakim senior yang sudah malang melintang berpindah tugas di berbagai pengadilan di Indonesia. RIW dikabarkan diamankan karena kedapatan menerima suap untuk mengamankan perkara perdata yang diajukan seorang pengacara. "Ada sejumlah&nbsp; uang dalam bentuk dollar Singapura&nbsp; yang juga turut dibawa sebagai barang bukti dalam perkara ini," terang juru bicara KPK Febri Diansyah, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/11). Terkait adanya OTT Ini, Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkannya. "Benar ada giat tadi malam sampai dini hari, di Jakarta. terkait dengan penanganan perkara perdata di PN Jakarta Selatan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi wartawan. Dalam operasi senyap kali ini, sekitar 6 orang telah diamankan dan dibawa ke markas KPK."KPK Mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status para pihak yang diamankan," tandasnya. Terpisah, dikonfirmasi perihal adanya OTT yang dilakukan KPK terhadap dua hakim dan panitera, Humas PN Jaksel Achmad Guntur mengaku belum mengetahui secara pasti perihal&nbsp;kegiatan penindakan yang dilakukan KPK. Dia pun belum bisa memastikan apakah benar ada hakim di lingkungan PN Jaksel yang diciduk tim lembaga antirasuah. "Ada beberapa hakim yang&nbsp;sampai saat ini belum masuk. Ini belum ada informasi apakah sakit atau apa,"&nbsp;kilahnya kepada awak media.

Ini Dua Hakim PN Jaksel yang Ditangkap KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tangkap-hakim-pn-jaksel-segini-barbuk-yang-diamankan-kpk_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Selasa (27/11) malam hingga Rabu (28/11) dini hari, Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan mengamankan hakim yang bertugas di PN Jaksel. Selain itu, tim menemukan uang sekitar SGD 45 ribu yang kemudian disita sebagai barang bukti perkara ini. "Ada sejumlah uang dalam bentuk dollar Singapura yang juga turut dibawa sebagai barang bukti dalam perkara ini," ucap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Rabu (28/11). Mantan aktivis ICW ini menuturkan, dalam operasi senyap yang digela pihaknya, ada enam pihak yang diamankan. Kendati demikian, dia belum bisa merinci siapa saja nama pihak tersebut. "6 orang tersebut, terdapat hakim, pegawai di PN dan Advokat. Mereka masih dalam proses pemeriksaan saat ini," imbuhnya. Yang pasti kata Febri,&nbsp; OTT ini terjadi karena adanya informasi terkait transaksi terhadap sebuah penanganan perkara di PN Jaksel. "Menindaklanjuti informasi yg didapatkan diduga akan terjadi transaksi terkait penanganan perkara di PN Jakarta Selatan," pungkasnya.

Tangkap Hakim PN Jaksel, Segini Barbuk yang Diamankan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tangkap-hakim-pn-jaksel-segini-barbuk-yang-diamankan-kpk_m_-1.jpg" alt="Ilustrasi: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Selasa (27/11) malam hingga Rabu (28/11) dini hari, Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan mengamankan hakim yang bertugas di PN Jaksel. Selain itu, tim menemukan uang sekitar SGD 45 ribu yang kemudian disita sebagai barang bukti perkara ini. "Ada sejumlah uang dalam bentuk dollar Singapura yang juga turut dibawa sebagai barang bukti dalam perkara ini," ucap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Rabu (28/11). Mantan aktivis ICW ini menuturkan, dalam operasi senyap yang digela pihaknya, ada enam pihak yang diamankan. Kendati demikian, dia belum bisa merinci siapa saja nama pihak tersebut. "6 orang tersebut, terdapat hakim, pegawai di PN dan Advokat. Mereka masih dalam proses pemeriksaan saat ini," imbuhnya. Yang pasti kata Febri,&nbsp; OTT ini terjadi karena adanya informasi terkait transaksi terhadap sebuah penanganan perkara di PN Jaksel. "Menindaklanjuti informasi yg didapatkan diduga akan terjadi transaksi terkait penanganan perkara di PN Jakarta Selatan," pungkasnya.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketua-pn-medan-sempat-pukul-kamera-wartawan-saat-diboyong-kpk_m_.jpg" alt="Ketua PN Medan Marsudin Nainggolan menghindar dari sorotan kamera awak media. Bahkan dia sempat memukul salah satu kamera awak media saat dia diboyong KPK keluar dari Kejati Sumut, Selasa (28/8)." width="100%">
<figcaption>Ketua PN Medan Marsudin Nainggolan menghindar dari sorotan kamera awak media. Bahkan dia sempat memukul salah satu kamera awak media saat dia diboyong KPK keluar dari Kejati Sumut, Selasa (28/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan, Marsudin Nainggolan sempat memukul kamera wartawan saat diboyong oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kejaksaan Tinggi Sumatera utara, Selasa (28/8). Marsudin bersama para oknum yang dicokok KPK, keluar dari gedung Kejati Sumut sekitar pukul 18.00 WIB. Awak media langsung mengerubungi mereka. Yang paling menjadi sorotan adalah, Kepala PN Medan, Marsudin Nainggolan. Dia keluar sambil mengenakan topi berwarna hitam. Begitu keluar dari dalam gedung, Marsudin hanya tertunduk. Pertanyaan yang dilontarkan juga dijawab tatapan sinis. Dia memilih bungkam. Tanpa menjawab pertanyaan, ia langsung masuk ke sebuah mobil minibus Honda Freed yang menunggu di depan. Bersama rombongan mobil lainnya. Penyidik KPK terlihat terlebih dahulu masuk duluan ke dalam mobil. Disusul Marsudin. Seluruh kamera wartawan menyorot dirinya. Diduga kesal dengan kehadiran awak media dan sorotan kamera. Marsudin sempat memukul kamera salah satu awak media. Itu terjadi ketika seorang wartawan mengarahkan kamera tepat di depannya. Marsudin langsung memukul kamera tersebut. Korbannya salah satu fotografer harian terbitan Kota Medan. Selain Marsudin, ada orang lainnya yang ikut dibawa. Diantaranya adalah Tamin Sukardi. Terpidana kasus penjualan aset negara yang divonis enam tahun penjara oleh hakim pada Senin (27/8). Dia dibawa menggunakan sebuah mobil hitam. Sebelumnya, KPK mencokok enam petibggi dari PN Medan. Antara lain, Ketua PN (Marsudin Nainggolan), Wakil Ketua PN (Wahyu Prasetyo Wibowo), Pak (hakim) Sontan (Meraoke Sinaga), (hakim ad hoc tipikor) Merry (Purba), Elpandi (panitera), Oloan (Sirait) (panitera). KPK juga mencokok dua orang dari pihak swasta dan Tamin Sukardi. "Ada OTT di Medan, Hakim PN Tipikor Medan," terang sumber JawaPos.com di KPK. Senada dengan sumber pertama, sumber kedua pun membenarkan ihwal adanya OTT tersebut. Dalam OTT itu, KPK juga dikabarkan menyita barang bukti uang diduga yang diperoleh dari penyuap kepada hakim. Namun, berapa nominal duit suap dan apa motif pemberian suap terhadap oknum hakim di PN Medan, sumber tersebut belum bersedia membeberkan. Wakil ketua KPK Basaria Panjaitan sudah membenarkan penangkapan oknum hakim di PN Medan. "Ya benar, ada kegiatan tim penindakan di Medan dalam beberapa hari ini. Tadi pagi, Selasa 28 Agustus sampai siang ini, setidaknya 8 orang diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut," kata Basaria ketika dikonfirmasi.

Ketua PN Medan Sempat Pukul Kamera Wartawan Saat Diboyong KPK

kpk ott hakim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kpk ott hakim

Berita Terkini

MA Segera Sikapi OTT KPK Terhadap Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan

MA Benarkan Ada Hakim dan Panitera di PN Surabaya Kena OTT KPK

Putusan Lepas Dibanderol Rp 500 Juta

OTT Hakim Di Balikpapan Diduga Terkait Suap Pembebasan Terdakwa Penipuan

KPK Tangkap Hakim di Balikpapan

Ini Dua Hakim PN Jaksel yang Ditangkap KPK

Ini Dua Hakim PN Jaksel yang Ditangkap KPK

Tangkap Hakim PN Jaksel, Segini Barbuk yang Diamankan KPK

Tangkap Hakim PN Jaksel, Segini Barbuk yang Diamankan KPK

Ketua PN Medan Sempat Pukul Kamera Wartawan Saat Diboyong KPK

Download Aplikasi JawaPos.com